際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Moniaga s korupsi pertanahan ham

Download as PPT, PDF
Indonesia Anti Corruption Forum
Indonesia Anti Corruption Forum
1 of 11
Downloaded 10 times
Hak Asasi Manusia, Pertanahan dan Korupsi Sandra Moniaga Juni 2014
June 17, 2014 2
Sebaran Konflik (Lanjutan) June 17, 2014 3
Data Kasus yang diterima Subkomisi Pengaduan Komnas HAM June 17, 2014 4
kasus-kasus pertanahan dan pihak- pihak yang diadukan Perkebunan skala besar BPN, Pemkab Ijin Pengusahaan Hutan Kemenhut, Pemkab Taman Nasional/ Cagar Alam - Kemenhut Ijin Minerba dan/atau Gas ESDM, Pemkab Perumahan (real estate) PU, Pemkab Bendungan besar - PU, Pemkab Pembangunan jalan PU, Pemkab dll
Apa faktor utama penyebab konflik berdimensi pelanggaran HAM?
Moniaga s korupsi pertanahan ham
Moniaga s korupsi pertanahan ham
UUPA hanya berlaku di 33% wilayah Republik Indonesia? BPN memiliki kewenangan terbatas Kemenhut menguasasi 67% wilayah RI Sejarah penetapan kawasan hutan Implikasinya Pelanggaran ham Konflik Kekacauan administrasi pertanahan Rekomendasi penyelesaian
rekomendasi Perlu ada kejelasan ttg fungsi dan pengelolaan data dalam konflik agraria dan/atau sumber daya alam oleh semua pihak Perlu penyempurnaan sistem pengelolaan data yang sudah dikembangkan Penyelesaian konflik Rincian dugaan pelanggaran ham dan hukum Rincian wilayah konflik (dengan pihak mana? Misalnya: peta wilayah adat) Sumber Eksternal Sumber2 konflik dari luar Kebijakan negara, kebijakan lembaga keuangan Sumber Internal Ketimpangan penguasaan sumber2 agraria Analisa aktor pro/kontra Perencanaan pengelolaan sda/agraria dimasa mendatang June 17, 2014 10
11

More Related Content

Moniaga s korupsi pertanahan ham

  • 1. Hak Asasi Manusia, Pertanahan dan Korupsi Sandra Moniaga Juni 2014
  • 4. Data Kasus yang diterima Subkomisi Pengaduan Komnas HAM June 17, 2014 4
  • 5. kasus-kasus pertanahan dan pihak- pihak yang diadukan Perkebunan skala besar BPN, Pemkab Ijin Pengusahaan Hutan Kemenhut, Pemkab Taman Nasional/ Cagar Alam - Kemenhut Ijin Minerba dan/atau Gas ESDM, Pemkab Perumahan (real estate) PU, Pemkab Bendungan besar - PU, Pemkab Pembangunan jalan PU, Pemkab dll
  • 6. Apa faktor utama penyebab konflik berdimensi pelanggaran HAM?
  • 9. UUPA hanya berlaku di 33% wilayah Republik Indonesia? BPN memiliki kewenangan terbatas Kemenhut menguasasi 67% wilayah RI Sejarah penetapan kawasan hutan Implikasinya Pelanggaran ham Konflik Kekacauan administrasi pertanahan Rekomendasi penyelesaian
  • 10. rekomendasi Perlu ada kejelasan ttg fungsi dan pengelolaan data dalam konflik agraria dan/atau sumber daya alam oleh semua pihak Perlu penyempurnaan sistem pengelolaan data yang sudah dikembangkan Penyelesaian konflik Rincian dugaan pelanggaran ham dan hukum Rincian wilayah konflik (dengan pihak mana? Misalnya: peta wilayah adat) Sumber Eksternal Sumber2 konflik dari luar Kebijakan negara, kebijakan lembaga keuangan Sumber Internal Ketimpangan penguasaan sumber2 agraria Analisa aktor pro/kontra Perencanaan pengelolaan sda/agraria dimasa mendatang June 17, 2014 10
  • 11. 11