Softskill
Download as pptx, pdf0 likes231 views
Dokumen ini membahas aspek hukum ekonomi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia, termasuk undang-undang terkait hak cipta, paten, dan merek. Fokus utama adalah kasus pelanggaran paten antara Apple dan Samsung, di mana Samsung dinyatakan bersalah atas pelanggaran beberapa paten terkait fitur dan desain produk Apple. Kesimpulan menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam inovasi teknologi.
Softskill
- 1. Aspek Hukum Dalam Ekonomi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Disusun Oleh : Damar Charifah Fitri Dian Surtiningsih Eva dwi Andini
- 2. adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta
- 3. UNDANG - UNDANG (UU) HAK CIPTA REPUBLIK INDONESIA UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang HAk Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42) UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 4. o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986. o PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 5 April 1989 o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (optic Disc) ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004 . o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG HAK CIPTA
- 5. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara. Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.
- 6. Pengertian hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 7. UNDANG - UNDANG (UU) PATEN REPUBLIK INDONESIA UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30) UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
- 8. o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004. o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995. o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten ditetapkan Tanggal 22 Februari 1993 . o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten ditetapkan Tanggal 11 Juni 1991 o PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG PATEN
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BIDANG PATEN KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) REPUBLIK INDONESIA
- 10. Merek adalah suatu "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek Dagang Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pengertian Merek
- 11. UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39) UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek UNDANG - UNDANG (UU) MEREK REPUBLIK INDONESIA
- 12. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG MEREK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993 PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan Pengertian Desain Industri
- 14. UNDANG - UNDANG (UU) DESAIN INDUSTRI REPUBLIK INDONESIA o UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri o Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG DESAIN INDUSTRI o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 31Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 5 Januari 2005. o PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 20. Paten yang dilanggar Apple menuduh Samsung melanggar sekitar 7 paten yang digunakan pada pinch and zoom dan efek bounceback yang terdapat pada iDevices milik Apple Pinch and zoom adalah kemampuan untuk melakukan zoom gambar dengan cara mencubitnya, sedangkan bounceback adalah sebuah efek pada iDevices ketika pengguna melakukan scrolling. Secara umum terdapat 2 jenis yang diperdebatkan oleh Apple dan Samsung, yang pertama adalah paten utilitas yang mengontrol fitur yang dimiliki smartphone maupun tablet dan paten desain fisik yang mencakup tampilan luar perangkat. Paten tersebut adalah paten mengenai desain fisik dari iPad yang diklaim Apple ditiru oleh Samsung. Sayangnya pengacara Apple tak mampu meyakinkan juri bahwa Samsung telah melanggar paten desain fisik iPad. Sumber : http://stefanimariamagdalena.blogspot.com/2013/05/hak-atas-kekayaan- intelektual-haki-dan.html
- 21. Kesimpulan Kasus Samsung akhirnya dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar 6 dari 7 paten yang di ajukan Apple. Satu dari tujuh paten yang diajukan Apple dinyatakan tidak dilanggar oleh Samsung. Juri memutuskan bahwa Samsung bersalah karena sengaja melakukan pelanggaran paten nomor 381, 915 dan 667. Paten 381 meliputi kemampuan layar touchscreen untuk melakukan pinch and zoom, drag n drop dokumen dan rotate dokumen. Paten nomor 915 meliputi bagaimana pengguna dapat menelusuri dokumen menggunakan 1 jari. Paten 163 meliputi fungsi tap-to-zoom yang terdapat pada Google Maps dan aplikasi peta lainnya. Sedangkan paten 667, 305 dan 087 adalah paten yang berkaitan dengan desainiPhone. Kemudian paten terakhir meliputi desain icon dan susunan grid icon pada layar iPhone.
- 22. Tanggapan Kami Menurut pendapat kami, melaporkan hak paten ini sangat bagus untuk menanggapi peniruan desain yang dimiliki oleh apple, karena suatu ide ini sangat berharga dan merupakan ciri khas dari produk apple. seharusnya sebelum berinovasi dan tidak mau mendapatkan masalah, maka harusnya produk samsung mencari tahu terlebih dahulu tentang produk lain sekiranya sama dan menghindari masalah yang akhirnya menimbulkan kerugian dari pihak samsung.