Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
8 likes12,454 views
Telegram Kapolri mengenai penanganan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan pada pengaduan masyarakat (Dumas)
1 of 3
Downloaded 274 times
Ad
Recommended
Prosedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13
Prosedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13Claudius Herry
油
Dokumen ini membahas tentang inovasi teknologi dalam pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, tantangan dalam penerapan teknologi di kelas juga diidentifikasi.Manajemen aset
Manajemen aset 93220872
油
Dokumen ini membahas manajemen aset negara dan daerah, termasuk pengelolaan barang milik negara/daerah, peraturan yang mengaturnya, serta berbagai jenis dan fungsi aset. Proses pengelolaan meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penilaian barang milik daerah. Selain itu, dokumen menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset untuk mencapai tujuan pemerintahan yang optimal.Anjab sekretaris
Anjab sekretarisReddy Prayudie
油
Dokumen ini berisi informasi mengenai jabatan Sekretaris Camat di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan serta mengawasi penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan. Tugas kunci mencakup merencanakan operasi kesekretariatan, mendistribusikan tugas, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugPenyusunan Perencanaan Karir Karyawan _Pelatihan "Peran Efektif HRD dalam Men...
Penyusunan Perencanaan Karir Karyawan _Pelatihan "Peran Efektif HRD dalam Men...Kanaidi ken
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pentingnya perencanaan karier bagi karyawan, yang mencakup evaluasi kemampuan dan minat, serta tujuan karier yang terstruktur. Perencanaan karier dapat dibagi menjadi perencanaan individu dan organisasional, di mana masing-masing memiliki fokus yang berbeda terhadap pengembangan karyawan dan kebutuhan perusahaan. Selain itu, dokumen juga menekankan peran departemen personalia dalam memberikan informasi dan pendidikan yang diperlukan untuk mendukung perencanaan karier yang efektif.Analisis Kebutuhan Diklat TNA
Analisis Kebutuhan Diklat TNAIgor Wijaya
油
Dokumen ini membahas analisis kebutuhan diklat (AKD) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang perlu ditutup melalui pelatihan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. AKD penting untuk memenuhi amanat UU ASN dan mengurangi inefisiensi anggaran. Proses AKD mencakup pembentukan tim, pengumpulan data, serta analisis untuk merumuskan program diklat yang sesuai.Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
油
Dokumen ini adalah peraturan yang menetapkan prosedur operasional standar untuk pengelolaan sistem penyediaan air minum, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan berbagai instalasi pengolahan air. Prosedur mencakup aspek pemrosesan air mulai dari pengambilan air baku, pengolahan dengan koagulasi, flokulasi, sedimentasi, hingga desinfeksi. Selain itu, dokumen ini juga mencakup panduan mengenai keselamatan dan perlengkapan kerja yang diperlukan.Laporan Pra Kelayakan. Manajemen Pengelolaan Persampahan Kota Batam
Laporan Pra Kelayakan. Manajemen Pengelolaan Persampahan Kota BatamOswar Mungkasa
油
Laporan ini mengkaji kelayakan proyek pengelolaan sampah di Kota Batam, mencakup kondisi geografi, ekonomi, serta tantangan dalam pengelolaan sampah yang meningkat seiring pertumbuhan populasi. Berbagai opsi pemrosesan dan pembuangan sampah diidentifikasi, termasuk pemisahan, komposting, serta pengolahan untuk energi, dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pembuangan yang ada. Pengelolaan lahan dan regulasi juga menjadi isu utama yang harus diatasi untuk implementasi proyek ini.Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdf
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdfMuhReperizaFurqon
油
Dokumen ini membahas tentang penerapan manajemen risiko dan kepatuhan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan rincian mengenai latar belakang, tujuan, dan kerangka hukum yang mendasarinya. Direktorat menyediakan kebijakan dan praktik terbaik untuk meningkatkan budaya sadar risiko serta mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dalam proses bisnis pembangunan. Evaluasi penerapan manajemen risiko menunjukkan kemajuan dalam identifikasi risiko kunci dan pengelolaan terhadapnya.Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahOswar Mungkasa
油
Dokumen menjelaskan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah di Indonesia, mencakup kebijakan, hukum dasar, serta prosedur penggunaan dan pemanfaatan barang. Terdapat penjelasan mengenai pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan barang, serta penekanan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tanggung jawab pengelola dan pengguna barang untuk memastikan barang dimanfaatkan dengan baik.Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8KutsiyatinMSi
油
Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terkait penilaian kinerja ASN. Penilaian kinerja mencakup aspek SKP dan perilaku kerja dengan proporsi tertentu, serta melibatkan atasan dalam proses evaluasi. Sistem manajemen kinerja mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap kinerja pegawai.CONTOH SOP ACCOUNTING
CONTOH SOP ACCOUNTINGSadar SOP (Alim Mahdi)
油
Dokumen ini menjelaskan prosedur standar pencatatan transaksi penerimaan uang dan penyusunan laporan keuangan. Prosedur ini mencakup pembuatan kwitansi yang harus memenuhi kriteria tertentu dari setiap jenis penerimaan, seperti penjualan, piutang, dan penerimaan lainnya. Penanggung jawab utama adalah staf akuntansi dalam devisi keuangan.Peranan PIC dalam MANAJEMEN PROYEK
Peranan PIC dalam MANAJEMEN PROYEKKanaidi ken
油
PIC memainkan peran penting dalam manajemen proyek dengan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dan melaporkan kemajuannya ke manajer. PIC harus memiliki kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, serta kemampuan interpersonal untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan proyek. Manajemen proyek diperlukan organisasi untuk mengatur proyek agar sesuai target waktu, biaya, dan kualitas sertaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, termasuk prinsip, kebijakan, dan etika yang harus diikuti. Tujuan pelatihan adalah untuk memahami proses, peraturan, serta tanggung jawab para pihak dalam pengadaan tersebut. Selain itu, diuraikan berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak dalam proses pengadaan.Anjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganReddy Prayudie
油
Dokumen ini menjelaskan posisi jabatan Penata Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mencakup deskripsi tugas, tanggung jawab, serta syarat yang diperlukan. Jabatan ini bertanggung jawab atas penerimaan, pemeriksaan, penataan, dan pelaporan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terdapat juga informasi mengenai lingkungan kerja dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan efektif.overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxHandiyanJuansah
油
Dokumen ini menjelaskan program pelatihan kepemimpinan untuk aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, termasuk struktur, tujuan, dan metode pelatihan. Pelatihan mencakup berbagai tingkatan dan jenis, termasuk blended learning dan klasikal, untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan peserta. Evaluasi dan mentorship juga menjadi bagian penting dari program untuk meningkatkan kapabilitas peserta dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin.Tugas dan program kerja manager sdm
Tugas dan program kerja manager sdmJuli Haryono
油
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar sejalan dengan tujuan dan perkembangan bisnis perusahaan. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan bisnis, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, serta mengoptimalkan peran departemen SDM sebagai mitra bisnis dalam memberikan saran untuk mencapai tujuan perusahaan.Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini menjelaskan prosedur dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010. Fokus utama terdiri dari persiapan, penetapan metode penilaian kualifikasi, serta proses evaluasi penawaran dengan berbagai metode penilaian yang harus dipahami oleh peserta pelatihan. Melalui modul ini, diharapkan peserta mampu menerapkan pengetahuan tentang pengadaan dengan cara yang adil, transparan, dan efisien.ISO 14589-1:2016 Record Mgt Awareness
ISO 14589-1:2016 Record Mgt AwarenessAli Fuad R
油
Training ini bertujuan untuk memahami standar manajemen arsip sesuai ISO 15489-1:2016 dan membantu menyelesaikan masalah penyimpanan dokumen perusahaan. Peserta akan mempelajari konsep pengelolaan informasi dan dokumen seperti manajemen aliran kerja, pengarsipan lanjut, indeks, filing, audit, dan sistem kontrol serta menerapkan undang-undang dan standar terkait.perka lan 31 tahun 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional analis ...
perka lan 31 tahun 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional analis ...Ridho Fitrah Hyzkia
油
regulasi analis kebijakanRekrutmen and seleksi
Rekrutmen and seleksiStevie Principe
油
Dokumen ini menjelaskan proses penarikan dan rekrutmen karyawan, mencakup langkah-langkah mulai dari perencanaan hingga seleksi akhir. Proses tersebut melibatkan aplikasi, wawancara, dan pengujian keterampilan. Selain itu, terdapat alur dokumen dan interaksi antara pelamar dan manajer dalam setiap tahapan.ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PRODUKSI KIP TIMAH 15 DAN KIP TIMAH 16 UNIT LAU...
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PRODUKSI KIP TIMAH 15 DAN KIP TIMAH 16 UNIT LAU...Adhytia Rian Pratama
油
Dokumen ini adalah laporan kerja praktik yang membahas analisis perbandingan tingkat produksi dari kapal isap produksi timah 15 dan timah 16 di unit laut Bangka PT. Timah (Persero) Tbk. Penelitian bertujuan untuk memahami proses penambangan, membandingkan hasil produksi kedua kapal, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan produksi. Laporan ini merupakan bagian dari persyaratan akademik program studi teknik pertambangan di ITB.KONSEP MANAJEMEN PROYEK
KONSEP MANAJEMEN PROYEKIwan Sutriono
油
Dokumen ini membahas konsep manajemen proyek, yang meliputi pengertian dan proses pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Proses tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta fokus pada pengelolaan biaya, mutu, waktu, dan keselamatan. Selain itu, dijelaskan pentingnya kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan dalam mencapai sasaran manajemen proyek konstruksi.Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di Kemkumham
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di KemkumhamTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas penyempurnaan pola karir untuk pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM, mencakup tantangan saat ini seperti kurangnya mutasi yang merata dan masalah keadilan dalam kesempatan karir. Beberapa terobosan diusulkan untuk meningkatkan sistem, termasuk prinsip keadilan, rekrutmen terbuka, dan penerapan sistem penghargaan yang lebih baik. Ujungnya, perubahan tersebut bertujuan menciptakan pegawai yang profesional dan kompeten dalam struktur manajemen kepegawaian.Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang mencakup berbagai siklus mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan dan pemindahtanganan. Terdapat peran dan tanggung jawab berbagai pejabat dalam pengelolaan BMD serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Selain itu, dokumen ini juga mencakup ketentuan pemanfaatan barang daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama yang harus disetujui oleh kepala daerah.Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
油
Dokumen ini membahas prosedur reviu laporan keuangan pemerintah daerah, mencakup perencanaan, penilaian sistem pengendalian intern (SPI), serta langkah-langkah teknis pelaksanaan reviu. Dalam proses ini, tim reviu melakukan analisis terhadap data, menilai risiko, dan membuat laporan hasil reviu yang harus disetujui oleh pihak terkait. Juga dijelaskan pentingnya dokumentasi melalui kertas kerja reviu dan metode komunikasi dengan pihak yang direviu.Performance Appraisal Berbasis KPI
Performance Appraisal Berbasis KPIYodhia Antariksa
油
Dokumen ini membahas penyusunan indikator kinerja kunci (KPI) dan kompetensi dalam penilaian kinerja karyawan. Ada dua elemen utama, yaitu aspek KPI dan aspek kompetensi, yang perlu diukur untuk meningkatkan hasil kerja. Selain itu, dokumen juga menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun KPI dan cara menghubungkannya dengan kebijakan reward and punishment.Anjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmperilaku
油
Dokumen ini menjelaskan tentang informasi jabatan Analis Perencanaan SDM yang meliputi tugas dan tanggung jawab, syarat jabatan, dan prestasi kerja yang diharapkan. Jabatan ini bertanggung jawab atas pengolahan dan penyajian data kepegawaian serta menganalisis dan melaporkan hasilnya. Syarat utama jabatan ini adalah pendidikan S1, pengalaman terkait, dan kemampuan mengolah data.Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rekomendasi dari diskusi ahli pengadaan menyarankan perbaikan seluruh ekosistem pengadaan termasuk sistem perencanaan, penganggaran, pembayaran, dan perpajakan agar proses pengadaan dapat mendukung percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran."Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini adalah konsolidasi peraturan presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup perubahan dari beberapa peraturan presiden yang relevan. Tujuan penyusunan dokumen adalah untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman atas peraturan yang telah mengalami banyak perubahan. Selain itu, dokumen ini dilengkapi dengan matriks perubahan dan catatan kaki untuk setiap pasal yang disajikan.More Related Content
What's hot (20)
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdf
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdfMuhReperizaFurqon
油
Dokumen ini membahas tentang penerapan manajemen risiko dan kepatuhan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan rincian mengenai latar belakang, tujuan, dan kerangka hukum yang mendasarinya. Direktorat menyediakan kebijakan dan praktik terbaik untuk meningkatkan budaya sadar risiko serta mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dalam proses bisnis pembangunan. Evaluasi penerapan manajemen risiko menunjukkan kemajuan dalam identifikasi risiko kunci dan pengelolaan terhadapnya.Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahOswar Mungkasa
油
Dokumen menjelaskan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah di Indonesia, mencakup kebijakan, hukum dasar, serta prosedur penggunaan dan pemanfaatan barang. Terdapat penjelasan mengenai pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan barang, serta penekanan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tanggung jawab pengelola dan pengguna barang untuk memastikan barang dimanfaatkan dengan baik.Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8KutsiyatinMSi
油
Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terkait penilaian kinerja ASN. Penilaian kinerja mencakup aspek SKP dan perilaku kerja dengan proporsi tertentu, serta melibatkan atasan dalam proses evaluasi. Sistem manajemen kinerja mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap kinerja pegawai.CONTOH SOP ACCOUNTING
CONTOH SOP ACCOUNTINGSadar SOP (Alim Mahdi)
油
Dokumen ini menjelaskan prosedur standar pencatatan transaksi penerimaan uang dan penyusunan laporan keuangan. Prosedur ini mencakup pembuatan kwitansi yang harus memenuhi kriteria tertentu dari setiap jenis penerimaan, seperti penjualan, piutang, dan penerimaan lainnya. Penanggung jawab utama adalah staf akuntansi dalam devisi keuangan.Peranan PIC dalam MANAJEMEN PROYEK
Peranan PIC dalam MANAJEMEN PROYEKKanaidi ken
油
PIC memainkan peran penting dalam manajemen proyek dengan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dan melaporkan kemajuannya ke manajer. PIC harus memiliki kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, serta kemampuan interpersonal untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan proyek. Manajemen proyek diperlukan organisasi untuk mengatur proyek agar sesuai target waktu, biaya, dan kualitas sertaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, termasuk prinsip, kebijakan, dan etika yang harus diikuti. Tujuan pelatihan adalah untuk memahami proses, peraturan, serta tanggung jawab para pihak dalam pengadaan tersebut. Selain itu, diuraikan berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak dalam proses pengadaan.Anjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganReddy Prayudie
油
Dokumen ini menjelaskan posisi jabatan Penata Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mencakup deskripsi tugas, tanggung jawab, serta syarat yang diperlukan. Jabatan ini bertanggung jawab atas penerimaan, pemeriksaan, penataan, dan pelaporan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terdapat juga informasi mengenai lingkungan kerja dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan efektif.overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxHandiyanJuansah
油
Dokumen ini menjelaskan program pelatihan kepemimpinan untuk aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, termasuk struktur, tujuan, dan metode pelatihan. Pelatihan mencakup berbagai tingkatan dan jenis, termasuk blended learning dan klasikal, untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan peserta. Evaluasi dan mentorship juga menjadi bagian penting dari program untuk meningkatkan kapabilitas peserta dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin.Tugas dan program kerja manager sdm
Tugas dan program kerja manager sdmJuli Haryono
油
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar sejalan dengan tujuan dan perkembangan bisnis perusahaan. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan bisnis, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, serta mengoptimalkan peran departemen SDM sebagai mitra bisnis dalam memberikan saran untuk mencapai tujuan perusahaan.Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini menjelaskan prosedur dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010. Fokus utama terdiri dari persiapan, penetapan metode penilaian kualifikasi, serta proses evaluasi penawaran dengan berbagai metode penilaian yang harus dipahami oleh peserta pelatihan. Melalui modul ini, diharapkan peserta mampu menerapkan pengetahuan tentang pengadaan dengan cara yang adil, transparan, dan efisien.ISO 14589-1:2016 Record Mgt Awareness
ISO 14589-1:2016 Record Mgt AwarenessAli Fuad R
油
Training ini bertujuan untuk memahami standar manajemen arsip sesuai ISO 15489-1:2016 dan membantu menyelesaikan masalah penyimpanan dokumen perusahaan. Peserta akan mempelajari konsep pengelolaan informasi dan dokumen seperti manajemen aliran kerja, pengarsipan lanjut, indeks, filing, audit, dan sistem kontrol serta menerapkan undang-undang dan standar terkait.perka lan 31 tahun 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional analis ...
perka lan 31 tahun 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional analis ...Ridho Fitrah Hyzkia
油
regulasi analis kebijakanRekrutmen and seleksi
Rekrutmen and seleksiStevie Principe
油
Dokumen ini menjelaskan proses penarikan dan rekrutmen karyawan, mencakup langkah-langkah mulai dari perencanaan hingga seleksi akhir. Proses tersebut melibatkan aplikasi, wawancara, dan pengujian keterampilan. Selain itu, terdapat alur dokumen dan interaksi antara pelamar dan manajer dalam setiap tahapan.ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PRODUKSI KIP TIMAH 15 DAN KIP TIMAH 16 UNIT LAU...
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PRODUKSI KIP TIMAH 15 DAN KIP TIMAH 16 UNIT LAU...Adhytia Rian Pratama
油
Dokumen ini adalah laporan kerja praktik yang membahas analisis perbandingan tingkat produksi dari kapal isap produksi timah 15 dan timah 16 di unit laut Bangka PT. Timah (Persero) Tbk. Penelitian bertujuan untuk memahami proses penambangan, membandingkan hasil produksi kedua kapal, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan produksi. Laporan ini merupakan bagian dari persyaratan akademik program studi teknik pertambangan di ITB.KONSEP MANAJEMEN PROYEK
KONSEP MANAJEMEN PROYEKIwan Sutriono
油
Dokumen ini membahas konsep manajemen proyek, yang meliputi pengertian dan proses pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Proses tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta fokus pada pengelolaan biaya, mutu, waktu, dan keselamatan. Selain itu, dijelaskan pentingnya kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan dalam mencapai sasaran manajemen proyek konstruksi.Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di Kemkumham
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di KemkumhamTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas penyempurnaan pola karir untuk pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM, mencakup tantangan saat ini seperti kurangnya mutasi yang merata dan masalah keadilan dalam kesempatan karir. Beberapa terobosan diusulkan untuk meningkatkan sistem, termasuk prinsip keadilan, rekrutmen terbuka, dan penerapan sistem penghargaan yang lebih baik. Ujungnya, perubahan tersebut bertujuan menciptakan pegawai yang profesional dan kompeten dalam struktur manajemen kepegawaian.Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang mencakup berbagai siklus mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan dan pemindahtanganan. Terdapat peran dan tanggung jawab berbagai pejabat dalam pengelolaan BMD serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Selain itu, dokumen ini juga mencakup ketentuan pemanfaatan barang daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama yang harus disetujui oleh kepala daerah.Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
油
Dokumen ini membahas prosedur reviu laporan keuangan pemerintah daerah, mencakup perencanaan, penilaian sistem pengendalian intern (SPI), serta langkah-langkah teknis pelaksanaan reviu. Dalam proses ini, tim reviu melakukan analisis terhadap data, menilai risiko, dan membuat laporan hasil reviu yang harus disetujui oleh pihak terkait. Juga dijelaskan pentingnya dokumentasi melalui kertas kerja reviu dan metode komunikasi dengan pihak yang direviu.Performance Appraisal Berbasis KPI
Performance Appraisal Berbasis KPIYodhia Antariksa
油
Dokumen ini membahas penyusunan indikator kinerja kunci (KPI) dan kompetensi dalam penilaian kinerja karyawan. Ada dua elemen utama, yaitu aspek KPI dan aspek kompetensi, yang perlu diukur untuk meningkatkan hasil kerja. Selain itu, dokumen juga menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun KPI dan cara menghubungkannya dengan kebijakan reward and punishment.Anjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmperilaku
油
Dokumen ini menjelaskan tentang informasi jabatan Analis Perencanaan SDM yang meliputi tugas dan tanggung jawab, syarat jabatan, dan prestasi kerja yang diharapkan. Jabatan ini bertanggung jawab atas pengolahan dan penyajian data kepegawaian serta menganalisis dan melaporkan hasilnya. Syarat utama jabatan ini adalah pendidikan S1, pengalaman terkait, dan kemampuan mengolah data.perka lan 31 tahun 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional analis ...
perka lan 31 tahun 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional analis ...Ridho Fitrah Hyzkia
油
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PRODUKSI KIP TIMAH 15 DAN KIP TIMAH 16 UNIT LAU...
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PRODUKSI KIP TIMAH 15 DAN KIP TIMAH 16 UNIT LAU...Adhytia Rian Pratama
油
Viewers also liked (20)
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rekomendasi dari diskusi ahli pengadaan menyarankan perbaikan seluruh ekosistem pengadaan termasuk sistem perencanaan, penganggaran, pembayaran, dan perpajakan agar proses pengadaan dapat mendukung percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran."Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini adalah konsolidasi peraturan presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup perubahan dari beberapa peraturan presiden yang relevan. Tujuan penyusunan dokumen adalah untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman atas peraturan yang telah mengalami banyak perubahan. Selain itu, dokumen ini dilengkapi dengan matriks perubahan dan catatan kaki untuk setiap pasal yang disajikan.Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahKhalid Mustafa
油
Dokumen ini membahas potensi permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengidentifikasi titik lemah di setiap tahap, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Khalid Mustafa, sebagai narasumber, menyoroti pentingnya profesionalisme dan transparansi untuk mencegah sengketa kontrak serta dampak hukum yang mungkin muncul. Penekanan juga diberikan pada peran pengawasan dan kerjasama antar lembaga untuk meningkatkan integritas dalam proses PBJ.Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
油
Dokumen ini membahas draf revisi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan penekanan pada latar belakang, pokok perubahan, dan hal-hal baru yang diusulkan. Revisi ini mencakup perubahan struktur, istilah, dan definisi, serta pengaturan terkait pengadaan yang lebih fleksibel dan efisien. Beberapa hal baru yang diperkenalkan termasuk tujuan pengadaan, agen pengadaan, dan e-marketplace pemerintah.Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini menjelaskan proses persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010. Fokus utamanya adalah pada langkah-langkah penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), spesifikasi teknis, dan harga perkiraan sendiri (HPS), serta pentingnya evaluasi dan revisi dalam pengadaan. Seluruh kegiatan dinyatakan melibatkan pemilihan jenis kontrak yang tepat, jaminan pengadaan, dan memastikan penggunaan produksi dalam negeri.Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
油
Dokumen ini membahas sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 2015 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat beberapa solusi untuk masalah lambatnya pengadaan, termasuk penggunaan e-procurement dan harmonisasi aturan terkait. Instruksi Presiden menekankan pentingnya penyelesaian rencana pengadaan tahunan sebelum akhir tahun anggaran dan pelaksanaan melalui sistem elektronik.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Swakelola adalah kegiatan pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, tahapan perencanaan dan pelaksanaan swakelola serta pengawasan dan evaluasi proyek swakelola.Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan sPelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini menjelaskan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010. Tujuan pelatihan adalah untuk memahami e-tendering dan e-purchasing, serta manfaat dan tata cara pelaksanaannya. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diharuskan dibentuk untuk memfasilitasi pengadaan tersebut di daerah.Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara dan prosedur pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa melalui prakualifikasi dan pemilihan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010. Peserta diharapkan memahami setiap tahapan, mulai dari pengumuman hingga penyelesaian pekerjaan, serta pentingnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai pengumuman dan evaluasi kualifikasi peserta dalam proses pengadaan.Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01EnvaPya
油
Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, meliputi pemahaman rinci tentang rencana umum pengadaan, penyusunan spesifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS), dan pemilihan jenis kontrak. Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami dan melaksanakan proses persiapan pengadaan dengan fokus pada tahapan evaluasi dan pengkajian ulang. Selain itu, dijelaskan juga prosedur pengkajian ulang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.Sosialisasi perpres 54 tahun 2010
Sosialisasi perpres 54 tahun 2010Khalid Mustafa
油
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memperkenalkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih sederhana dan efisien serta mendorong persaingan yang sehat dan inovasi. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan mulai berlaku pada 6 Agustus 2010.Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
油
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas tiga tipe terpidana korupsi pada lembaga pemerintahan yaitu:
1. Serigala, yakni tipe yang licik dan culas serta tidak peduli pada rakyat. Mereka selalu menjadi pelaku utama korupsi dengan modus seperti usulan anggaran palsu dan memeras pengusaha.
2. Kerbau, yakni tipe yang patuh membabi buta dan tidak memiliki pendirian. Mereka mudah diarahkan.Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut merangkum sejarah berdirinya Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) sejak para pendirinya mulai saling mengenal pada pelatihan TOT di Solo 2011 hingga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan P3I seperti pelatihan, seminar, penerbitan buku, dan lainnya guna memajukan pengadaan barang/jasa di Indonesia.Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memaksimalkan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil serta ketentuan pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. Dokumen ini menjelaskan syarat dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan usaha kecil, termasuk tingkat komponen dalam negeri dan preferensi harga. Juga dijelaskan tentang ketentuan penSosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan LKPP tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dokumen ini mengatur tentang definisi KPBU, regulasi yang mengatur KPBU, tata cara pelaksanaan pengadaan badan penyiapan dan badan usaha pelaksana, serta organisasi dan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dipenuhi. Dokumen ini bertujuan untuk meng13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)harry_novie2012
油
panduan pengadaan langsungPermen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
油
Peraturan ini memperbarui peraturan sebelumnya tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Perubahan utama meliputi penyesuaian definisi untuk mengikuti peraturan terbaru, mempromosikan pengadaan secara elektronik, memberikan kesempatan lebih besar kepada usaha kecil dan pengusaha lokal, serta mengatur pengadaan pekerjaan kompleks dan di daerah terpencil.Ad
More from Khalid Mustafa (11)
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
油
Surat Edaran Menteri PUPR No. 20/SE/M/2021 mengatur pedoman operasional untuk penyelenggaraan penunjukan langsung permintaan berulang (repeat order) dalam pengadaan jasa konsultansi konstruksi di Kementerian PUPR. Dokumen ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan yang terdiri dari kriteria pekerjaan, penilaian kinerja penyedia jasa, dan tata cara penyelenggaraan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penunjukan langsung repeat order dapat dilaksanakan secara tertib dan efektif.Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
油
1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi;
2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifikPaparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
油
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections. Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
油
Paparan dari LKPP yang membahas mengenai pelaksanaan kontrak yang terpengaruh dengan Pademi CoronaPaparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
油
Surat Edaran Menteri PUPR No.10/SE/M/2018 menetapkan standar dokumen pemilihan dan jadwal tahapan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dengan metode lelang dini untuk tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR. Dokumen ini mengatur perubahan metode pengadaan dan syarat kualifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi.Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
油
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
油
Bahan Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didasari arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan serta hasil rapat kabinet. Perubahan mencakup penyederhanaan prosedur, penggunaan e-marketplace, dan penambahan metode pengadaan seperti repeat order dan e-reverse auction.Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa
油
Khalid Mustafa adalah seorang konsultan pengadaan dengan pengalaman kerja yang luas dan pelatihan profesional di bidang pengadaan barang/jasa. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum pengadaan dan kontrak, termasuk syarat sah perjanjian dan jenis-jenis kontrak pengadaan yang relevan dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, terdapat penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam penyusunan kontrak dan isu hukum terkait yang perlu diperhatikan.Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
油
Dokumen ini membahas penyusunan rencana anggaran biaya pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan menjelaskan tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), verifikasi usulan RAB, dan penyusunan rincian anggaran/biaya pengadaan barang/jasa."Hasil Ujian Peserta 2
Hasil Ujian Peserta 2Khalid Mustafa
油
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang/jasa secara sistematis mulai dari perencanaan, pengumuman, evaluasi proposal, hingga penetapan kontrak. Langkah-langkah utamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan, menyusun rencana dan anggaran, memilih metode pengadaan dan jenis kontrak, serta menetapkan kebijakan dan dokumen yang diperlukan.Ad
Recently uploaded (15)
Strategic Coaching for Leadership Development in Public Sector
Strategic Coaching for Leadership Development in Public SectorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Seminar Nasional APCI dengan Tema Bridge to Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers"
Jakarta, 15 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...YudhaListiyani2
油
Rapat koordinasi koperasi merah putih24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdf
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfyusrilyuma294225
油
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfPembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfMenjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
PENYUSUNAN RENSTRA SETDA KALTIM 2025-2029
PENYUSUNAN RENSTRA SETDA KALTIM 2025-2029AliMudzakkirChannel
油
Penyusunan Dokumen Perencanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029