![3. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah.
Negara NKRI dibagi atas daerah-daerah, Provinsi dan
Kabupaten/kota. Yang tiap provinsi , kabupaten/kota itu mempunyai
pemerintahan daerah. Yang diatur dengan UUD 1945 [psl 18(1)]
Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis
[Psl 18(4)]
PEMERINTAH DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAH DPRD Anggota
DPRD
dipilih
melalui
Pemilu
[psl 18(3)]
Mengatur sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan [psl 18)2)]
Menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintah yang oleh
UU ditentukan sebagai urusan
pemerintah Pusat [psl 18(5)]
Berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tuas
pembantuan [psl 18(6)]](https://image.slidesharecdn.com/pkn3smtr1-141028104749-conversion-gate01/85/Pkn-3-smtr-1-33-320.jpg)
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (16)
Similar to Pkn 3 smtr 1 (20)
Pkn 3 smtr 1
- 1. PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA OLEH: Agung Hermawan, S.P.d
- 2. PETA KONSEP PEMBELAJARAN Partisipasi masyarakat dalam usaha pembelaan Negara Pentingnya Usaha Pembelaan Negara Bentuk bentuk Usaha pembelaan Negara Peran serta dalam usaha Pembelaan Negara
- 3. 1. PENGERTIAN NEGARA Negara adalah Kesatuan sosial (masyarakat) yang di atur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Menurut George Jellink Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Negara dalam berbagai bahasa: - Lo Stato (Italia) - The State (Inggris) - LEtat ( Prancis) - De Staat (Belanda)
- 4. 2. SIFAT HAKEKAT NEGARA Menurut Miriam Budiardjo Sifat Hakekat Negara meliputi: 1. SifatMemaksa 2. SifatMonopoli 3. Sifat Mencakup Semua (all-embrancing)
- 5. 3. TUJUAN NEGARA Menurut Para ahli: 1. Plato Tujuan Negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial. 2. Roger F. Soltau Tujuan negara adalah memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin. Jadi secara umum Tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. (Bonum Publicum).
- 6. 4. TUJUAN NEGARA RI Sesuai dengan UUD 1945 Tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Indonesia ini dirumuskan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
- 7. 5. FUNGSI NEGARA Menurut Para Ahli: 1. Jonh Lucke fungsi negara: -Legeslatif (membuat UU) -Eksekutif ( Melaksanakan UU) -Federatif ( Urusan luar negeri) 2. Montesquieu fungsi negara: -Legeslatif (membuat UU) -Eksekutif ( Melaksanakan UU) -Yudikatif ( Memutuskan/peradilan) Ini disebut juga dengan Trias Politica
- 8. 3. Moh. Kusnardi, SH fungsi negara: -Melaksanakan penertiban -Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 4. Miriam Budiardjo Setiap negara apapun idiologinya menyelenggarakan Keempat fungsi minimal yaitu: -Fungsi penertiban ( low and order) -Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran -Fungsi pertahanan -Fungsi keadilan
- 9. Secara umum Fungsi negara adalah sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara
- 10. 6. UNSUR-UNSUR NEGARA Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Ameriaka. Bahwa suatu negara harus memiliki unsur-unsur: 1. Penduduk yang tetap ( Rakyat) 2. Wilayah tertentu 3. Pemerintahan yang berdaulat 4. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain
- 11. Sedangkan Menurut Oppenheim - Lauterpacht berpandangan Bahwa unsur-unsur pembentu negara: 1. Penduduk yang tetap ( Rakyat) 2. Harus ada daerah 3. Pemerintahan yang berdaulat 4. Adanya pengakuan dari negara lain.
- 12. 7. USAHA BELA NEGARA Usaha Bela Negara adalah Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada beberapa Alasan Mengapa usaha belan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara indonesia dengan memegan prinsip-prinsip bela negara, yaitu: 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman 2. Menjaga keutuhan wilayah negara 3. Merupakan panggilan sejarah 4. Merupakan kewijiban setiap warga negara.
- 13. 8. LANDASAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN MEMBELA NEGARA 1. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahan Negara 2. UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 3. Pasal 30 ayat 1 -2 3 dan 4
- 14. Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 30 Ayat: 1.Keikutsertaan warga negara dalam pertahaan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. 2. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 3. Kekuatan utama dalam sitem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI. 4. Kedudukan rakyat dalam pertahan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.
- 15. Makanya Nanyak dong Jangan bengong aje !!!!
- 16. 9. ANCAMAN TERHADAP KEDUDUKAN NEGARA 1. PEMBERONTAKAN 2. SERANGAN DARI NEGARA LUAR
- 17. SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RI Dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung. UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2
- 18. BENTUK-BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA 1. Pendidikan kewarganegaraan 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib 3. Pengabdian sebagai perajurit TNI secara sukarela atau wajib 4. Pengabdian sesuai propesi
- 19. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI Dalam usaha bela negara, peran penting TNI sebagai alat pertahanan negara sangat pentingdan strategis karena TNI memiliki tugas untuk: a. Mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah; b. Melinduni kehormatan dan keselamatan bangsa; c. melaksanakan operasi militer selain perang; d. Ikut serta secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian regional dan internasional (UU No. 3 tahun 2002)
- 20. Menurut penjelasan UU No. 3 tahun 2002 ancaman militer dapat berbentuk: a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain; b. Pelanggaran wilayah oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial; c. Spionase oleh negara lain untuk mendapatkan rahasia militer; d. Sabotase merusak instalasi militer; e. Aksi teror oleh teroris; f. Pemberontakan bersenjata; g. Perang saudara oleh kelompok masyarakat.
- 21. 10. PERANSERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA 1. Contoh usaha belanegara yang dilakukan TNI -Menghadapi agresi militer belanda -Menghadapi ancaman federalis dan sparatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA, papua merdeka.dll 2. Contoh usaha belanegara yang dilakukan POLRI Dibidang ancaman keamanan dan ketertiban: -Pencegahan pengerusakan -Penyalahgunaan narkotika -Komplik komunal
- 22. 3. Contoh usaha belanegara di lingkungan: -Kegiatan siskamling -Ikut serta menanggulangi akibat bencana alam -Ikut serta mengatasi kerusakan masal -Dan komplik komunal
- 23. TERIMA KASIH, kita lanjutkan ke .... BAB II
- 24. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH OLEH: Agung Hermawan, S.P.d
- 25. PETA KONSEP PEMBELAJARAN Pelaksanaan Otonomi Daerah Pengertian Otonomi Daerah Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik Tanggung jawab dan Disiplin Masyarakat
- 26. A. OTONOMI DAERAH 1. Hakekat Otonomi Daerah. Agar Istilah dalam otonomi daerah dapat kita pahami, Mari kita perhatikan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. -Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan RI yang terdiri dari presiden beserta para menteri. -Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain selain badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan legeslatif daerah.
- 27. - Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. - Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. - Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
- 28. - Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta menurut perakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. - Wilayah Administratif adalah wilayah kerja gubernur selaku wakil pemerintah. - Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- 29. - Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan. - Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- 30. Selanjutnya Desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu: 1. Desentralisasi Politik, bertujuan menyalurkan semangat dekonsentrasi secara positif di masyarakat; 2. Dekonsentrasi administrasi, memiliki tiga bentuk utama : dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana; 4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.
- 31. 2. Tujuan Otonomi Daerah. Antara lain yaitu membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah: a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik b. Pengembangan kehidupan demokrasi c. Keadilan d. Pemerataan
- 32. e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat g.Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
- 33. 3. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah. Negara NKRI dibagi atas daerah-daerah, Provinsi dan Kabupaten/kota. Yang tiap provinsi , kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Yang diatur dengan UUD 1945 [psl 18(1)] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Psl 18(4)] PEMERINTAH DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD Anggota DPRD dipilih melalui Pemilu [psl 18(3)] Mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [psl 18)2)] Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat [psl 18(5)] Berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tuas pembantuan [psl 18(6)]
- 34. Ada 2 Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: 1. Asas Otonom, bermakna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri. 2. Tugas Pembantuan, bermakna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.
- 35. Adapun Prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah sbb: 1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten/kota; 3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah Provinsi,Kabupaten/kota dan desa.
- 36. 4. Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. A. URUSANWAJIB PEMERINTAH PROPVINSI (psl 13) -Perencanaan dan pengendalian pembangunan -Perencanaan,pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang -Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masy. -Penyediaan sarana dan prasarana umum -Penanganan bid kesehatan - Penyelenggaraan pendodikan dan alokasi sumber daya manusia potensial -Penanggulangan masalah sosial lintas kab/kota -Pelayanan bid ketenagakerjaan lintas kab/kota -Pelayanan administrasi umum pemerintahan B. URUSAN WAJIB KAB/KOTA(Psl 14) Sama dengan urusan Prov UU 32 Tahun 2004
- 37. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH -DPRD sebagai LEGESLATIF merupakan mitra dari Pemerintah Daerah -PEMERINTAH DAERAH sebagai EKSEKUTIF beserta perangkat daerah lainnya. Pasal 40 menyebutkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara Pasal 41 meneybutkan DPRD memilki Funsi: Legeslasi, anggaran dan Pengawasan UU 32 Tahun 2004
- 38. KEPALA DAERAH Gubernur, Bupati, Wali Kota Mempunyai tugas dan wewenang: 1. Memimipin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 2. Mengajukan rancangan Peraturan daerah 3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan 7. Melaksanakan tugas an wewenanglain sesuai dengan per UU. UU 32 Tahun 2004
- 39. KEUANGAN DAERAH Sumber Keuangan Daerah -Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Pinjaman Daerah Lain-lain penerimaan yang sah Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Hasil Pajak Daerah; Hasil Restribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) UU 32 Tahun 2004
- 40. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Sebesar 10% dari penerimaan PBB dan 20% dari penerimaan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Daerah. Sedangkan penerimaan negara dari pertambangan minyak setelah dikurangi pajak dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan negara dari sektor gas alam setelah dikurangi pajak dibagikan dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah. UU 32 Tahun 2004
- 41. TERIMA KASIH, kita lanjutkan ke .... KEBIJAKAN PUBLIK
- 42. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif, legisltaif dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat penegak hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik lain. Dengan demikian semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum manapun, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dinamakan kebijakan publik PARTISIPASI MASYARAKA T DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
- 43. 1. Hakekat Kebijakan Publik Dye: Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan Kartasasmita : Kebijakan Publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan 1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah. 2) apa yang menyebabkannya. 3) apa pengaruhnya. Edwar III : Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan , atau tidak lakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Anderson : Kebijakan Publik serangkaian tindakan yang mempunya tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu
- 44. 3. Dampak Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat. Ini mengandung makna, bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya masing- masing. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di antaranya dapat berupa membayar pajak tepat pada waktunya, melaksanakan berbagai peraturan daerah dan memberikan berbagai masukan dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat.
- 45. TERIM A KASIH Saamp ai Ketemu di semest er 2