Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Download as PPTX, PDF2 likes336 views
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
More Related Content
What's hot (19)
Similar to Kelembagaan pengawas pemilu di aceh (20)
More from Ahsanul Minan (20)
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
- 1. KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DI ACEH PASKA PUTUSAN MK NO 61 DAN 66 TAHUN 2017 AHSANUL MINAN DOSEN UNUSIA
- 2. CONTEXT • Pemilihan Umum merupakan mandat konstitusi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. • Pemilu terdiri atas Pemilihan Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya dalam paparan ini disebut Pemilu Nasional untuk mempersingkat), serta pemilihan Kepala Daerah. • Ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, bertugas (sesuai dengan bagian masing- masing) untuk menyelenggarakan seluruh jenis pemilu tersebut. • Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, penyelenggaraan pemilu didorong untuk dilaksanakan secara serentak. • Di sisi lain, terkait dengan pemilihan kepala daerah, kerangka hukum yang mengaturnya bersumber dari UU Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. • Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat norma pengaturan menyangkut pemilihan kepala daerah, terdiri atas UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU yang mengatur tentang kekhususan daerah dan keistimewaan tertentu, antara lain adalah UU tentang Pemerintahan Aceh 2
- 3. CONTEXT (Cont..) • UU Pemilu 7/2017 mengatur tentang kelembagaan pengawas pemilu yang bertugas mengawasi pileg, pilpres, pilkada. • UU Pemilu 7/2017 menghendaki kelembagaan Pengawas Pemilu menjadi lembaga yang terpadu, hirarkhis dan seragam. • UU PA mengatur tentang kelembagaan Pengawas pemilihan dalam Pilkada di Aceh. Berbeda dengan kelembagaan KIP di Aceh yang bertugas mengawasi Pileg, Pilpres dan Pilkada, UU PA hanya memandatkan kepada Pengawas Pemilihan untuk mengawasi hanya Pilkada Aceh. • Dengan demikian, dalam hal Pemilu Nasional dilaksanakan beririsan dengan Pilkada Aceh, maka akan terdapat 2 lembaga Pengawas yakni lembaga Pengawas Pemilu dan lembaga Pengawas pemilihan di Aceh. 3
- 4. PUTUSAN MK • Norma dalam UU 7/2017 yang menghendaki unifikasi kelembagaan pengawas pemilu dan mencabut beberapa norma dalam UU PA di JR ke MK. • MK mengabulkan permohonan ini melalui Putusan Nomor 61 dan 66/PUU-XV/2017, dan membatalkan norma Pasal 557 ayat (2), Pasal 571 ayat (1) huruf d. • Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengakui keistimewaan Aceh termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada, serta mengakui norma menyangkut prosedur revisi UUPA atau UU terkait yang harus melibatkan DPRA. 4
- 5. DAMPAK PUTUSAN MK • Norma dalam UUPA yang mengatur tentang kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh tetap berlaku. • Dengan masih berlakunya norma tersebut, maka peraturan teknis yang diatur dalam Qonun Aceh juga tetap berlaku. • Kelembagaan Pengawas Pemilu di Aceh dalam hal penyelenggaraan Pemilu Nasional beririsan dengan Pemilihan Kepala Daerah akan terdiri atas 2 lembaga Pengawas yang terpisah, yakni Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi Pemilu Nasional; dan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah. • Kedua lembaga Pengawas (Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan) tersebut tetap berada di bawah kendali Bawaslu. • Prosedur rekrutmen Pengawas Pemilihan, jumlah keanggotaan, dan masa kerja Pengawas pemilihan masih tetap mengacu kepada norma yang diatur dalam UUPA. 5
- 6. PERMASALAHAN & TANTANGAN • Kelembagaan Pengawas di Aceh yang telah dibentuk adalah Pengawas Pemilihan, yang hingga saat ini (hingga keluarnya putusan MK) masih diberi tugas oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan tahapan 2 Pemilu yakni Pemilu Nasional dan pemilihan Kepala daerah. • Pembentukan Pengawas Pemilu yang akan mengawasi Pemilu Nasional akan membutuhkan waktu 2- 4 bulan, padahal pada saat yang sama, penyelenggaraan tahapan Pemilu Nasional tetap perlu diawasi. • Sementara itu, Pengawas pemilihan, sesuai dengan mandat UUPA hanya diberi mandat untuk menyelenggarakan pengawasan pilkada (berbeda dengan norma pengaturan tentang KIP). Dalam hal ini, secara normatif, Pengawas Pemilihan tidak menjalankan tugas pengawasan pemilu nasional. • Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan yang perlu dijawab oleh Bawaslu adalah sebagai berikut: • Bagaimana cara mempercepat proses pembentukan kelembagaan pengawas pemilu yang akan mengawasi penyelenggaraan tahapan pengawasan pemilu nasional? • Bagaimana cara untuk memastikan bahwa dalam masa pembentukan Pengawas Pemilu nasional, pengawasan Pemilu Nasional dapat tetap berjalan? • Bawaslu perlu mencari argumentasi dan landasan hukum yang dapat menjustifikasi kebijakan yang diambil terkait dengan permasalahan kedua di atas?
- 7. REKOMENDASI • JANGKA PENDEK: • BAWASLU perlu mempercepat proses pembentukan Bawaslu Kab/Kota • Dalam masa sebelum Bawaslu kab/Kota terbentuk, Bawaslu perlu membuat kebijakan untuk memberi tugas kepada Panwaslih untuk membantu pengawasan Pemilu nasional • JANGKA PANJANG: • Jika kelembagaan penyelenggara pemilu akan disatukan, maka perlu dilakukan perubahan UU nomor 7/2017 yang mekanisme pembahasannya dilakukan oleh DPR dengan melibatkan DPRA