Tenure conference lembar fakta peluncuran buku
Download as DOCX, PDF
0 likes35 views
Festival Karya Pusaka Agraria Indonesia melibatkan peluncuran buku-buku terkait penguasaan tanah dan pengelolaan hutan. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan sejarah gerakan reforma agraria dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi buku-buku tersebut bagi konferensi dan isu terkait. Sembilan buku dengan berbagai topik seperti hutan adat, reforma agraria, hukum masyarakat adat, dan pengelolaan hut
Tenure conference lembar fakta peluncuran buku
- 1. Lembar Fakta Festival Karya Pusaka Agraria Indonesia Sebagai rangkaian kegiatan Konferensi Tenurial 2017, sejumlah buku yang berhubungan dengan penguasaan tanah dan pengelolaan hutan diluncurkan pada Kamis, 26 Oktober 2017. Kegiatan ini bertajuk Festival Karya Pusaka Agraria Indonesia dengan menampilkan hasil pikiran para praktisi yang telah mempengaruhi perjalanan reformasi dan kebijakan penguasaan tanah dan pengelolaan hutan. Festival Karya Pusaka Agraria ini melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, penerbitan, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan kelompok masyarakat sipil, yang selama ini memproduksi dan menggunakan karya-karya pusaka agraria dalam kerja-kerjanya, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Agraria (PSA), dan lainnnya. Sebagai pembukaan, akan dilakukan pidato apresiasi untuk mengungkap mengenai kelebihan dari masing-masing buku, dan apa kontribusinya terhadap konferensi ini dan isu Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Festival Karya Pusaka Agraria juga penting sebagai sosialisasi pijakan sejarah gerakan reforma agraria yang saat ini terjadi Buku-buku yang diluncurkan di Konferensi Tenurial 2017 adalah: 1. Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Buku ini hadir dilatarbelakangi euphoria kebangkitan kembali Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menuntut pengakuan eksistensi komunitas adat, wilayah adat dan hutan adat agar klaim komunitas adat terhadap wilayah adat dan hutan adatnya tidak bertepuk sebelah tangan. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat memandang perlu untuk menyusun sebuah buku yang berisi berbagai aspek tentang hutan adat, MHA, prosedur/tata cara pengusulan hutan adat serta tak ketinggalan membahas tentang aspek kearifan lokal sebagai bagian dari MHA. 2. Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia Ditulis oleh Noer Fauzi Rachman, buku ini menggambarkan perjalanan land reform pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga era reformasi. Buku ini juga menunjukkan secara etnograf, bagaimana para pejabat dan kaum intelektual membangkitkan kembali land reform menjadi suatu program nasional untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial. 3. Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, dua aktivis masyarakat sipil, menulis mengenai sisi hukum yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat. MHA sebagai subjek hukum, masih relevan untuk dibahas di tengah hiruk pikuk penetapan dan pengakuan masyarakat adat yang saat ini berlangsung di berbagai daerah. MHA diyakini sebagai entitas yang terus berkembang dan bertransformasi dari waktu ke waktu. Sumberdayayang melimpahyang dimilikimasyarakatadat merupakan aset yang sewaktu-waktu akan menjadi obyek transaksi dengan pihak lain. 4. Belajar dari Masa Depan Hutan Kita: Seni Memimpin Perubahan untuk Perhutanan Sosial
- 2. Sebagai sebuah karya di masa akhir jabatannya, dalam buku ini Hadi Daryanto menguraikan seni dan inovasi memimpin selama karirnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia juga menjabarkan mengenai 81 akar permasalahan perhutanan sosial, serta perubahan paradigm dalam pengelolaan sumber daya hutan. 5. Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang Ditulis oleh M. Nazir Salim, pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. Dalam buku ini, ia menceritakan tentang warga Pulau Padang yang melakukan perlawanan gigih terhadap tindakan korporasi yang akan merambah tanah mereka. Perlawanan para petani tersebutberhasilsehinggakonsesidikurangidankebijakandirevisi.Sejauhcatatan sejarah, baru di Pulau Padang RAPP mendapat perlawanan yang cukup keras dan menyentakkan. 6. Kajian Sosial Politik dan Degradasi Lingkungan Keberadaan Kuasa Pertambangan di Sekitar Hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman Bukit Soeharto Kebijakan pemerintah telah lebih banyak berdampak negatif terhadap eksistensi dan keberlanjutan (sustainability) dari sumberdaya hutan tropis di Tahura BukitSoeharto. Buku yang ditulis olehChandradewana Boerdanditerbitkan oleh PusatPenelitian Hutan Tropis,Universitas Mulawarman, Samarinda, mengulas mengenai kerusakan dan carut marut pengelolaan areal konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. 7. Pusaka Agraria Indonesia, Sebuah Kerja Pendahuluan Buku ini adalah bagian produksi pengetahuan Konferensi Tenurial 2017 yang melibatkan akademisi, pengajar, aktivis, dan lembaga penelitian seperti LIPI dan Pusat Studi Agraria IPB. Buku ini berisi tentang 90 pustaka agraria yang penting dan berpengaruh terhadap perjalanan agraria di Indonesia. Buku ini disiapkan khusus untuk Konferensi Tenurial 2017 guna menjadi kerja pendahuluan para pihak kembali menekuni dan menghidupkan literasi tentang agraria. 8. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata Buku ini membedah upaya penegakan hukum melalui jalur perdata. Di dalamnya dibahas tidak hanya berbagai hak gugat di Indonesia, tetapi juga dasar pertanggungjawaban yang dapat digunakan. Buku yang ditulis oleh Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M dan diterbitkan Badan PenerbitFHUI ini juga menjelaskan hampir semua putusan pengadilan terkait kebakaran hutan dan lahan. ---selesai---