ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Kebijakan pengembangan pariwisata

•Download as DOC, PDF•
•
J
Jabalan Perang
1 of 3
Downloaded 48 times
Kebijakan Pengembangan Pariwisata 1. Kebijakan Pokok a. Mewadahi, membangun dan mengembangkan manfaat potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomiyang menciptakan lapangan kerja. b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi Diparda sebagai fasilitatordan regulator pengembangan pariwisata. c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata d. Melaksanakan kerjasama pariwisata antar daerah dan dunia usaha. 2. Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata a. Memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut berdasarkan karakteristik keruangannya melalui penetapan zonasi pengembangan. b. Untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan pengelompokkan obyek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata. c. Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya tarik wisata. 3. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata a. Asas keberlanjutan (sustainibility), keserasian (harmonizes), keterjangkauan (affordability) dan kerakyatan merupakan landasan pokok dalam pengembangan produk wisata. - Keberlanjutan mengandung arti : pengembangan produk wisata bukan hanya ditujukkan bagi pengembangan saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang.
- Harmonisasi mengandung arti : pengembangan produk wisata yang bernuansa lingkungan hidup, yaitu dengan selalu memperhatikan kelestarian alam, adat istiadat dan budaya daerah. - Keterjangkauan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya ditujukan bagi kalangan tertentu, tetapi produk wisata yang dikembangkan tersebut harus dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. - Kierakyatan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya menguntungkan beberapa golongan tertentu tetapi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar obyek dean potensi wisata yang bersangkutan. b. Pengembangan produk wisata diarahkan bagi penguatan identitas daerah yang dapat memunculkan “warna” pariwisata kabupaten Garut yang khas serta memiliki keunikan dan keunggulan daya saing oleh karenanya diperlukan penggalian, penataan dan pengembangan diversifikasi produk wisata. c. Perlunya penetapan produk wisata unggulan bagi Kabupaten Garut sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten garut. d. Obyek-obyek dan daya tarik wisata budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung oleh Pemerintah Daerah melaui pengembangan dan pematapan pembinaan seni budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu. 4. Kebijakan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menyangkut aspek perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, oleh karenanya pembangunan obyek dan daya tarik wisata harus didasarkan pada sistem perencanaan. b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan Satuan Kawasan Wisata dengan
nuansa nilai agama, budaya, estetika dan moral yang dianut oleh masyarakat. c. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata pantai dan wisata petualangan. 5. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata a. Penyiapan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata c. Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komonikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan. d. Menarik investor untuk membangun akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. 6. Kebijakan Pemasaran dan Promosi Wisata a. Penataan dan pengembangan sistem informasi pariwisata yang efektif secara komprehensif dengan akses pasar dalam dan luar negeri. b. Mengembangkan pola kerjasama promosi antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata. c. Mengikuti pelaksanaan event promosi di tingkat internasional, nasional, regional maupun penyelenggaraan kegiatan promosi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan festival kepariwisataan di daerah.

More Related Content

Kebijakan pengembangan pariwisata

  • 1. Kebijakan Pengembangan Pariwisata 1. Kebijakan Pokok a. Mewadahi, membangun dan mengembangkan manfaat potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomiyang menciptakan lapangan kerja. b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi Diparda sebagai fasilitatordan regulator pengembangan pariwisata. c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata d. Melaksanakan kerjasama pariwisata antar daerah dan dunia usaha. 2. Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata a. Memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut berdasarkan karakteristik keruangannya melalui penetapan zonasi pengembangan. b. Untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan pengelompokkan obyek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata. c. Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya tarik wisata. 3. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata a. Asas keberlanjutan (sustainibility), keserasian (harmonizes), keterjangkauan (affordability) dan kerakyatan merupakan landasan pokok dalam pengembangan produk wisata. - Keberlanjutan mengandung arti : pengembangan produk wisata bukan hanya ditujukkan bagi pengembangan saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang.
  • 2. - Harmonisasi mengandung arti : pengembangan produk wisata yang bernuansa lingkungan hidup, yaitu dengan selalu memperhatikan kelestarian alam, adat istiadat dan budaya daerah. - Keterjangkauan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya ditujukan bagi kalangan tertentu, tetapi produk wisata yang dikembangkan tersebut harus dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. - Kierakyatan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya menguntungkan beberapa golongan tertentu tetapi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar obyek dean potensi wisata yang bersangkutan. b. Pengembangan produk wisata diarahkan bagi penguatan identitas daerah yang dapat memunculkan “warna” pariwisata kabupaten Garut yang khas serta memiliki keunikan dan keunggulan daya saing oleh karenanya diperlukan penggalian, penataan dan pengembangan diversifikasi produk wisata. c. Perlunya penetapan produk wisata unggulan bagi Kabupaten Garut sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten garut. d. Obyek-obyek dan daya tarik wisata budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung oleh Pemerintah Daerah melaui pengembangan dan pematapan pembinaan seni budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu. 4. Kebijakan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menyangkut aspek perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, oleh karenanya pembangunan obyek dan daya tarik wisata harus didasarkan pada sistem perencanaan. b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan Satuan Kawasan Wisata dengan
  • 3. nuansa nilai agama, budaya, estetika dan moral yang dianut oleh masyarakat. c. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata pantai dan wisata petualangan. 5. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata a. Penyiapan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata c. Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komonikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan. d. Menarik investor untuk membangun akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. 6. Kebijakan Pemasaran dan Promosi Wisata a. Penataan dan pengembangan sistem informasi pariwisata yang efektif secara komprehensif dengan akses pasar dalam dan luar negeri. b. Mengembangkan pola kerjasama promosi antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata. c. Mengikuti pelaksanaan event promosi di tingkat internasional, nasional, regional maupun penyelenggaraan kegiatan promosi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan festival kepariwisataan di daerah.