際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Revolusi hukum indonesia

Download as PPTX, PDF
Satrio Adi
Satrio Adi
1 of 14
Oleh : SUCI HARSO
Pengertian Sistem Hukum(legal system):adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum (Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975).
Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
Substansi adalah keseluruhan asas- hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan- kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.
Secara normatif, dapat ditegaskan menerapkan hukum Islam adalah wajib dan sebaliknya menerapkan hukum-hukum yang bukan hukum Islam adalah haram. Sistem hukum Indonesia kini hakikatnya adalah sistem warisan penjajah yang kafir. Meski hukum Islam menjadi bagian dari sistem itu, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Yang dominan adalah hukum warisan penjajah (hukum Belanda). KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) misalnya, adalah warisan penjajah yang aslinya bernama Wetboek van Strafrecht. Menerapkan KUHP haram hukumnya, sebab KUHP bukan hukum Islam. Allah SWT berfirman : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan,c (Qs. An-Nis蔵 [4]: 65).
Secara empiris, sistem hukum yang ada merupakan sistem yang bobrok dan telah gagal total dalam penegakan hukum. Indikasinya banyak sekali. Kasus yang kontemporer sekarang (Nopember 2009), yakni perseteruan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melawan Kepolisian adalah contoh yang nyata. Kebobrokan sistem hukum yang ada dapat dilihat dari adanya rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK (Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah) oleh kepolisian. Belum lagi meajalelanya markus (makelar kasus) dalam lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang sudah gila-gilaan dan hampir mustahil untuk diberantas.
Melihat kebobrokan sekaligus kegagalan sistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia itu, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum yang ada. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dibutuhkan adalah reformasi sistem hukum? Ataukah justru penggantian sistem hukum secara total?
Reformasi sistem hukum, entah itu reformasi pada struktur, substansi, atau kultur hukum, sebenarnya hanya memperbaiki apa yang ada. Bukan mengganti. Dalam pandangan Islam, upaya perbaikan itu tidaklah mencukupi. Dalam perspektif Islam, khususnya perspektif konsep perubahan Islam, sistem hukum yang ada sekarang haruslah diganti total dengan sistem hukum Islam.
Taghyir adalah perubahan yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Contoh:memperbaiki perilaku orang kafir (non- muslim) yang tidak shalat, maka perubahan yang dilakukan haruslah dia diajak secara baik (bukan dipaksa) untuk memeluk Aqidah Islamiyah lebih dahulu.
Ishlah adalah perubahan yang bersifat parsial asas yang ada masih selamat/benar, atau hanya terkotori oleh sesuatu ide asing.Yang mengalami kerusakan bukan pada asasnya, tetapi cabang- cabangnya. Maka, perubahan parsial ini hanya tertuju pada aspek cabang, bukan aspek asas. Contoh : jika kita melihat orang Islam yang malas mengerjakan shalat, maka perubahan yang ada adalah ishlah, bukan taghyir. Sebab asas (aqidah) yang dimilikinya masih selamat. Hanya saja dalam hal ini ada penyimpangan pada aspek cabang (pelaksanaan shalat). Untuk muslim yang tidak taat ini, cukup kita ingatkan dia akan aqidah Islam yang diyakininya, memberinya nasihat dan dakwah, agar ketakwaannya subur kembali sehingga dia mau shalat. Jadi, kepada orang muslim ini tidak tepat kita lakukan tahgyir dengan mengubah aqidahnya, sebab aqidahnya sudah benar. Yang diubah atau diperbaiki cukuplah pada aspek cabangnya.
Perhatikanlah sabda Rasulullah Saw kepada Muadz bin Jabal yang beliau utus ke Yaman: Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Maka ajaklah mereka bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka memenuhi seruan itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima kali sehari-semalam. Kalau mereka memenuhi seruan itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara merekac [HR. Bukhari, hadits no. 686 dan no. 721. HR. Muslim, hadits no. 501].
Metode perubahan pada individu tersebut juga berlaku untuk perubahan pada negara. Sebab sebuah negara pada dasarnya juga didasarkan pada suatu asas, sebagaimana halnya individu. Negara diatur oleh berbagai peraturan yang berpangkal pada konstitusi (UUD). Konsitusi ini lahir dari sumber-sumber hukum (mashadir al- ahkam), dan pada akhirnya sumber-sumber hukum ini berasal dari sebuah asas (ide dasar/aqidah).
Kesimpulan Atas dasar seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa sistem hukum yang ada wajib diganti secara total dengan sistem hukum Islam. Dengan kata lain, solusi Islam terhadap sistem hukum Indonesia yang nyata-nyata tidak Islami dan gagal dalam penegakan hukum, adalah melakukan perubahan dengan jalan taghyir (perubahan total), bukan dengan jalan ishlah (perbaikan, perubahan parsial). Memperbaiki sistem hukum yang ada sekarang tidaklah cukup, tetapi harus diganti secara total dengan sistem hukum Islam secara keseluruhan mulai dari asasnya. Sebab asas itulah yang melahirkan sumber-sumber hukum, yang selanjutnya akan melahirkan undang-undang dasar dan segala macam perundang-undangan lainnya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan total sistem hukum ini akan berjalan seiring dengan perubahan sistem-sistem sosial lainnya yang juga berubah menjadi sistem yang Islami, seperti lahirnya sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan Islam. Untuk mengawali perubahan total ini, harus ada upaya untuk memantapkan asas kehidupan Islam, yaitu Aqidah Islamiyah, seraya membersihkan benak umat dari ide asing yang mengaburkan Aqidah Islamiyah, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan)
Revolusi hukum indonesia

More Related Content

Revolusi hukum indonesia

  • 1. Oleh : SUCI HARSO
  • 2. Pengertian Sistem Hukum(legal system):adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum (Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975).
  • 3. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
  • 4. Substansi adalah keseluruhan asas- hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan- kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.
  • 5. Secara normatif, dapat ditegaskan menerapkan hukum Islam adalah wajib dan sebaliknya menerapkan hukum-hukum yang bukan hukum Islam adalah haram. Sistem hukum Indonesia kini hakikatnya adalah sistem warisan penjajah yang kafir. Meski hukum Islam menjadi bagian dari sistem itu, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Yang dominan adalah hukum warisan penjajah (hukum Belanda). KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) misalnya, adalah warisan penjajah yang aslinya bernama Wetboek van Strafrecht. Menerapkan KUHP haram hukumnya, sebab KUHP bukan hukum Islam. Allah SWT berfirman : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan,c (Qs. An-Nis蔵 [4]: 65).
  • 6. Secara empiris, sistem hukum yang ada merupakan sistem yang bobrok dan telah gagal total dalam penegakan hukum. Indikasinya banyak sekali. Kasus yang kontemporer sekarang (Nopember 2009), yakni perseteruan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melawan Kepolisian adalah contoh yang nyata. Kebobrokan sistem hukum yang ada dapat dilihat dari adanya rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK (Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah) oleh kepolisian. Belum lagi meajalelanya markus (makelar kasus) dalam lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang sudah gila-gilaan dan hampir mustahil untuk diberantas.
  • 7. Melihat kebobrokan sekaligus kegagalan sistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia itu, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum yang ada. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dibutuhkan adalah reformasi sistem hukum? Ataukah justru penggantian sistem hukum secara total?
  • 8. Reformasi sistem hukum, entah itu reformasi pada struktur, substansi, atau kultur hukum, sebenarnya hanya memperbaiki apa yang ada. Bukan mengganti. Dalam pandangan Islam, upaya perbaikan itu tidaklah mencukupi. Dalam perspektif Islam, khususnya perspektif konsep perubahan Islam, sistem hukum yang ada sekarang haruslah diganti total dengan sistem hukum Islam.
  • 9. Taghyir adalah perubahan yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Contoh:memperbaiki perilaku orang kafir (non- muslim) yang tidak shalat, maka perubahan yang dilakukan haruslah dia diajak secara baik (bukan dipaksa) untuk memeluk Aqidah Islamiyah lebih dahulu.
  • 10. Ishlah adalah perubahan yang bersifat parsial asas yang ada masih selamat/benar, atau hanya terkotori oleh sesuatu ide asing.Yang mengalami kerusakan bukan pada asasnya, tetapi cabang- cabangnya. Maka, perubahan parsial ini hanya tertuju pada aspek cabang, bukan aspek asas. Contoh : jika kita melihat orang Islam yang malas mengerjakan shalat, maka perubahan yang ada adalah ishlah, bukan taghyir. Sebab asas (aqidah) yang dimilikinya masih selamat. Hanya saja dalam hal ini ada penyimpangan pada aspek cabang (pelaksanaan shalat). Untuk muslim yang tidak taat ini, cukup kita ingatkan dia akan aqidah Islam yang diyakininya, memberinya nasihat dan dakwah, agar ketakwaannya subur kembali sehingga dia mau shalat. Jadi, kepada orang muslim ini tidak tepat kita lakukan tahgyir dengan mengubah aqidahnya, sebab aqidahnya sudah benar. Yang diubah atau diperbaiki cukuplah pada aspek cabangnya.
  • 11. Perhatikanlah sabda Rasulullah Saw kepada Muadz bin Jabal yang beliau utus ke Yaman: Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Maka ajaklah mereka bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka memenuhi seruan itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima kali sehari-semalam. Kalau mereka memenuhi seruan itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara merekac [HR. Bukhari, hadits no. 686 dan no. 721. HR. Muslim, hadits no. 501].
  • 12. Metode perubahan pada individu tersebut juga berlaku untuk perubahan pada negara. Sebab sebuah negara pada dasarnya juga didasarkan pada suatu asas, sebagaimana halnya individu. Negara diatur oleh berbagai peraturan yang berpangkal pada konstitusi (UUD). Konsitusi ini lahir dari sumber-sumber hukum (mashadir al- ahkam), dan pada akhirnya sumber-sumber hukum ini berasal dari sebuah asas (ide dasar/aqidah).
  • 13. Kesimpulan Atas dasar seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa sistem hukum yang ada wajib diganti secara total dengan sistem hukum Islam. Dengan kata lain, solusi Islam terhadap sistem hukum Indonesia yang nyata-nyata tidak Islami dan gagal dalam penegakan hukum, adalah melakukan perubahan dengan jalan taghyir (perubahan total), bukan dengan jalan ishlah (perbaikan, perubahan parsial). Memperbaiki sistem hukum yang ada sekarang tidaklah cukup, tetapi harus diganti secara total dengan sistem hukum Islam secara keseluruhan mulai dari asasnya. Sebab asas itulah yang melahirkan sumber-sumber hukum, yang selanjutnya akan melahirkan undang-undang dasar dan segala macam perundang-undangan lainnya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan total sistem hukum ini akan berjalan seiring dengan perubahan sistem-sistem sosial lainnya yang juga berubah menjadi sistem yang Islami, seperti lahirnya sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan Islam. Untuk mengawali perubahan total ini, harus ada upaya untuk memantapkan asas kehidupan Islam, yaitu Aqidah Islamiyah, seraya membersihkan benak umat dari ide asing yang mengaburkan Aqidah Islamiyah, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan)