際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Perempuan melawan korupsi koalisi perempuan

Download as PPT, PDF
Indonesia Anti Corruption Forum
Indonesia Anti Corruption Forum

Dokumen tersebut merangkum program Perempuan Melawan Korupsi yang bertujuan memperkuat pengetahuan dan peran perempuan dalam memberantas korupsi di 3 provinsi di Indonesia. Program ini meliputi pelatihan bagi fasilitator dan komunitas, pembentukan jejaring antar organisasi, advokasi kebijakan, serta monitoring hasil yang mencakup peningkatan pengetahuan masyarakat dan perubahan sikap terhadap korupsi.

1 of 17
Downloaded 17 times
PEREMPUAN MELAWAN KORUPSI (BERBAGI PENGALAMAN: MEMBANGUN GERAKAN DITINGKAT RUMPUT) DIAN KARTIKASARI
POKOK BAHASAN LATAR BELAKANG ALUR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN HASIL & CAPAIAN PERKEMBANGAN SAMPAI 2014
LATAR BELAKANG Mengapa perlu membangun gerakan Perempuan Melawan Korupsi di tingkat akar rumput ? - Kasus-kasus korupsi sering sekali muncul dalam setiap Pendidikan Kader Dasar Koalisi Perempuan - Minimnya pengetahuan dan akses informasi menjadikan perempuan rentan menjadi korban, pendukung maupun pelaku korupsi
Mandat Kongres Nasional ke 3 Koalisi Perempuan Indonesia (Desember 2009) Perempuan dan Pemiskinan: Koalisi Perempuan Indonesia harus mendorong pemerintah dan aktor pembangunan lainnya termasuk anggota koalisi Perempuan Indonesia untuk menghentikan berbagai aktifitas yang mengakibatkan pemiskinan, serta melakukan upaya sitematis menghentikan proses pemiskinan, termasuk didalamnya upaya untuk menghentikan tindak kejahatan korupsi.
VISI
SEKILAS tentang PROGRAM Thema : MEMPERKUAT PENGETAHUAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI Waktu : Januari Desember 2012 Area Program : 3 Provinsi, 9 Kabupaten Jawa Tengah: Demak, Kendal, Salatiga Kalimantan Timur: Samarinda, Tarakan, Kukar Sulawesi Tengah: Palu, Donggala, Toli-toli Dukungan : UNODC
STRATEGI 1. Pengorganisasian dan pendidikan di komunitas perempuan tentang pentingnya memberantas tidak kejahatan korupsi 2. Membangun Jejaring Kerja 3. Advokasi Kebijakan Publik 4. Monitoring dan evaluasi
PENGORGANISASIAN & PENDIDIKAN (kegiatan & Hasil) Pengembangan Modul & Alat Peraga Modul & Manual Alat Peraga Training Of Trainer (TOT) di 3 regio Ada 80 Fasilitator yang siap memfasilitasi pelatihan/pendidikan Keterlibatan Pengurus di Tingkat Provinsi dan Cabang 27 fasilitator dari 80 fasilitator siap memfasilitasi outreach
PENGORGANISASIAN & PENDIDIKAN (kegiatan & Hasil) Pendidikan di Komunitas (outreach) Pendidikan (outreach) di 27 Desa, min @ 30 Peserta 810 perempuan Sosialisasi isu korupsi di area non program 320 komunitas, sekitar 6.400 perempuan dan laki-laki , memperoleh informasi Diskusi Rutin di komunitas (area program dan non area program) Teridentifikasinya kasus kasus korupsi Adanya aksi bersama
PENGORGANISASIAN & PENDIDIKAN (kegiatan & Hasil) Praktek Korupsi, ditemukan : Anggaran Daerah/Anggaran Desa (realisasi dana pembangunan Proyek), Pembangunan jalan, Pemotongan dana proggram. Bantuan Sosial : BOS, Raskin, BLT, Bantuan untuk Kelompok Masyarakat, Bantuan Pemberdayaan masyarakat nelayan dan Pesisir, Program Makanan Tambahan (PMT)), Alkon Gratis. Layanan Adminduk & Capil: KTP, KK, Akte kelahiran, Perkawinan Penjualan aset publik (sumber mata air) Problem Transparansi & Akuntabilitas
Membangun Jejaring Perempuan Melawan Korupsi Jejaring di Tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, antara lain: ICW, FITRA, LBH, TII, PKBI, LRC KJHAM, LBH Apik, EFFORT, dan Yasanti) akademisi PSG/PSW UNDIP, Univ, Soegijapranata, KOHATI HMI, Lembaga kajian hukum perempuan, JATAM Samarinda, LBH APIK Samarinda, AMAN Kaltim, Fatayat Kukar, HWK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Forum Peduli Gender), relasi dari Mahasiswa, KNPI, Kader PKK, Kader Posyandu, Ketua RT
KAMPANYE (TALK SHOW, DAILOG PUBLIK DAN POSTER)
DIALOG KEBIJAKAN 1. Dialog dengan aparat dan tokoh kunci di desa (KADES, PEMUDA, BPD) 2. Dialog dengan legislative (DPRD, BPD) 3. Dialog dengan eksekutif (SKPD, Penyelenggara layanan publik, Bappenas, Forum kebijakan ) 4. Dialog dengan Aparat Penegak Hukum (KPK)
CAPAIAN PERUBAHAN PENGETAHUAN SEKITAR 8000 MASYARAKAT DI TINGKAT DESA MENGETAHUI TENTANG KORUPSI LEBIH MENDALAM (ASPEK HUKUM , POLITIK,SOSIAL) ADA PERUBAHAN SIKAP & TINDAKAN, ALUMNI PELATIHAN, MEMBAHAS DI TINGKAT KELUARGA ALUMNI PELATIHAN MEMPERTANYAKAN HAL- HAL YANG DIINDIKASIKAN SEBAGAI KOUPSI ALUMNI PELATIHAN MENOLAK PRAKTEK KORUPSI
CAPAIAN DITINGKAT ORGANISASI ANGGOTA KPI LEBIH KRITIS DAN MENGONTROL KEPENGURUSAN PENGURUS KOALISI PEREMPUAN (BP, CABANG, WILAYAH DAN NASIONAL) MENATA SISTEM ADMINISTRAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERUBAHAN SOP ATURAN ORGANISASI KORUPSI MENJADI SALAH SATU STRATGI PENGORGANISASIAN MENGINTEGRASIKAN ISU ANTI KORUPSI DALAM PROGRAM LAIN
TEMUAN KASUS YANG DIADVOKASI PASKA PROGRAM KASUS PENGANGKATAN KADER POSYANDU SEBAGAI PNS (SUMBAR) BANTUAN SOSIAL (PEMOTONGAN HAK, POLITISASI BANSOS) ADMINDUK & CAPIL KORUPSI & PEMILU ( ANTI POLITIK UANG, PENYALAH GUNAAN WEWENANG)
TERIMA KASIH

More Related Content

Perempuan melawan korupsi koalisi perempuan

  • 1. PEREMPUAN MELAWAN KORUPSI (BERBAGI PENGALAMAN: MEMBANGUN GERAKAN DITINGKAT RUMPUT) DIAN KARTIKASARI
  • 2. POKOK BAHASAN LATAR BELAKANG ALUR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN HASIL & CAPAIAN PERKEMBANGAN SAMPAI 2014
  • 3. LATAR BELAKANG Mengapa perlu membangun gerakan Perempuan Melawan Korupsi di tingkat akar rumput ? - Kasus-kasus korupsi sering sekali muncul dalam setiap Pendidikan Kader Dasar Koalisi Perempuan - Minimnya pengetahuan dan akses informasi menjadikan perempuan rentan menjadi korban, pendukung maupun pelaku korupsi
  • 4. Mandat Kongres Nasional ke 3 Koalisi Perempuan Indonesia (Desember 2009) Perempuan dan Pemiskinan: Koalisi Perempuan Indonesia harus mendorong pemerintah dan aktor pembangunan lainnya termasuk anggota koalisi Perempuan Indonesia untuk menghentikan berbagai aktifitas yang mengakibatkan pemiskinan, serta melakukan upaya sitematis menghentikan proses pemiskinan, termasuk didalamnya upaya untuk menghentikan tindak kejahatan korupsi.
  • 6. SEKILAS tentang PROGRAM Thema : MEMPERKUAT PENGETAHUAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI Waktu : Januari Desember 2012 Area Program : 3 Provinsi, 9 Kabupaten Jawa Tengah: Demak, Kendal, Salatiga Kalimantan Timur: Samarinda, Tarakan, Kukar Sulawesi Tengah: Palu, Donggala, Toli-toli Dukungan : UNODC
  • 7. STRATEGI 1. Pengorganisasian dan pendidikan di komunitas perempuan tentang pentingnya memberantas tidak kejahatan korupsi 2. Membangun Jejaring Kerja 3. Advokasi Kebijakan Publik 4. Monitoring dan evaluasi
  • 8. PENGORGANISASIAN & PENDIDIKAN (kegiatan & Hasil) Pengembangan Modul & Alat Peraga Modul & Manual Alat Peraga Training Of Trainer (TOT) di 3 regio Ada 80 Fasilitator yang siap memfasilitasi pelatihan/pendidikan Keterlibatan Pengurus di Tingkat Provinsi dan Cabang 27 fasilitator dari 80 fasilitator siap memfasilitasi outreach
  • 9. PENGORGANISASIAN & PENDIDIKAN (kegiatan & Hasil) Pendidikan di Komunitas (outreach) Pendidikan (outreach) di 27 Desa, min @ 30 Peserta 810 perempuan Sosialisasi isu korupsi di area non program 320 komunitas, sekitar 6.400 perempuan dan laki-laki , memperoleh informasi Diskusi Rutin di komunitas (area program dan non area program) Teridentifikasinya kasus kasus korupsi Adanya aksi bersama
  • 10. PENGORGANISASIAN & PENDIDIKAN (kegiatan & Hasil) Praktek Korupsi, ditemukan : Anggaran Daerah/Anggaran Desa (realisasi dana pembangunan Proyek), Pembangunan jalan, Pemotongan dana proggram. Bantuan Sosial : BOS, Raskin, BLT, Bantuan untuk Kelompok Masyarakat, Bantuan Pemberdayaan masyarakat nelayan dan Pesisir, Program Makanan Tambahan (PMT)), Alkon Gratis. Layanan Adminduk & Capil: KTP, KK, Akte kelahiran, Perkawinan Penjualan aset publik (sumber mata air) Problem Transparansi & Akuntabilitas
  • 11. Membangun Jejaring Perempuan Melawan Korupsi Jejaring di Tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, antara lain: ICW, FITRA, LBH, TII, PKBI, LRC KJHAM, LBH Apik, EFFORT, dan Yasanti) akademisi PSG/PSW UNDIP, Univ, Soegijapranata, KOHATI HMI, Lembaga kajian hukum perempuan, JATAM Samarinda, LBH APIK Samarinda, AMAN Kaltim, Fatayat Kukar, HWK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Forum Peduli Gender), relasi dari Mahasiswa, KNPI, Kader PKK, Kader Posyandu, Ketua RT
  • 12. KAMPANYE (TALK SHOW, DAILOG PUBLIK DAN POSTER)
  • 13. DIALOG KEBIJAKAN 1. Dialog dengan aparat dan tokoh kunci di desa (KADES, PEMUDA, BPD) 2. Dialog dengan legislative (DPRD, BPD) 3. Dialog dengan eksekutif (SKPD, Penyelenggara layanan publik, Bappenas, Forum kebijakan ) 4. Dialog dengan Aparat Penegak Hukum (KPK)
  • 14. CAPAIAN PERUBAHAN PENGETAHUAN SEKITAR 8000 MASYARAKAT DI TINGKAT DESA MENGETAHUI TENTANG KORUPSI LEBIH MENDALAM (ASPEK HUKUM , POLITIK,SOSIAL) ADA PERUBAHAN SIKAP & TINDAKAN, ALUMNI PELATIHAN, MEMBAHAS DI TINGKAT KELUARGA ALUMNI PELATIHAN MEMPERTANYAKAN HAL- HAL YANG DIINDIKASIKAN SEBAGAI KOUPSI ALUMNI PELATIHAN MENOLAK PRAKTEK KORUPSI
  • 15. CAPAIAN DITINGKAT ORGANISASI ANGGOTA KPI LEBIH KRITIS DAN MENGONTROL KEPENGURUSAN PENGURUS KOALISI PEREMPUAN (BP, CABANG, WILAYAH DAN NASIONAL) MENATA SISTEM ADMINISTRAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERUBAHAN SOP ATURAN ORGANISASI KORUPSI MENJADI SALAH SATU STRATGI PENGORGANISASIAN MENGINTEGRASIKAN ISU ANTI KORUPSI DALAM PROGRAM LAIN
  • 16. TEMUAN KASUS YANG DIADVOKASI PASKA PROGRAM KASUS PENGANGKATAN KADER POSYANDU SEBAGAI PNS (SUMBAR) BANTUAN SOSIAL (PEMOTONGAN HAK, POLITISASI BANSOS) ADMINDUK & CAPIL KORUPSI & PEMILU ( ANTI POLITIK UANG, PENYALAH GUNAAN WEWENANG)