Data Prioritas Wilayah Kelola Rakyat
2 likes324 views
Dokumen ini memuat data pemetaan partisipatif terkait wilayah kelola rakyat di Indonesia, mencakup berbagai jenis hutan dan tanah obyek reforma agraria. Total luas yang dipetakan mencapai lebih dari 10 juta hektar, dengan rincian per daerah yang beragam. Data ini penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan kebijakan tanah di wilayah tersebut.
1 of 1
Downloaded 24 times
Ad
Recommended
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas krisis ruang di Sulawesi antara 2003 dan 2013, di mana sekitar 500.000 petani terpukul oleh konversi lahan pertanian menjadi industri ekstraktif, menjadikan lahan pertanian hanya mengalami peningkatan minimal. Selain itu, pemerintah daerah cenderung lebih mengutamakan investasi skala besar, yang menyebabkan kerusakan ekologis dan konflik, meskipun lahan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Dengan sekitar 54% dari wilayah Sulawesi dialokasikan untuk izin konsesi, dampak terhadap kesehatan dan ketersediaan air bagi masyarakat semakin memburuk, terutama di daerah sekitar tambang dan perkebunan.Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini memberikan analisis mendalam tentang ketimpangan pemanfaatan ruang di Kalimantan, termasuk tumpang tindih konsesi dan kebijakan pemerintah yang pro-korporat. Terdapat juga evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kebutuhan masyarakat lokal terhadap ruang dan sumber daya alam. Selain itu, dokumentasi konflik luas antara pemangku kepentingan di sektor sumber daya alam dan agraria menjadi fokus utama dalam laporan ini.Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan di kecamatan Timpah dan Rampi, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemetaan dan perencanaan tata ruang. Melalui metode pemetaan partisipatif, masyarakat local diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam keputusan penggunaan lahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hasil dari perencanaan ini diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuan lokal dan mendukung kebijakan tata ruang yang lebih adil dan berkelanjutan.Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavelleJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Bab ini menjelaskan tentang survei dengan kompas atau traverse, termasuk empat pola dasar traverse yaitu linear, batas, jaringan, dan radial beserta penjelasan cara melakukan masing-masing pola. Selain itu, bab ini juga membahas langkah-langkah perencanaan traverse seperti mengorganisir tim survei, memilih pola yang tepat, dan menggabungkan beberapa pola.24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto BachriadiJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini merupakan manifesto yang membahas penataan ulang penguasaan tanah 'kawasan hutan' di Indonesia, dengan fokus pada reformasi agraria dan isu ketimpangan tanah di kalangan petani. Ini mencakup analisis deforestasi, kontribusi sektor kehutanan terhadap emisi karbon, serta pentingnya reformasi tanah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Gagasan utama adalah memanfaatkan area non-hutan untuk mendukung masyarakat dalam bentuk penguasaan tanah yang lebih adil dan kolektif.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini menjelaskan pemanfaatan dana desa untuk pemetaan sumber daya desa berbasis spasial sesuai dengan undang-undang dan peraturan kementerian di Indonesia. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diarahkan untuk program-program yang mendukung pencapaian tujuan SDGs desa, yang mencakup pendataan, pemetaan, dan pengembangan teknologi informasi. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan evaluasi.Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini merupakan kertas posisi yang mencakup kontak dan pengalaman organisasi terkait MPMK di Kabupaten Lebak. Terdapat berbagai komponen yang melibatkan partisipasi dari lembaga/organisasi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dokumen ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Buku 'Reforma Agraria untuk Pemula' yang disunting oleh Gunawan Wiradi dan Esrom Aritonang bertujuan menyediakan bacaan dasar tentang reforma agraria bagi berbagai kalangan, terutama kader-kader gerakan agraria. Buku ini menyajikan konsep-konsep penting dan sejarah reforma agraria di Indonesia, serta mendalami hak-hak agraria rakyat dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanah konstitusi. Dengan harapan dapat memperkuat gerakan reforma agraria, buku ini mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak agraria mereka.Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
[Ringkasan]
Studi ini menganalisis kondisi ketersediaan pangan di tiga provinsi pulau besar Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga provinsi mengalami penurunan luas lahan sawah secara signifikan akibat konversi lahan untuk konsesi perkebunan dan pertambangan. Hal ini berdampak pada berkurangnya produksi beras sebesar 409.790,57 hektare atau setara dengan 2,Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen tersebut berisi daftar nama 97 anggota JKPP beserta informasi tentang alamat dan email masing-masing anggota.Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Kabar JKPP No. 22 tahun 2019 membahas kebijakan satu peta pasca peluncuran geoportal, dengan fokus pada tantangan dalam implementasinya, termasuk perlunya integrasi peta wilayah adat dan peta desa sebagai dasar pengelolaan ruang hidup masyarakat. Dokumen ini juga menyoroti lambatnya penetapan hutan adat dan pembatasan akses data publik yang berpotensi mengancam hak masyarakat. Reforma agraria di bawah pemerintahan Jokowi dinilai lebih baik, namun masih perlu perhatian dalam aspek integrasi dan penyelesaian konflik pertanahan.Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Buku ini membahas berbagai dimensi kemiskinan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Dimulai dari perspektif relasional yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan sosial, bukan sebagai kondisi statis. Krisis agraria yang mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam dipaparkan sebagai akar utama masalah kemKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Buku ini membahas mengenai kebijakan satu peta sebagai strategi pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional dengan mengintegrasikan informasi geospasial. Diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial, kebijakan ini berfokus pada penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan penyediaan data geospasial yang akurat untuk investasi pembangunan. Buku ini juga menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, dan pentingnya sinergi dengan kebijakan satu data Indonesia.Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial TematikPanduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini adalah panduan pemetaan dan perencanaan tata guna lahan berbasis mitigasi bencana secara partisipatif, yang terdiri dari beberapa materi penting seperti membangun kesepakatan kerja, pemetaan partisipatif, dan tahapan perencanaan. Peserta diharapkan memahami tujuan serta proses pemetaan tata guna lahan dan dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan. Output yang diharapkan termasuk peta sketsa desa, data analisis, dan penyusunan road-map kegiatan terkait mitigasi bencana.Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.37/2019 menetapkan pedoman untuk perhutanan sosial pada ekosistem gambut, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem gambut. Peraturan ini mengatur pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan budidaya, serta penetapan hak pengelolaan hutan desa. Implementasi peraturan ini harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan fungsi hidrologis gambut.Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Data harus memenuhi standar, dilengkapi metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang disepakati bersama. Tujuannya untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas tema 'masa depan peta partisipatif' dalam konteks kebijakan satu peta di Indonesia, menyentuh tantangan serta potensi integrasi data pemetaan partisipatif untuk mengatasi konflik ruang dan penguasaan lahan. Meskipun telah ada kebijakan pemerintah, pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai masalah teknis dan struktural yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Konteks ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian isu-isu pengelolaan ruang.Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Kebijakan satu peta Indonesia dimulai pada 2010 untuk mewujudkan informasi geospasial yang akurat dan terpadu sebagai referensi utama.
2. UU No. 4/2011 menetapkan BIG sebagai pelaksana IGD dan instansi pemerintah sebagai pelaksana IGT. BIG telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional.
3. Dokumen tersebut membahas upaya mencari posisi peta partisipatifKabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas integrasi peta partisipatif dalam kebijakan satu peta (one map policy) untuk menegakkan kedaulatan rakyat atas ruang. Melalui pendekatan yang mencakup penyusunan peta dasar dan penggunaan analisis GIS, diharapkan dapat menyatukan informasi spasial dan sosial yang beragam. Selain itu, terdapat fokus pada pemetaan partisipatif untuk resolusi konflik dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam konteks tata ruang di Indonesia.Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Tinjauan terhadap rancangan peraturan daerah penataan ruang provinsi Kalimantan Barat menemukan beberapa kontradiksi, diantaranya:
1) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang setempat
2) Banyaknya konflik agraria akibat ketimpangan penguasaan sumber daya alam
3) Tumpang tindih antara wilayah kerja perusahaan dengan ruang kelola masyarakat setempat
RancanganKabar jkpp 16
Kabar jkpp 16Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas pentingnya akses terhadap tanah bagi masyarakat pedesaan dan bagaimana kebijakan nasional serta internasional terkait hal ini masih belum memadai. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menjelaskan berbagai tantangan dalam memberikan akses tanah kepada masyarakat, termasuk kebijakan sektoral yang tidak terkoordinasi dan kesulitan birokratis yang dihadapi oleh masyarakat. Akhirnya, dokumen ini menekankan perlunya reformulasi kebijakan agar memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.Kabar jkpp 15Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
El documento habla sobre la planificaci坦n del espacio urbano en Indonesia. Explica que desde 2008, la Agencia de Planificaci坦n del Espacio Urbano y Regional (Badan Perencanaan Tata Ruang Wilayah) ha estado trabajando con los gobiernos locales para desarrollar planes de uso de suelo que promuevan un desarrollo urbano sostenible e integrado.Kabar jkpp 14Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
El documento resume las actividades del JKPP en septiembre de 2007. En particular, discute (1) la reuni坦n del JKPP sobre la coordinaci坦n de los programas de protecci坦n social, (2) el taller sobre la formulaci坦n de pol鱈ticas de protecci坦n social a nivel local, y (3) la visita a las oficinas del JKPP en Banten para evaluar sus actividades.Kabar jkpp 13Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
El documento describe los esfuerzos para ordenar el espacio territorial en la provincia de Aceh, Indonesia. Se realiz坦 un mapeo de la zona y se establecieron l鱈mites claros entre los distritos. El objetivo final es promover un desarrollo territorial equilibrado en Aceh.More Related Content
More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
[Ringkasan]
Studi ini menganalisis kondisi ketersediaan pangan di tiga provinsi pulau besar Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga provinsi mengalami penurunan luas lahan sawah secara signifikan akibat konversi lahan untuk konsesi perkebunan dan pertambangan. Hal ini berdampak pada berkurangnya produksi beras sebesar 409.790,57 hektare atau setara dengan 2,Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen tersebut berisi daftar nama 97 anggota JKPP beserta informasi tentang alamat dan email masing-masing anggota.Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Kabar JKPP No. 22 tahun 2019 membahas kebijakan satu peta pasca peluncuran geoportal, dengan fokus pada tantangan dalam implementasinya, termasuk perlunya integrasi peta wilayah adat dan peta desa sebagai dasar pengelolaan ruang hidup masyarakat. Dokumen ini juga menyoroti lambatnya penetapan hutan adat dan pembatasan akses data publik yang berpotensi mengancam hak masyarakat. Reforma agraria di bawah pemerintahan Jokowi dinilai lebih baik, namun masih perlu perhatian dalam aspek integrasi dan penyelesaian konflik pertanahan.Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Buku ini membahas berbagai dimensi kemiskinan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Dimulai dari perspektif relasional yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan sosial, bukan sebagai kondisi statis. Krisis agraria yang mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam dipaparkan sebagai akar utama masalah kemKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Buku ini membahas mengenai kebijakan satu peta sebagai strategi pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional dengan mengintegrasikan informasi geospasial. Diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial, kebijakan ini berfokus pada penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan penyediaan data geospasial yang akurat untuk investasi pembangunan. Buku ini juga menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, dan pentingnya sinergi dengan kebijakan satu data Indonesia.Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial TematikPanduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini adalah panduan pemetaan dan perencanaan tata guna lahan berbasis mitigasi bencana secara partisipatif, yang terdiri dari beberapa materi penting seperti membangun kesepakatan kerja, pemetaan partisipatif, dan tahapan perencanaan. Peserta diharapkan memahami tujuan serta proses pemetaan tata guna lahan dan dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan. Output yang diharapkan termasuk peta sketsa desa, data analisis, dan penyusunan road-map kegiatan terkait mitigasi bencana.Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.37/2019 menetapkan pedoman untuk perhutanan sosial pada ekosistem gambut, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem gambut. Peraturan ini mengatur pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan budidaya, serta penetapan hak pengelolaan hutan desa. Implementasi peraturan ini harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan fungsi hidrologis gambut.Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Data harus memenuhi standar, dilengkapi metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang disepakati bersama. Tujuannya untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas tema 'masa depan peta partisipatif' dalam konteks kebijakan satu peta di Indonesia, menyentuh tantangan serta potensi integrasi data pemetaan partisipatif untuk mengatasi konflik ruang dan penguasaan lahan. Meskipun telah ada kebijakan pemerintah, pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai masalah teknis dan struktural yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Konteks ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian isu-isu pengelolaan ruang.Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Kebijakan satu peta Indonesia dimulai pada 2010 untuk mewujudkan informasi geospasial yang akurat dan terpadu sebagai referensi utama.
2. UU No. 4/2011 menetapkan BIG sebagai pelaksana IGD dan instansi pemerintah sebagai pelaksana IGT. BIG telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional.
3. Dokumen tersebut membahas upaya mencari posisi peta partisipatifKabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas integrasi peta partisipatif dalam kebijakan satu peta (one map policy) untuk menegakkan kedaulatan rakyat atas ruang. Melalui pendekatan yang mencakup penyusunan peta dasar dan penggunaan analisis GIS, diharapkan dapat menyatukan informasi spasial dan sosial yang beragam. Selain itu, terdapat fokus pada pemetaan partisipatif untuk resolusi konflik dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam konteks tata ruang di Indonesia.Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Tinjauan terhadap rancangan peraturan daerah penataan ruang provinsi Kalimantan Barat menemukan beberapa kontradiksi, diantaranya:
1) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang setempat
2) Banyaknya konflik agraria akibat ketimpangan penguasaan sumber daya alam
3) Tumpang tindih antara wilayah kerja perusahaan dengan ruang kelola masyarakat setempat
RancanganKabar jkpp 16
Kabar jkpp 16Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Dokumen ini membahas pentingnya akses terhadap tanah bagi masyarakat pedesaan dan bagaimana kebijakan nasional serta internasional terkait hal ini masih belum memadai. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menjelaskan berbagai tantangan dalam memberikan akses tanah kepada masyarakat, termasuk kebijakan sektoral yang tidak terkoordinasi dan kesulitan birokratis yang dihadapi oleh masyarakat. Akhirnya, dokumen ini menekankan perlunya reformulasi kebijakan agar memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.Kabar jkpp 15Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
El documento habla sobre la planificaci坦n del espacio urbano en Indonesia. Explica que desde 2008, la Agencia de Planificaci坦n del Espacio Urbano y Regional (Badan Perencanaan Tata Ruang Wilayah) ha estado trabajando con los gobiernos locales para desarrollar planes de uso de suelo que promuevan un desarrollo urbano sostenible e integrado.Kabar jkpp 14Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
El documento resume las actividades del JKPP en septiembre de 2007. En particular, discute (1) la reuni坦n del JKPP sobre la coordinaci坦n de los programas de protecci坦n social, (2) el taller sobre la formulaci坦n de pol鱈ticas de protecci坦n social a nivel local, y (3) la visita a las oficinas del JKPP en Banten para evaluar sus actividades.Kabar jkpp 13Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
El documento describe los esfuerzos para ordenar el espacio territorial en la provincia de Aceh, Indonesia. Se realiz坦 un mapeo de la zona y se establecieron l鱈mites claros entre los distritos. El objetivo final es promover un desarrollo territorial equilibrado en Aceh.Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
油
Recently uploaded (17)
Basic interaction human computer A1 (1).pptx
Basic interaction human computer A1 (1).pptxDanielAkim12
油
Debate between which OS is better on phones.bab 5.pptx asdasd asdas dasd asdasd asda sdas dasd
bab 5.pptx asdasd asdas dasd asdasd asda sdas dasddimasafrzl98
油
sdasdasd sadasda sdasdasdasdasd asdas dasdasAnalysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...
Analysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...reisyanisrinadanti05
油
Ini merupakan dokumen jurnal ekonometrika. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 dan menggunakan metode regresi linier berganda menggunakan software Eviews 12. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta perluasan layanan kesehatan dasar sebagai kunci pembangunan manusia yang berkelanjutan dan merata NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA TINDAK LANJUT STARKES ...
NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA TINDAK LANJUT STARKES ...rspawicu3
油
akrditasi pmkpAnalysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...
Analysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...reisyanisrinadanti05
油
Ad
Data Prioritas Wilayah Kelola Rakyat
- 1. 10,22 JT Ha Pemetaan Partisipatif DATA PRIORITAS WILAYAH KELOLA RAKYAT HA (Hutan Adat) HD (Hutan Desa) HKM (Hutan Kemasyarakatan) TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) Aceh HA 97,974.01 Tanah Obyek Reforma AgrariaHutan Desa Hutan KemasyarakatanHutan Adat Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Kalimantan Barat HA HD TORA 1,468,852.82 69,368.59 10,724 Kalimantan Tengah HA HD HKM 823,525.33 329,849.31 10,837.90 Kalimantan Selatan HA 192,130.68 Kalimantan Utara HA1,582,138.89 Kalimantan Timur HA 96,147.43 Maluku HA 47,771.41 Maluku Utara HA HD 83,087.84 5,009.92 Papua HA 1,121,165.58 Papua Barat HA 384,864.35 Sulawesi Selatan HA HD 481,696.22 151.97 Sulawesi Tengah HA HD TORA 326,547.92 19,021.59 368.36 NTB HA HD 61,585.46 20,471.28 Sulawesi utara HA662.56 Sulawesi Tenggara HD TORA 3,349.87 1,500 NTT HA HKM 47,909.70 17,568.36 Jawa Timur HD TORA 2,315.77 9,356.66 Jawa Tengah HD TORA 2,775.30 650.74 Bali TORA 960 Banten HA TORA 15,616.71 1,339.59 Jawa Barat HA HD TORA 1,830.49 4,763,56 1,761,64 Lampung HD 4,258.31 Sumatera Selatan HA HD TORA 52,031.80 10,746.09 10,085 Bengkulu HA HD HKM 22,373.68 16,84.24 43,886.60 Jambi HA TORA 50,515.46 2,315 Sumatera Barat HA HD 33,484.49 9,519.02 Riau HA 280,134.74 Sumatera Utara HA 66,559.06