Pamong praja 2
- 1. IV. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PERANAN PAMONG PRAJA A. Dari konsep Pangreh Praja ke konsep Pamong Praja. Pemerintahan Pangreh Praja-Belanda: Pada tahun 1942 Hindia- Belanda di bagi dalam 8 Gewest yaitu jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Surakarta, Sumatera, Borneo dan The Grote Oost (Timur Besar). Mula-mula tiap Gewest di pimpin oleh seorang resident sebagai Hoofd Van Gewestelijk Bestuur kecuali Aceh, Sulawesi dan Sumatera Timur yang di pimpin oleh Gubernur, sedangkan Belitung di pimpin oleh asisten resident sampai tahun1913 resident Bangka tidak mempunyai Pangreh Praja Belanda di bawahnya. Pemerintahan Pangreh Praja-Indonesia:Regent atau bupati merupakan jabatan puncak dari pangreh praja Indonesia. Sesudah diadakannya Bestuurserforning maka selain menjalankan pemerintahan langsung pada rakyat Indonesia dalam wilayahnya juga menjadi ketua regentschapsraad (DPRD Kabupaten) dan menjadi alat pemerintahan kabupaten sebagai daerah otonom.
- 2. Menurut Bayu Surya Ningrat : (1990: 7-11) pamong praja dipergunakan untuk menyebut mereka, pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Pada umumnya yang disebut pamong praja adalah pejabat- pejabat pemerintah (pusat) yang bernaung dalam Depdagri yang ada di daerah. Pamong praja mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas pamong praja mencakup segenap pegawai dalam lingkungan Depdagri yang ada dan bekerja di daerah yang melaksanankan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan umum. Dalam arti sempit pamong praja hanya mencakup mereka yang memegang pimpinan dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif.
- 3. B. Perkembangan Kepamongprajaan. Sejarah perkembangan kepamongprajaan di Indonesia tidak lepas dari tugas-tugas atau urusan pemerintahan umum, karena secara fungsional keberadaan pamong praja adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut. Kepamongprajaan dari perspektif kesejarahan yang dikemukakan oleh John Locke yang membedakan kekuasaan Negara dalam eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan Montes Quieu yang membedakan kekuasana Negara dalam eksekutif, legislatif, dan judikatif. PP Nomor 27 Tahun 1959 disebutkan : bahwa yang dimaksud dengan pamong praja adalah gubernur, residen, bupati, walikota, wedana dan asisten wedana (camat). Dari PP di atas didapat perumusan pamongpraja adalah perangkat atau pejabat yang ada di daerah yang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum atau pemerintahan pusat.
- 4. C. Fungsi Umum Pamong Praja. Fungsi umum kepamongprajaan dalam perspektif waktu terus mangalami pengurangan sering dengan semakin bergeser paradikma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi pemerintahan. Fungsi pamong praja tidak mungkin diperinci karena sifatnya sangat luas dan menyeleruh. Kecuali melaksanakan perintah dari atasan atau peraturan-peraturan, pamong praja memberikan pula public service sebaik-baiknya. Pada umumnya pamong praja memimpin tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum.