際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Pertemuan i ; law and society

Download as PPT, PDF
Lucky Setia Widodo
Lucky Setia Widodo

The Law For You :). Good Luck !

1 of 12
Law and Society HUKUM : GEJALA UNIVERSAL SETIAP GENERASI (Cicero : UBI SOCIETES, IBI IUS); TIADA MASYARAKAT TANPA HUKUM, TIADA HUKUM TANPA MASYARAKAT; HUKUM DIBENTUK MASYARAKAT DAN DIBERLAKUKAN UNTUK MASYARAKAT. MASYARAKAT HUKUM MASYARAKAT.
Konstruksi hubungan hukum-masyarakat (Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 2003:146) Input Input Masyarakat Proses Masyarakat hukum hukum hukum feedback
Hukum sebagai gejala sosial Skema hukum sebagai gejala sosial (Wahyu Sasongko, 2010:9) Ubi Societes Ibi Ius masyarakat Interaksi sosial Hubungan sosial Norma hukum Ubi Societes Ibi Ius
TIPE MASYARAKAT (Fred W. Riggs: Prismatic Society) Berfungsi untuk menjelaskan kelemahan- kelemahan penegakan hokum dan birokrasi pemerintahan di negara-negara berkembang; TIPE MASYARAKAT : Masyarakat fused (tradisional); Masyarakat industri/maju; Masyarakat prismatic (masyarakat nodern tetapi di dalamnya terdapat/ memiliki unsur- unsur tradisional).
Karakteristik Prismatic Society 1. Heteregonitas (Campuran unsure birokrasi pemerintah modern dan tradisional, seperti BUpati, Camat, Kepala SUku, Ketua Adat dan agama); 2. Formalisme (adanya kesenjangan perilaku masyarakat dan norma hokum, lemahnya kekuatan social menekan birokrat); 3. Nepotisme (nepotisme dilarang hokum, prakteknya jalan terus);
Karakteristik Tumpang Tindih (antara struktur pemerintahan dengan struktur lain, seperti politik, ekonomi, spasar sekolah yang tidak terlepas dari pengaruh organisasi keagamaan, kasta dan kelompok komunal) Poli Komunalisme dan Klik (aparatur tidak memberikan pelayanan sama bagi semua masyarakat, tetapi memberikan kemudahan dan kesulitan bagi yang lain); Perekenomian Bazaar Canteen (harga/pelayanan diresmikan dengan hokum, tetapi tidak dalam pengimplementasiannya);
Karakteristik Poli normativisme dan ketiadaan mufakat (terdapat aneka norma hukum, masyarakat dan aparatur tidak konsisten menerapkan aturan, tergantung kepentingan dan keuntungan bagi individu/kelompok tertentu); Distribusi kekuasan : Kewenangan vs control (kecenderungan pada oversentralisme, aparatur tidak mampu mengontrol masyarakat supaya sesuai dengan hukum, dan masyarakat lebih tunduk kepada aturan/kekuatan-kekuatan lain di luar hukum).
Hukum sebagai gejala sosial Ide, gagasan dan pemikiran tentang hukum; Peraturan perundang-undangan; Personifikasi hukum : Rambu-rambu lalu lintas; Perbuatan penegak hukum dalam mempraktekkan hukum; Perbuatan masyarakat yang menimbulkan peristiwa hukum;
Urgensi hukum bagi masyarakat Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (law as a tool of disfute settlement); Hukum sebagai sarana pemersatu keanekaragaman masyarakat;
Ciri hukum sebagai institusi sosial (Sajtipto Rahardjo, 2000:118-120) Stabilitas <hukum sebagai kebutuhan tetap setiap kesempatan dan tempat>; Kerangka sosial <sebagai kebutuhan sosial yang wajib terpenuhi>; Norma-norma <sebagai kaidah sosial pemenuhan kebutahan>; Jalinan antarinstitusi <Kaidah penegas jejaring antar lembaga>.
Norma-norma dalam masyarakat (Wahyu Sasongko, 2010:12) Skema Norma Pribadi Antarpribadi (Personal) (Transpersonal) Norma Norma Norma Norma Agama Kesusilaan Sopan santun Hukum
SEKIAN

More Related Content

Pertemuan i ; law and society

  • 1. Law and Society HUKUM : GEJALA UNIVERSAL SETIAP GENERASI (Cicero : UBI SOCIETES, IBI IUS); TIADA MASYARAKAT TANPA HUKUM, TIADA HUKUM TANPA MASYARAKAT; HUKUM DIBENTUK MASYARAKAT DAN DIBERLAKUKAN UNTUK MASYARAKAT. MASYARAKAT HUKUM MASYARAKAT.
  • 2. Konstruksi hubungan hukum-masyarakat (Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 2003:146) Input Input Masyarakat Proses Masyarakat hukum hukum hukum feedback
  • 3. Hukum sebagai gejala sosial Skema hukum sebagai gejala sosial (Wahyu Sasongko, 2010:9) Ubi Societes Ibi Ius masyarakat Interaksi sosial Hubungan sosial Norma hukum Ubi Societes Ibi Ius
  • 4. TIPE MASYARAKAT (Fred W. Riggs: Prismatic Society) Berfungsi untuk menjelaskan kelemahan- kelemahan penegakan hokum dan birokrasi pemerintahan di negara-negara berkembang; TIPE MASYARAKAT : Masyarakat fused (tradisional); Masyarakat industri/maju; Masyarakat prismatic (masyarakat nodern tetapi di dalamnya terdapat/ memiliki unsur- unsur tradisional).
  • 5. Karakteristik Prismatic Society 1. Heteregonitas (Campuran unsure birokrasi pemerintah modern dan tradisional, seperti BUpati, Camat, Kepala SUku, Ketua Adat dan agama); 2. Formalisme (adanya kesenjangan perilaku masyarakat dan norma hokum, lemahnya kekuatan social menekan birokrat); 3. Nepotisme (nepotisme dilarang hokum, prakteknya jalan terus);
  • 6. Karakteristik Tumpang Tindih (antara struktur pemerintahan dengan struktur lain, seperti politik, ekonomi, spasar sekolah yang tidak terlepas dari pengaruh organisasi keagamaan, kasta dan kelompok komunal) Poli Komunalisme dan Klik (aparatur tidak memberikan pelayanan sama bagi semua masyarakat, tetapi memberikan kemudahan dan kesulitan bagi yang lain); Perekenomian Bazaar Canteen (harga/pelayanan diresmikan dengan hokum, tetapi tidak dalam pengimplementasiannya);
  • 7. Karakteristik Poli normativisme dan ketiadaan mufakat (terdapat aneka norma hukum, masyarakat dan aparatur tidak konsisten menerapkan aturan, tergantung kepentingan dan keuntungan bagi individu/kelompok tertentu); Distribusi kekuasan : Kewenangan vs control (kecenderungan pada oversentralisme, aparatur tidak mampu mengontrol masyarakat supaya sesuai dengan hukum, dan masyarakat lebih tunduk kepada aturan/kekuatan-kekuatan lain di luar hukum).
  • 8. Hukum sebagai gejala sosial Ide, gagasan dan pemikiran tentang hukum; Peraturan perundang-undangan; Personifikasi hukum : Rambu-rambu lalu lintas; Perbuatan penegak hukum dalam mempraktekkan hukum; Perbuatan masyarakat yang menimbulkan peristiwa hukum;
  • 9. Urgensi hukum bagi masyarakat Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (law as a tool of disfute settlement); Hukum sebagai sarana pemersatu keanekaragaman masyarakat;
  • 10. Ciri hukum sebagai institusi sosial (Sajtipto Rahardjo, 2000:118-120) Stabilitas <hukum sebagai kebutuhan tetap setiap kesempatan dan tempat>; Kerangka sosial <sebagai kebutuhan sosial yang wajib terpenuhi>; Norma-norma <sebagai kaidah sosial pemenuhan kebutahan>; Jalinan antarinstitusi <Kaidah penegas jejaring antar lembaga>.
  • 11. Norma-norma dalam masyarakat (Wahyu Sasongko, 2010:12) Skema Norma Pribadi Antarpribadi (Personal) (Transpersonal) Norma Norma Norma Norma Agama Kesusilaan Sopan santun Hukum