�ݺ�ߣshows by User: SurajiSuraji1

�ݺ�ߣshows by User: SurajiSuraji1 / http://www.slideshare.net/images/logo.gif �ݺ�ߣshows by User: SurajiSuraji1 / Wed, 07 Jan 2015 18:36:40 GMT �ݺ�ߣShare feed for �ݺ�ߣshows by User: SurajiSuraji1 BOBLME - Indonesia MPA effectiveness management status /slideshow/boblme-indonesia-mpa-effectiveness-management-status/43301244 indonesiaboblmempamanagementstatuslampiran1-150107183640-conversion-gate01
BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting telah dilaksanakan di Penang, Malaysia pada tanggal 11-12 Februari 2014. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari delapan negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Sri Langka dan Tahiland. Delri dalam pertemuan tersebut terdiri dari perwakilan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan dan Direktorat sumberdaya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan dari pertemuan ini adalah : (1) Melakukan updating dan validasi data dan informasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang berada di wilayah BOBLME; (2) Menyelesaikan ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan di setiap negara anggota BOBLME; (3) Membahas, Mengembangkan dan merekomendasikan program berkelanjutan dan arah kebijkan pengelolaan KKP untuk perikanan dan konservasi keanekaraman hayati baik dari negara maupun perspektif lintas batas; (4) Melaporkan pelaksanaan kegiatatan BOBLME terkait manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan. Pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting dibuka oleh Dr. Sarah Park, Discipline Director of NRM, Worldfish. Mr Ku Kassim Bin Yaacob, FRI Penang, DOF dan Mr. Abd. Munthalib Juli, DMP, MoNRE, Putrajaya. Adapun Fasilitator dalam pertemuan ini adalah Dr. Kuperam Viswanathan, Universiti Utrara Malaysia. Hasil dari pertemuan tersebut diantaranya : 1. Berdasarkan dari data yang di sampaikan oleh BOBLME melalui wordfish bahwa terdapat 15 KKP Indonesia berada di kawasan BOBLME telah di update dan di validasi menjadi 19 KKP dengan total luasan 7.267 KM2 2. Kedelapan negara anggota BOBLME telah menyelesaikan dan melaporkan draft akhir ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan 3. Indonesia melaporkan pelaksanaan proyek BOBLME manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan di KKPD Pulau Weh Sabang dan TWP Pulau Pieh. 4. Kedelapan anggota BOBLME sepakat untuk memperpanjang proyek BOBLME Marine Protected Area 5. Indonesia mengusulkan 19 KKP yang terdapat dalam kawasan BOBLME masuk kedalam proyek manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan BOBLME Marine Protected Area 6. Indonesia mengusukan adanya manajeman plan bersama terkait pengelolaan KKP di kawasan BOBLME 7. Pihak BOBLME mengusulkan proyek transbondary MPA dengan pilot negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pertemuan di tutup oleh Dr. Rudolf Hermes selaku Chief Technical Advisor BOBLME. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terimakasih kepada semua perserta yang menghadiri dan berperan aktif pada pertemuan ini, sehingga output yang diharapakan dalam pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group terpenuhi.]]>
BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting telah dilaksanakan di Penang, Malaysia pada tanggal 11-12 Februari 2014. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari delapan negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Sri Langka dan Tahiland. Delri dalam pertemuan tersebut terdiri dari perwakilan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan dan Direktorat sumberdaya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan dari pertemuan ini adalah : (1) Melakukan updating dan validasi data dan informasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang berada di wilayah BOBLME; (2) Menyelesaikan ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan di setiap negara anggota BOBLME; (3) Membahas, Mengembangkan dan merekomendasikan program berkelanjutan dan arah kebijkan pengelolaan KKP untuk perikanan dan konservasi keanekaraman hayati baik dari negara maupun perspektif lintas batas; (4) Melaporkan pelaksanaan kegiatatan BOBLME terkait manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan. Pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting dibuka oleh Dr. Sarah Park, Discipline Director of NRM, Worldfish. Mr Ku Kassim Bin Yaacob, FRI Penang, DOF dan Mr. Abd. Munthalib Juli, DMP, MoNRE, Putrajaya. Adapun Fasilitator dalam pertemuan ini adalah Dr. Kuperam Viswanathan, Universiti Utrara Malaysia. Hasil dari pertemuan tersebut diantaranya : 1. Berdasarkan dari data yang di sampaikan oleh BOBLME melalui wordfish bahwa terdapat 15 KKP Indonesia berada di kawasan BOBLME telah di update dan di validasi menjadi 19 KKP dengan total luasan 7.267 KM2 2. Kedelapan negara anggota BOBLME telah menyelesaikan dan melaporkan draft akhir ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan 3. Indonesia melaporkan pelaksanaan proyek BOBLME manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan di KKPD Pulau Weh Sabang dan TWP Pulau Pieh. 4. Kedelapan anggota BOBLME sepakat untuk memperpanjang proyek BOBLME Marine Protected Area 5. Indonesia mengusulkan 19 KKP yang terdapat dalam kawasan BOBLME masuk kedalam proyek manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan BOBLME Marine Protected Area 6. Indonesia mengusukan adanya manajeman plan bersama terkait pengelolaan KKP di kawasan BOBLME 7. Pihak BOBLME mengusulkan proyek transbondary MPA dengan pilot negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pertemuan di tutup oleh Dr. Rudolf Hermes selaku Chief Technical Advisor BOBLME. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terimakasih kepada semua perserta yang menghadiri dan berperan aktif pada pertemuan ini, sehingga output yang diharapakan dalam pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group terpenuhi.]]> Wed, 07 Jan 2015 18:36:40 GMT /slideshow/boblme-indonesia-mpa-effectiveness-management-status/43301244 SurajiSuraji1@slideshare.net(SurajiSuraji1) BOBLME - Indonesia MPA effectiveness management status SurajiSuraji1 BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting telah dilaksanakan di Penang, Malaysia pada tanggal 11-12 Februari 2014. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari delapan negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Sri Langka dan Tahiland. Delri dalam pertemuan tersebut terdiri dari perwakilan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan dan Direktorat sumberdaya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan dari pertemuan ini adalah : (1) Melakukan updating dan validasi data dan informasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang berada di wilayah BOBLME; (2) Menyelesaikan ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan di setiap negara anggota BOBLME; (3) Membahas, Mengembangkan dan merekomendasikan program berkelanjutan dan arah kebijkan pengelolaan KKP untuk perikanan dan konservasi keanekaraman hayati baik dari negara maupun perspektif lintas batas; (4) Melaporkan pelaksanaan kegiatatan BOBLME terkait manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan. Pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting dibuka oleh Dr. Sarah Park, Discipline Director of NRM, Worldfish. Mr Ku Kassim Bin Yaacob, FRI Penang, DOF dan Mr. Abd. Munthalib Juli, DMP, MoNRE, Putrajaya. Adapun Fasilitator dalam pertemuan ini adalah Dr. Kuperam Viswanathan, Universiti Utrara Malaysia. Hasil dari pertemuan tersebut diantaranya : 1. Berdasarkan dari data yang di sampaikan oleh BOBLME melalui wordfish bahwa terdapat 15 KKP Indonesia berada di kawasan BOBLME telah di update dan di validasi menjadi 19 KKP dengan total luasan 7.267 KM2 2. Kedelapan negara anggota BOBLME telah menyelesaikan dan melaporkan draft akhir ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan 3. Indonesia melaporkan pelaksanaan proyek BOBLME manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan di KKPD Pulau Weh Sabang dan TWP Pulau Pieh. 4. Kedelapan anggota BOBLME sepakat untuk memperpanjang proyek BOBLME Marine Protected Area 5. Indonesia mengusulkan 19 KKP yang terdapat dalam kawasan BOBLME masuk kedalam proyek manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan BOBLME Marine Protected Area 6. Indonesia mengusukan adanya manajeman plan bersama terkait pengelolaan KKP di kawasan BOBLME 7. Pihak BOBLME mengusulkan proyek transbondary MPA dengan pilot negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pertemuan di tutup oleh Dr. Rudolf Hermes selaku Chief Technical Advisor BOBLME. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terimakasih kepada semua perserta yang menghadiri dan berperan aktif pada pertemuan ini, sehingga output yang diharapakan dalam pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group terpenuhi. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/indonesiaboblmempamanagementstatuslampiran1-150107183640-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /><br> BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting telah dilaksanakan di Penang, Malaysia pada tanggal 11-12 Februari 2014. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari delapan negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Sri Langka dan Tahiland. Delri dalam pertemuan tersebut terdiri dari perwakilan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan dan Direktorat sumberdaya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan dari pertemuan ini adalah : (1) Melakukan updating dan validasi data dan informasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang berada di wilayah BOBLME; (2) Menyelesaikan ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan di setiap negara anggota BOBLME; (3) Membahas, Mengembangkan dan merekomendasikan program berkelanjutan dan arah kebijkan pengelolaan KKP untuk perikanan dan konservasi keanekaraman hayati baik dari negara maupun perspektif lintas batas; (4) Melaporkan pelaksanaan kegiatatan BOBLME terkait manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan. Pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group Meeting dibuka oleh Dr. Sarah Park, Discipline Director of NRM, Worldfish. Mr Ku Kassim Bin Yaacob, FRI Penang, DOF dan Mr. Abd. Munthalib Juli, DMP, MoNRE, Putrajaya. Adapun Fasilitator dalam pertemuan ini adalah Dr. Kuperam Viswanathan, Universiti Utrara Malaysia. Hasil dari pertemuan tersebut diantaranya : 1. Berdasarkan dari data yang di sampaikan oleh BOBLME melalui wordfish bahwa terdapat 15 KKP Indonesia berada di kawasan BOBLME telah di update dan di validasi menjadi 19 KKP dengan total luasan 7.267 KM2 2. Kedelapan negara anggota BOBLME telah menyelesaikan dan melaporkan draft akhir ringkasan kebijakan (Policy Brief) Kawasan Konservasi Perairan 3. Indonesia melaporkan pelaksanaan proyek BOBLME manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan di KKPD Pulau Weh Sabang dan TWP Pulau Pieh. 4. Kedelapan anggota BOBLME sepakat untuk memperpanjang proyek BOBLME Marine Protected Area 5. Indonesia mengusulkan 19 KKP yang terdapat dalam kawasan BOBLME masuk kedalam proyek manajemen efektivitas kawasan konservasi perairan BOBLME Marine Protected Area 6. Indonesia mengusukan adanya manajeman plan bersama terkait pengelolaan KKP di kawasan BOBLME 7. Pihak BOBLME mengusulkan proyek transbondary MPA dengan pilot negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pertemuan di tutup oleh Dr. Rudolf Hermes selaku Chief Technical Advisor BOBLME. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terimakasih kepada semua perserta yang menghadiri dan berperan aktif pada pertemuan ini, sehingga output yang diharapakan dalam pertemuan BOBLME Marine Protected Area Working Group terpenuhi.

BOBLME - Indonesia MPA effectiveness management status from Suraji Suraji

]]> 1103 5 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/indonesiaboblmempamanagementstatuslampiran1-150107183640-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds presentation 000000 http://activitystrea.ms/schema/1.0/post

http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted

0 Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia /slideshow/presentation-wpc2014-ekkp3kindonesia/43196765 presentationwpc2014e-kkp3kindonesia-150104225322-conversion-gate01
The effective management of marine protected areas is the key target in the MPA development. Ministry of Marine Affairs and Fisheries has completed and legalized an MPA Management Effectiveness protocol (called “E-MPA”) as a standard for assessing MPA management status and performance in Indonesia, which consists of five ratings/levels. In general, this method assesses effectiveness level of various aspects, including area management, ecological, socio-economic, cultural and governance. It also has capacity building component (MPA planning and management; MPA monitoring & evaluation). Both to achieve MPA Award and receive incentives from National MPA Trust Fund. There are five levels of management which are: 1. Red (Level-1): MPA is initiated, when baseline data are completed and a designation decree is released; 2. Yellow (Level-2): MPA is established, when a management unit is established, a management plan is drafted, infrastructures development is started, and government budget is allocated; 3. Green (Level-3): MPA is managed minimally, when management plan and zoning are legalized and start to be implemented, SOPs are developed, and infrastructures built; 4. Blue (Level-4): MPA is managed optimally, when MPA boundaries are legalized, management strategies on institutional strengthening, area/resources management, and activities supporting socio-economic-culture conditions are implemented; 5. Gold (Level-5): MPA is managed sustainably, when the measured impact of MPA is positive, and a sustainable financial strategy is developed and ready to be implemented.]]>
The effective management of marine protected areas is the key target in the MPA development. Ministry of Marine Affairs and Fisheries has completed and legalized an MPA Management Effectiveness protocol (called “E-MPA”) as a standard for assessing MPA management status and performance in Indonesia, which consists of five ratings/levels. In general, this method assesses effectiveness level of various aspects, including area management, ecological, socio-economic, cultural and governance. It also has capacity building component (MPA planning and management; MPA monitoring & evaluation). Both to achieve MPA Award and receive incentives from National MPA Trust Fund. There are five levels of management which are: 1. Red (Level-1): MPA is initiated, when baseline data are completed and a designation decree is released; 2. Yellow (Level-2): MPA is established, when a management unit is established, a management plan is drafted, infrastructures development is started, and government budget is allocated; 3. Green (Level-3): MPA is managed minimally, when management plan and zoning are legalized and start to be implemented, SOPs are developed, and infrastructures built; 4. Blue (Level-4): MPA is managed optimally, when MPA boundaries are legalized, management strategies on institutional strengthening, area/resources management, and activities supporting socio-economic-culture conditions are implemented; 5. Gold (Level-5): MPA is managed sustainably, when the measured impact of MPA is positive, and a sustainable financial strategy is developed and ready to be implemented.]]> Sun, 04 Jan 2015 22:53:22 GMT /slideshow/presentation-wpc2014-ekkp3kindonesia/43196765 SurajiSuraji1@slideshare.net(SurajiSuraji1) Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia SurajiSuraji1 The effective management of marine protected areas is the key target in the MPA development. Ministry of Marine Affairs and Fisheries has completed and legalized an MPA Management Effectiveness protocol (called “E-MPA”) as a standard for assessing MPA management status and performance in Indonesia, which consists of five ratings/levels. In general, this method assesses effectiveness level of various aspects, including area management, ecological, socio-economic, cultural and governance. It also has capacity building component (MPA planning and management; MPA monitoring & evaluation). Both to achieve MPA Award and receive incentives from National MPA Trust Fund. There are five levels of management which are: 1. Red (Level-1): MPA is initiated, when baseline data are completed and a designation decree is released; 2. Yellow (Level-2): MPA is established, when a management unit is established, a management plan is drafted, infrastructures development is started, and government budget is allocated; 3. Green (Level-3): MPA is managed minimally, when management plan and zoning are legalized and start to be implemented, SOPs are developed, and infrastructures built; 4. Blue (Level-4): MPA is managed optimally, when MPA boundaries are legalized, management strategies on institutional strengthening, area/resources management, and activities supporting socio-economic-culture conditions are implemented; 5. Gold (Level-5): MPA is managed sustainably, when the measured impact of MPA is positive, and a sustainable financial strategy is developed and ready to be implemented. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/presentationwpc2014e-kkp3kindonesia-150104225322-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /><br> The effective management of marine protected areas is the key target in the MPA development. Ministry of Marine Affairs and Fisheries has completed and legalized an MPA Management Effectiveness protocol (called “E-MPA”) as a standard for assessing MPA management status and performance in Indonesia, which consists of five ratings/levels. In general, this method assesses effectiveness level of various aspects, including area management, ecological, socio-economic, cultural and governance. It also has capacity building component (MPA planning and management; MPA monitoring & evaluation). Both to achieve MPA Award and receive incentives from National MPA Trust Fund. There are five levels of management which are: 1. Red (Level-1): MPA is initiated, when baseline data are completed and a designation decree is released; 2. Yellow (Level-2): MPA is established, when a management unit is established, a management plan is drafted, infrastructures development is started, and government budget is allocated; 3. Green (Level-3): MPA is managed minimally, when management plan and zoning are legalized and start to be implemented, SOPs are developed, and infrastructures built; 4. Blue (Level-4): MPA is managed optimally, when MPA boundaries are legalized, management strategies on institutional strengthening, area/resources management, and activities supporting socio-economic-culture conditions are implemented; 5. Gold (Level-5): MPA is managed sustainably, when the measured impact of MPA is positive, and a sustainable financial strategy is developed and ready to be implemented.

Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia from Suraji Suraji

]]> 667 2 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/presentationwpc2014e-kkp3kindonesia-150104225322-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds presentation 000000 http://activitystrea.ms/schema/1.0/post

http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted

0 https://cdn.slidesharecdn.com/profile-photo-SurajiSuraji1-48x48.jpg?cb=1699089992 environment specialist http://surajis.wordpress.com https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/indonesiaboblmempamanagementstatuslampiran1-150107183640-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds slideshow/boblme-indonesia-mpa-effectiveness-management-status/43301244 BOBLME - Indonesia MPA... https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/presentationwpc2014e-kkp3kindonesia-150104225322-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds slideshow/presentation-wpc2014-ekkp3kindonesia/43196765 Presentation World Par...