際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Sistem politik di indonesia
A. Pengertian Sistem Politik 
Sistem Politik dapat diartikan sebagai seperangkat 
interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial 
melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk suatu 
masyarakat. 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Fungsi Integrasi dan Adaptasi terhadap 
masyarakat. 
b. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat 
berdasarkan kewenangan. 
c. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik 
secara sah ataupun tidak.
B. Ciri-ciri Umum Sistem Politik 
Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki 
ciri-ciri tertentu, Almond dalam The Politics of Developin 
Areas, mengatakan ada 4 ciri dalam sistem politik yaitu : 
a. Semua sistem politik termasuk yang paling 
sederhana mempunyai kebudayaan politik. 
b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi 
yang sama. 
c. Semua sistem politik melaksanakan banyak 
fungsi. 
d. Semua sistem politik adalah sistem campuran 
dalam pengertian kebudayaan.
C. Macam-macam Sistem Politik 
a. Almond dan Powel membagi 3 kategori sistem politik, yakni : 
o Sistem-sistem primitif yang Intermittent. 
o Sistem-sistem tradisional. 
o Sistem-sistem modern. 
b. Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe, yakni : 
o Sistem politik otoriter atau totaliter. 
o Sistem politik anarki. 
o Sistem politik demokrasi. 
o Sistem politik demokrasi dalam transisi. 
c. Ramlan Surbakti menggunakan sistem politik dengan 4 macam 
kriteria, yakni : 
o Sistem politik otokrasi tradisional. 
o Sistem politik totaliter. 
o Sistem politik demokrasi. 
o Sistem politik negara berkembang.
D. Demokrasi sebagai Sistem Politik 
Sistem Politik demokrasi, menurut Bingham Powel,Jr. 
Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Legitimasi Pemerintah didasarkan pada klaim bahwa 
Pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. 
b. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan 
untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui 
pemilihan umum yang kompetitif. 
c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam 
pemilihan. 
d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa 
dipaksa. 
e. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak 
dasar.
E. Infrastruktur Politik Indonesia 
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan 
presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara 
sekaligus kepala pemerintahan. 
Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar 
pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal 
dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan 
pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 
Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah 
Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 
17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. 
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan 
daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat 
sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk 
mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Infrastruktur politik terdiri dari : 
a) Partai Politik 
 Sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 
masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. 
b) Kelompok Kepentingan 
 Dalam gerak langkahnya akan sangat etrgantung pada sistem 
kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. 
c) Kelompok Penekan 
 Merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan 
oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya 
dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi bahkan 
membentuk kebijakan pemerintah. 
d) Media Komunikasi Politik 
 Merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi 
untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik. 
e) Tokoh Politik 
 Pengangkatan tokoh-tokoh politik merupakan proses 
transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari 
berbagai sub-kultur.
E. suprastruktur Politik Indonesia 
Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di 
suatu negara sebagai penggerak politik formal. 
Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena 
akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara 
yang ada, fungsi, wewenang atau kekuasaan antara 
lembaga yang satu dengan yang lainnya. 
Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada 
umumnya suprastruktur politik dibagi dalam kekuasaan 
eksekutif , kekuasaan legislatif, dan yudikatif dengan 
sistem pembagian kekuasaan.
G. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara 
Terdapat 3 fungsi politik dalam menetukan cara bekerjanya 
sistem politik : 
a. Sosial politik 
 Setiap sistem politik memiliki fungsi 
pengembangan dan memperkuat sikap-sikap 
politik di kalangan penduduk umum. 
b. Rekrutmen politik 
 Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk 
kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan. 
c. Komunikasi politik 
 Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui 
masyarakat dan melalui berbagai struktur yang 
ada dalam sistem politik.
Cara pengambilan suara terbanyak ( voting ) dalam demokrasi 
Pancasila dilakukan dengan persyaratn-persyaratan sebagai berikut : 
a. Jika jalan musyawarah untuk mufakat sudah ditempuh 
secara maksimal, tetapi tidak berhasil mencapai mufakat. 
b. Musyawarah untuk mufakat tidak mungkin diusahakan lagi 
karena terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang 
tidak mungkin lagi diteemukan atau didekatkan. 
c. Karena faktor waktu yang mendesak sehingga harus 
segera diambil keputusan. 
d. Sebelum dilakukan voting kepada semua peserta rapat 
diberikan kesempatan untuk mempelajarai pendirian-pendirian 
atau pendapat-pendapat yang berbeda itu. 
e. Pengambilan keputusna berdasarkan suara terbanyak 
adalah sah jika diambil dalam rapatyang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat ( quorum ) 
dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang 
hadir memenuhi quorum.
H. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia 
Bentuk-bentuk partisipasi politik : 
Konvensional Non-Konvensional 
 Pemberian suara (voting) 
 Diskusi politik 
 Kegiatan kampanye 
 Membentuk dan bergabung 
dalam kelompok kepentingan 
Komunikasi individual dengan 
pejabat politik adminstratif. 
 Pengajuan petisi 
 Berdemonstrasi 
 Konfrontasi 
 Mogok 
 Tindak kekerasan politik 
terhadap harta benda; 
perusakan, pemboman, 
pembakaran 
 Tindak kekerasan politik 
terhadap manusia; penculikan, 
pembunuhan, perang gerilya 
revolusi.
Sistem politik di indonesia
Soal Sistem Politik di Indonesia 
1. Sistem dapat diartikan sebagai  
a. Kumpulan fakta 
b. Kumpulan arti 
c. Kumpulan makna 
d. Kumpulan fungsi 
e. Kumpulan politik 
2. Sistem politik di setiap negara sangat dipengaruhi 
oleh  
a. Negara lain 
b. Pemerintah 
c. Rakyat 
d. Ideologi 
e. Peraturan 
3. Kata Politik berasal dari bahasa  
a. Romawi 
b. Yunani 
c. Indonesia 
d. Prancis 
e. Uni Soviet 
4. 4 ciri dalam sistem politik dikemukakan oleh  
a. Powel 
b. Almond 
c. Ramlan Surbakti 
d. Bingham Powel 
e. Alfian 
5. Pendekatan sistem politik dilihat dari pendidikan 
dan budaya masyarakatnya adalah  
a. Pendekatan sejarah 
b. Pendekatan sosiologis 
c. Pendekatan psikologi sosial 
d. Pendekatan kultural/budaya 
e. Pendekatan filsafat 
6. Hasil musyawarah itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral terhadap 
Tuhan YME adalah arti dari nilai luhur  
a. Legawa 
b. Religius 
c. Tenggang rasa 
d. Keadilan 
e. Kemanusiaan
7. Konstitusi negara RI memberikan jaminan atas 
pelaksanaan hak-hak manusia yang dituangkan 
dalam  
a. UU No. 40 tahun 1999 
b. UU No. 39 tahun 1999 
c. UU No. 38 tahun 1999 
d. UU No. 37 tahun 1999 
e. UU No. 36 tahun 1999 
8. Kebalikan dari partisipasi politik adalah  
a. Sikap toleransi 
b. Sikap menghargai 
c. Sikap apatis 
d. Sikap aktif 
e. Sikap tenggang rasa 
9. Memilih secara reguler/teratur, menghadiri 
parade patriotik, membayar seluruh pajak, 
mencintai negara, termasuk bentuk 
partisipasi  
a. Contact specialist 
b. Passive supporters 
c. Communicators 
d. Protesters 
e. Community activist 
10. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang 
pertama, disahkan pada  
a. 19 Oktober 1999 
b. 20 Oktober 1999 
c. 21 November 1998 
d. 22 November 1996 
e. 25 September 1999 
11. Pasca-orde baru pemilu diikuti sebanyak  
partai. 
a. 18 
b. 28 
c. 38 
d. 48 
e. 58 
12. Kelompok kepentingan yang kegiatannya 
jarang terorganisir dan bersifat kadang kala 
disebut  
a. Kelompok anomik 
b. Kelompok non-asosiasional 
c. Kelompok institusional 
d. Kelompok asosiasional 
e. Kelompok penekan
13. Almond & Powel membagi kategori sistem politik 
menjadi  
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. 1 
14. Siapakah yang berpendapat bahwa input bisa 
berasal dari sistem lain ? 
a. Alfian 
b. Ralman Surbakti 
c. Bingham Powel 
d. David Eastone 
e. Hoogerwerf 
15. Siapakah ketua MPR saat ini ? 
a. Hambran 
b. Susilo Bambang Yudhoyono 
c. Hidayat Nur Wahid 
d. Agung Laksono 
e. Prabowo 
16. Siapa ketua KPK yang saat ini di non-aktifkan ? 
a. Nassrudin 
b. Rani 
c. David Lore 
d. Antasari Azhar 
e. Suyonto 
17. Pemilu diatur dalam  
a. UU No. 11 tahun 2002 
b. UU No. 12 tahun 2003 
c. UU No. 12 tahun 2004 
d. UU No. 13 tahun 2002 
e. UU No. 13 tahun 2005 
18. MilbrathM.L Goel mengidentifikasikan  bentuk 
partisipasi politik individual. 
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 
e. 10 
19. Lembaga terkorup di Indonesia saat ini  
a. MPR 
b. DPR 
c. Polisi 
d. KPU 
e. Sekolah 
20. Aspek formal dalam sistem demokrasi Pancasila 
dapat dilihat dalam bentuk  
a. Musyawarah mufakat 
b. Demonstrasi 
c. Orasi 
d. Pelaksanaan pemilu 
e. Upacara
Sistem politik di indonesia

More Related Content

Sistem politik di indonesia

  • 2. A. Pengertian Sistem Politik Sistem Politik dapat diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal sebagai berikut : a. Fungsi Integrasi dan Adaptasi terhadap masyarakat. b. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan. c. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah ataupun tidak.
  • 3. B. Ciri-ciri Umum Sistem Politik Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu, Almond dalam The Politics of Developin Areas, mengatakan ada 4 ciri dalam sistem politik yaitu : a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama. c. Semua sistem politik melaksanakan banyak fungsi. d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.
  • 4. C. Macam-macam Sistem Politik a. Almond dan Powel membagi 3 kategori sistem politik, yakni : o Sistem-sistem primitif yang Intermittent. o Sistem-sistem tradisional. o Sistem-sistem modern. b. Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe, yakni : o Sistem politik otoriter atau totaliter. o Sistem politik anarki. o Sistem politik demokrasi. o Sistem politik demokrasi dalam transisi. c. Ramlan Surbakti menggunakan sistem politik dengan 4 macam kriteria, yakni : o Sistem politik otokrasi tradisional. o Sistem politik totaliter. o Sistem politik demokrasi. o Sistem politik negara berkembang.
  • 5. D. Demokrasi sebagai Sistem Politik Sistem Politik demokrasi, menurut Bingham Powel,Jr. Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Legitimasi Pemerintah didasarkan pada klaim bahwa Pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. b. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam pemilihan. d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa. e. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar.
  • 6. E. Infrastruktur Politik Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
  • 7. Infrastruktur politik terdiri dari : a) Partai Politik Sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. b) Kelompok Kepentingan Dalam gerak langkahnya akan sangat etrgantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. c) Kelompok Penekan Merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi bahkan membentuk kebijakan pemerintah. d) Media Komunikasi Politik Merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik. e) Tokoh Politik Pengangkatan tokoh-tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur.
  • 8. E. suprastruktur Politik Indonesia Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, wewenang atau kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya suprastruktur politik dibagi dalam kekuasaan eksekutif , kekuasaan legislatif, dan yudikatif dengan sistem pembagian kekuasaan.
  • 9. G. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara Terdapat 3 fungsi politik dalam menetukan cara bekerjanya sistem politik : a. Sosial politik Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum. b. Rekrutmen politik Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan. c. Komunikasi politik Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.
  • 10. Cara pengambilan suara terbanyak ( voting ) dalam demokrasi Pancasila dilakukan dengan persyaratn-persyaratan sebagai berikut : a. Jika jalan musyawarah untuk mufakat sudah ditempuh secara maksimal, tetapi tidak berhasil mencapai mufakat. b. Musyawarah untuk mufakat tidak mungkin diusahakan lagi karena terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang tidak mungkin lagi diteemukan atau didekatkan. c. Karena faktor waktu yang mendesak sehingga harus segera diambil keputusan. d. Sebelum dilakukan voting kepada semua peserta rapat diberikan kesempatan untuk mempelajarai pendirian-pendirian atau pendapat-pendapat yang berbeda itu. e. Pengambilan keputusna berdasarkan suara terbanyak adalah sah jika diambil dalam rapatyang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat ( quorum ) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi quorum.
  • 11. H. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia Bentuk-bentuk partisipasi politik : Konvensional Non-Konvensional Pemberian suara (voting) Diskusi politik Kegiatan kampanye Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Komunikasi individual dengan pejabat politik adminstratif. Pengajuan petisi Berdemonstrasi Konfrontasi Mogok Tindak kekerasan politik terhadap harta benda; perusakan, pemboman, pembakaran Tindak kekerasan politik terhadap manusia; penculikan, pembunuhan, perang gerilya revolusi.
  • 13. Soal Sistem Politik di Indonesia 1. Sistem dapat diartikan sebagai a. Kumpulan fakta b. Kumpulan arti c. Kumpulan makna d. Kumpulan fungsi e. Kumpulan politik 2. Sistem politik di setiap negara sangat dipengaruhi oleh a. Negara lain b. Pemerintah c. Rakyat d. Ideologi e. Peraturan 3. Kata Politik berasal dari bahasa a. Romawi b. Yunani c. Indonesia d. Prancis e. Uni Soviet 4. 4 ciri dalam sistem politik dikemukakan oleh a. Powel b. Almond c. Ramlan Surbakti d. Bingham Powel e. Alfian 5. Pendekatan sistem politik dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya adalah a. Pendekatan sejarah b. Pendekatan sosiologis c. Pendekatan psikologi sosial d. Pendekatan kultural/budaya e. Pendekatan filsafat 6. Hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan YME adalah arti dari nilai luhur a. Legawa b. Religius c. Tenggang rasa d. Keadilan e. Kemanusiaan
  • 14. 7. Konstitusi negara RI memberikan jaminan atas pelaksanaan hak-hak manusia yang dituangkan dalam a. UU No. 40 tahun 1999 b. UU No. 39 tahun 1999 c. UU No. 38 tahun 1999 d. UU No. 37 tahun 1999 e. UU No. 36 tahun 1999 8. Kebalikan dari partisipasi politik adalah a. Sikap toleransi b. Sikap menghargai c. Sikap apatis d. Sikap aktif e. Sikap tenggang rasa 9. Memilih secara reguler/teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, mencintai negara, termasuk bentuk partisipasi a. Contact specialist b. Passive supporters c. Communicators d. Protesters e. Community activist 10. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, disahkan pada a. 19 Oktober 1999 b. 20 Oktober 1999 c. 21 November 1998 d. 22 November 1996 e. 25 September 1999 11. Pasca-orde baru pemilu diikuti sebanyak partai. a. 18 b. 28 c. 38 d. 48 e. 58 12. Kelompok kepentingan yang kegiatannya jarang terorganisir dan bersifat kadang kala disebut a. Kelompok anomik b. Kelompok non-asosiasional c. Kelompok institusional d. Kelompok asosiasional e. Kelompok penekan
  • 15. 13. Almond & Powel membagi kategori sistem politik menjadi a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 e. 1 14. Siapakah yang berpendapat bahwa input bisa berasal dari sistem lain ? a. Alfian b. Ralman Surbakti c. Bingham Powel d. David Eastone e. Hoogerwerf 15. Siapakah ketua MPR saat ini ? a. Hambran b. Susilo Bambang Yudhoyono c. Hidayat Nur Wahid d. Agung Laksono e. Prabowo 16. Siapa ketua KPK yang saat ini di non-aktifkan ? a. Nassrudin b. Rani c. David Lore d. Antasari Azhar e. Suyonto 17. Pemilu diatur dalam a. UU No. 11 tahun 2002 b. UU No. 12 tahun 2003 c. UU No. 12 tahun 2004 d. UU No. 13 tahun 2002 e. UU No. 13 tahun 2005 18. MilbrathM.L Goel mengidentifikasikan bentuk partisipasi politik individual. a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 10 19. Lembaga terkorup di Indonesia saat ini a. MPR b. DPR c. Polisi d. KPU e. Sekolah 20. Aspek formal dalam sistem demokrasi Pancasila dapat dilihat dalam bentuk a. Musyawarah mufakat b. Demonstrasi c. Orasi d. Pelaksanaan pemilu e. Upacara