Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
- 1. OTOK KUSWANDARU DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Sumber gambar: https://www.kitalulus.com/info-cpns/wow-ternyata-ini-segudang-keuntungan-menjadi-pns-pusat DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
- 2. AGENDA PEMBAHASAN TREND PELANGGARAN DISIPLIN PNS PRINSIP DASAR MATRIKS PERUBAHAN PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM PENJELASAN APLIKASI IDIS
- 3. TREND PELANGGARAN DISIPLIN PNS 1054 1061 597 2521 3148 2662 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2018 2019 2020 INSTANSI DAERAH INSTANSI PUSAT Sumber: Data Hukuman Disiplin PNS SAPK, data diolah Keadaan 5 Oktober 2021 Tahun 2018 - 2020
- 4. DISIPLIN PNS PP 94 TAHUN 2021 Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
- 5. Content Here Content Here Content Here PRINSIP DASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 Setiap Atasan Langsung yang mengetahui/mendapat informasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, maka wajib menindaklanjuti/melakukan pemanggilan untuk diperiksa (Pasal 26 ayat(1)) Yang bertanggungjawab terhadap disiplin PNS adalah Atasan Langsung masing-masing. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung setelah melalui proses pemeriksaan
- 6. MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 Contents Title Contents Title Penambahan mengenai ketentuan Masuk Kerja Penambahan mengenai ketentuan Kewajiban PNS Tidak lagi mengatur ketentuan pidana Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis HD berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021
- 7. MATRIKS PERUBAHAN PERUBAHAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERAT a. penundaan KGB selama 1 tahun b. penundaan KP selama 1 tahun c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan PP 53/2010 PP 94/2021 a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- 8. NO PNS YANG DIHUKUM PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM HUKDIS RINGAN HUKDIS SEDANG HUKDIS BERAT 1 DAN 2 HUKDIS BERAT 3 1 Pelaksana di Pusat dan Provinsi Pengawas Administrator PPK PPK 2 Pelaksana di Kab/Kota Pengawas Administrator PPK PPK 3 Pengawas di Pusat dan Provinsi Administrator PPT Pratama PPK PPK 4 Pengawas di Kab/Kota Administrator PPT Pratama PPK PPK 5 Administrator di Pusat dan Provinsi PPT Pratama PPT Madya PPK PPK 6 Administrator Kab/Kota PPT Pratama PPK PPK PPK 7 PPT Pratama di Pusat dan Provinsi PPT Madya PPK PPK PPK 8 PPT Pratama Kab/Kota PPK PPK PPK PPK 9 PPT Madya PPK PPK PPK Presiden 10 PPT Utama Presiden Presiden Presiden Presiden PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
- 9. NO PNS YANG DIHUKUM PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM HUKDIS RINGAN HUKDIS SEDANG HUKDIS BERAT 1 DAN 2 HUKDIS BERAT 3 11 JF Utama PPK PPK PPK PRESIDEN 12 JF Madya Atasan langsung sesuai dengan peta jabatannya PPK PPK PPK 13 JF Muda Atasan langsung sesuai dengan peta jabatannya PPK PPK PPK 14 JF Pertama Atasan langsung sesuai dengan peta jabatannya PPK PPK PPK 15 JF Penyelia Atasan langsung sesuai dengan peta jabatannya PPK PPK PPK 16 JF Mahir Atasan langsung sesuai dengan peta jabatannya PPK PPK PPK 17 JF Terampil Atasan langsung sesuai dengan peta jabatannya PPK PPK PPK 18 JF Pemula Atasan langsung sesuai dengan peta jabatannya PPK PPK PPK PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
- 10. IDIS (INTEGRATED DISCIPLINE) Suatu sistem monitoring disiplin secara nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN Sebagai suatu bentuk early warning system dalam melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN khususnya disiplin pegawai secara nasional dan memudahkan pembina kepegawaian masing-masing instansi pemerintah dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai prosedur yang berlaku
- 11. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin Pejabat Pembina Kepegawaian maupun Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib menggunakan aplikasi i-dis (integrated discipline) , yang dapat diakses melalui https://idis.bkn.go.id
- 12. TERIMA KASIH ALAMAT SURAT Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur 13640 ALAMAT EMAIL wasdal@bkn.go.id Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian