Manajemen zakat (1)
- 2. Pendahuluan Zakat - salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (Mukallaf) yg memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan2 yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah Syahadat & Shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Zakat mempunyai peran penting dlm pemberdayaan ekonomi umat Kewajiban shalat dan manfaatnya bagi kaum muslimin sangat faham yaitu membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap ke- wajiban terhadap zakat yg berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial.
- 3. Implikasi keshalehan sosial sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Secara etimologis zakat berarti, berkah, bersih, ber- kembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Secara terminologi zakat berarti, sejumlah harta ter- tentu yg diwajibkan oleh Allah swt. untuk diberikan kepada para mustahik yg disebutkan dlm Al-Quran bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta ter- tentu yang diberikan untuk orang tertentu.
- 4. Namun, jika melihat kondisi empirik di sekitar kita, fenomena kemiskinan justru menjadi pemandangan yang paling mencolok dari umat Islam. Bahkan, kemiskinan tersebut menjadi permasalahan utama umat saat ini, karena kemiskinan tersebut menjadi pembuka pintu kemunduran umat dalam aspek yang lainnya. Jumlah penduduk miskin (dgn pengeluaran / kapita / bulan di bawah grs kemiskinan) di Indonesia Maret 2011 mencapai 30,02 jt orang (12,49%) atau turun sebesar 0,84% dibandingkan dgn penduduk miskin Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33%).
- 5. Pada sisi lain berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa men- capai sekitar Rp. 32 triliun. Besarnya potensi zakat sesungguhnya bisa menggantikan hutang luar negari. Bahkan, menurut Eri Sudewo (2007), penanganan kemiskinan dgn mendorong perkembangan zakat lebih baik dibandingkan dengan berutang ke luar negeri. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mengapa potensi zakat yang begitu besar belum tergali secara optimal dan belum mampu mewujudkan pesan-pesan keadilan, yang sebenarnya merupakan spirit utama kedermawanan dalam Islam
- 6. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Peran Zakat Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yg serba kekurangan Kemiskinan adalah salah satu penyebab muncul- nya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan Aspek primer terlihat dari asset, politic social organizational, knowledge and skill Aspek sekunder terlihat dari kemiskinan jaring- an sosial, sumber2 keuangan, dan informasi Kemiskinan terjadi buka semata faktor yang ber- sifat ekonomi, ttp juga budaya, sosial dan politik
- 7. Penyebab utama kemiskinan - lemahnya capital Ketidakmampuan memanfaatkan & mengembangkan SDA Rendahnya produktivitas Pendapatan Rendah Tabungan dan Insentif Rendah Pembentukan Modal Rendah Sosial, Budaya dan Politik Pendidikan Etos kerja rendah
- 8. Peran Zakat Meningkatkan Kualitas SDM, penyediaan Sarana dan Prasarana SDA Termanfaatkan secara Optimal Produktivitas Tinggi Pendapatan Riil Tinggi Tabungan & Insentif Tinggi Pembentukan Modal Terpenuhi Keberislaman
- 9. Pengelolaan Zakat Mewujudkan peran zakat sebagai suatu kekuatan umat, dan mampu menjadi solusi bukan alternatif u/ mengentaskan kemiskinan, maka zakat perlu dikelola & diberdayakan & tentu saja membutuh- kan sinergi dari berbagai pihak Sejarah Islam telah membuktikan terwujudnya pemerataan kesejahteraan secara gemilang. Periode pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah (717-719 M) yang hanya berjalan sekitar tiga tahun dicatat sebagai masa kegemilangan umat Islam di dalam keadilan dan kesejahteraan
- 10. Pada masa itu, jumlah Muzakki terus meningkat, namun jumlah Mustahik yang menerima zakat terus menurun, bahkan habis sama sekali. Hingga, Umar bin Abdul Azis menuturkan, Kami berjalan keliling menemui rakyat membawa harta zakat untuk diserahkan kepada orang banyak, tetapi tidak ada orang yang mau menerimanya. Masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644M), Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi fakir miskin, baik Muslim maupun Dzimmi (warga non-Muslim).
- 11. Bahkan, Baitul Maal pada masa Umar ikut mem- biayai pernikahan bagi Muslim yg tidak mampu, membayar utang2 rakyat yang tidak mampu dan memberikan bantuan bagi petani. Begitu penting- nya Zakat sebagai salah satu pilar penegak agama, Khalifah Abu Bakar merasa perlu mengirimkan pasukan untuk melawan orang2 yang murtad dan para pembangkang yang tidak mau membayar zakat Dlm distribusi zakat, pola yg digunakan hendaknya bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskin- an secara ablosut, namun idealnya juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.
- 12. Itulah yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat disalurkan tidak hanya untuk memenuhi konsumsi masyarakat, namun lebih dari itu, Khalifah Umar menggunakan dana zakat yg terkumpul secara produktif untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki, sehingga tdk seorang pun yg pada akhirnya mau menerima zakat. Kedermawanan para Muzakki, kejujuran dan profesi- onalisme amil zakat serta dukungan pembuatan kebijakan di pemerintahan. Sehingga zakat sebagai salah satu pilar yang menegakkan Islam bukan hanya menjadi wacana kepedulian terhadap permasalahan umat, namun lebih dari itu benar-benar menjadi solusi nyata pengentasan kemiskinan
- 13. Pembaharuan Pengelolaan Zakat Melihat potensi dan mengembalikan zakat pada peran strategisnya, maka pembaharuan dalam pengelolaan zakat menjadi penting u/ dilakukan. Beberapa aspek yg perlu dilakukan pembaharu- an, yaitu: 1. Aspek Pemahaman 2. Aspek Manajemen 3. Aspek Hukum 4. Aspek Pendayagunaan
- 14. Aspek Pemahaman Cara pandang artinya zakat jangan dilihat hanya dari persoalan fikihnya (ibadah) - terkait dengan soal legal formalnya saja, tetapi harus dilihat juga dari persoalan sosial ekonomi, sehingga zakat dapat lebih diberdayakan Yusuf Qadrawi dlm fiqh al-zakat mengata- kan zakat tidak hanya dilihat dari sisi ajaran normatifnya, tetapi juga harus dilihat dari sisi historis dan filosofinya
- 15. Aspek Manajemen Pembaharuan terkait manajemen sudah sangat jelas diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian KMA No. 581 dan Keputusan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/29 tahun 2000. yg didalamnya menjelas- kan 3 hal pokok dalam pengelolan zakat, yaitu: unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Persoalan yang paling krusial saat ini terkait dgn pemberdayaan zakat a/ persoalan manajemen Karena itu, persoalan zakat hrs dikelola secara profesional, agar berkontribusi pd kesejahteraan
- 16. Sistem rekruitmen pengelola zakat harus dilakukan secara terbuka untuk dpt menjaring pengelola zakat yang profesional sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam memajukan kelembagaan amil zakat selama ini sistem rekruitmen tertutup & tidak kompetitif karena diserahkan ke Depag kemudian di- sahkan oleh Presiden/gubernur/bupati/camat. Selama ini pengelola zakat direkrut dari pejabat atau mantan pejabat, sehingga keseriusan dan energitas sangat lemah Selain itu sistem penggajian juga masih sangat lemah
- 17. Aspek Hukum Zakat hrs dipandangn sebagai sebuah hukum, karena itu, pelaksanaan hukum zakat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dan tidak lagi hanya merujuk kepada ketentuan2 dalam kitab fikih atau fatwa ulama Pelaksanaan aturan hukum dalam konteks modern harus memenuhi 3 aspek, yaitu: Aspek kepastian hukum harus dilaksanakan atas kepastian. Kehadiran rule of recognition ad. suatu aturan yg memberikan pengakuan terhadap teks- teks lama untuk dijadikan sebagai aturan hukum yang menjadi solusi atau jalan keluar
- 18. Aspek kemungkinan bisa berubah aturan hukum dan ketentuan yang memungkinkan dilakukannya perubahan bila memang keadaan yg menginginkan. Karena itu, rule of change sangat diperlukan, yaitu aturan yang memberikan kewenangan kepada badan tertentu untuk menciptakan hukum baru or merevisi hukum yang lama Aspek Jaminan terhadap pelaksana hukum kehadir- an rule of adjudication yg memberikan aturan untuk mengadili & memberikan hukuman kepada pelanggar hukum menjadi keharusan
- 19. Kebutuhan dan kehadiran UU Zakat sangat terkait dengan pengelolaan zakat Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan zakat selama ini dilaksanakan di atas aturan hukum yang tingkat kepastiannya rendah, yaitu: Polemik mengenai ketentuan zakat profesi, sebagi- an ulama wajib dan sebagian lagi tidak, kemudian nisab dan kadar zakat profesi MUI menetapkan 85 gram emas & kadar zakatnya 2,5%. Sementara Amin Rais mengusulakn antara 10 20%. Masih banyak orang yang berpenghasilan tinggi, namun tidak bayar zakat. Kedua kenyataan inilah yang menyebabkan potensi zakat yang besar belum dapat digali secara optimal
- 20. Aspek Pendayagunaan Pendayagunaan terkait dgn pemanfaatan dana zakat Selama ada kesan bahwa zakat melanggengkan ke- miskinan, karena dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah statutsnya sebagai mustahik zakat. Padahal maqashid al-Syariah dari zakat itu sendiri - mengentaskan kemiskinan Perubahan pola pemberian zakat dari pola konsumtif ke pola produktif Pola produktif Modal kerja atau pinjaman lunak Pendirian industri2 yang dapat menampun banyak tenaga kerja Pusat pelatihan Amil