ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)

•
•
ICT Watch - Indonesia
ICT Watch - Indonesia

Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance). Situs: igf.id. E-mail: contact [at] igf.id. Pengunggah: donnybu.id

1 of 12
Download to read offline
DIALOG NASIONAL ID-IGF 2018 PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA 1 NOVEMBER 2018 Ringkasan Internet Yang Dapat Dipercaya: KEBEBASAN, KEAMANAN, DAN KEDAULATAN [IG] @IGF.ID | [E] INFO@IGF.ID | [W] IGF.ID
3 Daftar Isi Pengantar 4 TataKelolaDataPribadidanPrivasidiIndonesia Antonius Alexander Tigor (Telkomsel), Bambang Pratama (Univ. BINUS), Hendri S. Yuda (Kemkominfo), Mira Fajriyah (PANDI), Wahyudi Djafar (ELSAM) Moderator: Dinita A. Putri (Open Data Lab Jakarta) | Pelapor: Shita Laksmi (DiploFoundation) Mariam F. Barata (Kemkominfo) Shita Laksmi (DiploFoundation) 5 MemberantasHoaksdiIndonesia Aris Kurniawan (Kemkominfo), Mataharitimoer (Youtube Trusted Flagger), Rizky Edmi Edison (Univ. HAMKA), Wien Muldian (Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud) Moderator: Sherly Haristya (ICT Watch) | Pelapor: Mustika Sari (Mahasiswa BINUS) 6 BersamaMelawanHoaks Dedy Permadi (SiBerkreasi), Dhany A. (Polda Metro Jaya), Yan Kurniawan (Drone Emprit) Moderator: Wahyudi Djafar (ELSAM) | Pelapor: Mustika Sari (Mahasiswa BINUS) 7 InternetIndonesiaMenujuKeandalandanKetahanan Achmad Syarifuddin (ACHI), Mariam F. Barata (Kemkominfo), Sarwani Dwinanto (Detik.com) Moderator: Basuki Suhardiman (ITB) | Pelapor: Rexy Hernando Hutabarat (Mahasiswa BINUS) 8 InternetMenujuKetahanandanKeandalan Benjamin Naibaho (APJII), M. Taufik (Indosat), Ashwin Sasongko (LIPI) Moderator: Basuki Suhardiman (ITB) | Pelapor: Andika Tarigan (Mahasiswa BINUS) 9 PartisipasiAnakMudadalamMelawanHoaks Astari Yanuarti (Redaxi), Bhredipta Socarana (Youth ID-IGF), Chika Hayuningtyas (PANDI) Moderator: Ellen Kusuma (SAFEnet) | Pelapor: Emir Hartato (MAG ID-IGF) 10 MemberikanKontekspadaHoaks,PerundunganSiber, danUjaranKebencian Ellen Kusuma (SAFEnet), Emir Hartato (MAG ID-IGF), N. M. Agita Pasaribu (Indonesia Youth Ambassador for the UN-IGF) Moderator: Bhredipta Socarana (Youth ID-IGF) | Pelapor: Astari Yanuarti (Redaxi) 11 StatistikPesertaDialogNasionalID-IGF2018
P E N G A N T A R Mariam F. Barata (Kementerian Komunikasi dan Informatika) membuka Dialog Nasional ID-IGF ke-5 dengan mencatat bahwa Indonesia, seperti negara-negara lain, secara aktif berpartisipasi dalam berbagai wacana di forum internasional yang terkait dengan teknologi dan internet - seperti IGF, ICANN, ITU, WSIS, dan lainnya - untuk mendapatkan update perkembangan teknologi terbaru di seluruh dunia, serta masalah yang berkaitan dengan penggunaan internet dan tata kelolanya. Dalam sambutannya, Mariam juga membahas pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan regenerasi semua pemangku kepentingan yang hadir dalam diskusi tata kelola internet, seperti Dialog Nasional ID-IGF itu sendiri. Sejak 2018, Mariam menjelaskan bahwa ID- IGF telah membentuk Multistakeholder Advisory Group (MAG), di mana ada perwakilan dari berbagai sektor - pemerintah, komunitas teknis, sektor swasta, komunitas sosial dan budaya, serta perwakilan pemuda dengan pembentukan Youth IG-IDF - menjadi motor diskusi ID-IGF. Shita Laksmi (DiploFoundation) dalam pengantar untuk pidato ID-IGF menekankan kompleksitas tata kelola internet karena ada banyak perspektif dan dampak dari penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan manusia yang harus dipertimbangkan, bahkan melebihi batas-batas geografis dan administrasi negara. Kasus Cambridge Analytica adalah contoh jelas dari kerumitan kasus yang terkait internet. Shita juga mengatakan bahwa di dunia global, percakapan tentang perkembangan teknologi telah bergeser ke keberadaan kecerdasan buatan (AI) yang tak terhindarkan dalam waktu dekat, seperti kendaraan otonom yang diciptakan untuk mengurangi kecelakaan di jalan. Ini menimbulkan pertanyaan lain, seperti: ketika kecelakaan jalan masih terjadi, siapa yang harus disalahkan? Kendaraan otonom? Operatornya? Oleh karena itu penting untuk berdiskusi tentang tata kelola internet agar lebih inklusif dan aktif. Ke depannya, Dialog Nasional ID-IGF harus menyajikan topik-topik yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks di Indonesia. Terakhir, Shita mengakhiri pidatonya dengan membahas pekerjaan rumah ID-IGF, yaitu bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong diskusi dalam Dialog Nasional agar memberikan saran yang lebih konkrit untuk kebijakan publik dan tata kelola internet di Indonesia yang lebih baik. 3 ID-IGF 2018 1 NOVEMBER 2018
TATA KELOLA DATA PRIBADI DAN PRIVASI DI INDONESIA ( K A S U S : R E G U L A S I P E R L I N D U N G A N D A T A U M U M ( G D P R ) D A N H A K U N T U K D I L U P A K A N ) HUKUM Tantangan dalam tata kelola data pribadi dan privasi di Indonesia adalah pesatnya datanomics (produksi, distribusi, aksesibilitas, dan penggunaan data sebagai komoditas ekonomi), serta menyeimbangkan pemaknaan hak privasi, termasuk mekanisme check-and-balance. Siapa yang akan menjadi otoritas independen untuk melakukan hal tersebut? Selain itu, perlu juga untuk menyeimbangkan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan majemuk, juga kepentingan sektoral. Tantangan lainnya adalah kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah soal data pribadi dan privasi. Faktor budaya yang berbeda berpengaruh di sini. 4 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 Indonesia sudah mengakui hak privasi dalam UUD 1945, juga tercermin dalam beberapa peraturan perundangan berlaku, seperti Peraturan Menteri 2016, walaupun pada proses pelaksanaannya masih sektoral. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) saat ini masih dalam proses harmonisasi dan merujuk pada konsep yang berkembang di Eropa. Terkait dengan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) yang tercantum pada Pasal 26 dalam Revisi UU ITE, tidak ada hak untuk menghapus informasi mengenai data pribadi seseorang, namun kewajiban penyelenggara platform untuk menghapus informasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Konsep ini samar dan tumpang tindih dengan hak untuk dihapus (right to erasure) yang diterapkan di Eropa. Di dalam UU ITE konsep dari hak untuk dilupakan lebih pada menghapus dan bukan melupakan. Pihak pemerintah berargumen bahwa terkait data pribadi terdapat asas yang dalam konsepnya tidak mengatur pada teknologinya secara rinci, karena teknologi berkembang dengan pesat, yang jika diatur akan terus mengalami perubahan drastis.
Memberantas hoaks memang membutuhkan kolaborasi. Untuk hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi fasilitator dan akselerator. Ia tidak boleh bergerak sendiri. Misalnya dalam kasus penyebaran konten pornografi, walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pornografi, harus diakui bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki standar pornografi yang berbeda. Oleh karena itu, adanya revisi standar pornografi yang melibatkan pihak-pihak yang lebih beragam akan membantu dalam mengukur pelanggaran konten pornografi di internet. ICT Watch, salah satu organisasi masyarakat sipil yang ditunjuk sebagai mitra Youtube Trusted Flagger, melaporkan bahwa dari 17 Februari 2018 sampai Oktober 2018 mereka berhasil menghapus 2.046 konten dari 2.897 konten yang sudah ditandai, kebanyakan merupakan konten pornografi atau kekerasan. Tetapi, masih ada 494 konten (21% dari konten yang ditandai) yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Artinya, masyarakat dituntut untuk belajar memilih dan memilah informasi yang mereka konsumsi. Konten berbahaya lain di internet adalah hoaks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga ia tidak dapat berpikir rasional dan membedakan fakta dengan hoaks. Salah satunya adalah faktor emosi manusia. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran hoaks adalah meleburkan kelompok-kelompok yang menimbulkan berbagai identifikasi atas dasar emosi. 5 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 BELAJAR DARI CERITA SUKSES, PENGALAMAN, DAN RENCANA MASA DEPAN M E M B E R A N T A S H O A K S D I I N D O N E S I A SOSIAL DAN BUDAYA #1
BERSAMA MELAWAN HOAKS H O A K S K I N I S U D A H M E N J A D I S E B U A H I N D U S T R I , I A A D A D A L A M K E S E H A R I A N D A N M E N J A D I B A G I A N D A R I R E A L I T A . Ada sekitar 143 juta pengguna internet di Indonesia, 66% di antaranya adalah orang muda yang dengan rentang usia 13-34 tahun. Sementara itu, volume perbincangan di media sosial yang begitu besar memunculkan 3 potensi, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, menyebabkan para orang muda ini berpeluang besar menjadi pelaku penyebarannya. Di sisi lain, mereka juga menjadi garda terdepan untuk memerangi hoaks. Indonesia masih memiliki harapan, karena masyarakatnya cukup kritis. Di sisi penegakan hukum, pihak kepolisian membutuhkan usaha cukup besar untuk menangani kasus-kasus terkait kejahatan siber, termasuk penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa. Dari sekian banyak anggota kepolisian yang tersebar di Indonesia, hanya 60-70% yang memiliki kemampuan menggunakan produk-produk digital, padahal kini banyak tindak kejahatan konvensional beralih menggunakan teknologi digital. 6 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 P A D A B U L A N O K T O B E R 2 0 1 8 , D R O N E E M P R I T M E N C A T A T A D A 1 8 8 . 2 7 6 K A T A “ H O A K S ” Y A N G D I P E R B I N C A N G K A N D I I N T E R N E T , D E N G A N R A T A - R A T A K E M U N C U L A N 6 . 0 7 3 K A L I S E H A R I . SOSIAL DAN BUDAYA #2
INTERNET INDONESIA MENUJU KEANDALAN DAN KETAHANAN Di Indonesia sudah ada 3,79 juta UMKM yang go online, dan diprediksi akan tumbuh menjadi 8 juta sampai 2019 nanti. Dengan 1.706 startup, Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan startup terbanyak, tepat di bawah Amerika Serikat (28.793), India (4.714) dan Inggris (2.971). Menurut data APJII, penetrasi internet negara ini mencapai 54,68% dengan jumlah pengguna internet mencapai 143,26 juta dari populasi 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Negara ini diprediksi menjadi Negara Ekonomi Digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan 1.000 technopreneur, valuasi bisnis 100 miliar USD, dan total e-commerce 130 miliar USD. Di era ekonomi digital ini Kemkominfo mengambil peranan menjadi “Less of a REGULATOR, more of a FACILITATOR, even more of an ACCELERATOR”. Upaya berkesinambungan yang dilakukan adalah peningkatan akses informasi secara universal di seluruh Indonesia. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan melakukan otomatisasi dan simplifikasi regulasi. Untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme, pemerintah menggiatkan program-program literasi digital dengan banyak pihak dan pemangku kepentingan majemuk. Ada pun penanganan konten bermuatan negatif dilakukan masih dengan cara-cara seperti penapisan atau pemblokiran. Ada juga upaya untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital, di antaranya dengan program-program seperti UKM Go Online, Petani dan Nelayan Go Online, Gerakan Nasional 1.000 Startup, dan Next Indonesian Unicorns (NEXTICORN). Ada banyak tantangan menuju internet Indonesia yang tahan dan andal, antara lain dari permasalahan hosting (kendala akses website) sampai dengan pihak lain, seperti dengan pusat data (blackout, keamanan data), ISP (FO Cut, Latency, DDOS Attack), Registrar atau Registry Domain, dan lainnya (spamcop, real-time blackhole list (RBL), jumlah penyidik dalam kasus-kasus hukum siber). Dari segi infrastruktur tantangan bagi pemerintah adalah menerapkan penanganan yang sama (equal treatment) terhadap konten lokal dan asing, baik dari kecepatan akses, pembiayaan, maupun kemudahan dalam mengakses. 7 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 INFRASTRUKTUR #1
INTERNET MENUJU KETAHANAN DAN KEANDALAN Di era modern ini seluruh kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari unsur TI, keberadaan infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif yang beragam. Salah satu infrastruktur yang harus dipertimbangkan adalah pusat data (data center), khususnya bagi para pelaku bisnis. Sebagai inti dari layanan bisnis, maka pusat data harus mampu memberikan pelayanan optimal, sekalipun terjadi bencana, sehingga bisnis dan perekonomian tetap bisa berjalan. Melihat peran pusat data yang krusial, serta isu-isu terkait seperti Rencana Pemulihan Bencana (disaster recovery plan), maka kajian secara komprehensif dan holistik mengenai pusat data menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama untuk sektor bisnis. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sendiri terkendala Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang sedang dalam proses revisi. Peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Pembangunan infrastruktur internet di Indonesia juga membutuhkan inovasi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar gairah ekonomi digital bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Di sisi lain ada upaya untuk membentuk interkoneksi nasional. APJII berinisiatif meluncurkan program Indonesia Internet Exchange (IIX) yang menjadi tempat terhubungnya berbagai penyelenggara jasa internet (Internet Service Provider) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk jaringan interkoneksi nasional agar dapat saling bertukar data, meningkatkan kecepatan lalu lintas data, mengurangi ketergantungan pada interkoneksi internet di luar negeri, dan menjadi sarana komunikasi penyedia konten. Saat ini IIX telah ada di 11 provinsi, antara lain di Medan, Kepulauan Riau, Semarang, Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Palembang. IIX akan dikembangkan terus sampai menyentuh seluruh Indonesia. 8 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 INFRASTRUKTUR #2
PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MELAWAN HOAKS Keterlibatan orang muda dalam tata kelola internet adalah hal yang penting. Orang muda dapat berperan secara substantif mengingat karakteristik dan kondisi jumlah orang muda di Indonesia. Oleh karenanya, penting pula bagi orang muda untuk mengenal Youth Indonesia Internet Governance Forum (Youth ID-IGF), yang merupakan forum diskusi orang muda Indonesia untuk menyampaikan pendapat dan masukannya untuk pengelolaan internet yang melindungi kepentingan orang muda. Kepedulian dan permintaan dari publik, termasuk orang muda, dapat memberikan perubahan pada tata kelola internet, baik pada kebijakan pemerintah maupun kegiatan yang dilakukan oleh pelaku internet lainnya, misalnya sehubungan dengan penyebaran hoaks di dunia maya. 9 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 Hoaks bisa berdampak besar bagi suatu lingkungan sosial, bahkan dapat menyebabkan konflik sosial. Partisipasi anak muda dalam melawan hoaks akan memudahkan penyebaran tips dan trik untuk melawan hoaks itu sendiri. Memperhatikan nama domain website bisa menjadi salah satu cara untuk melawan penyebaran hoaks. Situs web yang menggunakan domain level top kode negara, seperti .id, lebih kredibel dibandingkan dengan situs web yang menggunakan domain lainnya. Tantangan dalam melawan hoaks adalah ketika menghadapi isu terkait politik maupun kesehatan yang lebih susah untuk dicek validitas atau kredibilitas sumbernya. Pemblokiran situs-situs web belum dapat mencegah penyebaran hoaks dengan efektif. YOUTH ID-IGF #1
MEMBERIKAN KONTEKS PADA HOAKS, PERUNDUNGAN SIBER, DAN UJARAN KEBENCIAN Isu-isu negatif terkait dunia maya, seperti penyebaran hoaks, perundungan siber, sampai pada ujaran kebencian yang bisa berujung pada persekusi, adalah hal-hal yang perlu dipahami terlebih dahulu konteksnya. Mengenalkan isu-isu ini harus dimulai dengan contoh-contoh riil, misalnya bagaimana penduduk lokal di Pulau Lombok atau di Tomohon, Sulawesi Utara, melawan penyebaran hoaks mengenai bencana alam dengan menggunakan pengetahuan dan kearifan lokal. Terlepas dari peraturan dan hukum yang telah mengatur mengenai ujaran kebencian dan perundungan siber, masih banyak kegamangan di antara orang muda tentang kedua isu ini, terutama untuk penyebaran ujaran kebencian yang sudah menjadi komoditas ekonomi dan politik. Penting untuk mendorong anak muda berpikir kritis sehingga bisa menyadari konteks dan latar belakang kasus-kasus ujaran kebencian dan perundungan siber. Media sosial sebagai sebuah platform di dunia maya telah memfasilitasi hoaks, perundungan siber, dan ujaran kebencian, sehingga mungkin diperlukan pembatasan dan kontrol atas konten-konten yang ada. Orang-orang muda paham mengenai isu-isu ini, karena mereka berada di dalamnya. Maka dari itu, pendapat orang muda tidak boleh diabaikan para pengambil kebijakan, terutama terkait kebijakan pembatasan internet yang proporsional dan tetap melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. 10 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 YOUTH ID-IGF #2
236 TOTAL PESERTA IGF.ID Statistik Peserta Dialog Nasional ID-IGF 2018 Laki-Laki: 61.4% 145 91 Perempuan: 38.6% Akademisi 32.2% LSM 21% Publik Umum 13.9% Mahasiswa 11.1% Sektor Swasta 9% Media Massa 9% Pemerintah 3.8%
12 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018

More Related Content

Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)

  • 1. DIALOG NASIONAL ID-IGF 2018 PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA 1 NOVEMBER 2018 Ringkasan Internet Yang Dapat Dipercaya: KEBEBASAN, KEAMANAN, DAN KEDAULATAN [IG] @IGF.ID | [E] INFO@IGF.ID | [W] IGF.ID
  • 2. 3 Daftar Isi Pengantar 4 TataKelolaDataPribadidanPrivasidiIndonesia Antonius Alexander Tigor (Telkomsel), Bambang Pratama (Univ. BINUS), Hendri S. Yuda (Kemkominfo), Mira Fajriyah (PANDI), Wahyudi Djafar (ELSAM) Moderator: Dinita A. Putri (Open Data Lab Jakarta) | Pelapor: Shita Laksmi (DiploFoundation) Mariam F. Barata (Kemkominfo) Shita Laksmi (DiploFoundation) 5 MemberantasHoaksdiIndonesia Aris Kurniawan (Kemkominfo), Mataharitimoer (Youtube Trusted Flagger), Rizky Edmi Edison (Univ. HAMKA), Wien Muldian (Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud) Moderator: Sherly Haristya (ICT Watch) | Pelapor: Mustika Sari (Mahasiswa BINUS) 6 BersamaMelawanHoaks Dedy Permadi (SiBerkreasi), Dhany A. (Polda Metro Jaya), Yan Kurniawan (Drone Emprit) Moderator: Wahyudi Djafar (ELSAM) | Pelapor: Mustika Sari (Mahasiswa BINUS) 7 InternetIndonesiaMenujuKeandalandanKetahanan Achmad Syarifuddin (ACHI), Mariam F. Barata (Kemkominfo), Sarwani Dwinanto (Detik.com) Moderator: Basuki Suhardiman (ITB) | Pelapor: Rexy Hernando Hutabarat (Mahasiswa BINUS) 8 InternetMenujuKetahanandanKeandalan Benjamin Naibaho (APJII), M. Taufik (Indosat), Ashwin Sasongko (LIPI) Moderator: Basuki Suhardiman (ITB) | Pelapor: Andika Tarigan (Mahasiswa BINUS) 9 PartisipasiAnakMudadalamMelawanHoaks Astari Yanuarti (Redaxi), Bhredipta Socarana (Youth ID-IGF), Chika Hayuningtyas (PANDI) Moderator: Ellen Kusuma (SAFEnet) | Pelapor: Emir Hartato (MAG ID-IGF) 10 MemberikanKontekspadaHoaks,PerundunganSiber, danUjaranKebencian Ellen Kusuma (SAFEnet), Emir Hartato (MAG ID-IGF), N. M. Agita Pasaribu (Indonesia Youth Ambassador for the UN-IGF) Moderator: Bhredipta Socarana (Youth ID-IGF) | Pelapor: Astari Yanuarti (Redaxi) 11 StatistikPesertaDialogNasionalID-IGF2018
  • 3. P E N G A N T A R Mariam F. Barata (Kementerian Komunikasi dan Informatika) membuka Dialog Nasional ID-IGF ke-5 dengan mencatat bahwa Indonesia, seperti negara-negara lain, secara aktif berpartisipasi dalam berbagai wacana di forum internasional yang terkait dengan teknologi dan internet - seperti IGF, ICANN, ITU, WSIS, dan lainnya - untuk mendapatkan update perkembangan teknologi terbaru di seluruh dunia, serta masalah yang berkaitan dengan penggunaan internet dan tata kelolanya. Dalam sambutannya, Mariam juga membahas pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan regenerasi semua pemangku kepentingan yang hadir dalam diskusi tata kelola internet, seperti Dialog Nasional ID-IGF itu sendiri. Sejak 2018, Mariam menjelaskan bahwa ID- IGF telah membentuk Multistakeholder Advisory Group (MAG), di mana ada perwakilan dari berbagai sektor - pemerintah, komunitas teknis, sektor swasta, komunitas sosial dan budaya, serta perwakilan pemuda dengan pembentukan Youth IG-IDF - menjadi motor diskusi ID-IGF. Shita Laksmi (DiploFoundation) dalam pengantar untuk pidato ID-IGF menekankan kompleksitas tata kelola internet karena ada banyak perspektif dan dampak dari penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan manusia yang harus dipertimbangkan, bahkan melebihi batas-batas geografis dan administrasi negara. Kasus Cambridge Analytica adalah contoh jelas dari kerumitan kasus yang terkait internet. Shita juga mengatakan bahwa di dunia global, percakapan tentang perkembangan teknologi telah bergeser ke keberadaan kecerdasan buatan (AI) yang tak terhindarkan dalam waktu dekat, seperti kendaraan otonom yang diciptakan untuk mengurangi kecelakaan di jalan. Ini menimbulkan pertanyaan lain, seperti: ketika kecelakaan jalan masih terjadi, siapa yang harus disalahkan? Kendaraan otonom? Operatornya? Oleh karena itu penting untuk berdiskusi tentang tata kelola internet agar lebih inklusif dan aktif. Ke depannya, Dialog Nasional ID-IGF harus menyajikan topik-topik yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks di Indonesia. Terakhir, Shita mengakhiri pidatonya dengan membahas pekerjaan rumah ID-IGF, yaitu bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong diskusi dalam Dialog Nasional agar memberikan saran yang lebih konkrit untuk kebijakan publik dan tata kelola internet di Indonesia yang lebih baik. 3 ID-IGF 2018 1 NOVEMBER 2018
  • 4. TATA KELOLA DATA PRIBADI DAN PRIVASI DI INDONESIA ( K A S U S : R E G U L A S I P E R L I N D U N G A N D A T A U M U M ( G D P R ) D A N H A K U N T U K D I L U P A K A N ) HUKUM Tantangan dalam tata kelola data pribadi dan privasi di Indonesia adalah pesatnya datanomics (produksi, distribusi, aksesibilitas, dan penggunaan data sebagai komoditas ekonomi), serta menyeimbangkan pemaknaan hak privasi, termasuk mekanisme check-and-balance. Siapa yang akan menjadi otoritas independen untuk melakukan hal tersebut? Selain itu, perlu juga untuk menyeimbangkan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan majemuk, juga kepentingan sektoral. Tantangan lainnya adalah kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah soal data pribadi dan privasi. Faktor budaya yang berbeda berpengaruh di sini. 4 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 Indonesia sudah mengakui hak privasi dalam UUD 1945, juga tercermin dalam beberapa peraturan perundangan berlaku, seperti Peraturan Menteri 2016, walaupun pada proses pelaksanaannya masih sektoral. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) saat ini masih dalam proses harmonisasi dan merujuk pada konsep yang berkembang di Eropa. Terkait dengan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) yang tercantum pada Pasal 26 dalam Revisi UU ITE, tidak ada hak untuk menghapus informasi mengenai data pribadi seseorang, namun kewajiban penyelenggara platform untuk menghapus informasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Konsep ini samar dan tumpang tindih dengan hak untuk dihapus (right to erasure) yang diterapkan di Eropa. Di dalam UU ITE konsep dari hak untuk dilupakan lebih pada menghapus dan bukan melupakan. Pihak pemerintah berargumen bahwa terkait data pribadi terdapat asas yang dalam konsepnya tidak mengatur pada teknologinya secara rinci, karena teknologi berkembang dengan pesat, yang jika diatur akan terus mengalami perubahan drastis.
  • 5. Memberantas hoaks memang membutuhkan kolaborasi. Untuk hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi fasilitator dan akselerator. Ia tidak boleh bergerak sendiri. Misalnya dalam kasus penyebaran konten pornografi, walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pornografi, harus diakui bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki standar pornografi yang berbeda. Oleh karena itu, adanya revisi standar pornografi yang melibatkan pihak-pihak yang lebih beragam akan membantu dalam mengukur pelanggaran konten pornografi di internet. ICT Watch, salah satu organisasi masyarakat sipil yang ditunjuk sebagai mitra Youtube Trusted Flagger, melaporkan bahwa dari 17 Februari 2018 sampai Oktober 2018 mereka berhasil menghapus 2.046 konten dari 2.897 konten yang sudah ditandai, kebanyakan merupakan konten pornografi atau kekerasan. Tetapi, masih ada 494 konten (21% dari konten yang ditandai) yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Artinya, masyarakat dituntut untuk belajar memilih dan memilah informasi yang mereka konsumsi. Konten berbahaya lain di internet adalah hoaks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga ia tidak dapat berpikir rasional dan membedakan fakta dengan hoaks. Salah satunya adalah faktor emosi manusia. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran hoaks adalah meleburkan kelompok-kelompok yang menimbulkan berbagai identifikasi atas dasar emosi. 5 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 BELAJAR DARI CERITA SUKSES, PENGALAMAN, DAN RENCANA MASA DEPAN M E M B E R A N T A S H O A K S D I I N D O N E S I A SOSIAL DAN BUDAYA #1
  • 6. BERSAMA MELAWAN HOAKS H O A K S K I N I S U D A H M E N J A D I S E B U A H I N D U S T R I , I A A D A D A L A M K E S E H A R I A N D A N M E N J A D I B A G I A N D A R I R E A L I T A . Ada sekitar 143 juta pengguna internet di Indonesia, 66% di antaranya adalah orang muda yang dengan rentang usia 13-34 tahun. Sementara itu, volume perbincangan di media sosial yang begitu besar memunculkan 3 potensi, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, menyebabkan para orang muda ini berpeluang besar menjadi pelaku penyebarannya. Di sisi lain, mereka juga menjadi garda terdepan untuk memerangi hoaks. Indonesia masih memiliki harapan, karena masyarakatnya cukup kritis. Di sisi penegakan hukum, pihak kepolisian membutuhkan usaha cukup besar untuk menangani kasus-kasus terkait kejahatan siber, termasuk penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa. Dari sekian banyak anggota kepolisian yang tersebar di Indonesia, hanya 60-70% yang memiliki kemampuan menggunakan produk-produk digital, padahal kini banyak tindak kejahatan konvensional beralih menggunakan teknologi digital. 6 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 P A D A B U L A N O K T O B E R 2 0 1 8 , D R O N E E M P R I T M E N C A T A T A D A 1 8 8 . 2 7 6 K A T A “ H O A K S ” Y A N G D I P E R B I N C A N G K A N D I I N T E R N E T , D E N G A N R A T A - R A T A K E M U N C U L A N 6 . 0 7 3 K A L I S E H A R I . SOSIAL DAN BUDAYA #2
  • 7. INTERNET INDONESIA MENUJU KEANDALAN DAN KETAHANAN Di Indonesia sudah ada 3,79 juta UMKM yang go online, dan diprediksi akan tumbuh menjadi 8 juta sampai 2019 nanti. Dengan 1.706 startup, Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan startup terbanyak, tepat di bawah Amerika Serikat (28.793), India (4.714) dan Inggris (2.971). Menurut data APJII, penetrasi internet negara ini mencapai 54,68% dengan jumlah pengguna internet mencapai 143,26 juta dari populasi 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Negara ini diprediksi menjadi Negara Ekonomi Digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan 1.000 technopreneur, valuasi bisnis 100 miliar USD, dan total e-commerce 130 miliar USD. Di era ekonomi digital ini Kemkominfo mengambil peranan menjadi “Less of a REGULATOR, more of a FACILITATOR, even more of an ACCELERATOR”. Upaya berkesinambungan yang dilakukan adalah peningkatan akses informasi secara universal di seluruh Indonesia. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan melakukan otomatisasi dan simplifikasi regulasi. Untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme, pemerintah menggiatkan program-program literasi digital dengan banyak pihak dan pemangku kepentingan majemuk. Ada pun penanganan konten bermuatan negatif dilakukan masih dengan cara-cara seperti penapisan atau pemblokiran. Ada juga upaya untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital, di antaranya dengan program-program seperti UKM Go Online, Petani dan Nelayan Go Online, Gerakan Nasional 1.000 Startup, dan Next Indonesian Unicorns (NEXTICORN). Ada banyak tantangan menuju internet Indonesia yang tahan dan andal, antara lain dari permasalahan hosting (kendala akses website) sampai dengan pihak lain, seperti dengan pusat data (blackout, keamanan data), ISP (FO Cut, Latency, DDOS Attack), Registrar atau Registry Domain, dan lainnya (spamcop, real-time blackhole list (RBL), jumlah penyidik dalam kasus-kasus hukum siber). Dari segi infrastruktur tantangan bagi pemerintah adalah menerapkan penanganan yang sama (equal treatment) terhadap konten lokal dan asing, baik dari kecepatan akses, pembiayaan, maupun kemudahan dalam mengakses. 7 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 INFRASTRUKTUR #1
  • 8. INTERNET MENUJU KETAHANAN DAN KEANDALAN Di era modern ini seluruh kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari unsur TI, keberadaan infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif yang beragam. Salah satu infrastruktur yang harus dipertimbangkan adalah pusat data (data center), khususnya bagi para pelaku bisnis. Sebagai inti dari layanan bisnis, maka pusat data harus mampu memberikan pelayanan optimal, sekalipun terjadi bencana, sehingga bisnis dan perekonomian tetap bisa berjalan. Melihat peran pusat data yang krusial, serta isu-isu terkait seperti Rencana Pemulihan Bencana (disaster recovery plan), maka kajian secara komprehensif dan holistik mengenai pusat data menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama untuk sektor bisnis. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sendiri terkendala Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang sedang dalam proses revisi. Peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Pembangunan infrastruktur internet di Indonesia juga membutuhkan inovasi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar gairah ekonomi digital bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Di sisi lain ada upaya untuk membentuk interkoneksi nasional. APJII berinisiatif meluncurkan program Indonesia Internet Exchange (IIX) yang menjadi tempat terhubungnya berbagai penyelenggara jasa internet (Internet Service Provider) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk jaringan interkoneksi nasional agar dapat saling bertukar data, meningkatkan kecepatan lalu lintas data, mengurangi ketergantungan pada interkoneksi internet di luar negeri, dan menjadi sarana komunikasi penyedia konten. Saat ini IIX telah ada di 11 provinsi, antara lain di Medan, Kepulauan Riau, Semarang, Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Palembang. IIX akan dikembangkan terus sampai menyentuh seluruh Indonesia. 8 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 INFRASTRUKTUR #2
  • 9. PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MELAWAN HOAKS Keterlibatan orang muda dalam tata kelola internet adalah hal yang penting. Orang muda dapat berperan secara substantif mengingat karakteristik dan kondisi jumlah orang muda di Indonesia. Oleh karenanya, penting pula bagi orang muda untuk mengenal Youth Indonesia Internet Governance Forum (Youth ID-IGF), yang merupakan forum diskusi orang muda Indonesia untuk menyampaikan pendapat dan masukannya untuk pengelolaan internet yang melindungi kepentingan orang muda. Kepedulian dan permintaan dari publik, termasuk orang muda, dapat memberikan perubahan pada tata kelola internet, baik pada kebijakan pemerintah maupun kegiatan yang dilakukan oleh pelaku internet lainnya, misalnya sehubungan dengan penyebaran hoaks di dunia maya. 9 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 Hoaks bisa berdampak besar bagi suatu lingkungan sosial, bahkan dapat menyebabkan konflik sosial. Partisipasi anak muda dalam melawan hoaks akan memudahkan penyebaran tips dan trik untuk melawan hoaks itu sendiri. Memperhatikan nama domain website bisa menjadi salah satu cara untuk melawan penyebaran hoaks. Situs web yang menggunakan domain level top kode negara, seperti .id, lebih kredibel dibandingkan dengan situs web yang menggunakan domain lainnya. Tantangan dalam melawan hoaks adalah ketika menghadapi isu terkait politik maupun kesehatan yang lebih susah untuk dicek validitas atau kredibilitas sumbernya. Pemblokiran situs-situs web belum dapat mencegah penyebaran hoaks dengan efektif. YOUTH ID-IGF #1
  • 10. MEMBERIKAN KONTEKS PADA HOAKS, PERUNDUNGAN SIBER, DAN UJARAN KEBENCIAN Isu-isu negatif terkait dunia maya, seperti penyebaran hoaks, perundungan siber, sampai pada ujaran kebencian yang bisa berujung pada persekusi, adalah hal-hal yang perlu dipahami terlebih dahulu konteksnya. Mengenalkan isu-isu ini harus dimulai dengan contoh-contoh riil, misalnya bagaimana penduduk lokal di Pulau Lombok atau di Tomohon, Sulawesi Utara, melawan penyebaran hoaks mengenai bencana alam dengan menggunakan pengetahuan dan kearifan lokal. Terlepas dari peraturan dan hukum yang telah mengatur mengenai ujaran kebencian dan perundungan siber, masih banyak kegamangan di antara orang muda tentang kedua isu ini, terutama untuk penyebaran ujaran kebencian yang sudah menjadi komoditas ekonomi dan politik. Penting untuk mendorong anak muda berpikir kritis sehingga bisa menyadari konteks dan latar belakang kasus-kasus ujaran kebencian dan perundungan siber. Media sosial sebagai sebuah platform di dunia maya telah memfasilitasi hoaks, perundungan siber, dan ujaran kebencian, sehingga mungkin diperlukan pembatasan dan kontrol atas konten-konten yang ada. Orang-orang muda paham mengenai isu-isu ini, karena mereka berada di dalamnya. Maka dari itu, pendapat orang muda tidak boleh diabaikan para pengambil kebijakan, terutama terkait kebijakan pembatasan internet yang proporsional dan tetap melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. 10 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018 YOUTH ID-IGF #2
  • 11. 236 TOTAL PESERTA IGF.ID Statistik Peserta Dialog Nasional ID-IGF 2018 Laki-Laki: 61.4% 145 91 Perempuan: 38.6% Akademisi 32.2% LSM 21% Publik Umum 13.9% Mahasiswa 11.1% Sektor Swasta 9% Media Massa 9% Pemerintah 3.8%
  • 12. 12 1 NOVEMBER 2018 ID-IGF 2018