Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)
0 likes25 views
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance). Situs: igf.id. E-mail: contact [at] igf.id. Pengunggah: donnybu.id
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)
- 1. Dialog Nasional Forum Tata Kelola Internet Indonesia 2019 Jakarta, 9 Oktober 2019 RINGKASAN IGF.ID @IGF.ID INFO@IGF.ID D I T E R B I T K A N O L E H
- 2. EKONOMI Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Digital Indonesia Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Teknologi Digital SOSIAL & BUDAYA Indonesia Society 5.0, Now! Kenali Inklusi Digital Lebih Jauh ORANG MUDA Kalau Internet Punya Youth, Kamu Mau Apa? DISKUSI DAN OPEN MIC HUKUM Data Pribadi Milik Siapa? Kebijakan Keamanan Siber: Keamanan Negara vs Hak Publik SAMBUTAN D A F T A R I S I INFRASTRUKTUR NREN (National Research & Education Network) Infrastruktur Internet di Kota Besar
- 3. S A M B U T A N MARIAM F. BARATA Koordinator MAG IGF Indonesia & Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mendukung keberadaan IGF Indonesia sebagai forum untuk membahas lika- liku tata kelola internet di Indonesia. Dan, juga sebagai perbandingan dengan tata kelola internet global sehingga kita dapat mewujudkan tata kelola internet yang inklusif dan transparan di Indonesia. SEMUEL A. PANGERAPAN Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Indonesia Perkembangan TIK dan akses yang semakin terbuka ke sumber-sumber informasi telah membentuk masyarakat yang berpengetahuan luas. Pemerintah akan melanjutkan perannya sebagai fasilitator dalam mengembangkan ekosistem yang mendukung transformasi digital di era global ini. Dalam semangat dialog kolaboratif, egaliter, dan inklusif antara para pemangku kepentingan yang kuat, maka persiapan, implementasi, dan pengawasan tata kelola internet di Indonesia akan lebih baik di masa mendatang.
- 4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Digital Indonesia Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Teknologi Digital Pembicara: Fajar Eri D. (RTIK), Mira Tayyiba (Kemenko Bidang Perekonomian), Sri Safitri (Telstra), Yovita Surianto (Universitas Multimedia Nusantara) Moderator: Hani Purnawanti (RTIK) E K O N O M I E K O N O M I Pembicara: Irwin Day (FTII), Hilman Fajrian (Arkademi), Donny B. U. (Staf Ahli Kominfo) Moderator: Yuan Oktafian (ISIPII) Kata kuncinya adalah "kolaborasi dan sinergi", "kreativitas dan inovasi", dan "beradaptasi dengan cara baru". Selain fokus pada regulasi dan mengubah perilaku ekonomi masyarakat seperti beralih ke e-commerce dari bisnis konvensional , harus ada gerakan literasi yang lebih komprehensif bagi publik terkait dengan ekonomi digital. Ada urgensi untuk mengembangkan visi ekonomi digital Indonesia bersama. Indonesia membutuhkan lebih banyak pakar TIK. Salah satu cara untuk menambah jumlah pakar TIK adalah dengan menambahkan TIK ke dalam kurikulum pendidikan, tetapi itu bukan jalan yang mudah dan membutuhkan dukungan, terutama dari badan legislatif sebagai salah satu pembuat keputusan. Untuk mengembangkan ekosistem pendidikan formal ada tantangan seperti kurikulum dan ketersediaan akses dan biaya, jadi untuk saat ini kita harus mengambil keuntungan dari peran pendidikan dan teknologi informal. I N F R A S T R U K T U R I N F R A S T R U K T U R NREN (National Research & Education Network) Pembicara M. Taufik (Indosat), Johar Simajuntak (Moratel) Moderator: Basuki Suhardiman (ITB) Konsep N-REN adalah untuk memfasilitasi pengguna jaringan sehingga mereka dapat dengan mudah terhubung satu sama lain ketika berbagi informasi dan data, dengan harga ekonomis. Internet adalah sumber daya bersama, oleh karena itu internet harus dibagi dengan yang lain dengan membangun koneksi antar pengguna. Sebagai opsi, Indonesia dapat membentuk IdREN, jaringan tertutup nasional khusus yang menghubungkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah yang membuat peraturan, pendidikan tinggi sebagai pengguna utama IdREN, industri, masyarakat sebagai lembaga penelitian, dan media yang menjadi infrastruktur jaringan dan akses. Infrastruktur Internet di Kota Besar Pembicara: Agung Harsoyo (BRTI), Bambang Pratama (Universitas Binus), Eddy Satria (Kemenko Bidang Perekonomian), M. Arif Angga (APJATEL), Galumbang Menak (Moratel) Moderator: Nonoth Harsono (Mastel) Infrastruktur di kota-kota besar kacau karena kurangnya kontinuitas dan koordinasi antara peraturan pemerintah atau kebijakan, baik di tingkat nasional dan provinsi. Jika Indonesia ingin mengembangkan kota-kota besar menjadi smart cities, maka harus dimulai dengan regulasi manajemen infrastruktur yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
- 5. Sangat penting untuk memiliki kontrol terhadap data pribadi kita karena privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Saat ini, praktik pendistribusian data pribadi mengkhawatirkan karena eksploitasi dan monetisasi terjadi, terutama karena tanpa persetujuan yang seksama. Di sisi lain, pengawasan massal terhadap data pribadi atas nama keamanan meningkat. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pengawasan dilakukan pada data pribadi seseorang? Secara budaya, kita kurang memiliki perilaku menghormati data pribadi dan privasi dan oleh karena itu kita ketinggalan dalam hal memahami dan mempraktikkan keamanan dan keselamatan online. Itulah alasan melek data pribadi dan privasi harus disosialisasikan lebih sering kepada publik. Ada tantangan dalam mengatur perlindungan data pribadi yang datang di dalam pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil itu sendiri. Namun sangat penting bahwa pemerintah menjamin perlindungan data pribadi bagi warganya. Data Pribadi Milik Siapa? Kebijakan Keamanan Siber: Keamanan Negara vs Hak Publik Pembicara: Semuel A. P. (Kominfo, Alia Y. K. (ELSAM), Betty Purwandari (Universitas Indonesia), Teguh Prasetya (Mastel) Moderator: Sherly Haristya (Mahasiswa Doktoral) H U K U M H U K U M Pembicara: Alfons Tanujaya (Vaksincom), Ardi Sutedja (ICSF), Miftah Fadhli (ELSAM), Semuel A. P. (Kominfo), Sih Yuliana Wahyuningtyas (Universitas Atma Jaya) Moderator: Svaradiva (ID Institute) Dalam membahas keamanan siber dan merumuskan peraturannya, pemangku kepentingan harus dilibatkan, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Budaya mengenai keamanan siber juga harus dikembangkan di masyarakat, sehingga setiap pemangku kepentingan memahami hak dan kewajiban mereka. Kebijakan dan regulasi keamanan siber harus memperhatikan dan melindungi hak-hak publik di internet, seperti hak untuk mengaksesnya, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk kebebasan berekspresi, hak untuk privasi data, dan hak-hak fundamental lainnya.
- 6. Kenali Inklusi Digital Lebih Jauh S O S I A L & B U D A Y A S O S I A L & B U D A Y A Pembicara: Dinita Andriani P. (Web Foundation), Gustaff Hariman (Common Room), Ivonne Kristiani (Wikimedia Indonesia), Joko Santoso (Perpustakaan Nasional Indonesia) Moderator: Ivan Lanin (Founder of Lingua Bahasa) Inklusi digital berarti cara untuk memaksimalkan penggunaan internet dengan cara yang positif, bermanfaat, dan hati-hati, serta melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga semua warga negara dapat menggunakan dan menikmati hak mereka di dunia digital secara setara. Masih ada banyak pekerjaan rumah di Indonesia untuk setiap pemangku kepentingan, namun kita perlu mengakui dan mengapresiasi bahwa banyak inisiatif yang telah dilakukan, misalnya digitalisasi buku dan akses terbuka ke publik melalui layanan online yang dilakukan Perpustakaan Nasional, atau aktivitas Wikigap yang diprakarsai oleh Wikimedia. Indonesia Society 5.0, Now! Pembicara: Nonoth Harsono (Mastel), Ummi Salamah (Puskakom UI), Andri Johandri (Phytonesia), Sukma Wahyu (Saka Milenial Kwarda Jateng), Angkie Yudistia (Thisable) Moderator: Indriyatno Banyumurti (ICT Watch) Masyarakat 5.0 adalah tentang penggunaan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan orang dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk membangunnya membutuhkan sistem keamanan dan privasi yang ketat. Di Indonesia, sumber daya manusia dan infrastruktur masih belum siap menjadi masyarakat 5.0 karena tantangan- tantangan seperti biaya mahal, lisensi tinggi, risiko tinggi untuk rupiah, dan investor yang terbatas. Internet bisa menjadi sesuatu yang baik dan / atau buruk tergantung pada penggunanya, tetapi harus dipahami bahwa pengaturan dan tata kelola internet adalah upaya dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan peraturan, serta memfasilitasi dan menjamin infrastruktur yang adil sehingga semua warga negara dapat mengakses dan menggunakannya. Pemerintah juga mendorong literasi digital, misalnya dengan mendukung program Siberkreasi. Di sisi lain, platform media sosial juga memiliki peran penting dalam menciptakan internet yang lebih sehat, misalnya dengan memiliki pusat keamanan di dalam platform dan memiliki pedoman standar komunitas yang dapat melindungi pengguna dari bahaya online. Masyarakat sipil, sebagai pengguna internet utama memang mendapatkan manfaat dari internet. Namun keterlibatan mereka dalam tata kelola internet masih kurang, terutama kaum muda sebagai pengguna internet terbesar. Janganlah meremehkan akses internet yang dimiliki. Kompleksitasnya harus dipahami oleh anak muda. Para pemangku kepentingan lainnya harus mulai melibatkan dan melibatkan kaum muda dalam diskusi tata kelola internet, karena akan berdampak besar bagi mereka sebagai pengguna, sekarang dan akan lama di masa depan. Kalau Internet Punya Youth, Kamu Mau Apa? Pembicara: Dhyta Caturani (Purplecode Collective), Rizki Ameliah (Kominfo), Donny Eryastha (TikTok), Gerald Bastian (Kok Bisa?) Moderator: Ellen Kusuma & Astari Yanuarti (Indonesia Youth IGF) O R A N G M U D A O R A N G M U D A
- 7. Akademisi 35.5% Pemerintah 22.1% LSM 16.3% Sektor Swasta 14.9% Publik 10% Media Massa 1.2% STATISTIK PESERTA ADA 498 ORANG yang menghadiri Dialog Nasional Forum Tata Kelola Internet Indonesia 2019 PEREMPUAN (37.8%) 188 LAKI-LAKI (62.2%) 310
- 8. G A L E R I