Sarana hubungan industrial
- 1. SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL DISNAKERSOSDISNAKERSOS KOTA BALIKPAPANKOTA BALIKPAPAN
- 2. 22 SUATU SISTEMSUATU SISTEM HUBUNGAN YANGHUBUNGAN YANG TERBENTUKTERBENTUK ANTARA PARA PELAKUANTARA PARA PELAKU DALAM PROSES PRODUKSI BARANGDALAM PROSES PRODUKSI BARANG DAN / ATAU JASA YANG TERDIRI DARIDAN / ATAU JASA YANG TERDIRI DARI UNSUR PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH,UNSUR PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH, DAN PEMERINTAH YANG DIDASARKANDAN PEMERINTAH YANG DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUDPADA NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD NEGARA R.I.1945NEGARA R.I.1945 ((UU 13/2003, psl. 1 butir 16UU 13/2003, psl. 1 butir 16)) HUBUNGAN INDUSTRIALHUBUNGAN INDUSTRIAL
- 3. 33 FUNGSIFUNGSI (pasal 102)(pasal 102) PEMERINTAHPEMERINTAH 1.1. MENETAPKAN KEBIJAKANMENETAPKAN KEBIJAKAN 2.2. MEMBERIKAN PELAYANANMEMBERIKAN PELAYANAN 3.3. MELAKSANAKAN PENGAWASANMELAKSANAKAN PENGAWASAN 4.4. MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAPMELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-PELANGGARAN PERATURAN PER-UU- AN KETENAGAKERJAANAN KETENAGAKERJAAN
- 4. 44 FUNGSIFUNGSI PEKERJA/BURUH DAN SERIKATPEKERJA/BURUH DAN SERIKAT PEKERJA/BURUHPEKERJA/BURUH 1.1. MENJALANKAN PEKERJAAN SESUAI DENGANMENJALANKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KEWAJIBANNYA.KEWAJIBANNYA. 2.2. MENJAGA KETERTIBAN DEMI KELANGSUNGANMENJAGA KETERTIBAN DEMI KELANGSUNGAN PRODUKSI.PRODUKSI. 3.3. MENYALURKAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS.MENYALURKAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS. 4.4. MENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DAN KEAHLIANMENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DAN KEAHLIAN 5.5. IKUT MEMAJUKAN PERUSAHAAN.IKUT MEMAJUKAN PERUSAHAAN. 6.6. MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTAMEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA BESERTA KELUARGANYA.BESERTA KELUARGANYA.
- 5. 55 FUNGSIFUNGSI PENGUSAHA DAN ORGANISASIPENGUSAHA DAN ORGANISASI PENGUSAHAPENGUSAHA 1.1.MENCIPTAKAN KEMITRAAN.MENCIPTAKAN KEMITRAAN. 2.2.MENGEMBANGKAN USAHA.MENGEMBANGKAN USAHA. 3.3.MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA.MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA. 4.4.MEMBERIKAN KESEJAHTERAANMEMBERIKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH SECARA TERBUKA,PEKERJA/BURUH SECARA TERBUKA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.
- 6. 66 FILOSOFI HUBUNGAN INDUSTRIALFILOSOFI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA UUD 1945 PASAL 27 HAK ATAS PEKERJAAN HAK UNTUK HIDUP LAYAK PASAL 28 HAK BERPENDAPAT HAK BERSERIKAT DIATUR DALAM UU KETENAGAKERJAAN
- 7. 77 MAKNAMAKNA TERDAPAT HUBUNGAN KERJA DIANTARA PARATERDAPAT HUBUNGAN KERJA DIANTARA PARA PELAKU PROSES PRODUKSI;PELAKU PROSES PRODUKSI; DALAM PELAKSANAANNYA TERDAPAT HAK &DALAM PELAKSANAANNYA TERDAPAT HAK & KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK;KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK; MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA YAITU INGINMEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA YAITU INGIN MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP,MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP, KEMAJUAN PERUSAHAAN DAN UNTUKKEMAJUAN PERUSAHAAN DAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN;MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN; PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUKPEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN AGAR TERWUJUDMELAKUKAN PEMBINAAN AGAR TERWUJUD HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF.HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF.
- 8. 88 CIRI-CIRI HUBUNGANCIRI-CIRI HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIAINDUSTRIAL DI INDONESIA 1.1. KEMITRAANKEMITRAAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DIANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DI PERUSAHAAN MEMPUNYAI KEDUDUKANPERUSAHAAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA (SETARA)YANG SAMA (SETARA) 2.2. DEMOKRASIDEMOKRASI SEGALA SESUATU HENDAKNYASEGALA SESUATU HENDAKNYA DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAHDISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKATUNTUK MUFAKAT 3.3. KEKELUARGAANKEKELUARGAAN MEMBANGUN SUASANA KEKELUARGAANMEMBANGUN SUASANA KEKELUARGAAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA YANGANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA YANG HARMONIS, SERASI DAN SELARASHARMONIS, SERASI DAN SELARAS
- 9. 99 LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIALHUBUNGAN INDUSTRIAL a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan b. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; c. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
- 10. 1010 Landasan Hukum Hubungan IndustrialLandasan Hukum Hubungan Industrial (Lanjutan)(Lanjutan) d. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh beserta peraturan pelaksanaannya; e.e. UU No. 13 Tahun 2003 tentangUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturanKetenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya;pelaksanaannya; f.f. UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianUU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial besertaPerselisihan Hubungan Industrial beserta peraturan pelaksanaannya;peraturan pelaksanaannya;
- 11. 1111 SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALSARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL (Psl. 103, UU 13/2003)(Psl. 103, UU 13/2003) 1.1. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH,SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, 2.2. ORGANISASI PENGUSAHA,ORGANISASI PENGUSAHA, 3.3. LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT,LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT, 4.4. LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT,LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT, 5.5. PERATURAN PERUSAHAAN,PERATURAN PERUSAHAAN, 6.6. PERJANJIAN KERJA BERSAMA,PERJANJIAN KERJA BERSAMA, 7.7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN,KETENAGAKERJAAN, 8.8. LEMBAGA PENYELESAIANLEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGANPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.INDUSTRIAL.
- 12. 1212 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL ORGANISASI YANG DIBENTUK DARI, OLEH,ORGANISASI YANG DIBENTUK DARI, OLEH, DAN UNTUK PEKERJA/BURUH DIDAN UNTUK PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN MAUPUN DI LUARPERUSAHAAN MAUPUN DI LUAR PERUSAHAAN, YANG BERSIFAT BEBAS,PERUSAHAAN, YANG BERSIFAT BEBAS, TERBUKA, MANDIRI, DEMOKRATIS, DANTERBUKA, MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB GUNABERTANGGUNG JAWAB GUNA MEMPERJUANGKAN, MEMBELA SERTAMEMPERJUANGKAN, MEMBELA SERTA MELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGANMELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGAN PEKERJA/BURUH SERTA MENINGKATKANPEKERJA/BURUH SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DANKESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DAN KELUARGANYAKELUARGANYA (UU 13/2003, Psl 1 butir 17)(UU 13/2003, Psl 1 butir 17) SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUHSERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
- 13. 1313 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL Setiap pekerja/buruh berhakSetiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SBmembentuk dan menjadi anggota SP/SB SP/SB dibentuk oleh sekurang- kurangnyaSP/SB dibentuk oleh sekurang- kurangnya 1010 (sepuluh) orang pekerja/buruh(sepuluh) orang pekerja/buruh SP/SB berhak membentuk dan menjadiSP/SB berhak membentuk dan menjadi anggota Federasi SP/SBanggota Federasi SP/SB Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) SP/SBkurangnya 5 (lima) SP/SB SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUHSERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
- 14. 1414 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL Organisasi terdiri dari perkumpulanOrganisasi terdiri dari perkumpulan pengusaha-pengusahapengusaha-pengusaha setiap pengusaha berhak membentuk dansetiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusahamenjadi anggota organisasi pengusaha ORGANISASI PENGUSAHAORGANISASI PENGUSAHA
- 15. 1515 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASIFORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI MENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITANMENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI SATUDENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI SATU PERUSAHAAN YANG ANGGOTANYAPERUSAHAAN YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI PENGUSAHA DAN SERIKATTERDIRI DARI PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG SUDAHPEKERJA/SERIKAT BURUH YANG SUDAH TERCATAT PADA INSTANSI YANGTERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANGBERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN ATAU UNSURKETENAGAKERJAAN ATAU UNSUR PEKERJA/BURUHPEKERJA/BURUH (UU 13/2003, Psl 1 butir 18)(UU 13/2003, Psl 1 butir 18) LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITLEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
- 16. 1616 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih(lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartitwajib membentuk LKS Bipartit Lembaga Kerjasama Bipartit dapat dibentuk sesudah atau sebelum terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan. Lembaga Kerjasama Bipartit terbentuk merupakan hasil permufakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha. LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITLEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
- 17. 1717 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI DANFORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN MUSYAWARAH TENTANG MASALAHMUSYAWARAH TENTANG MASALAH KETENAGAKERJAAN YANG ANGGOTANYAKETENAGAKERJAAN YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI UNSUR ORGANISASITERDIRI DARI UNSUR ORGANISASI PENGUSAHA, SERIKAT PEKERJA/SERIKATPENGUSAHA, SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, DAN PEMERINTAHBURUH, DAN PEMERINTAH (UU 13/2003, Psl 1 butir 19(UU 13/2003, Psl 1 butir 19 )) LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITLEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
- 18. 1818 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL LKS Tripartit memberikan pertimbangan,LKS Tripartit memberikan pertimbangan, dandan saran dan pendapat kepada pemerintahsaran dan pendapat kepada pemerintah dandan pihak terkait dalam penyusunan kebijakanpihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Tingkat Nasional, Provinsi, Kota,Tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kabupaten.Kabupaten. Pengaturan Tata Kerja dan SusunanPengaturan Tata Kerja dan Susunan Organisasi ada dalam PP No. 8 Tahun 1985Organisasi ada dalam PP No. 8 Tahun 1985 LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITLEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
- 19. 1919 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL PERATURAN YANG DIBUAT SECARAPERATURAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS OLEH PENGUSAHA YANGTERTULIS OLEH PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DANMEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN TATA TERTIB PERUSAHAANTATA TERTIB PERUSAHAAN ((UU 13/2003, Psl 1 butir 20UU 13/2003, Psl 1 butir 20 )) PERATURAN PERUSAHAAN (PP)PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
- 20. 2020 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL Pengusaha yang mempekerjakanPengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP(sepuluh) orang wajib membuat PP Tidak berlaku bagi perusahaan yang telahTidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki PKBmemiliki PKB PERATURAN PERUSAHAAN (PP)PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
- 21. 2121 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASILPERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERUNDINGAN ANTARA SP/SB ATAUPERUNDINGAN ANTARA SP/SB ATAU BEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PADABEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIINSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGANBIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA, ATAU BEBERAPAPENGUSAHA, ATAU BEBERAPA PENGUSAHA ATAU PERKUMPULANPENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT- SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBANSYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAKKEDUA BELAH PIHAK ((UU 13/2003, Psl 1 butir 21UU 13/2003, Psl 1 butir 21 )) PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
- 22. 2222 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL Penyusunan dilaksanakan secaraPenyusunan dilaksanakan secara musyawarahmusyawarah dibuat secara tertulis, dengan huruf latindibuat secara tertulis, dengan huruf latin dandan berbahasa Indonesiaberbahasa Indonesia dalam hal tidak berbahasa Indonesia, makadalam hal tidak berbahasa Indonesia, maka harus diterjemahkan dengan penerjemahharus diterjemahkan dengan penerjemah tersumpahtersumpah PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
- 23. 2323 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL UU, KEPUTUSAN PRESIDEN, PERATURANUU, KEPUTUSAN PRESIDEN, PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI,dllPEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI,dll YANG BERKAITAN DENGAN BIDANGYANG BERKAITAN DENGAN BIDANG KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN
- 24. 2424 SARANA HUBUNGANSARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL DI DALAM PENGADILANDI DALAM PENGADILAN DI LUAR PENGADILANDI LUAR PENGADILAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHANLEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.HUBUNGAN INDUSTRIAL.
- 25. 2525 SEPAKAT 2 PIHAK PERSELISIHAN KEPENTINGAN SP/SB HAK PHK BIPARTIT DISNAKER ARBITER KONSILIASI MEDIASI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MAHKAMAH AGUNG (KASASI) PUTUSAN FINAL PB PB PB 30 HARI Ps. 3 (2) 30 HARI Ps 15, Ps 25, Ps 40 (1) 50 HARI Ps. 103 30 HARI Ps 115 PROSEDUR PENYELESAIANPROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 140 HARI P. PHKP. HAK PK