IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
Download as PPT, PDF
1 like860 views
Dokumen tersebut membahas tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) korporasi dapat dihukum pidana atas perbuatan pengurusnya, (2) pengurus dan korporasi dapat diajukan sebagai terdakwa bersama-sama agar negara dapat menarik kembali aset hasil korupsi, dan (3) contoh kasus dimana korporasi dihuk
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
- 1. KKOORRPPOORRAASSII DDAALLAAMM TTIINNDDAAKK PPIIDDAANNAA KKOORRUUPPSSII Oleh Albertina
- 2. SSUUMMBBEERR HHUUKKUUMM A.MATERIL: KUHP UU No.31 Th.1999. UU No.20 Th.2001. B. FORMIL UU No.8 Th.1981 (KUHAP). UU No.31 Th 1999 UU No.30 Th.2002. UU No.46 Th 2009
- 3. KKOORRPPOORRAASSII SSEEBBAAGGAAII PPEELLAAKKUU setiap orang: orang perseorangan atau korporasi Pasal.20(3).Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yg mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat.(3)dapat diwakili oleh orang lain
- 4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang Pengadilan. Panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditempat tinggal pengurus atau tempat pengurus berkantor Pidana yang dijatuhkan pidana denda dgn ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3
- 5. PPEENNGGUURRUUSS Organ korporasi yang menjalankan korporasi sesuai anggaran dasar Mereka yang dlm kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yg dpt dikualifikasikan sebagai tipikor
- 6. KKOORRPPOORRAASSII DDIIAAJJUUKKAANN BBEERRSSAAMMAA SSAAMMAA PPEENNGGUURRUUSS Dilihat dari aspek perampasan asset, maka seyogyanya pengurus & korporasi diajukan ber sama sama, sehingga Negara akan dapat menarik kembali asset/uang negara yg diperoleh dari korupsi. Pasal.20.(2)Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang ,baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain ,bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama.
- 7. PPUUTTUUSSAANN MMAA NNOO.. 22223399 KK//PPIIDD..SSUUSS//22001122 T selaku tax manager Asean Agre Group terbukti melakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yg isinya tdk benar atau tidak benar secara berlanjut Dengan pertimbangan pertanggungan jawab pidana kepd korporasi atas perbuatan T sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya.
- 8. Korporasi dihukum untuk membayar denda meskipun korporasi tidak sebagai T Dipidana 2 thn masa percobaan 3 thn dgn syarat khusus dlm wkt 1 thn, 14 perusahaan Asean Agre Group membayar denda 2 x pajak terutang yg kurang dibayar masing-masing
- 9. PPEERRMMAA NNOO.. 11 TTHHNN 22001133 1177 MMeeii 22001133 Tata cara penyelesaian penanganan harta kekayaan dalam TPPU/tindak pidana lain Utk penanganan harta kekayaan yang diajukan penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tidak ditemukan Permohonan diajukan oleh penyidik ke PN di tempat harta, kalau lebih dari 1 penyidik pilih
- 10. BBAAHHAANN DDIISSKKUUSSII Belum pernah atau sangat jarang korporasi diajukan sebagai Terdakwa tipikor. Apa kendalanya? Bagaimana penyebutan identitas Terdakwa sebagaimana ketentuan dlm pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (ancaman batal demi hukum) Pidana denda harus disubsiderkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda. Bagaimana dengan korporasi yang dijatuhkan pidana denda?
- 11. T E R I M A K A S I H & SEMOGA BERMANFAAT