1. The document discusses rules and regulations for ship navigation and collision avoidance, including responsibilities of different ships in various situations.
2. Key points covered include following established traffic lanes, priority of ships based on position of wind and ability to maneuver, and taking early action to avoid collisions.
3. Ship captains are instructed to be vigilant and take prudent action to safely navigate through different conditions and scenarios.
Fire fighting appliances adalah alat pemadam kebakaran yang diatur dalam SOLAS dan FSS code. Termasuk breathing apparatus, firefighter outfit, portable foam applicator, CO2 installation, smoke detector, fire hose, nozzle, dan fire doors yang berfungsi untuk memutus rantai api dan udara. Prosedur pemadaman kebakaran meliputi deteksi dini, evakuasi, pemadaman, dan pengoperasian CO2 jika diperlukan.
SOPEP MERUPAKAN KEPANJANGAN DARI SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN, ATAU POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT POLUSI MINYAK DIATAS KAPAL,
SOPEP MERUPAKAN BUKU MANUAL, PETUNJUK BAGI PARA NAKHODA KAPAL DAN KKM SERTA SEMUA PERWIRA DAN ABK AGAR MENGERTI, PAHAM DAN PEDULI DENGAN PENCEGAHAN PENCEMARAN MINYAK DARI KAPAL, DAN APABILA TERJADI TUMPAHAN MINYAK DIATAS DEK KAPAL, BAGAIMANA CARANYA AGAR TIDAK TUMPAH KELAUT.
SOPEP INI BERISI FORMAT PELAPORAN KEJADIAN TUMPAH MINYAK KELAUT DAN KEPADA SIAPA-SIAPA SAJA HARUS DILAPORKAN.
DIDALAM SOPEP INI HARUS DISERTAKAN PARTIKULARS KAPAL, DRAWING KAPAL SEPERTI GENERAL ARRANGEMENT, MID SECTION, BILGE-BALLAST AND FUEL OIL TANKS & PIPING PLAN, SERTA NATIONAL CONTACT LIST YANG HARUS SELALU DIUPDATED SEPERTI LINK BERIKUT;
https://shipip.com/wp-content/files/MSC.6_Circ.18_Annex_SOPEP_31_October_2020.pdf
dari semua halaman yang berjumlah lebih dari 60 halaman, silahkan print out hanya negara-negara pelabuhan ang disinggahi saja.
https://youtu.be/4RgM_JyLQxs
Demikian SOPEP LESSONS ini,
Semoga Bermanfaat.
Shalo, Wasalam,
Rob'Wild.
Capt. Persobi Waldemar
persobiwaldemar58@gmail.com
Dokumen tersebut membahas tentang Port State Control (PSC) yang merupakan sistem dimana setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk melakukan inspeksi terhadap kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan mereka untuk memastikan kapal tersebut mematuhi standar internasional. Dokumen tersebut juga menjelaskan prosedur inspeksi yang dilakukan oleh PSCO sebelum dan saat naik kapal.
Dokumen tersebut membahas tentang Konvensi MARPOL 73/78 yang merupakan peraturan internasional untuk mencegah polusi dari kapal. Konvensi ini melahirkan enam aneks yang mengatur berbagai jenis sampah dan limbah dari kapal beserta cara penanganannya, seperti limbah minyak, bahan berbahaya cair, sampah berbahaya, limbah manusia, sampah umum, dan emisi udara.
SOPEP ADALAH SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN
BERUPA MANUAL, PETUNJUK UNTUK PARA NAKHODA, CHIEF ENGINEER DAN PERWIRA SERTA SEMUA ABK UNTUK TUJUAN PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK DILAUT, YANG DIBUAT OLEH IMO.
MARPOL 73/78 ANNEX I, REG. 37 SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN BERLAKU BAGI: EVERY OIL TANKER OF 150 GROSS TONNAGE AND ABOVE, setiap kapal tanker berukuran 150gros ton dan lebih EVERY SHIP OTHER THAN OIL TANKER OF 400 GROSS TONNAGE AND ABOVE, setiap jenis kapal selain dari kapal tanker berukuran 400gros ton dan lebih ALL SHIP MENTION ABOVE SHALL CARRY ON BOARD A SHIP BOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN WHICH SHOULD BE INSPECTED AND APPROVED BY THE ADMINISTRATION. Semua kapal2 yang disebutkan diatas wajib membawa buku petunjuk SOPEP yang telah diperiksa dan disyahkan oleh Administrator. 9/15/2017 Capt. Persobi Waldemar.M 2 Resolution MEPC.54(32) as amended by Resolution MEPC.86(44)
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait konstruksi kapal mulai dari poros baling-baling, jenis kapal, kapal niaga dan khusus, fungsi dan bagian-bagian dari dasar berganda, wrang, sekat kedap air, ukuran-ukuran pokok kapal, serta istilah-istilah terkait klasifikasi dan survei kapal.
Dokumen tersebut membahas prosedur darurat di kapal, termasuk organisasi darurat, isyarat bahaya, rencana evakuasi, nomor kontak darurat, dan manfaat rencana penanggulangan darurat."
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang peralatan keselamatan yang wajib ada di kapal sesuai dengan peraturan SOLAS dan LSA Code, termasuk daftar peralatan, cara penggunaannya, dan inspeksi berkala. Peralatan tersebut meliputi rakit penyelamat, sekoci penyelamat, pelampung, jaket pengaman, pakaian celup, alat bantu keselamatan pribadi, piroteknik, dan peralatan pelemparan tali.
Modul ini membahas tentang stabilitas kapal perikanan yang merupakan kompetensi penting bagi awak kapal. Modul ini berisi penjelasan tentang prinsip-prinsip stabilitas kapal seperti titik berat, apung, dan metasentris serta faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya agar siswa dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip stabilitas kapal perikanan untuk menjaga keselamatan pelayaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kelayakan kapal perikanan yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan persyaratan kelautan dan kelayakan kapal, pengawakan kapal, serta kelengkapan alat tangkap dan komunikasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan ketentuan dan peraturan terkait kelayakan kapal perikanan baik secara nasional maupun internasional.
Penerapan Perdirjen Hubla tentang Training Record Book dan Sistem Prosedur Uj...Akmad Yani Ridzani
油
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan pengesahan dan pengujian buku catatan pelatihan (training record book) kadet di atas kapal. Pedoman ini mengatur tentang persyaratan kadet, tugas lembaga diklat, nahkoda, dan penguji serta mekanisme pendaftaran, pelaksanaan, dan pengesahan hasil ujian training record book.
1. Rescuing a person who has fallen overboard depends on several factors, including the experience of the rescue team, ship maneuverability, engine type, location of lifeboats, visibility, sea conditions, and navigational hazards.
2. Upon someone falling overboard, the captain must ready the engine and lifeboat, change course to position the ship out of the wind relative to the person, and lower the lifeboat to retrieve them.
3. In calm weather, the ship is stopped upwind of the person to shelter them from waves as the downwind lifeboat is lowered to pick them up and return them to the ship. Thermal protective aids are provided.
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Chairil Anam
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan kepala badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan tentang kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Dokumen ini menetapkan kurikulum program pendidikan dan pelatihan untuk pembentukan dan peningkatan kompetensi pelaut, termasuk kurikulum untuk program diploma IV nautika dan teknika serta ahli nautika dan teknika tingkat III h
The Plimsoll Mark, also known as the load line, was created by William Plimsoll to indicate the safe limit for a ship's draft based on its type, reserve buoyancy, and intended voyage route. The marks start at the deck line and indicate the maximum safe waterline for various seasons and locations. Factors like fresh water allowance, which accounts for differences in the density of fresh water versus salt water, are considered when determining a ship's Plimsoll Mark.
keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu
International Maritime Organization atau IMO merupakan organisasi dunia yang bertugas untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya.
IMO telah membuat peraturan-peraturan baik yang tercantum dalam International Conventions maupun International Codes.
Perusahaan pelayaran menyewa 3 kapal untuk melayani Indonesia bagian timur, yakni kapal penumpang 3000 orang dan 100 kendaraan, kapal tanker minyak 10.000 DWT, dan kapal kontainer 1000 TEU. Dokumen ini menjelaskan persyaratan sertifikat dan jumlah awak kapal yang dibutuhkan untuk masing-masing kapal.
The document discusses the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. The ISPS Code was established as an international framework for cooperation between governments, agencies, local administrations, shipping and port industries to detect security threats and take preventative measures against security incidents. It sets out responsibilities for all involved parties at national and international levels to enhance maritime security. The goals are to ensure effective information collection and sharing related to security, provide a security assessment methodology, and ensure adequate and proportional security measures are in place.
This document provides a revised draft of the model course on Officer in Charge of a Navigational Watch. The course was revised to more closely reflect the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention. The Sub-Committee is invited to review the draft course and take any appropriate action. The course aims to meet the mandatory minimum requirements for navigation, cargo handling and stowage, and controlling ship operations at the operational level. It outlines the entry standards, certification issued on completion, staffing requirements and teaching facilities needed.
This document discusses mooring operations and safety. It addresses hazards like snap back zones, improper work processes, and crew competence. It describes the purpose of mooring lines in controlling forces from wind, current, tides and passing ships. Guidelines are provided for effective use of lines and mooring equipment like bollards, rope stoppers, and winches. The importance of communication, preparation, and following procedures is emphasized to promote safety culture during mooring operations.
This document provides guidelines for competence-based assessment of seafarers. It discusses qualifications for instructors and assessors, standards, methods of assessment, and key aspects of competence-based assessment. Competence-based assessment aims to collect evidence that candidates can perform roles to required standards, rather than comparing candidates. Assessors must be appropriately qualified and understand the competencies being assessed. A variety of assessment methods are outlined, including observation, skills tests, simulations, and questioning.
This document is an electronic edition of the International Maritime Organization's (IMO) model course for training simulator trainers and assessors. The course material was developed by ARI International of India and is licensed to Panama Maritime Training for use by one copy. The document provides guidance on developing simulator training courses and programs to provide integrated simulator training to mariners. It is intended to help maritime training institutes and instructors enhance existing capabilities to add value to the skills of mariners for application aboard ships. The model course provides guidelines but is not meant to be applied blindly - the quality of instructors is key to effectively transferring knowledge.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang peralatan keselamatan yang wajib ada di kapal sesuai dengan peraturan SOLAS dan LSA Code, termasuk daftar peralatan, cara penggunaannya, dan inspeksi berkala. Peralatan tersebut meliputi rakit penyelamat, sekoci penyelamat, pelampung, jaket pengaman, pakaian celup, alat bantu keselamatan pribadi, piroteknik, dan peralatan pelemparan tali.
Modul ini membahas tentang stabilitas kapal perikanan yang merupakan kompetensi penting bagi awak kapal. Modul ini berisi penjelasan tentang prinsip-prinsip stabilitas kapal seperti titik berat, apung, dan metasentris serta faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya agar siswa dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip stabilitas kapal perikanan untuk menjaga keselamatan pelayaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kelayakan kapal perikanan yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan persyaratan kelautan dan kelayakan kapal, pengawakan kapal, serta kelengkapan alat tangkap dan komunikasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan ketentuan dan peraturan terkait kelayakan kapal perikanan baik secara nasional maupun internasional.
Penerapan Perdirjen Hubla tentang Training Record Book dan Sistem Prosedur Uj...Akmad Yani Ridzani
油
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan pengesahan dan pengujian buku catatan pelatihan (training record book) kadet di atas kapal. Pedoman ini mengatur tentang persyaratan kadet, tugas lembaga diklat, nahkoda, dan penguji serta mekanisme pendaftaran, pelaksanaan, dan pengesahan hasil ujian training record book.
1. Rescuing a person who has fallen overboard depends on several factors, including the experience of the rescue team, ship maneuverability, engine type, location of lifeboats, visibility, sea conditions, and navigational hazards.
2. Upon someone falling overboard, the captain must ready the engine and lifeboat, change course to position the ship out of the wind relative to the person, and lower the lifeboat to retrieve them.
3. In calm weather, the ship is stopped upwind of the person to shelter them from waves as the downwind lifeboat is lowered to pick them up and return them to the ship. Thermal protective aids are provided.
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Chairil Anam
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan kepala badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan tentang kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Dokumen ini menetapkan kurikulum program pendidikan dan pelatihan untuk pembentukan dan peningkatan kompetensi pelaut, termasuk kurikulum untuk program diploma IV nautika dan teknika serta ahli nautika dan teknika tingkat III h
The Plimsoll Mark, also known as the load line, was created by William Plimsoll to indicate the safe limit for a ship's draft based on its type, reserve buoyancy, and intended voyage route. The marks start at the deck line and indicate the maximum safe waterline for various seasons and locations. Factors like fresh water allowance, which accounts for differences in the density of fresh water versus salt water, are considered when determining a ship's Plimsoll Mark.
keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu
International Maritime Organization atau IMO merupakan organisasi dunia yang bertugas untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya.
IMO telah membuat peraturan-peraturan baik yang tercantum dalam International Conventions maupun International Codes.
Perusahaan pelayaran menyewa 3 kapal untuk melayani Indonesia bagian timur, yakni kapal penumpang 3000 orang dan 100 kendaraan, kapal tanker minyak 10.000 DWT, dan kapal kontainer 1000 TEU. Dokumen ini menjelaskan persyaratan sertifikat dan jumlah awak kapal yang dibutuhkan untuk masing-masing kapal.
The document discusses the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. The ISPS Code was established as an international framework for cooperation between governments, agencies, local administrations, shipping and port industries to detect security threats and take preventative measures against security incidents. It sets out responsibilities for all involved parties at national and international levels to enhance maritime security. The goals are to ensure effective information collection and sharing related to security, provide a security assessment methodology, and ensure adequate and proportional security measures are in place.
This document provides a revised draft of the model course on Officer in Charge of a Navigational Watch. The course was revised to more closely reflect the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention. The Sub-Committee is invited to review the draft course and take any appropriate action. The course aims to meet the mandatory minimum requirements for navigation, cargo handling and stowage, and controlling ship operations at the operational level. It outlines the entry standards, certification issued on completion, staffing requirements and teaching facilities needed.
This document discusses mooring operations and safety. It addresses hazards like snap back zones, improper work processes, and crew competence. It describes the purpose of mooring lines in controlling forces from wind, current, tides and passing ships. Guidelines are provided for effective use of lines and mooring equipment like bollards, rope stoppers, and winches. The importance of communication, preparation, and following procedures is emphasized to promote safety culture during mooring operations.
This document provides guidelines for competence-based assessment of seafarers. It discusses qualifications for instructors and assessors, standards, methods of assessment, and key aspects of competence-based assessment. Competence-based assessment aims to collect evidence that candidates can perform roles to required standards, rather than comparing candidates. Assessors must be appropriately qualified and understand the competencies being assessed. A variety of assessment methods are outlined, including observation, skills tests, simulations, and questioning.
This document is an electronic edition of the International Maritime Organization's (IMO) model course for training simulator trainers and assessors. The course material was developed by ARI International of India and is licensed to Panama Maritime Training for use by one copy. The document provides guidance on developing simulator training courses and programs to provide integrated simulator training to mariners. It is intended to help maritime training institutes and instructors enhance existing capabilities to add value to the skills of mariners for application aboard ships. The model course provides guidelines but is not meant to be applied blindly - the quality of instructors is key to effectively transferring knowledge.
This document is a model course published by the International Maritime Organization (IMO) for training Chief Engineer Officers and Second Engineer Officers. It outlines the course framework, objectives, functions, syllabus, teaching materials, and instructor guidance. The course covers four functions: 1) Marine Engineering at the Management Level, 2) Electrical, Electronic and Control Engineering at the Management Level, 3) Maintenance and Repair at the Management Level, and 4) Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons on Board at the Management Level. Detailed lesson plans, learning outcomes, reference materials, and instructor manuals are provided to aid training institutions in implementing the course.
This document provides information on fire prevention, control, and fighting on board ships. It discusses competencies related to fire prevention including fire prevention, organizing fire drills, the chemistry of fire, firefighting systems, and actions to take in the event of a fire. The document outlines a course on this topic that is 12 hours long and includes learning materials from the IMO and SCTW Code.
How to attach file using upload button Odoo 18Celine George
油
In this slide, well discuss on how to attach file using upload button Odoo 18. Odoo features a dedicated model, 'ir.attachments,' designed for storing attachments submitted by end users. We can see the process of utilizing the 'ir.attachments' model to enable file uploads through web forms in this slide.
How to Configure Flexible Working Schedule in Odoo 18 EmployeeCeline George
油
In this slide, well discuss on how to configure flexible working schedule in Odoo 18 Employee module. In Odoo 18, the Employee module offers powerful tools to configure and manage flexible working schedules tailored to your organization's needs.
Finals of Kaun TALHA : a Travel, Architecture, Lifestyle, Heritage and Activism quiz, organized by Conquiztadors, the Quiz society of Sri Venkateswara College under their annual quizzing fest El Dorado 2025.
Prelims of Kaun TALHA : a Travel, Architecture, Lifestyle, Heritage and Activism quiz, organized by Conquiztadors, the Quiz society of Sri Venkateswara College under their annual quizzing fest El Dorado 2025.
How to Manage Putaway Rule in Odoo 17 InventoryCeline George
油
Inventory management is a critical aspect of any business involved in manufacturing or selling products.
Odoo 17 offers a robust inventory management system that can handle complex operations and optimize warehouse efficiency.
How to Setup WhatsApp in Odoo 17 - Odoo 際際滷sCeline George
油
Integrate WhatsApp into Odoo using the WhatsApp Business API or third-party modules to enhance communication. This integration enables automated messaging and customer interaction management within Odoo 17.
The Constitution, Government and Law making bodies .saanidhyapatel09
油
This PowerPoint presentation provides an insightful overview of the Constitution, covering its key principles, features, and significance. It explains the fundamental rights, duties, structure of government, and the importance of constitutional law in governance. Ideal for students, educators, and anyone interested in understanding the foundation of a nations legal framework.
QuickBooks Desktop to QuickBooks Online How to Make the MoveTechSoup
油
If you use QuickBooks Desktop and are stressing about moving to QuickBooks Online, in this webinar, get your questions answered and learn tips and tricks to make the process easier for you.
Key Questions:
* When is the best time to make the shift to QuickBooks Online?
* Will my current version of QuickBooks Desktop stop working?
* I have a really old version of QuickBooks. What should I do?
* I run my payroll in QuickBooks Desktop now. How is that affected?
*Does it bring over all my historical data? Are there things that don't come over?
* What are the main differences between QuickBooks Desktop and QuickBooks Online?
* And more
APM People Interest Network Conference 2025
-Autonomy, Teams and Tension: Projects under stress
-Tim Lyons
-The neurological levels of
team-working: Harmony and tensions
With a background in projects spanning more than 40 years, Tim Lyons specialised in the delivery of large, complex, multi-disciplinary programmes for clients including Crossrail, Network Rail, ExxonMobil, Siemens and in patent development. His first career was in broadcasting, where he designed and built commercial radio station studios in Manchester, Cardiff and Bristol, also working as a presenter and programme producer. Tim now writes and presents extensively on matters relating to the human and neurological aspects of projects, including communication, ethics and coaching. He holds a Masters degree in NLP, is an NLP Master Practitioner and International Coach. He is the Deputy Lead for APMs People Interest Network.
Session | The Neurological Levels of Team-working: Harmony and Tensions
Understanding how teams really work at conscious and unconscious levels is critical to a harmonious workplace. This session uncovers what those levels are, how to use them to detect and avoid tensions and how to smooth the management of change by checking you have considered all of them.
Blind Spots in AI and Formulation Science Knowledge Pyramid (Updated Perspect...Ajaz Hussain
油
This presentation delves into the systemic blind spots within pharmaceutical science and regulatory systems, emphasizing the significance of "inactive ingredients" and their influence on therapeutic equivalence. These blind spots, indicative of normalized systemic failures, go beyond mere chance occurrences and are ingrained deeply enough to compromise decision-making processes and erode trust.
Historical instances like the 1938 FD&C Act and the Generic Drug Scandals underscore how crisis-triggered reforms often fail to address the fundamental issues, perpetuating inefficiencies and hazards.
The narrative advocates a shift from reactive crisis management to proactive, adaptable systems prioritizing continuous enhancement. Key hurdles involve challenging outdated assumptions regarding bioavailability, inadequately funded research ventures, and the impact of vague language in regulatory frameworks.
The rise of large language models (LLMs) presents promising solutions, albeit with accompanying risks necessitating thorough validation and seamless integration.
Tackling these blind spots demands a holistic approach, embracing adaptive learning and a steadfast commitment to self-improvement. By nurturing curiosity, refining regulatory terminology, and judiciously harnessing new technologies, the pharmaceutical sector can progress towards better public health service delivery and ensure the safety, efficacy, and real-world impact of drug products.
APM event hosted by the South Wales and West of England Network (SWWE Network)
Speaker: Aalok Sonawala
The SWWE Regional Network were very pleased to welcome Aalok Sonawala, Head of PMO, National Programmes, Rider Levett Bucknall on 26 February, to BAWA for our first face to face event of 2025. Aalok is a member of APMs Thames Valley Regional Network and also speaks to members of APMs PMO Interest Network, which aims to facilitate collaboration and learning, offer unbiased advice and guidance.
Tonight, Aalok planned to discuss the importance of a PMO within project-based organisations, the different types of PMO and their key elements, PMO governance and centres of excellence.
PMOs within an organisation can be centralised, hub and spoke with a central PMO with satellite PMOs globally, or embedded within projects. The appropriate structure will be determined by the specific business needs of the organisation. The PMO sits above PM delivery and the supply chain delivery teams.
For further information about the event please click here.