際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Makalah kedudukan dan fungsi hukum

Download as DOC, PDF
Internet Explorer
Internet Explorer

Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hukum dan fungsinya. Secara garis besar dibahas tentang pelaksanaan hukum di Indonesia yang tidak konsisten, berbagai macam jabatan pemerintahan, dan fungsi-fungsi hukum seperti mengatur hubungan masyarakat dan mewujudkan keadilan.

1 of 13
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan hukum di Indonesia sudah tidak tentu arah, seakan sudah tidak memiliki hukum. Hukum yang sudah di buat oleh pihak legislative pun seakan hanya sebuah catatan yang dibukukan. Pelanggaran-pelanggaran semakin marak terjadi namun hukum seperti takut untuk melakukan tugasnya. Kesadaran masyarakat akan hukum pum menjadi kian merosot. Dan menganggap hukum yang dibuat hanya untuk dilanggar. B. Tujuan 1. Untuk mengetahui tentang Kedudukan Hukum 2. Untuk mengetahui tentang Fungsi Hukum 3. Untuk mengetahui tentang Hakikat Kesadaran Hukum Masyarakat 4. Untuk mengetahui tentang Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat 1
BAB II PEMBAHASAN A. Kedudukan Hukum 1. Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus, ketika ai menulis Publicum ius est, quod ad statum rei romanea spectat, privatum quo ad singulorum utitilatem (hukum publik adalah hukum yang berkenaan dangan kesejahteraan Negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan), pengaruhnya cukup besar alam sejarah pemikiran hukum, sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih tersisa hingga kini antara lain bahwa kita tidak apat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan twee peten, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunuk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtspersoon) yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi Negara terlibat alam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga kedudukan hukum Negara ini, mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tersebut. Dalam persepktif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemanndalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi- fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja 2
tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap(kring van vaste werkzaamheden) yang diakan dan di gunakan guna kepentingan Negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (ambstdrager) dapat berganti-ganti. 2. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu : a. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. b. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu alam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. c. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai pengugat. d. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan hukum Kabupaten. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuataan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan (vertegenwoordinging) yaitu penjabat (ambtsdrager), yang bertindak atas jabatan itu. Menurut E. Utrecht oleh diwakili penjabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah penjabat. 3
Jabatan bertindak dengan perantaraan penjabatnya. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa : kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para penjabat. Berdasarkan ketentuan hukum, penjabat hanya menjalankan tugasdan wewenang, karena penjabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki wewenang adalah jabatan. Logemann mengatakan, berdasarkan hukum tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian penjabat Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan bahwa pada keduanya jabatan dan penjabat diterapkan jenis hukum yang berbeda. Jabatan inspektur pajak berwenang mengeluarkan ketetapan pajak. Jabatan ini dijalankan oleh wakilnya, yaitu penjabat. Wakil ini adalah manusia yang bertindak sebagai inspektur pajak yakni pegawai, dan dalam kualitasnya sebagai pegawai ia tunduk pada hukum kepegawaian. Wakil ini hanya sekedar dapat menjalankan keputusan jabatan. Dengan demikian, pengangkatan sebagai inspektur pajak telah mengantarkan kewenangan untuk jabatan inspektur pajak, guna mewakilinya 3. Macam-Macam Jabatan Pemerintahan Menurut Philipus M. Hadjon : wewenang hukum publik hanya dapat memiliki oleh penguasa. Dalam ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum publik harus dimasukkan kedalam golongan penguasa sesuain dengan defenisinya. Ini berarti bahwa setiap orang atau badan yang memiliki wewenang hukum publik dan tidak termasuk dalam daftar nama badan-badan pemerintahan umum seperti disubutkan dalam UUD (pembuat undang-undang, pemerintah, mentri, badan-badan Propinsi dan kotaPraja) harus dimasukkan dalam desentralisasi (fungsional). Bentuk organisasi yang bersifat yuridis tidak menjadi soal. Badan yang bersangkutan dapat berbentuk suatu badan yang didirikan oleh undang-undang, tetapi dapat juga badan pemerintah dari yayasan/lembaga yang bersifat hukum perdata yang memiliki wewenang hukum publik 4
Selanjutnya Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha Negara itu sebagai berikut : a. Instalasi-instalasi resmi pemerintah yang berada dibawah Presiden sebagai kepala eksekutif. b. Instalasi-instalasi dalam lingkungan Negara diluar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan kepada peraturan perundang- undangan melaksanakan urusan pemerintahan. c. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. d. Instalasi-instalasi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peratiran perundang-undangan dan system perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Secara terperinci SF. Marbun menjelaskan pengertian Badan atau Penjabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintah, yakni : a. Mereka yang termasuk kedalam golongan eksekutif mulai dari Presiden sampai kepada Kepala Pemerintahan (Termasuk Pembantu- Pembantunya Di Pusat Seperti Wakil Presiden, Para Mentri dan Lembaga-lembaga Non-Departemen) b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II dan Pemerintahan Desa. c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti Gubernur, Bupati, Walikotamadya, Walikota Administratip, Camat, serta Lurah. d. Pihk ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat. e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh kosensi atau izin dari pemerintah. 5
f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta. g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan di awasi oleh pemerintah. i. Pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, Pos dan Giro, PAM, Telkom, garuda, dan lain-lain. k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketu Mahkamah Agung serta Penitera dalam lingkungan peradilan. l. Sekretaris pada Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga- lembaga Tinggi Negara serta Sekretaris pada DPRD. 4. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Privat Telah disebutkan bahwa Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Badan hukum (rechtspersoon) adalah kumpulan orang-orang, yaitu semua yang didalam kehidupan masyarakat (dengan beberapa perkecualian) sesuai dengan ketentuan unadang-undang dapat bertindak sebagai manusia, yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan, seperti kumpulan orang (dalam suatu badan hukum), perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan (sukarela), dan sebagainya dalam ungkapan lain menyatakan bahwa badan hukum adalah apa yang ada dalam pengertian undang-undang dianggap seperti orang dan kepada siapa yang dengan sepenuhnya diberikan wewenang hukum untuk melakukan tindakan hukum dan secara hukum tampil dan bertindak dengan harta kekayaan (terpisah) B. Fungsi Hukum Dari apa yang telah terurai di atas dapat disimpulkan bahwa hukm selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknuya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai 6
fungsi-fungsi, menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari: 1. Sebagai alat mengatur tata terib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujukan keadilan sosial lahir bathin a. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. b. Hukum mempunyai sifat memaksa c. Hukum mempunyai daya mengikat fisik dan psikologi Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yanng melanggar diberi sanksi hukuman. 3. Sebagai penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membaea masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas kontrol hukum. Sebagai imbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. 4. Fungsi kritis hukum Dr. Soedjono Dirdjososworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Hal 155 mengatakan: 7
Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas ) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat ditegakkan dan terlaksanab dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya: Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing- masing. Bila perlu di adalkan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan kontra C. Hakikat Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan : Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesdaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. 8
Dalam kenyataanya ada beberapa hal secara include perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum; pertama, kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi poliitik dan sebagainya Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. Kedua, kesadarn tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hakmorang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain. Ketiga, kesadaran tentang adanya atau terjadinya tindak hukumberarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hokum seperti : pembunuhan, pemerkosaan, terorisme,KKN dan lain sebagainya. Hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada.(onrecht) atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib maka tidak akan ada orang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan atau conflict of human interest, maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum atau onrecht. Memang kenyataannya ialah bahwa 9
tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan didalam media massa kalau kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum,seperti : pemalsuan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan dan sebagainya. D. Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan galam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. 1. Tinjauan bentuk pelanggaran Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindak kriminalitas, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahdunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain sebagainya. 2. Tinjauan Pelaksanaan Hukum Pelaksanaan hukum sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Indicator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan- laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum hanya berpihak pada mereka yang secara financial mampu memberikan nilai lebih dan jaminan. Terbukti sekarang dengan adanya auditisasi pada setiap departemen dan menjaring setiap pejabat terbukti korupsi. 3. Tinjauan Hukum Ditinjau dari segi hukum, maka dengan makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan, dan kebathilan berarti kesadaran akan banyak terjadinya onrecht. Hal ini juga memberikan implikasi makin berkurangnya toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat juga. 10
Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa menurunya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurnag menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan. 11
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari: 1. Sebagai alat mengatur tata terib hubungan masyarakat 2. Sebagai sarana untuk mewujukan keadilan sosial lahir bathin 3. Sebagai penggerak pembangunan 4. Fungsi kritis hukum Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat ditegakkan dan terlaksanab dengan baik, maka bagoi para penegak hukum ditintut kemampuannya untuk melaksnakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya: Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing- masing. Bila perlu di adalkan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi untgkapan kontra B. Saran Demikianlah makalah yang kami buat, apabila ada kesalahan baik dalam penulisan ataupun pembahasan serta penjelasan kurang jelas, kami mohon maaf. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan pastisipasinya 12
DAFTAR PUSTAKA Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya : PT. Prestasi Pustaka. Van aveldoorn. 1996. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT.Pradanya Paramita. Soeroso,R. 1993. Pegantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 13

More Related Content

Makalah kedudukan dan fungsi hukum

  • 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan hukum di Indonesia sudah tidak tentu arah, seakan sudah tidak memiliki hukum. Hukum yang sudah di buat oleh pihak legislative pun seakan hanya sebuah catatan yang dibukukan. Pelanggaran-pelanggaran semakin marak terjadi namun hukum seperti takut untuk melakukan tugasnya. Kesadaran masyarakat akan hukum pum menjadi kian merosot. Dan menganggap hukum yang dibuat hanya untuk dilanggar. B. Tujuan 1. Untuk mengetahui tentang Kedudukan Hukum 2. Untuk mengetahui tentang Fungsi Hukum 3. Untuk mengetahui tentang Hakikat Kesadaran Hukum Masyarakat 4. Untuk mengetahui tentang Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat 1
  • 2. BAB II PEMBAHASAN A. Kedudukan Hukum 1. Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus, ketika ai menulis Publicum ius est, quod ad statum rei romanea spectat, privatum quo ad singulorum utitilatem (hukum publik adalah hukum yang berkenaan dangan kesejahteraan Negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan), pengaruhnya cukup besar alam sejarah pemikiran hukum, sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih tersisa hingga kini antara lain bahwa kita tidak apat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan twee peten, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunuk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtspersoon) yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi Negara terlibat alam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga kedudukan hukum Negara ini, mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tersebut. Dalam persepktif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemanndalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi- fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja 2
  • 3. tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap(kring van vaste werkzaamheden) yang diakan dan di gunakan guna kepentingan Negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (ambstdrager) dapat berganti-ganti. 2. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu : a. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. b. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu alam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. c. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai pengugat. d. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan hukum Kabupaten. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuataan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan (vertegenwoordinging) yaitu penjabat (ambtsdrager), yang bertindak atas jabatan itu. Menurut E. Utrecht oleh diwakili penjabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah penjabat. 3
  • 4. Jabatan bertindak dengan perantaraan penjabatnya. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa : kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para penjabat. Berdasarkan ketentuan hukum, penjabat hanya menjalankan tugasdan wewenang, karena penjabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki wewenang adalah jabatan. Logemann mengatakan, berdasarkan hukum tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian penjabat Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan bahwa pada keduanya jabatan dan penjabat diterapkan jenis hukum yang berbeda. Jabatan inspektur pajak berwenang mengeluarkan ketetapan pajak. Jabatan ini dijalankan oleh wakilnya, yaitu penjabat. Wakil ini adalah manusia yang bertindak sebagai inspektur pajak yakni pegawai, dan dalam kualitasnya sebagai pegawai ia tunduk pada hukum kepegawaian. Wakil ini hanya sekedar dapat menjalankan keputusan jabatan. Dengan demikian, pengangkatan sebagai inspektur pajak telah mengantarkan kewenangan untuk jabatan inspektur pajak, guna mewakilinya 3. Macam-Macam Jabatan Pemerintahan Menurut Philipus M. Hadjon : wewenang hukum publik hanya dapat memiliki oleh penguasa. Dalam ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum publik harus dimasukkan kedalam golongan penguasa sesuain dengan defenisinya. Ini berarti bahwa setiap orang atau badan yang memiliki wewenang hukum publik dan tidak termasuk dalam daftar nama badan-badan pemerintahan umum seperti disubutkan dalam UUD (pembuat undang-undang, pemerintah, mentri, badan-badan Propinsi dan kotaPraja) harus dimasukkan dalam desentralisasi (fungsional). Bentuk organisasi yang bersifat yuridis tidak menjadi soal. Badan yang bersangkutan dapat berbentuk suatu badan yang didirikan oleh undang-undang, tetapi dapat juga badan pemerintah dari yayasan/lembaga yang bersifat hukum perdata yang memiliki wewenang hukum publik 4
  • 5. Selanjutnya Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha Negara itu sebagai berikut : a. Instalasi-instalasi resmi pemerintah yang berada dibawah Presiden sebagai kepala eksekutif. b. Instalasi-instalasi dalam lingkungan Negara diluar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan kepada peraturan perundang- undangan melaksanakan urusan pemerintahan. c. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. d. Instalasi-instalasi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peratiran perundang-undangan dan system perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Secara terperinci SF. Marbun menjelaskan pengertian Badan atau Penjabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintah, yakni : a. Mereka yang termasuk kedalam golongan eksekutif mulai dari Presiden sampai kepada Kepala Pemerintahan (Termasuk Pembantu- Pembantunya Di Pusat Seperti Wakil Presiden, Para Mentri dan Lembaga-lembaga Non-Departemen) b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II dan Pemerintahan Desa. c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti Gubernur, Bupati, Walikotamadya, Walikota Administratip, Camat, serta Lurah. d. Pihk ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat. e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh kosensi atau izin dari pemerintah. 5
  • 6. f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta. g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan di awasi oleh pemerintah. i. Pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, Pos dan Giro, PAM, Telkom, garuda, dan lain-lain. k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketu Mahkamah Agung serta Penitera dalam lingkungan peradilan. l. Sekretaris pada Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga- lembaga Tinggi Negara serta Sekretaris pada DPRD. 4. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Privat Telah disebutkan bahwa Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Badan hukum (rechtspersoon) adalah kumpulan orang-orang, yaitu semua yang didalam kehidupan masyarakat (dengan beberapa perkecualian) sesuai dengan ketentuan unadang-undang dapat bertindak sebagai manusia, yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan, seperti kumpulan orang (dalam suatu badan hukum), perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan (sukarela), dan sebagainya dalam ungkapan lain menyatakan bahwa badan hukum adalah apa yang ada dalam pengertian undang-undang dianggap seperti orang dan kepada siapa yang dengan sepenuhnya diberikan wewenang hukum untuk melakukan tindakan hukum dan secara hukum tampil dan bertindak dengan harta kekayaan (terpisah) B. Fungsi Hukum Dari apa yang telah terurai di atas dapat disimpulkan bahwa hukm selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknuya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai 6
  • 7. fungsi-fungsi, menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari: 1. Sebagai alat mengatur tata terib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujukan keadilan sosial lahir bathin a. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. b. Hukum mempunyai sifat memaksa c. Hukum mempunyai daya mengikat fisik dan psikologi Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yanng melanggar diberi sanksi hukuman. 3. Sebagai penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membaea masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas kontrol hukum. Sebagai imbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. 4. Fungsi kritis hukum Dr. Soedjono Dirdjososworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Hal 155 mengatakan: 7
  • 8. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas ) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat ditegakkan dan terlaksanab dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya: Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing- masing. Bila perlu di adalkan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan kontra C. Hakikat Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan : Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesdaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. 8
  • 9. Dalam kenyataanya ada beberapa hal secara include perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum; pertama, kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi poliitik dan sebagainya Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. Kedua, kesadarn tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hakmorang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain. Ketiga, kesadaran tentang adanya atau terjadinya tindak hukumberarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hokum seperti : pembunuhan, pemerkosaan, terorisme,KKN dan lain sebagainya. Hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada.(onrecht) atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib maka tidak akan ada orang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan atau conflict of human interest, maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum atau onrecht. Memang kenyataannya ialah bahwa 9
  • 10. tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan didalam media massa kalau kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum,seperti : pemalsuan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan dan sebagainya. D. Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan galam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. 1. Tinjauan bentuk pelanggaran Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindak kriminalitas, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahdunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain sebagainya. 2. Tinjauan Pelaksanaan Hukum Pelaksanaan hukum sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Indicator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan- laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum hanya berpihak pada mereka yang secara financial mampu memberikan nilai lebih dan jaminan. Terbukti sekarang dengan adanya auditisasi pada setiap departemen dan menjaring setiap pejabat terbukti korupsi. 3. Tinjauan Hukum Ditinjau dari segi hukum, maka dengan makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan, dan kebathilan berarti kesadaran akan banyak terjadinya onrecht. Hal ini juga memberikan implikasi makin berkurangnya toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat juga. 10
  • 11. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa menurunya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurnag menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan. 11
  • 12. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari: 1. Sebagai alat mengatur tata terib hubungan masyarakat 2. Sebagai sarana untuk mewujukan keadilan sosial lahir bathin 3. Sebagai penggerak pembangunan 4. Fungsi kritis hukum Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat ditegakkan dan terlaksanab dengan baik, maka bagoi para penegak hukum ditintut kemampuannya untuk melaksnakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya: Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing- masing. Bila perlu di adalkan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi untgkapan kontra B. Saran Demikianlah makalah yang kami buat, apabila ada kesalahan baik dalam penulisan ataupun pembahasan serta penjelasan kurang jelas, kami mohon maaf. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan pastisipasinya 12
  • 13. DAFTAR PUSTAKA Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya : PT. Prestasi Pustaka. Van aveldoorn. 1996. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT.Pradanya Paramita. Soeroso,R. 1993. Pegantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 13