Sistem ekonomi mariam
- 1. Sistem Ekonomi Indonesia Nama : MARIAM 11140091 Kls. : 5V-MA Dosen : Ade Fauji SE,MM
- 2. A. Pengertian Sistem Ekonomi Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.
- 3. Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Sedangkan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).
- 4. B. Macam-macam Sistem Ekonomi Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Tumbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebt dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: - Ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. - Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. - Kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi. - Sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang
- 5. Dari ke empat faktor tersebut,timbul lah berbagai macam sistem ekonomi , diantaranya 1. Sistem ekonomi tradisional ï‚– Ciri-cirinya; ï‚– Belum adanya pembagian kerja yang jelas ï‚– Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris ï‚– Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis ï‚– Teknologi produksi sederhana ï‚– * Kebaikannya: ï‚– -Kekeluargaan&gotong royong ï‚– -pertukaran secara barter dilandasi dengan kejujuran ï‚– *kekurangannya; ï‚– -pola pikir masyarakat umum masih statis ï‚– Hasil produksi alam&tenaga kerja secara apa adanya
- 6. ï‚– 2. Sistem ekonomi terpusat komando (sosialis) ï‚– Ciri-cirinya yaitu; ï‚– -kegiatan perekonomian dari produksi,distribusi,dan konsumsi srrta hargadi tetapkan pemerintah dengan peraturan negara. ï‚– -hak milik perorangan/swasta tdk diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tdk ada ï‚– -alat-alat produksi di kuasai oleh negara ï‚– * kebaikan ï‚– Pemerintah mudah dlm pengawasan&pengendalian ï‚– Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya kegiatan ekonomi ï‚– Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan ï‚– *keburukan ï‚– Adanya pasar gelap ï‚– Pemerintah bersifat paternalistis dan lain sgainya.
- 7. 3. Sistem ekonomi liberal (kapitalis) 4.Sistem ekonomi campuran ï‚– Ciri-cirinya yaitu; ï‚– -adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang yang menguasai Hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. ï‚– -mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berlandas kebijakan ekonomi ï‚– -hak milik perorangan di akui tetapi penggunaannya tdk boleh merugikan kepentingan umum. ï‚– Negara-negara yang mengikuti nya yaitu: amerika serikat,inggris,perancis ,belgia,irlandia,swiss,kanada,dan indonesia yang pernah mengatur sistem ekonomi liberal pada thn 1950-an ï‚– Ciri-cirinya yaitu; ï‚– -diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakan tindakan ekonomi ï‚– -diakuinya kebebasan memiliki barang modal ï‚– *kabaikannya: ï‚– -adanya persaingan yang mndorong kemajuan usaha ï‚– Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. ï‚– *keburukan: ï‚– -persaingan tidak sehat yaitu penindasan pihak yang lemah ï‚– -persaingan tida menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. ï‚– -
- 8. ï‚– Kebaikannya yaitu ; ï‚– - sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih beryujuan untuk kepentingan masyarakat ï‚– - hak individu atau swasta di akui dengan jelas ï‚– -harga lebih mudah untuk dikendalikan. ï‚– *kekurangannya yaitu: ï‚– - peranan pemerintah lebih berat dibandingkan swasta ï‚– - timbulnya KKN.
- 9. 5. Sistem Ekonomi Pancasila Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14
- 10. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila. Pasal 33 Setelah Amandemen 2002 - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. - Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. - Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. - Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- 11. GBHN Bab III B No. 14 Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.
- 12. C. Fungsi Sistem Ekonomi Dari berbagi sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam perekonomian, di antaranya adalah sebagai berikut. - Menyediakan perangsang untuk berproduksi. - Menyediakan cara/metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. - Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya