More Related Content
Similar to BAB 1.pptx (20)
Recently uploaded (11)
BAB 1.pptx
- 1. Oleh : Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE.MM.Ak.
- 2. Konsep Uang menurut Ekonomi Islam ï‚— Konsep uang dalam islam sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, dimana uang bukanlah capital. ï‚— Dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai capital bersifat stock concept yaitu semakin banyak uang yang bisa dipegang semakin besar pula pendapatan yang akan didapat ïƒ dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga nilai uang akan tetap bertambah walaupun tanpa digunakan untuk modal usaha. Pertambahan uang ini diperoleh melalui bunga. Anggapan ini melahirkan konsep time value of money yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu
- 3. ï‚— Dalam sistem keuangan syariah, ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu : 1. Uang adalah sesuatu yang mengalir (money as flow concept), dimana uang harus terus berputar sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, uang perlu diinvestasikan ke sektor riil. Jika tidak, maka uang yang disimpan dan telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena dikenai zakat. 2. Uang sebagai milik masyarakat umum (money as public goods) bukan monopoli perorangan (private goods). Oleh karenanya, seseorang tidak dibenarkan menumpuk-numpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena akan menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha.
- 4. ï‚— Dalam ekonomi islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). ï‚— Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang. Dengan adanya uang, maka dapat dilakukan proses jual beli hasil produksi. Dengan uang hasil penjualannya, seseorang dapat membeli barang- barang keperluannya.
- 5. Fungsi Uang Dalam Ekonomi Islam ï‚— Secara umum dalam ekonomi islam, uang memiliki empat fungsi utama, yaitu : 1. Alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. 3. Alat penyimpan kekayaan, memegang uang untuk kemudahan bertransaksi dan berjaga-jaga. 4. Standar pencicilan utang, yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan uatng piutang baik secara tunai maupun angsuran.
- 6. Sistem Keuangan Syariah  Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah  Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah.  Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah  Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syar’I dan prinsip tabi’i.
- 7. Prinsip Syar’I dalam Sistem Keuangan Islam  Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk2 haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dsb.  Bebas dari magrib (maisyir, yaitu judi, gharar yaitu ketidakpastian/penipuan dan riba yaitu pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil / tidak sah.
- 8. ï‚— Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga. ï‚— Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. ï‚— Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
- 9. ï‚— Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). ï‚— Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. ï‚— Mengimplementasikan zakat.
- 10. Prinsip Tabi’I dalam Sistem ekonomi Islam  Prinsip2 yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen cash flow, manajemen risiko dan lainnya.
- 11. Lembaga Keuangan ï‚— Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. ï‚— Kegiatan usaha berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau keduanya dimana kegiatan usaha LK diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan distribusi barang dan jasa ( lembaga intermediasi keuangan).
- 12. Lembaga Intermediasi keuangan ï‚— Lembaga keuangan depositori : menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits), misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus ïƒ bank. ï‚— Lembaga keuangan nondepositori atau disebut juga Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih fokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan memilki ciri2 usahanya sendiri.
- 13. Fungsi lembaga keuangan 1. Fungsi LK ditinjau dari sisi jasa poenyedia finansial : fungsi tabungan, penyimpan kekayaan, transmutasi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan/kredit, fungsi pembayaran, fungsi diversifikasi risiko, fungsi manajemen portofolio dan fungsi kebijakan. 2. Fungsi LK ditinjau dari sisi kedudukan LK dalam sistem perbankan. 3. Fungsi LK ditinjau dari sisi kedudukan LK dalam sistem moneter : menjaga stabilitas mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. 4. Fungsi LK ditinjau dari sisi kedudukan LK dalam sistem finansial ïƒ sbg bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh LK yang ada dalam sistem ekonomi.
- 14. Prinsip Operasional LK Syariah ï‚— Bebas Magrib : Maisyir (spekulasi/judi). Maisyir merupakan transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Gharar (menipu/ memperdaya, ketidakpastian). Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Batil/ batal/tidak sah seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak dianatar barang baik, menimbun dll.
- 15. ï‚— Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah : 1. Semua transaksi harus berdasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. 2. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab /penawaran dan qobul/penerimaan antara bank dengan pihak lain berisi hak dan kewajiban masing2 pihak sesuai dg prinsip syariah 3. Akad dinyatakan sah apbl terpenuhi rukun dan syaratnya.
- 16. 4. Rukun akad ada 3, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yg berakad dan objek akad. 5. Akad menjadi tidak sah apbl ta’alluq dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek dan periodenya sama. 6. Jenis akad ada 2, yaitu akad tabarru’ dan akad tijari. 7. Akad tabarru’ merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materil hanya bersifat kebajikan murni seperti qard al hasan, infaq dan wakaf, sedangkan akad tijari merupakan kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti murabahah, salam, istisna (konsep jual beli) dan kontrak yang mengacu pada konsep bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah.
- 17. 8. Akad yang mengacu pada konsep sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, dan akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu wadi’ah yad ad- dhamanah dan wadi’ah yad amanah. 9. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya ‘iwadh berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada ‘iwadh maka transaksi tersebut dikategorikan riba.
- 18. ï‚— Menyalurkan zakat, infak dan sedekah : LKS mempunyai 2 peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial : 1. Sebagai badan usaha, LKS berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. 2. Sebagai badan sosial, LKS berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
- 19. Lembaga-Lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah di Indonesia ï‚— Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dual syatem, yaitu konvensional dan syariah. ï‚— Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas ada tangan Dewan Syariah Nasional MUI sedangkan secara kelembagaan pada LK yang beroperasi sesuai syariah, BI dan DepKeu melakukan pengawasan dari sisi operasional. ï‚— Untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada LKS ada Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- 20. Bank Indonesia ï‚— Bank sentral di Indonesia dilaksanakan BI yang mempunyai tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. ï‚— Untuk mencapai tujuan tsb, BI mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank. ï‚— Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter : pencipta uang primer terutama uang kertas dan logam /kartal dan memelihara cadangan emas dan devisa.
- 21. ï‚— Perubahan sistem perbankan Indonesia makin menguat pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada BI selaku otoritas moneter. ï‚— BI mengatur dual banking system di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang mulai bertgulir terutama sejak dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 yang disusul UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- 22. ï‚— Pembentukan Biro Perbankan Syariah tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004. ï‚— Tahun 2008, sebagai amanah UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dibentuk suatu komite dalam internal BI untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tgl 20 nopember 2008). ï‚— Tugas komite perbankan syariah adalah membantu BI dalam menafsirkan fatwa MUI , memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.
- 23. ï‚— Pada akhirnya UU No. 23 tahun 1999 tentang BI direvisi, menjadi UU No. 24 Tahun 2004 yang menyatakan Tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. ï‚— Selanjutnya tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011.
- 24. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ï‚— OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, perlindungan dan pemeriksaan serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. ï‚— Dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 25. Departemen Keuangan ï‚— Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tidak terlepas dari peranan Depkeu. ï‚— Pasar modal dan lembaga keu non bank syariah, lembaga yang membinanya adalah Bapepam-LK/OJK. Dalam perjalanannya, Bapepam-LK telah mengeluarkan regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip2 syarial di pasar modal syariah ï‚— Depkeu membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah /DPS sebagai langkah awal persiapan penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk pada akhir tahun 2006 berdasarkan KMK.
- 26. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah ï‚— DSN MUI adalah lembaga bentukan MUI tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum islam yang berfungsi melaksanakan tugas2 MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah terkait aktivitas lembaga keuangan syariah. ï‚— Salah satu tugas DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip hukum islam/syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS
- 27. ï‚— Sebagai wakil DSN pada LKS ybs dibentuk DPS yang bertugas mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dg ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. ï‚— Fungsi utama DPS adalah penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul pengembangan produk dan jasa LKS yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
- 28. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ï‚— Adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. ï‚— Dasar hukum pembentukan BASYARNAS adalah UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
- 29. Struktur LKS di Indonesia 1. Lembaga Keuangan Bank : secara operasional dibina dan diawasi BI sedangkan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan DSN MUI. 2. LK Bank terdiri dari : a. Bank Umum Syariah b. Bank pembiayaan rakyat syariah 2. LK non Bank terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian dan LKS mikro : lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf dan BMT