際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Sistem pemerintahan for teacher

Download as PPTX, PDF
Lieya Pepey
Lieya Pepey

bab 2 nie mengenai sistem pemerintahan

1 of 25
Downloaded 188 times
SISTEM PEMERINTAHAN Disusun Oleh: Liya Purwaningtiyas A220100073 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
Standar Komptensi Memahami Prinsip dasar ilmu sejarah Kompetensi Dasar 1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah Indikator 1. Menjelaskan pengertian pemerintahan 2. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara 3. Menjelaskan sistem prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah Tujuan 1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah 2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat sejara sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni 3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi kegunaan edukatif sejarah dalam keidupan social masyarakat
Sistem pemerintahan for teacher
SISTEM PEMERINTAHAN Pengertian Sistem Menurut KUBI, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing- masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah Pemerintah dalam arti luas, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wapres dan kabinet. Pemerintahan, dalam pandangan Offe merupakan hasil tindakan administratif dalam berbagai bidang. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing
Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen- komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam: 1. Sistem Pemerintahan Presidensial, kepala eksekutif dipilih tersendiri di laur parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Presiden berlaku sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. 2. Sistem Pemerintahan Parlementer, kepala pemerintahan (Kepala Menteri) memimpin suatu dewan menteri (kabinet) yang anggotanya berasal dari parlemen. 3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial yang menggabungkan kedua sistem diatas, presiden yang dipilih oleh rakyat menjalankan pemerintahan bersama- sama dengan perdana menteri.
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Dalam sistem ini, eksekutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yang dibentuk merupakan cerminan keluatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya. Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepala pemerintahan diduduki dua figur berbeda. Hal ini menutup kemungkinan terpusatnya kekuasaan eksekutif di satu tangan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sementara jabatan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja
Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Parlementer 1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. 2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet 3. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen 4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Presiden atau raja/ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain : Perancis, Inggris dan India.
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Dalam pemerintahan presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui suatu badan pemilihan. Presiden yang bertindak sebagai eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti. Legislatif dengan suara terbanyak tidak dapat menjatuhkan presiden dan menteri-menterinya jika terjadi ketidak percayaan. Apabila terjadi perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka yang memutuskannya adalah badan yudikatif. Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika terbukti melanggar konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.
Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Presidensiil 1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kebinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. 4. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat dan Pakistan
KELEMAHAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Kelebihan Stabilitas pemerintahan terjamin Program pemerintah jelas jangka waktunya dan dapat dilaksanakan sesuai rencana Penyalahgunaan control oleh parlemen dapat dihindari, karena pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelemahan Pemerintah cenderung otoriter, karena kekuasaan pemerintah besar Kontrol terhadap pemerintah kurang Pemerintah yang tidak disukai oleh rakyat tidak bisa diberhentikan setiap saat sehingga tetap menunggu masa jabatan selesai
KELEMAHAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Kelebihan Kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan secara terus menerus Setiap program pemerintah mencerminkan kehendak aspirasi mayoritas rakyat Relatif lebih demokratis Kelemahan Pemerintahan tidak stabil akibat pemerintah bisa jatuh setiap saat Program pembangunan tidak mesti dapat dilaksanakan sesuai dengan program, karena pemerintah setiap saat bisa berhenti di tengah jalan Kontrol oleh parlemen kadang-kadang cenderung tidak konstruktif, yaitu kontrol yang tidak membangun tetapi untuk menjatuhkan pemerintah
BENTUK PEMERINTAHAN TEORI KLASIK TENTANG BENTUK PEMERINTAHAN Bentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan Polybios. 1. Menurut Plato, bentuk pemerintahan terbagi menjadi lima yaitu: a. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan b. Temokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan dan kemasyuran c. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan d. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata e. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang tiran (sewenang- wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan 2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbagi menjadi enam yaitu: a. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk kepentingan umum b. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi
c. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan umum d. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya e. Politelia, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum f. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang 3. Menurut Polybios, bentuk pemerintahan terbagi menjadi beberapa macam yaitu: a. Monarki, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan rakyat, tetapi seiring perkembangan waktu raja bertindak sewenang-wenang sehingga bergeser menjadi Tirani b. Pemerintahan Tirani menimbulkan kaum bangsawan bersatu untuk melawan, sehingga pemerintahan Tirani berubah menjadi Aristokrasi yang berpihak pada kepentingan umum, kemudian berubah menjadi Oligarki demi kepentingan golongan c. Pemerintahan Oligarki yang tidak ada keadilan, mengakibatkan rakyat memberontak kemudian bergeser menjadi Demokrasi. Karena banyaknya kekacauan pemerintahan kembali dipegang oleh satu orang
MENURUT LEON DUGUIT 1. Bentuk Pemerintahan Monarki a. Monarki Absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas. b. Monarki Konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak lagi mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi 2. Bentuk Pemerintahan Republik a. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa batas b. Republik Konstitusional, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat
PEMERINTAHAN YANG BAIK PENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. ORIENTASI PEMERINTAHAN YANG BAIK 1. Orientasi ideal negara diarahkan pada pencapaian tujuan nasional 2. Orientasi mengacu demokratisasi dalam kehidupan bernegara dalam elemen-elemen konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas. 3. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal CIRI PEMERINTAHAN YANG BAIK Akuntabilitas, Profesionalitas, Transparan, Pelayanan Prima, Demokrasi, Efisiensi, Efektifitas, Supremasi hukum, dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
PRINSIP-PRINSIP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PEMERINTAHAN 1. Partisipasi 1. Asas Kepastian Hukum 2. Penegakan Hukum 2. Asas Tertib Penyelenggaraan 3. Transparan Negara 4. Daya Tanggap 3. Asas Kepentingan Umum 5. Berorientasi Konsensus 4. Asas Keterbukaan 6. Berkeadilan 5. Asas Proporsionalitas 7. Efektifitas dan Efisiensi 6. Asas Profesionalitas 8. Akuntabilitas 7. Asas Akuntabilitas 9. Bervisi Strategis 10. Kesaling terkaitan
PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SATU NEGARA TERHADAP NEGARA-NEGARA LAIN Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara dapat diuraikan antara lain : 1. Faktor Sejarah a. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain berdasarkan perjanjian. b. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh negara lain tanpa reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa didirikan negara-negara di daerah tersebut. c. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara tersebut. Contoh negara merdeka baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan negara lain sehingga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang digunakan. Induk Negara Negara Merdeka Baru Sistem Pemerintah Spanyol Argentina, Bolvia, Chili, Ekuador, Presidensial dan Guatemala Inggris Afrika Selatan, Kanada, Australia, Parlementer Selandia Baru dan India
2. Faktor ideologi Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara mengatur masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan. a. Ideologi Fasisme Fasis berasal dari kata fascio artinya kelompok. Kontrol pemerintahan terpusat dan tidak mengenal oposisi b. Ideologi Liberalisme Liberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya. c. Ideologi Komunisme Gagasan dasar komunisme ialah bahwa manusia merupakan kelas melawan. Negara Komunis hanya mengenal satu partai tunggal dan bersifat totaliter. Contoh negara yang terpengaruh oleh persebaran ideologi, antara lain Negara Induk Negara dalam Sistem Pemeirntahan Hubungan Ideologi Amarika Serikat (Liberal) Inggris, Italia, Kanada, Presidensial atau Jerman, dll parlementer dengan lebih satu partai
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA a. Sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan sejak awal disyahkan, UUD 1945 telah menyebut bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Tetapi pada masa awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Pada masa itu berlaku UUDS 1950, namun pelaksanaan liberal menurut UUDS 1950situasi politik tidak ada kestabilan sama sekali, maka dari itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut: 1. Pembubaran Badan Konstituante 2. Diberlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950 3. Dibentuk MPRS dan DPAS b. Setelah dekrit oleh presiden membawa babak baru sistem pemerintahan RI menjadi demokrasi terpimpin (orde lama). Pada masa ini sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensial. Namun terjadi penyelewengan pada masa ini puncaknya tanggal 30 September 1965 terjadi pembrotakan PKI. Kondisi ini mengakibatkan demo dikalangan mahasiswa dan pelajar yang menuntut perbaikan keadaan negara. Tuntutan ini dikenal dengan sebutan Tri Tura. Yang isinya adalah sebagai
1. Bubarkan PKI 2. Turunkan harga 3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI Keadaan ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang isinya memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Dengan dikeluarkannya Supersemar, maka menjadi landasan baru munculnya era pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan orde baru. Soeharto disahkan menjadi presiden tahun 1967. Penafsiran Soeharto terhadap sistem presidensiil membuat kekuasaannya semakin kuat sehingga bertahan 32 tahun. Pada era ini posisi ekskutif lebih kuat dibanding dengan legislatif. Alat-alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak kekuasaan Soeharto. Aksi rakyat untuk menekan Soeharto akhirnya berhasil menurunkannya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. 4. Perkembangan selanjutnya menunjukkan terdapat keinginan yang kuat dari WNI untuk melakukan perubahan konstitusi agar kekuasaan yang digenggam oleh pejabat dapat dikontrol. Maka MPR melakukan amandemen UUD 1945 yang terbukti banyak membawa perubahan
STRUKTUR KETATANEGARAAN Struktur Ketatanegaraan RI sebelum Struktur Ketatanegaraan RI sesudah Amandemen Amandemen
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN RI Kelebihan Kelemahan Adanya kepastian dan supremasi hukum Masih ada oknum penegak hukum yang dalam penyelenggaraan pemerintahan belum bekerja secara professional negara MPR yang terdiri dari anggota DPR, MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, utusan daerah dan utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan merupakan lembaga yang sarat dengan memberhentikan Presiden dan Wapres muatan politis sehingga keputusan dalam masa jabatannya menurut UUD maupun ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi rezim yang berkuasa pada saat itu. Jabatan Presiden tidak dapat dijatuhkan Pengawasan rakyat terhadap pemerintah oleh DPR, sebaliknya Presiden juga tidak kurang berpengaruh, sehingga ada dapat membubarkan DPR. Presiden dan kecenderungan eksekutif lebih dominan DPR bekerjasama dalam pembuatan bahkan otoriter. UU. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih Jika para menteri tidak terdiri dari orang- stabil karena program-program relatif orang yang jujur, bersih dan professional, lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. program-program pemerintah tidak
QUESTION ? 1. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian 4. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar yang bekerja bersama-sama untuk parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. melakukan suatu maksud, merupakan Merupakan ciri dari sistem pemerintahan pengertian sistem menurut a. Presidensill a. KUBI b. Parlemnter b. Sumantri c. Monarki c. Prajudi d. Semipresidensial d. W.J.S. Poerwadarminta 5. Dibawah ini contoh negara yang menerapkan 2. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama sistem pemerintahan parlementer antara lembaga pemerintahan dengan a. Amerika Serikat klien masing-masing, merupakan b. Pakistan pengertian dari c. India a. Sistem d. Indonesia b. Pemerintah 6. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh c. Pemerintahan kaum cendikiawan yang dilaksanakan d. Sistem pemerintahan sesuai dengan pikiran keadilan, merupakan 3. Secara umum sistem pemerintahan dibagi pengertian dari menjadi 3 macam, kecuali a. Demokrasi a. Sistem pemerintahan parlementer b. Tirani b. Sistem pemerintahan presidensiil c. Aristokrasi c. Sistem pemerintahan semipresidensial d. Oligarki d. Sistem pemerintahan monarki
7. Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan 10. Presiden soeharto disahkan menjadi presiden terbagi menjadi dua macam, yaitu pada tahun a. Parlementer dan Presidensial a. 1965 b. Monarki dan Republik b. 1966 c. Oligarki dan Demokrasi c. 1967 d. Monarki dan Demokrasi d. 1998 8. Menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu 11. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti dalam memperjuangkan sempit dan dalam arti luas! (slide 3) hidupnya, merupakan tujuan dari 12. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan a. Ideologi Fasis parlementer dan presidensial! (slide 4) b. Ideologi Komunis 13. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistem c. Ideologi Kapitalis pemerintahan presidensial dan parlementer! d. Ideologi Liberalis (slide 9, 10) 9. Dibawah ini adalah isi dari Tri Tura, kecuali 14. Sebut dan jelaskan bentuk pemerintahan menurut Plato! (slide 11) a. Bubarkan PKI 15. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sistem b. Pembubaran Badan Kontituante pemerintahan di Indonesia! (slide 21) c. Turunkan harga d. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia. Budiman, Ariwf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta.: Erlangga.

More Related Content

Sistem pemerintahan for teacher

  • 1. SISTEM PEMERINTAHAN Disusun Oleh: Liya Purwaningtiyas A220100073 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
  • 2. Standar Komptensi Memahami Prinsip dasar ilmu sejarah Kompetensi Dasar 1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah Indikator 1. Menjelaskan pengertian pemerintahan 2. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara 3. Menjelaskan sistem prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah Tujuan 1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah 2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat sejara sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni 3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi kegunaan edukatif sejarah dalam keidupan social masyarakat
  • 4. SISTEM PEMERINTAHAN Pengertian Sistem Menurut KUBI, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing- masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah Pemerintah dalam arti luas, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wapres dan kabinet. Pemerintahan, dalam pandangan Offe merupakan hasil tindakan administratif dalam berbagai bidang. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing
  • 5. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen- komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam: 1. Sistem Pemerintahan Presidensial, kepala eksekutif dipilih tersendiri di laur parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Presiden berlaku sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. 2. Sistem Pemerintahan Parlementer, kepala pemerintahan (Kepala Menteri) memimpin suatu dewan menteri (kabinet) yang anggotanya berasal dari parlemen. 3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial yang menggabungkan kedua sistem diatas, presiden yang dipilih oleh rakyat menjalankan pemerintahan bersama- sama dengan perdana menteri.
  • 6. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Dalam sistem ini, eksekutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yang dibentuk merupakan cerminan keluatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya. Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepala pemerintahan diduduki dua figur berbeda. Hal ini menutup kemungkinan terpusatnya kekuasaan eksekutif di satu tangan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sementara jabatan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja
  • 7. Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Parlementer 1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. 2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet 3. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen 4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Presiden atau raja/ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain : Perancis, Inggris dan India.
  • 8. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Dalam pemerintahan presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui suatu badan pemilihan. Presiden yang bertindak sebagai eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti. Legislatif dengan suara terbanyak tidak dapat menjatuhkan presiden dan menteri-menterinya jika terjadi ketidak percayaan. Apabila terjadi perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka yang memutuskannya adalah badan yudikatif. Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika terbukti melanggar konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.
  • 9. Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Presidensiil 1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kebinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. 4. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat dan Pakistan
  • 10. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Kelebihan Stabilitas pemerintahan terjamin Program pemerintah jelas jangka waktunya dan dapat dilaksanakan sesuai rencana Penyalahgunaan control oleh parlemen dapat dihindari, karena pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelemahan Pemerintah cenderung otoriter, karena kekuasaan pemerintah besar Kontrol terhadap pemerintah kurang Pemerintah yang tidak disukai oleh rakyat tidak bisa diberhentikan setiap saat sehingga tetap menunggu masa jabatan selesai
  • 11. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Kelebihan Kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan secara terus menerus Setiap program pemerintah mencerminkan kehendak aspirasi mayoritas rakyat Relatif lebih demokratis Kelemahan Pemerintahan tidak stabil akibat pemerintah bisa jatuh setiap saat Program pembangunan tidak mesti dapat dilaksanakan sesuai dengan program, karena pemerintah setiap saat bisa berhenti di tengah jalan Kontrol oleh parlemen kadang-kadang cenderung tidak konstruktif, yaitu kontrol yang tidak membangun tetapi untuk menjatuhkan pemerintah
  • 12. BENTUK PEMERINTAHAN TEORI KLASIK TENTANG BENTUK PEMERINTAHAN Bentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan Polybios. 1. Menurut Plato, bentuk pemerintahan terbagi menjadi lima yaitu: a. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan b. Temokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan dan kemasyuran c. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan d. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata e. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang tiran (sewenang- wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan 2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbagi menjadi enam yaitu: a. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk kepentingan umum b. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi
  • 13. c. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan umum d. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya e. Politelia, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum f. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang 3. Menurut Polybios, bentuk pemerintahan terbagi menjadi beberapa macam yaitu: a. Monarki, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan rakyat, tetapi seiring perkembangan waktu raja bertindak sewenang-wenang sehingga bergeser menjadi Tirani b. Pemerintahan Tirani menimbulkan kaum bangsawan bersatu untuk melawan, sehingga pemerintahan Tirani berubah menjadi Aristokrasi yang berpihak pada kepentingan umum, kemudian berubah menjadi Oligarki demi kepentingan golongan c. Pemerintahan Oligarki yang tidak ada keadilan, mengakibatkan rakyat memberontak kemudian bergeser menjadi Demokrasi. Karena banyaknya kekacauan pemerintahan kembali dipegang oleh satu orang
  • 14. MENURUT LEON DUGUIT 1. Bentuk Pemerintahan Monarki a. Monarki Absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas. b. Monarki Konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak lagi mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi 2. Bentuk Pemerintahan Republik a. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa batas b. Republik Konstitusional, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat
  • 15. PEMERINTAHAN YANG BAIK PENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. ORIENTASI PEMERINTAHAN YANG BAIK 1. Orientasi ideal negara diarahkan pada pencapaian tujuan nasional 2. Orientasi mengacu demokratisasi dalam kehidupan bernegara dalam elemen-elemen konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas. 3. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal CIRI PEMERINTAHAN YANG BAIK Akuntabilitas, Profesionalitas, Transparan, Pelayanan Prima, Demokrasi, Efisiensi, Efektifitas, Supremasi hukum, dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
  • 16. PRINSIP-PRINSIP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PEMERINTAHAN 1. Partisipasi 1. Asas Kepastian Hukum 2. Penegakan Hukum 2. Asas Tertib Penyelenggaraan 3. Transparan Negara 4. Daya Tanggap 3. Asas Kepentingan Umum 5. Berorientasi Konsensus 4. Asas Keterbukaan 6. Berkeadilan 5. Asas Proporsionalitas 7. Efektifitas dan Efisiensi 6. Asas Profesionalitas 8. Akuntabilitas 7. Asas Akuntabilitas 9. Bervisi Strategis 10. Kesaling terkaitan
  • 17. PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SATU NEGARA TERHADAP NEGARA-NEGARA LAIN Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara dapat diuraikan antara lain : 1. Faktor Sejarah a. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain berdasarkan perjanjian. b. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh negara lain tanpa reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa didirikan negara-negara di daerah tersebut. c. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara tersebut. Contoh negara merdeka baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan negara lain sehingga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang digunakan. Induk Negara Negara Merdeka Baru Sistem Pemerintah Spanyol Argentina, Bolvia, Chili, Ekuador, Presidensial dan Guatemala Inggris Afrika Selatan, Kanada, Australia, Parlementer Selandia Baru dan India
  • 18. 2. Faktor ideologi Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara mengatur masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan. a. Ideologi Fasisme Fasis berasal dari kata fascio artinya kelompok. Kontrol pemerintahan terpusat dan tidak mengenal oposisi b. Ideologi Liberalisme Liberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya. c. Ideologi Komunisme Gagasan dasar komunisme ialah bahwa manusia merupakan kelas melawan. Negara Komunis hanya mengenal satu partai tunggal dan bersifat totaliter. Contoh negara yang terpengaruh oleh persebaran ideologi, antara lain Negara Induk Negara dalam Sistem Pemeirntahan Hubungan Ideologi Amarika Serikat (Liberal) Inggris, Italia, Kanada, Presidensial atau Jerman, dll parlementer dengan lebih satu partai
  • 19. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA a. Sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan sejak awal disyahkan, UUD 1945 telah menyebut bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Tetapi pada masa awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Pada masa itu berlaku UUDS 1950, namun pelaksanaan liberal menurut UUDS 1950situasi politik tidak ada kestabilan sama sekali, maka dari itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut: 1. Pembubaran Badan Konstituante 2. Diberlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950 3. Dibentuk MPRS dan DPAS b. Setelah dekrit oleh presiden membawa babak baru sistem pemerintahan RI menjadi demokrasi terpimpin (orde lama). Pada masa ini sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensial. Namun terjadi penyelewengan pada masa ini puncaknya tanggal 30 September 1965 terjadi pembrotakan PKI. Kondisi ini mengakibatkan demo dikalangan mahasiswa dan pelajar yang menuntut perbaikan keadaan negara. Tuntutan ini dikenal dengan sebutan Tri Tura. Yang isinya adalah sebagai
  • 20. 1. Bubarkan PKI 2. Turunkan harga 3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI Keadaan ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang isinya memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Dengan dikeluarkannya Supersemar, maka menjadi landasan baru munculnya era pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan orde baru. Soeharto disahkan menjadi presiden tahun 1967. Penafsiran Soeharto terhadap sistem presidensiil membuat kekuasaannya semakin kuat sehingga bertahan 32 tahun. Pada era ini posisi ekskutif lebih kuat dibanding dengan legislatif. Alat-alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak kekuasaan Soeharto. Aksi rakyat untuk menekan Soeharto akhirnya berhasil menurunkannya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. 4. Perkembangan selanjutnya menunjukkan terdapat keinginan yang kuat dari WNI untuk melakukan perubahan konstitusi agar kekuasaan yang digenggam oleh pejabat dapat dikontrol. Maka MPR melakukan amandemen UUD 1945 yang terbukti banyak membawa perubahan
  • 21. STRUKTUR KETATANEGARAAN Struktur Ketatanegaraan RI sebelum Struktur Ketatanegaraan RI sesudah Amandemen Amandemen
  • 22. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN RI Kelebihan Kelemahan Adanya kepastian dan supremasi hukum Masih ada oknum penegak hukum yang dalam penyelenggaraan pemerintahan belum bekerja secara professional negara MPR yang terdiri dari anggota DPR, MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, utusan daerah dan utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan merupakan lembaga yang sarat dengan memberhentikan Presiden dan Wapres muatan politis sehingga keputusan dalam masa jabatannya menurut UUD maupun ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi rezim yang berkuasa pada saat itu. Jabatan Presiden tidak dapat dijatuhkan Pengawasan rakyat terhadap pemerintah oleh DPR, sebaliknya Presiden juga tidak kurang berpengaruh, sehingga ada dapat membubarkan DPR. Presiden dan kecenderungan eksekutif lebih dominan DPR bekerjasama dalam pembuatan bahkan otoriter. UU. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih Jika para menteri tidak terdiri dari orang- stabil karena program-program relatif orang yang jujur, bersih dan professional, lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. program-program pemerintah tidak
  • 23. QUESTION ? 1. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian 4. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar yang bekerja bersama-sama untuk parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. melakukan suatu maksud, merupakan Merupakan ciri dari sistem pemerintahan pengertian sistem menurut a. Presidensill a. KUBI b. Parlemnter b. Sumantri c. Monarki c. Prajudi d. Semipresidensial d. W.J.S. Poerwadarminta 5. Dibawah ini contoh negara yang menerapkan 2. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama sistem pemerintahan parlementer antara lembaga pemerintahan dengan a. Amerika Serikat klien masing-masing, merupakan b. Pakistan pengertian dari c. India a. Sistem d. Indonesia b. Pemerintah 6. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh c. Pemerintahan kaum cendikiawan yang dilaksanakan d. Sistem pemerintahan sesuai dengan pikiran keadilan, merupakan 3. Secara umum sistem pemerintahan dibagi pengertian dari menjadi 3 macam, kecuali a. Demokrasi a. Sistem pemerintahan parlementer b. Tirani b. Sistem pemerintahan presidensiil c. Aristokrasi c. Sistem pemerintahan semipresidensial d. Oligarki d. Sistem pemerintahan monarki
  • 24. 7. Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan 10. Presiden soeharto disahkan menjadi presiden terbagi menjadi dua macam, yaitu pada tahun a. Parlementer dan Presidensial a. 1965 b. Monarki dan Republik b. 1966 c. Oligarki dan Demokrasi c. 1967 d. Monarki dan Demokrasi d. 1998 8. Menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu 11. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti dalam memperjuangkan sempit dan dalam arti luas! (slide 3) hidupnya, merupakan tujuan dari 12. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan a. Ideologi Fasis parlementer dan presidensial! (slide 4) b. Ideologi Komunis 13. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistem c. Ideologi Kapitalis pemerintahan presidensial dan parlementer! d. Ideologi Liberalis (slide 9, 10) 9. Dibawah ini adalah isi dari Tri Tura, kecuali 14. Sebut dan jelaskan bentuk pemerintahan menurut Plato! (slide 11) a. Bubarkan PKI 15. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sistem b. Pembubaran Badan Kontituante pemerintahan di Indonesia! (slide 21) c. Turunkan harga d. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
  • 25. DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia. Budiman, Ariwf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta.: Erlangga.