Materi evaluasi integrasi revisi
Download as PPT, PDF
0 likes173 views
berikut kami kirim materi evaluasi implementasi program jamkesda
Materi evaluasi integrasi revisi
- 1. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM JAMKESDA(KESTIS) INTEGRASI KE JKN Disampaikan Oleh: Dr. dr. H. Rachmat Latief, SpPD,KPTI,M.Kes, FINASIM KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
- 2. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL Deklarasi PBB 1948 tentang HAM Pasal 25 Ayat 1 Jaminan Kesehatan Merupakan Hak Azasi Resolusi WHO ke-58 Tahun 2005 di Jenewa Setiap Negara Wajib memberikan Jaminan Kes kepada warganya dan perlu mencapai UHC, yang salah satu caranya melalui mekanisme asuransi Setiap Negara Wajib memberikan Jaminan Kes kepada warganya dan perlu mencapai UHC, yang salah satu caranya melalui mekanisme asuransi Pancasil a Sila ke 5
- 3. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulanPengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Jamkesda ke JKN, Per 1 Januari 2016 Serentak 24 Kab/Kota Integrasi Jamkesda ke JKN, Per 1 Januari 2016 Serentak 24 Kab/KotaPengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahunKajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK 6,5 Juta Jiwa ( 69,27 % 6,5 Juta Jiwa ( 69,27 % SULSEL Menuju UHC SULSEL Menuju UHC Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Jamkesda masih berjalan Persiapan Integrasi, Sosialisasi ke Kab/Kota Jamkesda masih berjalan Persiapan Integrasi, Sosialisasi ke Kab/Kota Peta Jalan JKN PBI APBD : 1,4 Jt Jiwa (per Oktober 2016) PBI APBN : 3,1 Jt Jiwa PBI APBD : 1,4 Jt Jiwa (per Oktober 2016) PBI APBN : 3,1 Jt Jiwa 6,3 juta peserta esehatandikelola BPJS K 6,3 juta peserta esehatandikelola BPJS K 3,1 juta iwa yg belum jadi peserta 3,1 juta iwa yg belum jadi peserta 80 % JKN-KIS
- 4. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL DTPK 4 Peta Jalan Integrasi Program Kesehatan Gratis Berintegrasi ke JKN Saat ini kita telah berada ditahun kedua era JKN berjalan di Indonesia, dan tidak menunggu waktu lama saat ini juga kita telah berada di tahun pertama Program Kesehatan Gratis ber-Integrasi ke Program JKN serentak di 24 Kabupaten / Kota sejak tanggal 1 Januari 2016. Saat ini Penduduk Sulawesi Selatan telah di integrasikan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran APBD sebesar 1,4 juta lebih dengan anggaran sebesar kurang lebih 400 Milyar tiap tahun Komitmen dan kerja sama Pemprov dan Pemda Kabupaten/ Kota masih terus terjaga dan terlaksana dalam penganggaran program Kesehatan Gratis sharing 40% (Provinsi) dan 60% (Kabupaten/Kota)
- 5. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan (Data per Oktober 2016) KEPESERTAAN TOTAL (JIWA) 1 PBI (Penerima Bantuan Iuran) PBI APBN 3.110.871 (32,91 % ) PBI APBD 1.487.640 (15,74 % ) 2 PPU (Pekerja Penerima Upah) 1.050.621 (11,11 % ) 3 PBPU (BPJS MANDIRI) 661.591 (7,00 % ) 4 BP (Bukan Pekerja) 237.191 (2,51 % ) TOTAL 6.547.914 (69,27 % )
- 6. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN Ada 3 Kab/Kota yang melebihi Kuota 2016 atl : Takalar, Bulukumba, dan Pare-pare . Pembayaran Iuran PBI APBD yg melebihi Kuota Provinsi, menjadi tanggungan Kab/Kota masing-masing. Ada 5 Kab/Kota Peseta PBI APBD yang telah masuk di BPJS melebihi SK Bupati, atl : Takalar, Pangkep,Makassar, Bulukumba,dan Pare-Pare) Diharapkan KAB tersebut, membuat Surat Keputusan Bupati/Walikota Susulan, sebagai peserta Tambahan. 6 PBI APBD 2016 YG PERLU PERHATIAN KHUSUS
- 7. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN PERKEMBANGAN JUMLAH, JENIS KEPESERTAAN JKN MANDIRI (PBPU) DAN PBI DI SULAWESI SELATAN OKTOBER 2016
- 8. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL PESERTA BPJS MANDIRI DIBAWAH MASIH 10 % DARI TOTAL PESERTA JKN, PESERTA PBI DI 4 KABUPATEN INI RATA-RATA DIATAS 50 %, KONDISI IDEALNYA DIHARAPKAN KEDEPAN PESERTA BPJS MANDIRI BISA BERIMBANG DAN BAHKAN JUMLAH LEBIH BANYAK DIBANDING PBI 133.529 102.356 76,65 1.748 1,71 83.302 62,38 Kuning 434.731 272.330 62,64 19.349 7,10 213.298 49,06 Merah 192.568 103.346 53,67 4.584 4,44 78.241 40,63 Merah 405.439 281.184 69,34 11.442 4,07 239.842 59,16 Kuning Zona PBI (APBN& APBD) SELAYAR BULUKUMBA BANTAENG JENEPONTO KABUPATEN / KOTA Jumlah Penduduk TOTAL PESERTAJKN BPJSMandiri% % % CABANG BULUKUMBA
- 9. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL 281.020 226.800 80,71 18.305 8,07 177.549 63,18 HIJAU 746.735 469.428 62,86 54.426 11,59 341.721 45,76 Merah 395.081 285.864 72,36 19.480 6,81 202.472 51,25 Kuning 358.042 293.719 82,03 14.119 4,81 229.008 63,96 Hijau ZONA% PBI (APBN &APBD) TAKALAR GOWA MAROS PANGKEP KABUPATEN / KOTA Jumlah Penduduk TOTAL PESERTAJKN BPJSMandiri% % JUMLAH KEPESERTAAN BPJS MANDIRI YANG TINGGI DI SUATU WILAYAH MENJADI SALAH SATU INDIKATOR TINGGINYA KESADARAN SUATU MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA JAMINAN KESEHATAN CABANG MAKASSAR
- 10. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL 255.535 171.040 66,93 13.926 8,14 131.897 51,62 Kuning 858.933 611.696 71,22 15.839 2,59 531.747 61,91 Kuning 251.519 176.114 70,02 10.158 5,77 136.447 54,25 Kuning 475.610 217.112 45,65 18.491 8,52 165.258 34,75 Merah Zona% PBI (APBN &APBD) SINJAI BONE SOPPENG WAJO KABUPATEN / KOTA Jumlah Penduduk TOTAL PESERTAJKN BPJSMandiri% % HARAPAN DIMASA YANG AKAN DATANG JUMLAH PESERTA PBI SEMAKIN TURUN DAN BERALIH MENJADI PESERTA MANDIRI , SEIRING PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK SEMAKIN MENINGKAT CABANG WATAMPONE
- 11. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL 168.746 149.002 88,30 8.752 5,87 116.476 69,02 Hijau 317.691 174.799 55,02 14.198 8,12 131.661 41,44 Merah 407.057 229.705 56,43 28.806 12,54 165.045 40,55 Merah 175.040 154.023 87,99 18.002 11,69 101.533 58,01 Hijau Zona% PBI (APBN& APBD) BARRU SIDRAP PINRANG PARE-PARE KABUPATEN / KOTA Jumlah Penduduk TOTAL PESERTAJKN BPJSMandiri% % JUMLAH PESERTA PBI RATA RATA DIATAS 50 % DARI TOTAL PESERTA JKN YANG DIHARAPKAN SEMAKIN MENURUN CABANG PARE-PARE
- 12. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL SOSIAIISASI YANG KUAT DAN TERUS MENERUS KEPADA MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA JAMINAN KESEHATAN KHUSUSNYA WILAYAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK YANG BESAR SEMENTARA CAKUPAN KEPESERTAANNYA MASIH RENDAH 180.130 154.690 85,88 22.158 14,32 92.138 51,15 HIJAU 370.954 286.310 77,18 14.129 4,93 232.971 62,80 KUNING 352.845 227.051 64,35 28.109 12,38 170.567 48,34 MERAH 290.727 195.719 67,32 14.168 7,24 144.295 49,63 KUNING ZONA% PBI (APBN& APBD) PALOPO LUWU LUWUUTARA LUWUTIMUR KABUPATEN / KOTA Jumlah Penduduk TOTAL PESERTAJKN BPJSMandiri% % CABANG PALOPO
- 13. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL 236.850 151.842 64,11 13.370 8,81 114.357 48,28 MERAH 279.292 220.919 79,10 10.456 4,73 166.152 59,49 KUNING 233.894 174.369 74,55 12.002 6,88 152.292 65,11 KUNING 1.651.146 1.218.496 73,80 275.124 22,58 480.242 29,09 KUNING ZONA% PBI (APBN& APBD) ENREKANG TANATORAJA TORAJAUTARA MAKASSAR KABUPATEN / KOTA Jumlah Penduduk TOTAL PESERTAJKN BPJSMandiri% % DATA MENUNJUKKAN KOTA MAKASAR SEBAGAI IBU KOTA PROPINSI MEMBERIKAN GAMBARAN SEBUAH KOTA YANG JUMLAH BPJS MANDIRI HAMPIR BERIMBANG DENGAN PBI , ARTINYA BAHWA TINGKAT EKONOMI PENDUDUK MENINGKAT DAN KESADARAN UNTUK BERASURANSI KESEHATAN CUKUP SIGNIFIKAN CABANG MAKALE & KOTA MAKASSAR
- 14. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN Permasalahan Dalam Implementasi Integrasi Jamkesda Ke JKN 14 Kepesertaan Masyarakat Miskin / tidak Mampu, masih ada yang belum memiliki KTP sehingga sulit untuk didaftar sebagai peserta PBI Setelah berintegrasi, tidak ada lagi SKTM ,ditingkat Faskes yang dilayani hanya peserta JKN & Umum Peserta mandiri masih sangat kurang /perlu dukungan dari semua pihak untuk memotivasi masyarakat agar memilki jaminan kesehatan secara mandiri sebelum akhir Tahun 2019
- 15. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN Pembayaran Iuran Peserta mandiri , terdapat beberapa yang putus bayar, karena adanya kebijakan BPJS harus didaftar seluruh anggota keluarga Peserta yang putus bayar dan mau beralih sebagai peserta PBI tertolak oleh sistem Software BPJS karena sudah ada No.ID dan terdapat tunggakan Masyarakat hanya rajin membayar iuran disaat butuh pelayanan, belum ada kesadaran secara penuh melunasi kewajibannya 15
- 16. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN Pelayanan di tingkat Faskes Rujukan secara berjenjang ke RS Pemerintah tidak maksimal sebagaimana diatur Pergub No.15 Tahun 2008 Masih ada Iur Biaya diRS seperti adanya resep dokter diluar Fornas Manfaat pelayanan yang diberikan BPJS di RS Kurangnya tenaga BPJS di RS yang mengurus peserta JKN Peserta JKN yang masuk RS seharusnya menjadi tanggungan penuh oleh BPJS, sehingga semua urusan hak peserta JKN menjadi tanggung jawab BPJS 16
- 17. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN 17 Peserta PBI APBD menurun dengan harapan diambil alih oleh Pemerintah Pusat sebagai Peserta PBI APBN dan atau beralih menjadi Peserta Mandiri Data Peserta Mandiri meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Sulsel yang terus meningkat sehingga masyarakat sudah dapat membiayai anggaran kesehatannya melalui pembayaran iuran BPJS Beban Pemda terhadap pembiayaan kuratif untuk orang miskin dan tidak mempu semakin kecil dan Pemerintah fokus pada pembiayaan promotif dan preventif Harapan Kedepan Integrasi Jamkesda ke Program JKN Harapan Kedepan Integrasi Jamkesda ke Program JKN
- 18. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN 18 Perlu dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memotivasi masyarakat yang mampu menjadi Peserta JKN Mandiri dengan melibatkan unsur kepala Desa/Lurah untuk melakukan sosialisasi Pemerintah Kabupaten/Kota tetap fokus pada target capaian UHC 2019. Diharapkan semua Kabupaten/Kota sudah masuk dalam ZONA HIJAU = Takalar, Pangkep, Barru, Palopo, dan Pare-pare (capaian peserta JKN diatas 80%).
- 19. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN 19 Penghematan dana setelah integrasi dapat dimanfaatkan untuk merencanakan dan mengalokasikan untuk biaya program lain di sektor kesehatan, dan dapat digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan kita di Sulawesi Selatan.
- 20. JAMINAN KESEHATA N NASIONAL MENTERI KESEHATAN 20 PENUTUP Jika asuransi kesehatan sosial diterapkan di suatu negara tanpa mempertimbangkan tujuannya sebagai bagian dari kebijakan kesehatan dan diimplementasikan dengan tidak hati-hati serta tanpa persiapan yang matang, maka hanya akan menuai kegagalan (C.Norman, A. Webber)
Editor's Notes
- Hadirin yang berbahagia, Pelayanan kesehatan merupakan hak azasi manusia, seperti diamanatkan oleh Deklarasi PBB tahun 1948 dan Dasar Negara Pancasila. Oleh karena itu, setiap negara dituntut untuk dapat mengembangkan suatu sistem Jaminan Kesehatan sebagaimana komitmen global mengacu pada resolusi WHA ke 58 tahun 2005 untuk mencapai Universal Health Coverage.