Ojk vs illegal investment
- 1. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN KOMUNITAS SOSIAL KEUANGAN DREAM FOR FREEDOM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG- UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN OLEH: Rizky Karo Karo 14/376209/PHK/08625 (Magister Hukum Bisnis)
- 2. Latar Belakang 1. Maraknya Investasi Ilegal (berbentuk PT, Koperasi); 2. Dream for Freedom merugikan masyarakat; 3. Masyarakat tergiur karena return yang tinggi, cepat, sifat manusia yang greedy 4. Pada tanggal 15 September 2015, komunitas D4F mengkalim telah memiliki partisipan sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) dari Sabang hingga Merauke 5. Dimana OJK?
- 4. Rumusan Masalah 1. Mengapa OJK menyatakan D4F ilegal, apakah dasar hukumnya? 2. Bagaimana tindakan dan peran Otoritas Jasa Keuangan terkait kegiatan penghimpunan dana oleh Komunitas Sosial Keuangan Dream for Freedom?
- 5. Sumber gambar: D4F, tanpa tahun, Buku Panduan Bisnis Komunitas Dream for Freedom, tanpa tahun, diunduh dari www.solusifinansial.com
- 6. Tanggal 3 Juni 2015 adalah tanggal penanda tanganan akta pendirian Promonesia menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan memiliki kantor sendiri untuk Promonesia dan Loketnesia. PT. Promo Indonesia Mandiri, dan PT. Loket Indonesia Mandiri berkedudukan di Grand Slipi Tower, level 42G-42H, Slipi, Jakarta Barat, telp. 021-30499683. Dream for Freedom mengaku bahwa komunitas sosial keuangannya memiliki legalitas dari Kementrian Hukum dan HAM RI atas nama PT. Promo Indonesia Mandiri, dan NPWP D4F memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan. Penerbitan SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya disebut PerMenDag 36/9/2007.
- 7. Dasar Hukum OJK menyatakan D4F illegal 1. Investasi Berbeda dengan Penghimpunan Dana Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti, pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek atau tujuan memperoleh keuntungan, kedua, jumlah uang atau modal yang ditanamkan. Menurut Jogiyanto Hartono (dosen MM UGM), investasi merupakan memasukkan dana kedalam aktiva (riil/keuangan) yang produktif yang memberikan hasil cukup bagus disimpan dalam kurun waktu tertentu dan memberi keuntungan yang wajar. Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 8. 2. Kekosongan Hukum Penegakan Investasi Ilegal Menurut Marcus Priyo Gunarto, ciri-ciri investasi ilegal: 1. Perusahaan tidak tercatat dalam badan-badan pengawas investasi pemerintah, contoh Bappebti, OJK; 2. Pelaku investasi ilegal melakukan penghimpunan dana tidak menggunakan izin yang sesuai, melainkan hanya menggunakan SIUP saja. 3. Menggunakan skema ponzi, atau skema piramida; 4. Menjanjikan pembagian hasil yang sangat tinggi dan dalam waktu cepat. Sumber: Gunarto, Marcus P. 2012. Di dalam: Buletin Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi XI Oktober 2012; Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm.1-2
- 9. Menurut Paripurna , salah satu kekosongan hukum terjadi di dalam Pasal 46 UU Perbankan. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). pengertian simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) UU Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber: Paripurna, dalam Makalah berjudul Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan Investai Ilegal, 2015, dalam Agenda Focus Group Discussion Investasi Ilegal, Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Surabaya
- 10. Analisis Penulis bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tidak dapat dipersamakan dengan investasi Kekosongan hukum penegakan investasi ilegal dapat dilakukan salah satunya dengan cara memperluas pengertian menghimpun dana dari masyarakat, tidak hanya dalam bentuk simpanan namun juga dalam bentuk investasi. definsi simpanan dalam Pasal 1 angka (11) RUU Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 11. Mengingat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai sanksi terhadap praktik investasi ilegal maka sulit akan sulit untuk memberantas dan memberikan efek jera pada praktik investasi ilegal. Menurut I Wayan Nuka Lantara (Dosen FEB UGM), jika nantinya akan dibentuk suatu norma hukum baru (ius constituendum) penggunaan sanksi pidana saja dianggap kurang tepat diterapkan karena jaringan pelaku praktik investasi ilegal sulit untuk ditutup.
- 12. D4F bukan Bank Di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa: Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun danda dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri
- 13. Analisis Penulis Kegiatan D4F adalah komunitas social financial networking, dimana para member saling memberikan bantuan finansial satu dengan lainnya, sehingga menciptakan sebuah peluang penghasilan bagi para member. Kegiatan D4F didukung menggunakan sebuah web portal iklan milik D4F yang bernama Promonesia. Promonesia berfungsi layaknya toko online seperti OLX, sehingga member D4F bebas mempromosikan iklan ataupun barang dan gratis
- 14. SIUP Dilarang untuk . Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PerMenDag 36/2007 diatur bahwa SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan: a) Yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP; b) Menghimpun dana dari masyarakat dengan mewarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); c) Perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing); d) Perdagangan jasa survey; e) Perdagangan berjangka komoditi
- 15. Jika perusahaan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a maka berdasarkan Pasal 21 perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan. Menurut analisis penulis, berdasarkan PerMenDag 36/2007, D4F telah menyalah gunakan SIUP dengan cara melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. D4F menawarkan 4 (empat) pilihan paket untuk berinvestasi.
- 16. Dimana OJK? Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Tika33, Pejabat OJK Perwakilan Yogyakarta bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK telah menyatakan D4F itu ilegal adalah untuk mencegah agar tidak bertambah lagi investor/calon nasabah yang menanamkan modalnya disana. OJK telah membentuk tim yakni SATGAS Waspada Investasi untuk melakukan investigasi terkait laporan bahwa D4F menyelenggarakan investasi secara tidak sah, dan melawan hukum, serta menyatakan bahwa D4F ilegal. Terkait pemberian sanksi, oleh karena izin yang diperoleh D4F bukan dari OJK, maka OJK tidak berwenang memberikan sanksi. Oleh karena itu, OJK melalui Satgas tersebut merekomendasikan, dan meneruskan hasil investigasi tersebut ke Kementrian yang berwenang, yakni Kementrian Perdagangan.
- 17. OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (perbankan, modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya) dan fungsi untuk melindungi Konsumen (Pasal 31 UU OJK jo.POJK 07/2013) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya disebut POJK Perlinkos JK 2013 jika melihat definsi yang diberikan Pasal 1 POJK Perlinkos JK .
- 18. pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaya pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. (Pasal 1 POJK 7/2013). definsi konsumen menurut Pasal 1 angka (2) POJK Perlinkos JK 2013 yakni pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Maka berdasarkan kedua definisi pasal diatas, D4F tidak termasuk lembaga jasa keuangan, dan nasabah-nasabah yang telah membeli paket investasi di D4F tidak dapat digolongkan sebagai konsumen lembaga jasa keuangan.
- 19. SATGAS OJK Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep - 208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Satuan Tugas (Satgas) ini adalah hasil kerjasama beberapa instansi terkait yakni: a) Regulator yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia, Kementrian Perdagangan, dan b) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementrian Koperasi, dan UKM; c) Penegak hukum yang terdiri dari POLRI, dan Kejaksaan Agung; d) Pendukung yang terdiri dari Kementrian Komunikasi, dan Informasi, dan PPATK.
- 20. Tugas Satgas Preventif a.Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat b.Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi c.Mengidentifikasikan dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet d.Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi
- 21. Kuratif a.Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi b.Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3.Represif Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan
- 22. Kesimpulan Jadi dasar hukum OJK menyatakan D4F adalah ilegal ialah UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK; PermenDAg 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP; Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Satgas Waspada Investasi; OJK berperan dan bertindak untuk melindungi masyarakat melalui Satgas Waspada Investasi
- 23. Buku: Budisantoso, Totok, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta, Salemba Empat D4F, tanpa tahun, Buku Panduan Bisnis Komunitas Dream for Freedom, tanpa tahun, diunduh dari www.solusifinansial.com Djumhana, Muhammad. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung; Citra Aditya Bakti Hongren, C.T., Datar, S.M., & Rajan, M.V., 2012, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th ed, Pearson Education Limited, Essex. Kasmir, 2011, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Muhammad, Abdulkadir, 2004, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Marzuki, P.M., 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Bandung. Molcong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung. Rahardja, P., Manurung, Mandala., 2008, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi), Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Raih Asa Sukses, Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tenatng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M- Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- 24. THANK YOU