Hubungan industrial
- 1. Pengertian : 1. Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah dan hubungan dibawah perintah. 2. Hubungan Industrial Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah
- 2. PEKERJA PENGUSAHA PEMERINTAH Tiga Unsur tersebut punya peran masing-masing : Pemerintah : Pengusaha : Pekerja : -Regulator - Investor - Operator -Fasilisator - Cipta Kemitraan - Jaga Ketertiban -Pengawasan - Perluas Lap Kerja - Salurkan Aspirasi -Penindakan - Tkt Kesj Pekerja - Ikut Majukan Persh.
- 3. 3. Hubungan Industrial Pancasila Suatu Sistem hubungan yang terjalin antara para pelaku proses produksi barang dan jasa ( Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah ) yang didasari atas nilai-nilai dari sila- sila Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945
- 4. 1. Tujuan Umum Mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial 2. Tujuan Khusus Terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha ( Industrial Harmony dan Economi Development). Sedangkan pengertian kerja dan kemauan berusaha adalah kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang mengandung unsur-unsur sbb : - Terjadinya / terpenuhinya hak semua pihak - Bila timbul perselisihan dengan diselesaikan dng baik melalui musyawarah dan mufakat - Mogok dan penutupan ( Lock Out ) dihindari semaksimal mungkin dan hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir
- 5. a. Sikap Sosial HI Untuk mewujudkan hubungan yang dicita-citakan dalam HI diperlukan sikap sosial yang mencerminkan persatuan dan kesatuan nasional, diperlukan pula sikap, gotong royong, toleransi, tenggang rasa, terbuka saling tolong menolong serta mampu mengendalikan diri. b. Sikap Mental Dalam mewujudkan HI diperlukan sikap mental para pihak didalam proses produksi ( pekerja, pengusaha dan pemerintah ) sebagai teman dalam proses produksi, harus saling menghormati, memahami hak dan kewajibannya didalam keseluruhan proses produksi
- 6. Para pihak dituntut sikap mental sebagai berikutn : 1. Pekerja didorong agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan Tridharma : - Rumongso Melu Handarbeni ( Sikap merasa ikut memiliki ) - Melu Hangrungkepi ( ikut memelihara dan mempertahankan ) - Mulat Saliro Hangrosowani ( Terus menerus mawas diri ) 2. Pengusaha - Disamping diakui hak-haknya sebagai pemilik modal, pengusaha mempunyai hak memperoleh laba, mengembangkan usahanya, juga berkewajiban meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan memberikan kesempatan memiliki saham perusahaan. - Memanusiakan Manusia ( pekerja punya hati dan pikiran harus dihormati dan dihargai ). 3. Pemerintah Pemerintah mempunyai peran sebagai pelindung,
- 7. RUANG LINGKUP a. Ruang Lingkup Cakupan Prinsip didalam HI mencakup semua tempat bekerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha b.Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup masalah adalah keseluruhan yang berkaitan dengan pengusaha didalam hubungan kerja seperti syarat kerja, pengupahan, jaminan kerja, sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi pengusaha, keluh kesah perselisihan cara membina keharmonisan hubungan kerja, pemecahan masalah yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan.
- 8. 1. Lembaga Kerjasama Bipartit - Lembaga yang dibentuk pada tingkat perusahaan atau unit produksi yang terdiri dari wakil pekerja dan wakil pengusaha. - Forum konsultasi, komunikasi, musyawarah 2. Lembaga Kerjasama Tripartit - Lembaga Kerjasama ( pekerja, pengusaha pemerintah ) - Menyatukan persepsi - Mengatasi ketenagakerjaan secara represif maupun preventif - Hasilnya sebagai saran kepada pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan. 3. PK, PP PKB a. Perjanjian Kerja b. Peraturan Perusahaan c. Perjanjian Kerja Bersama
- 9. 4. Lembaga Peradilan : A. Diluar Pengadilan - Bipartit - Mediator - Konsiliator - Arbiter B. Dalam Pengadilan - Pengadilan Hubungan Industrial - Mahkamah Agung 5. Peraturan Perundang-Undangan 6. Pendidikan HI dan Pengembangan SDM 7. Serikat Pekerja / Buruh 8. Organisasi Pengusaha