際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Paper aplikasi komputer

Download as DOCX, PDF
Ritonga Johan
Ritonga Johan

Tugas Aplikasi Komputer membuat Paper tentang NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

1 of 17
Downloaded 13 times
ADMINISTRASI PERPAJAKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DIBUAT OLEH: NAMA : JOHAN SALIMUKDIN NIM : 1201120072 JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS ADMINSTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2013 Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan paper yang berjudul NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. Penulisan paper ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Adminstrasi Perpajakan Di Universitas Riau. Dalam Penulisan paper ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan paper ini. Dalam penulisan paper ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan paperini, khususnya kepada Dosen yang mengajar matakuliah Adminstrasi Perpajakan ibu Sri Zuliarni,S.Sos,MBA yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Pekanbaru, 21 Oktober 2013 Penulis Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ii Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. 1.1. Latar Belakang ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.2. Perumusan masalah ................................................................................... 2 1.3. Tujuan ...................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN 3 3 2.1. Pengertian NPWP dan PKP .......................................................................... 3 2.2. Fungsi PKP ................................................................................................... 3 2.3. Wajib Pajak NPWP ....................................................................................... 4 2.4. Tata Cara Pendaftaran NPWP ....................................................................... 6 2.5. Wajib Pajak Pindah ..................................................................................... 11 2.5. Penghapusan NPWP ................................................................................... 12 2.5. Sanksi Yang berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan PKP ............. 12 BAB III PENUTUP 14 DAFTAR PUSTAKA Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki jumlah populasi terbesar ke empat didunia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, untuk itu dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penyelengaraan pemerintahan haruslah sesuai dengan apa yang telah dicitacitakan oleh bangsa Indonesia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara Indonesia merupakan suatu pendapatan tersendiri yang di punyai oleh Negara. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka mensejahterakan dan memakmuran rakyat. Salah satu pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber utama untuk membiayai pembangunan serta merupakan sumber utama penerimaan Negara yang sangat menentukan nasib bangsa. Fungsi utama pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kabijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dari sekian banyak kewajiban perpajakan yang ad di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diter ima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau Perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya. Kegiatan perpajakan haruslah dilakukan dengan baik agar tidak terjadi suatu atau penyelewengan, Sebab pajak merupakan pendapatan utama Negara. Untuk menghindari kesalahan atau penyelewengan tersebut, Pemerintah dituntut untuk bekerja dengan baik agar mendapatkan hasil yang sesuai. Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik. Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah yang harus diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasal 2 ayat (1) UU KUP adalah sebagai berikut. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 1.2 Rumusan Masalah 1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 2. Fungsi NPWP & Pengukuhan PKP 3. Cara Pendaftaran Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP 1.3 Tujuan 2. Untuk mengetahui tujuan dari Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 3. Dampak dari Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 4. Kriteria perusahaan yang harus wajib pajak Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian NPWP dan PKP NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.NPWP juga dipergunakan untuk mengatur ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/ kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.2 Fungsi PKP Fungsi dari pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan.Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2.3 Yang Wajib Pajak NPWP Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut: 1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. 2. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pengusaha orang pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 2. Bagi pengusaha badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 4. Bagi wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya di samping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut. Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Tertentu 揃 Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha BUMD yang berkedudukan di wilayah KPP Perusahaan Negara dan Daerah DKI, Jakarta 揃 Wajib Pajak BUMN termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal induknya lebih dari 50% 揃 Wajib Pajak penanaman modal asing yang KPP Penanaman Modal Asing I tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri nonlogam 揃 Wajib Pajak penanaman modal asing yang KPP Penanaman Modal Asing II tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam dan mesin 揃 Wajib Pajak penanaman modal asing yang KPP Penanaman Modal Asing III tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang nonindustri 揃 Wajib Pajak bentuk usaha tetap 揃 KPP Badan dan Orang Asing Orang asing yang berkedudukan/ bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta 揃 Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran KPP Perusahaan Masuk Bursa emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam 揃 Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
揃 Wajib Pajak orang asing yang KPP yang wilayah kerjanya meliputi berkedudukan atau bertempat tinggal di luar tempat tinggal Wajib Pajak orang asing DKI Jakarta 揃 Wajib Pajak BUMN, BUMD, penanaman KPP yang wilayah kerjanya meliputi modal asing, badan dan orang asing, dan tempat cabang, perwakilan, atau kegiatan perusahaan masuk bursa, terbatas pada Pajak usaha dilakukan Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2.4 Tatacara Pendaftaran NPWP Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui PER-20/PJ/2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut: a. Syarat-syarat : Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau b. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing. 2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
b. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan: a. fotokopi Kartu NPWP suami; b. fotokopi Kartu Keluarga; dan c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. 4. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, berupa : a. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; b. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan c. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 5. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa : Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
a. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); b. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; c. fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan d. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 6. Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa: a. surat penunjukan sebagai Bendahara; dan b. Kartu Tanda Penduduk. 7. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berupa: a. fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk; b. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan c. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. b. Yang Wajib Mendaftarkan Diri : Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi: Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
1. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim; b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau c. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak; 2. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim; b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau c. memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi; 4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan 5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
c. Tempat Pendaftaran : Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. d. Tata Cara Pendaftaran : 1. Secara Elektronik melalui eRegistration Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar.Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 2. Secara Langsung Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan: 1. secara langsung; 2. melalui pos; atau 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
e. Angka Waktu Penyelesaian : Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat. 2.5 Wajib Pajak Pindah Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP wajib melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instasi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa) 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusaha Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. 3. Wajib Pajak Badan Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa. 2.6 Penghapusan NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila; a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
d. dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.7 Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
BAB III PENUTUP 3.1 Simpulan Kesimpulan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam Pajak Penghasilan kewajiban perpajakan timbul sejak suatu subyek pajak pada dirinya melekat obyek pajak, sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai utang pajak timbul sejak terjadinya penyerahan barang kenapajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UUPPN, namun kewajiban perpajakan timbul setelah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 1984 tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. b. Saran Menurut penulis pemerintah harus lebih mensosialisasikan tentang pajak sebagai iyuran masyarakat untuk khas Negara, dan mempermudah pelaksanaannya dengan menyediakan wadah yang tidak membingungkan masyarakat Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
DAFTAR PUSTAKA http://www.slideshare.net/akademiakuntansiypk/09-e02909 http://www.slideshare.net/hasanawahwahwah/7-pengertian-umum-npwp-nppkp http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

More Related Content

Paper aplikasi komputer

  • 1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DIBUAT OLEH: NAMA : JOHAN SALIMUKDIN NIM : 1201120072 JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS ADMINSTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2013 Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 2. KATA PENGANTAR Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan paper yang berjudul NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. Penulisan paper ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Adminstrasi Perpajakan Di Universitas Riau. Dalam Penulisan paper ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan paper ini. Dalam penulisan paper ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan paperini, khususnya kepada Dosen yang mengajar matakuliah Adminstrasi Perpajakan ibu Sri Zuliarni,S.Sos,MBA yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Pekanbaru, 21 Oktober 2013 Penulis Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 3. DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ii Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. 1.1. Latar Belakang ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.2. Perumusan masalah ................................................................................... 2 1.3. Tujuan ...................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN 3 3 2.1. Pengertian NPWP dan PKP .......................................................................... 3 2.2. Fungsi PKP ................................................................................................... 3 2.3. Wajib Pajak NPWP ....................................................................................... 4 2.4. Tata Cara Pendaftaran NPWP ....................................................................... 6 2.5. Wajib Pajak Pindah ..................................................................................... 11 2.5. Penghapusan NPWP ................................................................................... 12 2.5. Sanksi Yang berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan PKP ............. 12 BAB III PENUTUP 14 DAFTAR PUSTAKA Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki jumlah populasi terbesar ke empat didunia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, untuk itu dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penyelengaraan pemerintahan haruslah sesuai dengan apa yang telah dicitacitakan oleh bangsa Indonesia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara Indonesia merupakan suatu pendapatan tersendiri yang di punyai oleh Negara. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka mensejahterakan dan memakmuran rakyat. Salah satu pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber utama untuk membiayai pembangunan serta merupakan sumber utama penerimaan Negara yang sangat menentukan nasib bangsa. Fungsi utama pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kabijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dari sekian banyak kewajiban perpajakan yang ad di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diter ima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau Perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya. Kegiatan perpajakan haruslah dilakukan dengan baik agar tidak terjadi suatu atau penyelewengan, Sebab pajak merupakan pendapatan utama Negara. Untuk menghindari kesalahan atau penyelewengan tersebut, Pemerintah dituntut untuk bekerja dengan baik agar mendapatkan hasil yang sesuai. Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 5. kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik. Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah yang harus diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasal 2 ayat (1) UU KUP adalah sebagai berikut. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 1.2 Rumusan Masalah 1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 2. Fungsi NPWP & Pengukuhan PKP 3. Cara Pendaftaran Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP 1.3 Tujuan 2. Untuk mengetahui tujuan dari Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 3. Dampak dari Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 4. Kriteria perusahaan yang harus wajib pajak Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 6. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian NPWP dan PKP NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.NPWP juga dipergunakan untuk mengatur ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/ kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.2 Fungsi PKP Fungsi dari pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan.Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 7. 2.3 Yang Wajib Pajak NPWP Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut: 1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. 2. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pengusaha orang pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 2. Bagi pengusaha badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 4. Bagi wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya di samping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 8. 5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut. Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Tertentu 揃 Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha BUMD yang berkedudukan di wilayah KPP Perusahaan Negara dan Daerah DKI, Jakarta 揃 Wajib Pajak BUMN termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal induknya lebih dari 50% 揃 Wajib Pajak penanaman modal asing yang KPP Penanaman Modal Asing I tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri nonlogam 揃 Wajib Pajak penanaman modal asing yang KPP Penanaman Modal Asing II tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam dan mesin 揃 Wajib Pajak penanaman modal asing yang KPP Penanaman Modal Asing III tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang nonindustri 揃 Wajib Pajak bentuk usaha tetap 揃 KPP Badan dan Orang Asing Orang asing yang berkedudukan/ bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta 揃 Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran KPP Perusahaan Masuk Bursa emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam 揃 Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 9. 揃 Wajib Pajak orang asing yang KPP yang wilayah kerjanya meliputi berkedudukan atau bertempat tinggal di luar tempat tinggal Wajib Pajak orang asing DKI Jakarta 揃 Wajib Pajak BUMN, BUMD, penanaman KPP yang wilayah kerjanya meliputi modal asing, badan dan orang asing, dan tempat cabang, perwakilan, atau kegiatan perusahaan masuk bursa, terbatas pada Pajak usaha dilakukan Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2.4 Tatacara Pendaftaran NPWP Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui PER-20/PJ/2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut: a. Syarat-syarat : Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau b. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing. 2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 10. b. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan: a. fotokopi Kartu NPWP suami; b. fotokopi Kartu Keluarga; dan c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. 4. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, berupa : a. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; b. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan c. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 5. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa : Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 11. a. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); b. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; c. fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan d. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 6. Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa: a. surat penunjukan sebagai Bendahara; dan b. Kartu Tanda Penduduk. 7. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berupa: a. fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk; b. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan c. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. b. Yang Wajib Mendaftarkan Diri : Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi: Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 12. 1. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim; b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau c. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak; 2. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim; b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau c. memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi; 4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan 5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 13. c. Tempat Pendaftaran : Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. d. Tata Cara Pendaftaran : 1. Secara Elektronik melalui eRegistration Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar.Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 2. Secara Langsung Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan: 1. secara langsung; 2. melalui pos; atau 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 14. e. Angka Waktu Penyelesaian : Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat. 2.5 Wajib Pajak Pindah Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP wajib melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instasi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa) 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusaha Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. 3. Wajib Pajak Badan Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa. 2.6 Penghapusan NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila; a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 15. d. dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.7 Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • 16. BAB III PENUTUP 3.1 Simpulan Kesimpulan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam Pajak Penghasilan kewajiban perpajakan timbul sejak suatu subyek pajak pada dirinya melekat obyek pajak, sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai utang pajak timbul sejak terjadinya penyerahan barang kenapajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UUPPN, namun kewajiban perpajakan timbul setelah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 1984 tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. b. Saran Menurut penulis pemerintah harus lebih mensosialisasikan tentang pajak sebagai iyuran masyarakat untuk khas Negara, dan mempermudah pelaksanaannya dengan menyediakan wadah yang tidak membingungkan masyarakat Administrasi Perpajakan | Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak