ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

hin pengenalan jabatan p3k.pptx

•
•
M
Muslihin Hilim

orientasi PPPK

1 of 28
http://www.free-powerpoint-templates-design.com Pengenalan JABATAN Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DR. H. MUSLIHIN, M.Pd. 081917204866
Tanggung jawab jabatan Pedoman Pelaksanaan pekerjaan Tugas dan uraian jabatan
Kenali jabatan
orient asi UU 20/2023 ttg ASN pengganti UU 5/2014 Permenpan 14/2019 ttg Pembinaan PPPK yang menduduki JF PerLAN 15/2020 ttg Pengembanan Kompetensi PPPK PP 49/2018 ttg Manajemen PPPK Perpres 38/2020 ttg Jabatan yang dapat diisi PPPK KepLAN 289/2022 ttg Pedoman Orientasi PPPK PPPK
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
Unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN kedudukan dan jenis PPPK setara dengan PNS sebagai ASN
Dr. Pelayan Publik Pelaksana Kebijakan Publik Perekat dan Pemersatu Bangsa Fungsi ASN Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaiansesuai dengan ketentuanperaturanperundang- undangan Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Mempererat persatuan dan kesatuanNegara Kesatuan Republik Indonesia Peran ASN
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
Hak Kewajiban
Non Manajerial Jabatan ASN Manajerial JPT utama JPT Madya JPT Pratama Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana) UU NO. 20 TAHUN 2023 Jabatan Fungsional (JF); Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Jabatan lain : bukan merupakan Jabatan struktural - fungsi manajemen PerPres 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
Kriteria Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk kriteria JPT Utama, JPT Madya sama dengan kriteria yang dapat diisi oleh JF namun tidak mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi teknis dari organisasi profesi dan bukan merupakan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau PyB
Kriteria Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Kep MenPanRB Nomor 76 Tahun 2022 Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Temukenali tugas jabatan anda saat ini !!
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
Tanggung jawab jabatan Tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Akuntabilitas Kewajiban untuk mempertanggungja wabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik Tanggung Jawab Jabatan PPPK Dalam Konteks Akuntabilitas
A spek A k untabilitas 0 1 0 2 0 3 0 4 Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) 0 5 Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)
Akuntabilitas stakeholder Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat Presented By : Larana Corporate Tingkatan Akuntabilitas Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara ASN dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.
Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan ( knowledge), keterampilan ( skill), dan sikap ( attitude) yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Permenpan RB Nomor38 Tahun 2017 Manajerial Teknis Sosial Kultural Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai- nilai, moral, emosi dan prinsip Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi
U NE S PL Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 dalam pasal 39 Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
Standar Pelayanan publik Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
KOMPONEN STANDAR PELAYANA N
KOMPONEN STANDAR PELAYANA N
Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. PermenPan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Serangkaian instruksi tertulis yan g prose s dibakukan mengenai berbagai
Full Service KERANGKA ACUAN KERJA Gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan
Terima kasih

More Related Content

hin pengenalan jabatan p3k.pptx

  • 1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com Pengenalan JABATAN Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DR. H. MUSLIHIN, M.Pd. 081917204866
  • 2. Tanggung jawab jabatan Pedoman Pelaksanaan pekerjaan Tugas dan uraian jabatan
  • 4. orient asi UU 20/2023 ttg ASN pengganti UU 5/2014 Permenpan 14/2019 ttg Pembinaan PPPK yang menduduki JF PerLAN 15/2020 ttg Pengembanan Kompetensi PPPK PP 49/2018 ttg Manajemen PPPK Perpres 38/2020 ttg Jabatan yang dapat diisi PPPK KepLAN 289/2022 ttg Pedoman Orientasi PPPK PPPK
  • 6. Unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN kedudukan dan jenis PPPK setara dengan PNS sebagai ASN
  • 7. Dr. Pelayan Publik Pelaksana Kebijakan Publik Perekat dan Pemersatu Bangsa Fungsi ASN Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaiansesuai dengan ketentuanperaturanperundang- undangan Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Mempererat persatuan dan kesatuanNegara Kesatuan Republik Indonesia Peran ASN
  • 10. Non Manajerial Jabatan ASN Manajerial JPT utama JPT Madya JPT Pratama Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana) UU NO. 20 TAHUN 2023 Jabatan Fungsional (JF); Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Jabatan lain : bukan merupakan Jabatan struktural - fungsi manajemen PerPres 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
  • 11. Kriteria Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk kriteria JPT Utama, JPT Madya sama dengan kriteria yang dapat diisi oleh JF namun tidak mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi teknis dari organisasi profesi dan bukan merupakan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau PyB
  • 12. Kriteria Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
  • 13. Kep MenPanRB Nomor 76 Tahun 2022 Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  • 14. Temukenali tugas jabatan anda saat ini !!
  • 17. Tanggung jawab jabatan Tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Akuntabilitas Kewajiban untuk mempertanggungja wabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik Tanggung Jawab Jabatan PPPK Dalam Konteks Akuntabilitas
  • 18. A spek A k untabilitas 0 1 0 2 0 3 0 4 Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) 0 5 Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)
  • 19. Akuntabilitas stakeholder Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat Presented By : Larana Corporate Tingkatan Akuntabilitas Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara ASN dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.
  • 20. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan ( knowledge), keterampilan ( skill), dan sikap ( attitude) yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Permenpan RB Nomor38 Tahun 2017 Manajerial Teknis Sosial Kultural Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai- nilai, moral, emosi dan prinsip Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi
  • 21. U NE S PL Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 dalam pasal 39 Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  • 23. Standar Pelayanan publik Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • 26. Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. PermenPan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Serangkaian instruksi tertulis yan g prose s dibakukan mengenai berbagai
  • 27. Full Service KERANGKA ACUAN KERJA Gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan