際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Pendaftaran tanah

Aliya Brahmandita
Aliya Brahmandita
1 of 11
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
SISTEMATIK SPORADIK Diprakarsai oleh Pemerintah Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat Kantor PPAT Dilakukan Sendiri
Pasal 1 angka (1) Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa : Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan. Diselenggarakannya pendaftaran tanah membuat para pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah-tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada diatasnya. Tanah-tanah yang belum disertipikatkan dapat menimbulkan konflik dan sengketa. Sebagian besar tanah yang belum disertipikatkan ini alat bukti kepemlikannya adalah berupa girik atau pethok. Kondisi ini dapat menyulitkan masyarakat yang akan melakukan pensertipikatan tanah, yaitu pada alat bukti dan kebenaran data tanah. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kepemilikan sertipikat. Bukti kepemilikan yang sah dapat memberikan legalitas hukum terhadap penggunaan dan pemilikan tanah, sehingga terjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi para pemilik tanah. Pemilik yang akan melakukan pengurusan permohonan sertipikat ada yang pendaftarannya dilakukan sendiri oleh pemilik tanah yang bersangkutan atau melalui jasa PPAT.
Pendaftaran tanah secara sistematik meliputi : Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan, Kegiatan pengukuran titik dasar teknik, pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran. Penetapan Lokasi pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan oleh Menteri atas usul kepala kantor wilayah, yaitu satuan lokasipendaftaran tanah secara sistematk adalah seluruh atau sebagian wilayah satu Desa/ Kelurahan. Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan atas rencana kerja kantor pertanahan dengan mengutamakan wilayah Desa/Kelurahan yang diantaranya : a) Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik b) Jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada c) Merupakandaerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi d) Merupakan daerah pertanian yang produktif e) Tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional
Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat atau daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan menteri Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia ajudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan. Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan
Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 Permohonan yang dimaksud meliputi permohonan untuk : Persiapan permohonan hak baru a) Pemecahan, pengesahan dan penggabungan bidang tanah. b) Pengembalian batas c) Penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah d) Inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku e) Lain-lain dengan persetujuan pemegang hak Permohonan dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 diantaranya : Grose akta hak eigendom, Surat tanda bukti hak milik, Sertipikat hak milik surat keputusan pemberian hak milik, Pethuk pajak bumi/ landrente/girik/pipil/kekitir/verponding Indonesia, Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf, Risalah lelang, Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah, Surat keterangan riwayat tanah, dan lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI, dan VII ketentuan- ketentuan konversi UUPA.
Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik 1. Pemohon mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan agar didaftarkan haknya dengan melampirkan data-data yang diperlukan diantaranya. a) Surat pernyataan kepemilikan suatu bidang tanah. b) Surat pernyataan bahwa objek tanah tersebut tidak dalam sengketa (tidak digadaikan dan tidak pula dalam sitaan) c) Surat pernyataan pemilikan tanah dan mengisi formulir dari Kantor Pertanahan yang didalamnya memuat tentang daftar riwayat tanah, saksi-saksi serta batas- batas tanah ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan dengan diketahui dan ditanda tangani oleh lurah dan camat setempat. 2. Pemohon membayar biaya di loket pendaftaran kantor pertanahan. 3. Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran serta pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk. 4. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut petugas akan mengeluarkan gambar situasi berupa peta dalam ukuran berskala yang menerangkan letak tanah, keadaan tanah, batas dan luas tanah yang dimaksud. 5. Selanjutnya dari hasil pengukuran yang didapat dilapangan dituangkan dalam suatu risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang ditanda tangani oleh seluruh anggota (tetangga batas, lurah setempat, petugas pertanahan dan pengukuran yang ditunjuk). 6. Melakukan pemeriksaan data yuridis (riwayat kepemilikan tanah) oleh panitia pemeriksaan A yang ditunjuk.
7. Kemudian kepala kantor pertanahan mengumumkan permohonan pengakuan hak atas tanah. Pengumuman tersebut dilakukan selama 60 hari (2 bulan) berturut-turut di kantor pertanahan, kelurahan dan kecamatan. 8. Apabila waktu pengumuman sudah berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas pengumuman tersebut, maka kepala kantor pertanahan memberikan pengakuan hak sebagai hak milik pada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 9. Setelah kantor pertanahan memberikan pengakuan hak kepada pemegang yang bersangkutan, oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah menurut ketentuan yang berlaku. 10. Buku tanah dan sertipikat hak milik yang bersangkutan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan. Apabila Kepala Kantor berhalangan maka buku tanah dan sertipikat ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran hak. 11. Selanjutnya sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang tercantum namanya dalam buku tanah atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. 12. Semua proses pengurusan diatas rat-rata terselesaikan dalam waktu antara 7 (tujuh) bulan sampai 1 (satu) tahun. (relatif)
Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan. Untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran, maka : a) Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh Kantor Wilayah b) Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Pengumuman Data Fisik dan data yuridis, dan Pengesahannya untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal kepala kantor pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah
Langkah-langkah pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat melalui jasa PPAT adalah sebagai berikut : Masyarakat / pemilik tanah yang bekepentingan datang ke kantor PPAT. Kemudian pemilik tanah tersebut berkonsultasi dengan PPAT. Selanjutnya PPAT akan menjelaskan kepada pemilik tanah mengenai proses permohonan sertipikat diserahkan pemilik tanah ke kantor PPAT. Jangka waktu pengurusan permohonan sertipikat kurang lebihnya akan terselesaikan dalam tempo 1 tahun. (relatif) Biaya pengurusan; Mengenai biaya masing-masing PPAT akan menetukan berdasarkan ragam kasus yang terjadi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Setelah pemilik tanah setuju maka semua ketentuan dari persyaratan diatas akan dipenuhi oleh pemilik tanah disertai dengan penyerahan berkas dan biaya ke PPAT. Berkas-berkas yang telah diserahkan oleh klien atau pemilik tanah ke kantor PPAT, kemudian ditindak lanjuti dengan pengecekan data-datanya. Selanjutnya kelengkapan data akan dipenuhi oleh PPAT, sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pelimpahan kuasa dari pemilik tanah kepada PPAT menunjukkan bahwa dengan kuasa tersebut, pemilik tanah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada PPAT, untuk menyelesaikan pengurusannya. Data-data yang telah diurus dan dilengkapi oleh PPAT, kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.

More Related Content

Pendaftaran tanah

  • 1. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  • 2. SISTEMATIK SPORADIK Diprakarsai oleh Pemerintah Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat Kantor PPAT Dilakukan Sendiri
  • 3. Pasal 1 angka (1) Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa : Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
  • 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan. Diselenggarakannya pendaftaran tanah membuat para pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah-tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada diatasnya. Tanah-tanah yang belum disertipikatkan dapat menimbulkan konflik dan sengketa. Sebagian besar tanah yang belum disertipikatkan ini alat bukti kepemlikannya adalah berupa girik atau pethok. Kondisi ini dapat menyulitkan masyarakat yang akan melakukan pensertipikatan tanah, yaitu pada alat bukti dan kebenaran data tanah. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kepemilikan sertipikat. Bukti kepemilikan yang sah dapat memberikan legalitas hukum terhadap penggunaan dan pemilikan tanah, sehingga terjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi para pemilik tanah. Pemilik yang akan melakukan pengurusan permohonan sertipikat ada yang pendaftarannya dilakukan sendiri oleh pemilik tanah yang bersangkutan atau melalui jasa PPAT.
  • 5. Pendaftaran tanah secara sistematik meliputi : Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan, Kegiatan pengukuran titik dasar teknik, pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran. Penetapan Lokasi pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan oleh Menteri atas usul kepala kantor wilayah, yaitu satuan lokasipendaftaran tanah secara sistematk adalah seluruh atau sebagian wilayah satu Desa/ Kelurahan. Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan atas rencana kerja kantor pertanahan dengan mengutamakan wilayah Desa/Kelurahan yang diantaranya : a) Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik b) Jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada c) Merupakandaerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi d) Merupakan daerah pertanian yang produktif e) Tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional
  • 6. Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat atau daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan menteri Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia ajudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan. Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan
  • 7. Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 Permohonan yang dimaksud meliputi permohonan untuk : Persiapan permohonan hak baru a) Pemecahan, pengesahan dan penggabungan bidang tanah. b) Pengembalian batas c) Penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah d) Inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku e) Lain-lain dengan persetujuan pemegang hak Permohonan dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 diantaranya : Grose akta hak eigendom, Surat tanda bukti hak milik, Sertipikat hak milik surat keputusan pemberian hak milik, Pethuk pajak bumi/ landrente/girik/pipil/kekitir/verponding Indonesia, Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf, Risalah lelang, Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah, Surat keterangan riwayat tanah, dan lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI, dan VII ketentuan- ketentuan konversi UUPA.
  • 8. Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik 1. Pemohon mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan agar didaftarkan haknya dengan melampirkan data-data yang diperlukan diantaranya. a) Surat pernyataan kepemilikan suatu bidang tanah. b) Surat pernyataan bahwa objek tanah tersebut tidak dalam sengketa (tidak digadaikan dan tidak pula dalam sitaan) c) Surat pernyataan pemilikan tanah dan mengisi formulir dari Kantor Pertanahan yang didalamnya memuat tentang daftar riwayat tanah, saksi-saksi serta batas- batas tanah ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan dengan diketahui dan ditanda tangani oleh lurah dan camat setempat. 2. Pemohon membayar biaya di loket pendaftaran kantor pertanahan. 3. Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran serta pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk. 4. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut petugas akan mengeluarkan gambar situasi berupa peta dalam ukuran berskala yang menerangkan letak tanah, keadaan tanah, batas dan luas tanah yang dimaksud. 5. Selanjutnya dari hasil pengukuran yang didapat dilapangan dituangkan dalam suatu risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang ditanda tangani oleh seluruh anggota (tetangga batas, lurah setempat, petugas pertanahan dan pengukuran yang ditunjuk). 6. Melakukan pemeriksaan data yuridis (riwayat kepemilikan tanah) oleh panitia pemeriksaan A yang ditunjuk.
  • 9. 7. Kemudian kepala kantor pertanahan mengumumkan permohonan pengakuan hak atas tanah. Pengumuman tersebut dilakukan selama 60 hari (2 bulan) berturut-turut di kantor pertanahan, kelurahan dan kecamatan. 8. Apabila waktu pengumuman sudah berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas pengumuman tersebut, maka kepala kantor pertanahan memberikan pengakuan hak sebagai hak milik pada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 9. Setelah kantor pertanahan memberikan pengakuan hak kepada pemegang yang bersangkutan, oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah menurut ketentuan yang berlaku. 10. Buku tanah dan sertipikat hak milik yang bersangkutan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan. Apabila Kepala Kantor berhalangan maka buku tanah dan sertipikat ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran hak. 11. Selanjutnya sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang tercantum namanya dalam buku tanah atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. 12. Semua proses pengurusan diatas rat-rata terselesaikan dalam waktu antara 7 (tujuh) bulan sampai 1 (satu) tahun. (relatif)
  • 10. Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan. Untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran, maka : a) Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh Kantor Wilayah b) Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Pengumuman Data Fisik dan data yuridis, dan Pengesahannya untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal kepala kantor pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah
  • 11. Langkah-langkah pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat melalui jasa PPAT adalah sebagai berikut : Masyarakat / pemilik tanah yang bekepentingan datang ke kantor PPAT. Kemudian pemilik tanah tersebut berkonsultasi dengan PPAT. Selanjutnya PPAT akan menjelaskan kepada pemilik tanah mengenai proses permohonan sertipikat diserahkan pemilik tanah ke kantor PPAT. Jangka waktu pengurusan permohonan sertipikat kurang lebihnya akan terselesaikan dalam tempo 1 tahun. (relatif) Biaya pengurusan; Mengenai biaya masing-masing PPAT akan menetukan berdasarkan ragam kasus yang terjadi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Setelah pemilik tanah setuju maka semua ketentuan dari persyaratan diatas akan dipenuhi oleh pemilik tanah disertai dengan penyerahan berkas dan biaya ke PPAT. Berkas-berkas yang telah diserahkan oleh klien atau pemilik tanah ke kantor PPAT, kemudian ditindak lanjuti dengan pengecekan data-datanya. Selanjutnya kelengkapan data akan dipenuhi oleh PPAT, sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pelimpahan kuasa dari pemilik tanah kepada PPAT menunjukkan bahwa dengan kuasa tersebut, pemilik tanah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada PPAT, untuk menyelesaikan pengurusannya. Data-data yang telah diurus dan dilengkapi oleh PPAT, kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.