ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

KELEMBAGAAN- EKONOMI PETANI-2.pdf

•
•
Arif Kurniawan
Arif Kurniawan

Pertanian

1 of 22
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI • OLEH • IR. PANGERANG, MP Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
1. KELEMBAGAAN PETANI ADALAH LEMBAGA YANG DITUMBUHKEMBANGKAN DARI, OLEH, DAN UNTUK PETANI GUNA MEMPERKUAT KERJASAMA DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PETANI DALAM BENTUK POKTAN DAN GAPOKTAN; 2. KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) ADALAH KUMPULAN BEBERAPA KELOMPOKTANI/ GAPOKTAN YANG BERGABUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN JENIS KOMODITAS USAHA YANG SAMA UNTUK MENINGKATKAN SKALA EKONOMI DAN EFISIENSI USAHA; 3. KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI ADALAH KELEMBAGAAN PETANI BAIK YANG BERBADAN HUKUM MAUPUN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM, YANG MEMILIKI KEGIATAN USAHATANI DARI HULU SAMPAI HILIR DI SEKTOR PERTANIAN YANG DITUMBUHKEMBANGKAN OLEH, DARI DAN UNTUK PETANI GUNA MENINGKATKAN SKALA EKONOMI YANG MENGUNTUNGKAN DAN EFISIENSI USAHA Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
4. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A) ADALAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG DIDIRIKAN, DIMILIKI DAN DIKELOLA OLEH PETANI/MASYARAKAT TANI DI PERDESAAN YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN DAN SIMPANAN DILINGKUNGAN PETANI DAN PELAKU USAHA AGRIBISNIS 5. BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP) ADALAH KELEMBAGAAN USAHA BERBADAN HUKUM YANG MENSINERGIKAN KEGIATAN BISNIS DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI YANG DIJALANKAN SECARA KORPORASI YANG BERORIENTASI KEUNTUNGAN UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN PETANI 6. BADAN USAHA MILIK PETANI BERBENTUK KOPERASI TANI (KOPTAN) ADALAH BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN PETANI BAIK SECARA INDIVIDU MAUPUN YANG TERGABUNG DALAM POKTAN DAN GAPOKTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA AGRIBISNIS BERDASARKAN PRINSIP Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
7. BADAN USAHA MILIK PETANI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) ADALAH WADAH PETANI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN DAN BERBADAN HUKUM UNTUK MENJALANKAN USAHA PERTANIAN SECARA KORPORASI DALAM BENTUK PERUSAHAAN DENGAN MODAL DASAR YANG TERBAGI DALAM SAHAM SESUAI DENGAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT); 8. KORPORASI ADALAH KELEMBAGAAN FORMAL YANG TERBENTUK DARI KUMPULAN KAPITAL YANG DIMILIKI OLEH PETANI DENGAN MENJALANKAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN USAHA YANG BERORIENTASI KEUNTUNGAN BERUPA BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP) YANG BERBENTUK KOPERASI TANI (KOPTAN) ATAU PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PETANI; Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DINYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERKEWAJIBAN MENDORONG DAN MEMFASILITASI TERBENTUKNYA KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) BERUPA BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP) Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DIMAKSUDKAN UNTUK 1. MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP PETUGAS TEKNIS/ PENYULUH DALAM MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI; 2. MEMPERCEPAT TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH, DIUTAMAKAN POKTAN/ GAPOKTAN/KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI YANG BERPOTENSI MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI; 3. MENGEMBANGKAN METODE PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
1. MENINGKATKAN JUMLAH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI YANG TUMBUH DARI KELEMBAGAAN PETANI (POKTAN/GAPOKTAN); 2. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA AGRIBISNIS YANG DILAKUKAN OLEH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH SESUAI POTENSI WILAYAH; 3. MENINGKATKAN KINERJA PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PENUMBUHAN DAN TUJUAN DARI PENUMBUHAN DAN ARI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
OUTPUT 1. MENINGKATNYA JUMLAH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI YANG TUMBUH DARI KELEMBAGAAN PETANI (POKTAN/GAPOKTAN); 2. MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA AGRIBISNIS YANG DILAKUKAN OLEH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN SESUAI POTENSI WILAYAH; 3. MENINGKATNYA KINERJA PENYULUH PERTANIAN MELALUI PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN DALAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
Dampak 1. Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi petani dalam mengorganisasikan usaha dengan skala usaha yang lebih menguntungkan; 2. Peningkatan jaringan kemitraan agribisnis kelembagaan ekonomi petani dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi permintaan pasar yang lebih luas; 3. Peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam mereplikasi metode dan kegiatan melalui sumber dana Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
REMBUG TANI • REMBUG TANI MERUPAKAN PERTEMUAN DIANTARA ANGGOTA KELEMBAGAAN PETANI YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBAHAS DAN MENGAMBIL KESEPAKATAN YANG MENYANGKUT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MAUPUN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELEMBAGAAN PETANI TERSEBUT. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
TOPIK DALAM REMBUG TANI, 1. BENTUK ORGANISASI/BADAN USAHA/BADAN HUKUM 2. HAK DAN KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENGURUS/PENGELOLA SESUAI DENGAN BENTUK KELEMBAGAAN, MISALNYA: – ORGANISASI YANG AKAN DIBENTUK BERUPA PERSEROAN, MAKA PERLU DISEPAKATI BAHWA PENYERTAAN SAHAM PERSEROAN BARU AKAN DIAMBIL DARI SEBAGIAN ASSET ORGANISASI; – KESEPAKATAN SELAKU PEMEGANG KUASA YANG HANYA BERSIFAT MENGIKAT SELAMA YANG BERSANGKUTAN DUDUK DALAM KEPENGURUSAN PADA ORGANISASI PETANI. 3. MATERI PEMBELAJARAN UNTUK ANGGOTA/PENGURUS AGAR ORGANISASI/BADAN USAHA/BADAN HUKUM YANG AKAN DIKEMBANGKAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
HASIL REMBUG TANI – TERSEDIANYA DAFTAR DAN PROFIL KELEMBAGAAN PETANI CALON AKAN MENJADI SASARAN/PELAKU KEGIATAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI; – DIKETAHUINYA KEBUTUHAN MATERI PEMBELAJARAN YANG DIPERLUKAN OLEH MASING-MASING SASARAN/PELAKU KEGIATAN; – DISEPAKATINYA JADWAL KEGIATAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI OLEH PARA PETANI Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
KEGIATAN REMBUG TANI SELANJUTNYA 1) REVIEW MATERI SERTA METODE FASILITASI OLEH FASILITATOR PADA PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI MENJADI KELEMBAGAN EKONOMI PETANI; 2) MENYEPAKATI PROSES RENCANA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI; 3) MENYUSUN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENYIAPAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI TERMASUK PENYUSUNAN DRAF AD/ART; Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
PENGEMBANGAN JEJARING ORGANISASI PETANI Peningkatan kemampuan anggota kelompoktani dilakukan dengan cara : • Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelembagaannya secara partisipatif (dari, oleh, untuk petani) • Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompoktani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan, • Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi baik dalam usshatani Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BELUM BERFUNGSI SESUAI DENGAN HARAPAN, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA: • KELEMBAGAAN PETANI MASIH BELUM BERORIENTASI USAHA PRODUKTIF; • AKSES TERHADAP KELEMBAGAAN KEUANGAN/PERBANKAN RENDAH; • KELEMBAGAAN PETANI BELUM MAMPU MELAYANI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BAGI ANGGOTANYA; DAN • KELEMBAGAAN PETANI BELUM MAMPU MENGHUBUNGKAN DENGAN SUMBER-SUMBER INFORMASI, TEKNOLOGI, DAN PASAR SEHINGGA BELUM MAMPU BERSAING DENGAN PELAKU USAHA LAINNYA. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
KRITERIA UMUM BAGI KELEMBAGAAN PETANI YANG AKAN MEMBENTUK KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DIANTARANYA: 1. TELAH MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERKELOMPOK YANG BERORIENTASI PASAR; 2. STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PETANI (POKTAN, GAPOKTAN) TELAH MEMILIKI KEPENGURUSAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU UNIT USAHA AGRIBISNIS; 3. MEMILIKI PERENCANAAN USAHA YANG DISUSUN SECARA PARTISIPATIF; 4. MEMILIKI PENCATATAN DAN PEMBUKUAN USAHA; 5. TELAH MEMBANGUN JEJARING DALAM PENGEMBANGAN USAHA DENGAN KELEMBAGAAN PETANI LAINNYA; 6. TELAH MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA DENGAN PENGUSAHA ATAU KELEMBAGAAN EKONOMI LAINNYA; Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
TAHAPAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI TERDIRI DARI PERSIAPAN, PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI SERTA MONITORING DAN EVALUASI, 1. PPL MELAKUKAN IDENTIFIKASI (FORMAT PADA LAMPIRAN 1. ) DAN YANG MEMENUHI SYARAT DIAJUKAN OLEH KEPALA BPP KE TINGKAT KABUPATEN; 2. DAFTAR KELEMBAGAAN PETANI YANG MEMENUHI SYARAT SELANJUTNYA DIMASUKAN MENJADI SALAH SATU BAHAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN TINGKAT KECAMATAN DAN MENJADI BAHAN BAGI RENCANA KERJA PENYULUH; 3. SOSIALISASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI OLEH PENYULUH PERTANIAN KEPADA POKTAN/GAPOKTAN YANG Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
4. MUSYAWARAH/REMBUG TANI POKTAN/GAPOKTAN UNTUK MENYEPAKATI PEMBENTUKAN KEP 5. FASILITASI BERUPA PENDAMPINGAN OLEH PPL BERSAMA DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT DENGAN MATERI FASILITASI ANTARA LAIN MELIPUTI: a) PENGENALAN BENTUK-BENTUK KEP; b) MANFAAT KEP; c) PERSYARATAN /PEMBENTUKAN KEP d) STRUKTUR, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI KEP. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
6. PENDAMPINGAN OLEH PPL DILAKUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KUNJUNGAN; 7. MUSYAWARAH/REMBUG TANI POKTAN/GAPOKTAN UNTUK MENETAPKAN BENTUK KEP. 8. VERIFIKASI DAN VALIDASI KELAYAKAN KELEMBAGAAN PETANI SEBAGAI CALON KEP OLEH BPP DAN KP YANG MEMBIDANGI PENYULUHAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT; 9. PENYIAPAN DOKUMEN-DOKUMEN KELENGKAPAN PEMBENTUKAN KEP SESUAI DENGAN BENTUK KELEMBAGAAN YANG DISEPAKATI DAN PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI BAGI KELEMBAGAAN TERPILIH. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 1. JIKA KEP DISEPAKATI DALAM BENTUK KOPTAN, DIDAFTARKAN PENDIRIANNYA DI INSTANSI YANG MENANGANI KOPERASI SETEMPAT DAN DI SAHKAN UNTUK MENDAPATKAN LEGALITAS DARI NOTARIS; 2. JIKA BENTUK PT, DIDAFTARKAN PENDIRIANNYA DI NOTARIS DAN DILANJUTKAN DENGAN PENDAFTARAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
SETELAH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI TERBENTUK 1. PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL USAHA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI: a) PERENCANAAN USAHA (BUSINESS PLAN) b) PENGEMBANGAN/DIVERSIFIKASI PRODUK c) PERENCANAAN KETERSEDIAAN DAN PEMASARAN (MARKETING PLAN) d) KEUANGAN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
2. PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN ANTARA LAIN MELALUI: a) PENGUATAN DAN PENINGKATAN LIKUIDITAS MODAL PENGEMBANGAN KEP HARUS DIBARENGI PENGUATAN PERMODALAN a) PENCARIAN PELUANG PASAR 3. PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI, PEMAGANGAN DAN PELATIHAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)

More Related Content

KELEMBAGAAN- EKONOMI PETANI-2.pdf

  • 1. KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI • OLEH • IR. PANGERANG, MP Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 2. 1. KELEMBAGAAN PETANI ADALAH LEMBAGA YANG DITUMBUHKEMBANGKAN DARI, OLEH, DAN UNTUK PETANI GUNA MEMPERKUAT KERJASAMA DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PETANI DALAM BENTUK POKTAN DAN GAPOKTAN; 2. KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) ADALAH KUMPULAN BEBERAPA KELOMPOKTANI/ GAPOKTAN YANG BERGABUNG DAN BEKERJASAMA DENGAN JENIS KOMODITAS USAHA YANG SAMA UNTUK MENINGKATKAN SKALA EKONOMI DAN EFISIENSI USAHA; 3. KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI ADALAH KELEMBAGAAN PETANI BAIK YANG BERBADAN HUKUM MAUPUN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM, YANG MEMILIKI KEGIATAN USAHATANI DARI HULU SAMPAI HILIR DI SEKTOR PERTANIAN YANG DITUMBUHKEMBANGKAN OLEH, DARI DAN UNTUK PETANI GUNA MENINGKATKAN SKALA EKONOMI YANG MENGUNTUNGKAN DAN EFISIENSI USAHA Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 3. 4. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A) ADALAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG DIDIRIKAN, DIMILIKI DAN DIKELOLA OLEH PETANI/MASYARAKAT TANI DI PERDESAAN YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN DAN SIMPANAN DILINGKUNGAN PETANI DAN PELAKU USAHA AGRIBISNIS 5. BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP) ADALAH KELEMBAGAAN USAHA BERBADAN HUKUM YANG MENSINERGIKAN KEGIATAN BISNIS DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI YANG DIJALANKAN SECARA KORPORASI YANG BERORIENTASI KEUNTUNGAN UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN PETANI 6. BADAN USAHA MILIK PETANI BERBENTUK KOPERASI TANI (KOPTAN) ADALAH BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN PETANI BAIK SECARA INDIVIDU MAUPUN YANG TERGABUNG DALAM POKTAN DAN GAPOKTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA AGRIBISNIS BERDASARKAN PRINSIP Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 4. 7. BADAN USAHA MILIK PETANI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) ADALAH WADAH PETANI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN DAN BERBADAN HUKUM UNTUK MENJALANKAN USAHA PERTANIAN SECARA KORPORASI DALAM BENTUK PERUSAHAAN DENGAN MODAL DASAR YANG TERBAGI DALAM SAHAM SESUAI DENGAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT); 8. KORPORASI ADALAH KELEMBAGAAN FORMAL YANG TERBENTUK DARI KUMPULAN KAPITAL YANG DIMILIKI OLEH PETANI DENGAN MENJALANKAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN USAHA YANG BERORIENTASI KEUNTUNGAN BERUPA BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP) YANG BERBENTUK KOPERASI TANI (KOPTAN) ATAU PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PETANI; Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 5. UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DINYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERKEWAJIBAN MENDORONG DAN MEMFASILITASI TERBENTUKNYA KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) BERUPA BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP) Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 6. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DIMAKSUDKAN UNTUK 1. MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP PETUGAS TEKNIS/ PENYULUH DALAM MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI; 2. MEMPERCEPAT TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH, DIUTAMAKAN POKTAN/ GAPOKTAN/KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI YANG BERPOTENSI MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI; 3. MENGEMBANGKAN METODE PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 7. 1. MENINGKATKAN JUMLAH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI YANG TUMBUH DARI KELEMBAGAAN PETANI (POKTAN/GAPOKTAN); 2. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA AGRIBISNIS YANG DILAKUKAN OLEH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH SESUAI POTENSI WILAYAH; 3. MENINGKATKAN KINERJA PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PENUMBUHAN DAN TUJUAN DARI PENUMBUHAN DAN ARI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 8. OUTPUT 1. MENINGKATNYA JUMLAH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI YANG TUMBUH DARI KELEMBAGAAN PETANI (POKTAN/GAPOKTAN); 2. MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA AGRIBISNIS YANG DILAKUKAN OLEH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN SESUAI POTENSI WILAYAH; 3. MENINGKATNYA KINERJA PENYULUH PERTANIAN MELALUI PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN DALAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 9. Dampak 1. Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi petani dalam mengorganisasikan usaha dengan skala usaha yang lebih menguntungkan; 2. Peningkatan jaringan kemitraan agribisnis kelembagaan ekonomi petani dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi permintaan pasar yang lebih luas; 3. Peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam mereplikasi metode dan kegiatan melalui sumber dana Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 10. REMBUG TANI • REMBUG TANI MERUPAKAN PERTEMUAN DIANTARA ANGGOTA KELEMBAGAAN PETANI YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBAHAS DAN MENGAMBIL KESEPAKATAN YANG MENYANGKUT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MAUPUN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELEMBAGAAN PETANI TERSEBUT. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 11. TOPIK DALAM REMBUG TANI, 1. BENTUK ORGANISASI/BADAN USAHA/BADAN HUKUM 2. HAK DAN KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENGURUS/PENGELOLA SESUAI DENGAN BENTUK KELEMBAGAAN, MISALNYA: – ORGANISASI YANG AKAN DIBENTUK BERUPA PERSEROAN, MAKA PERLU DISEPAKATI BAHWA PENYERTAAN SAHAM PERSEROAN BARU AKAN DIAMBIL DARI SEBAGIAN ASSET ORGANISASI; – KESEPAKATAN SELAKU PEMEGANG KUASA YANG HANYA BERSIFAT MENGIKAT SELAMA YANG BERSANGKUTAN DUDUK DALAM KEPENGURUSAN PADA ORGANISASI PETANI. 3. MATERI PEMBELAJARAN UNTUK ANGGOTA/PENGURUS AGAR ORGANISASI/BADAN USAHA/BADAN HUKUM YANG AKAN DIKEMBANGKAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 12. HASIL REMBUG TANI – TERSEDIANYA DAFTAR DAN PROFIL KELEMBAGAAN PETANI CALON AKAN MENJADI SASARAN/PELAKU KEGIATAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI; – DIKETAHUINYA KEBUTUHAN MATERI PEMBELAJARAN YANG DIPERLUKAN OLEH MASING-MASING SASARAN/PELAKU KEGIATAN; – DISEPAKATINYA JADWAL KEGIATAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI OLEH PARA PETANI Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 13. KEGIATAN REMBUG TANI SELANJUTNYA 1) REVIEW MATERI SERTA METODE FASILITASI OLEH FASILITATOR PADA PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI MENJADI KELEMBAGAN EKONOMI PETANI; 2) MENYEPAKATI PROSES RENCANA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI; 3) MENYUSUN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENYIAPAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI TERMASUK PENYUSUNAN DRAF AD/ART; Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 14. PENGEMBANGAN JEJARING ORGANISASI PETANI Peningkatan kemampuan anggota kelompoktani dilakukan dengan cara : • Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelembagaannya secara partisipatif (dari, oleh, untuk petani) • Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompoktani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan, • Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi baik dalam usshatani Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 15. KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BELUM BERFUNGSI SESUAI DENGAN HARAPAN, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA: • KELEMBAGAAN PETANI MASIH BELUM BERORIENTASI USAHA PRODUKTIF; • AKSES TERHADAP KELEMBAGAAN KEUANGAN/PERBANKAN RENDAH; • KELEMBAGAAN PETANI BELUM MAMPU MELAYANI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BAGI ANGGOTANYA; DAN • KELEMBAGAAN PETANI BELUM MAMPU MENGHUBUNGKAN DENGAN SUMBER-SUMBER INFORMASI, TEKNOLOGI, DAN PASAR SEHINGGA BELUM MAMPU BERSAING DENGAN PELAKU USAHA LAINNYA. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 16. KRITERIA UMUM BAGI KELEMBAGAAN PETANI YANG AKAN MEMBENTUK KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DIANTARANYA: 1. TELAH MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERKELOMPOK YANG BERORIENTASI PASAR; 2. STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PETANI (POKTAN, GAPOKTAN) TELAH MEMILIKI KEPENGURUSAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU UNIT USAHA AGRIBISNIS; 3. MEMILIKI PERENCANAAN USAHA YANG DISUSUN SECARA PARTISIPATIF; 4. MEMILIKI PENCATATAN DAN PEMBUKUAN USAHA; 5. TELAH MEMBANGUN JEJARING DALAM PENGEMBANGAN USAHA DENGAN KELEMBAGAAN PETANI LAINNYA; 6. TELAH MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA DENGAN PENGUSAHA ATAU KELEMBAGAAN EKONOMI LAINNYA; Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 17. TAHAPAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI TERDIRI DARI PERSIAPAN, PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI SERTA MONITORING DAN EVALUASI, 1. PPL MELAKUKAN IDENTIFIKASI (FORMAT PADA LAMPIRAN 1. ) DAN YANG MEMENUHI SYARAT DIAJUKAN OLEH KEPALA BPP KE TINGKAT KABUPATEN; 2. DAFTAR KELEMBAGAAN PETANI YANG MEMENUHI SYARAT SELANJUTNYA DIMASUKAN MENJADI SALAH SATU BAHAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN TINGKAT KECAMATAN DAN MENJADI BAHAN BAGI RENCANA KERJA PENYULUH; 3. SOSIALISASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI OLEH PENYULUH PERTANIAN KEPADA POKTAN/GAPOKTAN YANG Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 18. 4. MUSYAWARAH/REMBUG TANI POKTAN/GAPOKTAN UNTUK MENYEPAKATI PEMBENTUKAN KEP 5. FASILITASI BERUPA PENDAMPINGAN OLEH PPL BERSAMA DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT DENGAN MATERI FASILITASI ANTARA LAIN MELIPUTI: a) PENGENALAN BENTUK-BENTUK KEP; b) MANFAAT KEP; c) PERSYARATAN /PEMBENTUKAN KEP d) STRUKTUR, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI KEP. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 19. 6. PENDAMPINGAN OLEH PPL DILAKUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KUNJUNGAN; 7. MUSYAWARAH/REMBUG TANI POKTAN/GAPOKTAN UNTUK MENETAPKAN BENTUK KEP. 8. VERIFIKASI DAN VALIDASI KELAYAKAN KELEMBAGAAN PETANI SEBAGAI CALON KEP OLEH BPP DAN KP YANG MEMBIDANGI PENYULUHAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT; 9. PENYIAPAN DOKUMEN-DOKUMEN KELENGKAPAN PEMBENTUKAN KEP SESUAI DENGAN BENTUK KELEMBAGAAN YANG DISEPAKATI DAN PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI BAGI KELEMBAGAAN TERPILIH. Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 20. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 1. JIKA KEP DISEPAKATI DALAM BENTUK KOPTAN, DIDAFTARKAN PENDIRIANNYA DI INSTANSI YANG MENANGANI KOPERASI SETEMPAT DAN DI SAHKAN UNTUK MENDAPATKAN LEGALITAS DARI NOTARIS; 2. JIKA BENTUK PT, DIDAFTARKAN PENDIRIANNYA DI NOTARIS DAN DILANJUTKAN DENGAN PENDAFTARAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 21. SETELAH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI TERBENTUK 1. PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL USAHA KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI: a) PERENCANAAN USAHA (BUSINESS PLAN) b) PENGEMBANGAN/DIVERSIFIKASI PRODUK c) PERENCANAAN KETERSEDIAAN DAN PEMASARAN (MARKETING PLAN) d) KEUANGAN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)
  • 22. 2. PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN ANTARA LAIN MELALUI: a) PENGUATAN DAN PENINGKATAN LIKUIDITAS MODAL PENGEMBANGAN KEP HARUS DIBARENGI PENGUATAN PERMODALAN a) PENCARIAN PELUANG PASAR 3. PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI, PEMAGANGAN DAN PELATIHAN Disusun oleh Ir. Pangerang, MP (PPL Kab. Maros)