More Related Content
What's hot (20)
Similar to SOAL PPKN KLS 8 GANJIL 22.docx (20)
Recently uploaded (20)
SOAL PPKN KLS 8 GANJIL 22.docx
- 1. PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 27 KABUPATEN TEBO Jalan P. Diponegoro Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kode Pos 37553 Email smpn27tebo2016@gmail.com ======================================================================= PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL TAHUN PELAJARAN 2022/2023 Mata Pelajaran : PPKn Kelas/Semester : VIII / Ganji Waktu : 120 Menit Hari /Tanggal : Selasa / 13 Desember 2022 A. Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini ! 1. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Nilai-nilai dasar pancasila ditetapkan oleh A. Presiden RI B. PPKI C. MPR D.Para Pendiri Negara 2. Tokoh yang mengemukakan agar rumusan dasar Negara Indonesia di sebut dengan istilah Pancasila adalah. A. Drs. Mohamad Hatta C. Ir. Soekarno B. Muhamad Yamin D. K.H Agus Salim 3. Peranan Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pernyataan tersebut merupakan fungsi dan peranan pancasila sebagai. A. Jiwa bangsa Indonesia C. Sumber dari segala sumber hukum B. Kepribadian bangsa Indonesia D. Perjanjian luhur 4. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Pernyataan tersebut merupakan fungsi pancasila sebagai. A. Pancasila sebagai moral pembangunan B. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia C. Pancasila sebagai perjanjian luhur D. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum 5. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah pancasila dijadikan sebagai.... A. Tujuan hidup masyarakat B. Pedoman hidup masyarakat C. Pegangan hidup warga Negara D. Landasan penyelenggaraan pemerintahan
- 2. 6. Dalam suatu rapat terdapat perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok sebagai pendapat yang paling tepat untuk dijadikan keputusan dalam rapat sehingga rapat mengalami jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu akhirnya pemimpin rapat mengambil kebijakkan, keputusan rapat ditunda dan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat untukmembahas permasalahan dalamrapat kecil. Sikap yang diambil pemimpin rapat ini sebagai bentuk perwujuda sila ke empat pancasila. Berdasarkan ilusterasi tersebut menunjukkan pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi. A. Menunjukkan arah dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa B. Memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif C. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang di cita-citakan D. Menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan 7. Bentuk penerapan nilai kemanusiaan terdapat pada cerita A. Lia dan eli mengerjakan tugas sekolah. Mereka mendapat tugas membuat kerajinan tangan dari bamboo. Lia dan eli bermusyawarah menentukan jenis kerajinan yang akan di buat. B. Hasan dan Husain berangkat menuju masjid untuk mengikuti ibadah sholat subuh.mereka juga bias membaca alquran dengan baik. Hasan dan Husain merupakan contoh pemuda yang saleh. C. Yuli dan fitri pergi ke pasar. Mereka ditugasi membeli bumbu dapur dan 1 kg daging sapi. Mereka pulang setelah mendapat semua pesanan ibu. Uang sisa belanja di kembalikan ke ibu. D. Wiwin dan wawan terpilih menjadi ketuakelas VIIIA. Mereka berjanji selama menjabat akan membantu menyelesaikan permasalahan dilingkungan kelas dan berupaya menciptakan suasanabelajar yang nyaman 8. Perhatikan pernyataan berikut ! 1. Memakai seragam sesuai ketentuan sekolah 2. Menjaga keutuhan barang-barang milik sekolah 3. Menjadi anggota palang merah untuk membantu korban bencana alam 4. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan di desa 5. Tidak membedakan bergaul dengan teman karena agama Contoh nilai sikap yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dilingkungan sekolah di tunjukkan oleh nomer. A. 1, 2 dan 3 C. 2,3 dan 4 B. 1,2 dan 5 D. 2,4 dan 5
- 3. 9. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari segala tingkah laku dan perbuatan kita harus mencerminkan nilai-nilai pancasila. Prilaku yang mencerminkan penerapan sila kedua pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah. A. Membina kerukunan hidup antarsesama umat seagama B. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia C. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara D. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain 10. Perhatikan pernyataan berikut! 1) Andi belajar dengan rajin supaya mendapatkan nilai bagus 2) Ayah mengenakan helm saat berkendara 3) Tono dan Reihan bersalaman ketika bertemu dijalan 4) Mahasiswa melakukan unjukrasa dengan damai dan tertib 5) Pak budi selalu membayar pajak tepat waktu Bentuk penerapan fungsi pancasila sebagai bumber dari segala sumber hukum ditunjukkan oleh angka. A. 1), 2) dan 3) C. 2),3) dan 5) B. 1), 3) dan 5) D. 2), 4) dan 5) 11. Salah satu makna sila ketiga pancasila adalah. A. Menjalin kerja sama yang erat dalam wujud kebersamaan B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban C. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah D. Memberi pertolongan kepada orang lain 12. Nilai-Nilai dasar yang terkandung dalam sila kelima pancasila adalah. A. Menghormati derajat, harkat dan martabat orang lain B. Bersikap adil antar sesama manusia C. Menjunjung tinggi kemanusiaan D. Tidak memaksakan kehendak 13. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah ... A. Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab 37 pasal, penjelasan B. Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 21 bab 37 pasal, penjelasan C. Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab 73 pasal, penjelasan D. Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 bab 37 pasal 14. Dalam kedudukannya sebagai hukum dasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi UUD adalah A. Alat bantu penguasa C. Pengatur B. Alat kontrol D. Penentu 15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat, artinta A. Sudah sangat terperinci B. Hanya untuk kalangan terbatas C. Hanya mengatur sebagian kecil ketatanegaraan di Indonesia D. Hanya mengatur hal-hal pokok sehingga perlu dijabarkan dalam peraturan perundang- undangan dibawahnya
- 4. 16. Amandemen konstitusi A harus melalui rangkaian prosedur yang panjang. Amandemen konstitusi B dilakukan sangat singkat seperti mengubah Undang-undang biasa , dengan demikian Konstitusi A bersifat. A. Umum B. rigid C. fleksibel D. khusus 17. Perhatikan pernyataan berikut! Setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut. Pernyataan diatas menunjukkan asas tata cara pembentukkan peraturan perundang-undangan yaitu. A. Keterbukaan C. Kejelasan rumusan B. Kejelasan tujuan D. Dapat dilaksanakan 18. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan hukum. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan asas. A. Keterbukaan C. Kejelasan rumusan B. Kejelasan tujuan D. Dapat dilaksanakan. 19. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatur tentang. A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan C. Pembentukan organisasi politik D. Dasar peraturan perundang-undangan 20. Konstitusi / UUD negara dikatakan bersifat fleksibel apabila A. Konstitusi itu menggunakan bahasa yang baik dan benar B. Memungkinkan dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman C. Proses pembuatannya mudah dan cepat D. Prosedur untuk melakukan perubahan sangat sulit dan berbelit-belit 21. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 37 (3) tentang tata cara perubahan UUD ditegaskan bahwa sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dihadiri oleh anggota MPR sekurang-kurangnya adalah A. 1/3 dari jumlah anggota MPR B. 2/3 dari jumlah anggota MPR C. 遜 dari jumlah anggota MPR D. 50% ditambah satu dari anggota MPR 22. Menurut ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 ayat 1 usulan perubahan UUD dapat disusulkan oleh anggota MPR, dengan ketentuan usulan perubahan tersebut diusulkan sekurang-kurangnya A. 1/3 dari jumlah anggota MPR B. C. 2/3 dari jumlah anggota MPR C. 遜 dari jumlah anggota MPR D. 50% ditambah satu dari anggota MPR
- 5. 23. Dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat kesepakatan dasar yaitu perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Perubahan tersebut disebut perubahan UUD dengan cara A. Acak B. Adendum C. Amandemen D. Referendum 24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Presiden bisa menetapkan Perpu bilamana A. Mengatur kehidupan negara B. Melancarakan kepentingan presiden C. Ada ihwal kegentingan yang memaksa D. Menjaga nama baik Negara 25. Perhatikan data-data berikut! 1) UUD NRI Tahun 1945 5) Peraturan Daerah Provinsi 2) Peraturan Presiden 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 3) UU/Perpu 7) Peraturan Pemerintah 4) Ketetapan MPR Tata urutan perundang undangan yang benar menurut UU No. 12 tahun 2011 adalah . A. (1) (3) (4) (7) (2) (5) (6) B. (1) (4) (3) (7) (2) (5) (6) C. (1) (4) (2) (3) (7) (5) (6) D. (1) (3) (4) (7) (2) (5) (6) 26. Setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional Pernyataan tersebut diatas merupakan asas ..... yang tercermin dalam materi muatan perundang-undangan. A.pengayoman C.keadilan B.kepastian hukum D.kemanusiaan 27. Lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun Undang-Undang adalah .... A. Presiden bersama-sama dengan menteri B. DPR bersama-sama dengan DPRD C. DPR bersama-sama dengan Presiden D. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah 28. Sesuai ketentuan dalam UUDNRI tahun 1945 para menteri Negara dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh. A. MPR B. Presiden C. DPR D. MA 29. Peraturan pemerintah pengganti undang-undangyang dikeluarkan oleh presiden yang kemudian ditolak oleh DPR maka harus A. Di biarkan B. Direvisi C. Di cabut D. Ditangguhkan
- 6. 30. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, lembaga Negara yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden adalah A. Mahkamah Konstitusi C. Komisi Pemilihan Umum B. Dewan Perwakilan Rakyat D. Majelis Permusyawaratan rakyat 31. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD NRI tahun 1945, DPR bertugas untuk membentuk A. Ketetapan MPR C. Peraturan Pemerintah B. Undang-Undang D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang 32. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan disebut A. Instruksi Presiden C. Peraturan Presiden B. Keputusan Presiden D. Peraturan Pemerintah 33. Salah satu arti penting peraturan perundang-undangan dalam system hokum nasional adalah. A. Meringankan tugas polisi B. Menghilangkan penyakit masyarakat C. Melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan D. Memberikan rasa keadilan bagi warga Negara 34. Peraturan peraturan lalu lintas harus ditaati oleh pengguna jalan raya. Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas dijalan raya disebabkan oleh. A. Kurangnya kesadaran menaati aturan lalu lintas B. Kurangnya kesadaran petugas jalan raya C. Tidak lengkapnya rambu-rambu lalu lintas D. Banyaknya jalan yang rusak dan belum diperbaiki 35. Agar tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi aman dan tertib hendaknya masing-masing anggota warga masyarakat. A. Giat bekerja C. semangat kebangsaan B. Rajin belajar D. taat dan patuh pada hukum yang berlaku 36. Perhatikan lembaga-lembaga Negara berikut! 1) MPR 3) MK 5) DPR 2) DPD 4) KY 6) MA Lembaga baru yang lahir berdasarkan hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 di tunjukkan oleh angka A. 1,2 dan 3 B. 2,3,dan 4 C. 3,4,dan 5 D. 4,5 dan 6 37. Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah diajukan oleh A. DPRD Kabupaten/Kota C. DPR B. DPRD Propinsi D. DPD 38. Pemerintah daerah Kalimantan Utara sebagai daerah otonom baru berhak membuat peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerahdan tugas pembantuan. Pihak yang berwenang membuat peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan di Kalimantan utara adalah A. DPR dan gubernur C. DPRD Propinsi dan gubernur B. Presiden dan Bupati D. DPRD Kabupaten dan gubernur
- 7. 39. Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD telah menyelesaikan peraturan daerah (Perda) baru tentang bangunan gedung. Didalam perda ini salah satu di antaranya memuat persyaratan baru tentang tempat ibadah atau musola yang tidak boleh ditempatkan dilantai bawah tanah. Pernyataan yang dicetak miringdalam proses pembuatan perda telah memenuhi asas A. Kejelasan tujuan B. Kejelasan Rumusan C. Kedayagunaan dan kehasilgunaan D. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 40. Membayar parkir termasuk bentuk ketaatan terhadap salah satu peraturan perundang-undangan nasional, yaitu A. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang B. Peraturan pemerintah C. Peraturan Daerah D. Peraturan presiden B. Esay Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 41. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam. 42. Tuliskan 3 fungsi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945! 43. Berikan 2 contoh prilaku mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang! 44. Berikan contoh perpu yang dijadikan Undang-Undang! 45. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di sebut asas.
- 11. A.