ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

TELAAH KRITIS ATAS INISIATIF PENYUSUNAN RUU TJSL OLEH DPD

?
?
P
primahendra
1 of 6
Download to read offline
Hal 1 dari 6 PERLUKAH MENATA CSR? Telaah Kritis Atas Inisiatif Penyusunan RUU TJSL Oleh DPD-RI Oleh: Perkumpulan Amerta Januari 2017
Hal 2 dari 6 PENDAHULUAN Selama beberapa waktu terakhir DPD-RI mengambil inisiatif untuk menyusun rancangan RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Inisiatif tersebut telah menghasilkan rancangan RUU TJSL yang beredar secara terbatas. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh RUU TJSL inisiatif DPD-RI tersebut, maka kiranya rancangan yang ada menjadi subyek kajian oleh publik dan para pemangku kepentingan terkait. RUU TJSL SEBAGAI KESALAHAN KONSEPTUAL Inisiatif penyusunan RUU TJSL adalah sebuah kesalahan konseptual karena beberapa alasan: 1. Tanggung jawab sosial (Social Responsibility, SR) sejak awal dikonsepkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dan bukan oleh pemerintah. Karena itu SR berada pada private domain bukan public domain. Private domain diatur oleh mekanisme self regulating dengan mengacu pada good corporate governance. Sedangkan public domain diatur oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik dan peraturan. Pengaturan berlebihan pada private domain seperti pengelolaan TJSL (pasal 13 & 14) dan pengorganisasian pekerjaan (pasal 17 &23) oleh entitas publik adalah sebuah kesalahan, demikian pula public domain yang diatur oleh entitas private seperti pembebanan sistem informasi pada pemerintah daerah (pasal 29) dan penggunaan dana publik (pasal 38) juga adalah sebuah kesalahan. 2. Telah terdapat berbagai produk hukum yang mengatur perusahaan dan/atau organisasi sebagaimana dimaksud oleh rancangan yang disusun, termasuk juga dampak-dampaknya. Pelaksanaan dari berbagai peraturan yang ada sampai dengan saat ini belum optimal. Telaah efektivitas dan dampak dari berbagai peraturan tersebut juga belum dilaksanakan sehingga belum bisa ditentukan apakah ada lubang peraturan (regulation holes, regulation gap) yang membutuhkan peraturan baru. Berikut adalah sebagian dari berbagai peraturan yang ada.
Hal 3 dari 6 3. Telah terdapat mekanisme yang memastikan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama terlibat dalam pembangunan. Mekanisme tersebut seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun. Mekanisme lain adalah konsultasi antara berbagai asosiasi industri dengan pemerintah. 4. Telah terdapat berbagai rujukan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang diakui secara global, beberapa diantaranya adalah ISO 26000, Guiding Principle on Business and Human Right, Equator Principle, dan sebagainya. Tanpa ada dasar yang kuat, maka penetapan standar ataupun pedoman nasional (pasal 13) menjadi lemah urgensinya. 5. Kontribusi utama dari perusahaan adalah investasi yang menghasilkan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, berkembangnya rantai pemasok dan rantai pemasaran, serta kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi. Untuk mendorong investasi perusahaan pemerintah telah menetapkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang pada prinsipnya menghilangkan berbagai hambatan investasi serta mengurangi ekonomi biaya tinggi. Isi dari rancangan RUU justru bertolak belakang dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. SESAT PIKIR DALAM RUMUSAN Rancangan RUU menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai tanggung jawab organisasi untuk menangani/mengelola dampak yang ditimbulkan. Terdapat dua hal utama dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan. Pertama, TJSL adalah tanggung jawab organisasi bukan tanggung jawab pihak diluar organisasi sehingga pengaturan TJSL semestinya dilakukan oleh organisasi bukan pihak diluar organisasi. Kedua, TJSL berkenaan dengan penanganan atau pengelolaan dampak, tentu yang dimaksudkan disini adalah dampak yang merugikan. Dalam konteks ini, dampak menjadi public domain manakala dampak merugikan kepentingan umum. Dengan demikian alasan pengaturan sesuai dengan rumusan TJSL adalah dampak yang merugikan kepentingan umum. Namun berbagai diktum Menimbang justru
Hal 4 dari 6 tidak disebutkan persoalan dampak yang merugikan justru yang disebutkan lebih soal kaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan sistem pembangunan nasional. Juga tujuan TJSL (pasal 3) tidak menyebutkan sama sekali soal dampak. Terkait dengan dampak, seperti telah disebutkan sebelumnya telah terdapat berbagai peraturan lain yang mengatur. Tetapi keberadaan berbagai peraturan lain tersebut justru tidak dikenali oleh drat RUU TJSL. Dalam diktum Mengingat yang dicantumkan hanya UUD 1945, sama sekali tidak ada rujukan pada berbagai peraturan lain. Anehnya, dalam pertimbangan justru terdapat frasa ketidakpastian hukum. Hukum mana yang dimaksudkan tidak jelas. Lebih lanjut mengenai dampak. Bila dampak adalah alasan utama TJSL sebagaimana didefinisikan dalam rancangan RUU, mengapa kewajiban melaksanakan TJSL dalam pasal 7 justru didasarkan pada besaran aset dan jumlah karyawan? Mempergunakan nalar hukum, semestinya kewajiban pelaksanaan TJSL dikaitkan dengan besar atau luasnya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh organisasi. Organisasi pelaksana TJSL sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 rancangan RUU mencakup: perseroan, organisasi masyarakat berbadan hukum, dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Terdapat dua hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, Terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 6 yang menyatakan TJSL wajib dilaksanakan oleh: perseroan, BUMN, BUMD, CV, Firma, Yayasan, dan koperasi. Kedua, pencantuman perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Apakah yang dimaksud dengan perkumpulan yang tidak berbadan hukum? Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Bagaimana entitas tidak berbadan hukum dapat diatur oleh UU? Paparan yang disampaikan menunjukkan secara jelas rancangan RUU perlu ditolak karena justru akan menyebabkan ketidakpastian hukum, kontra produktif dengan tujuan pembangunan nasional, dan berpotensi mengurangi komitmen berbagai organisasi dan perusahaan melaksanakan TJSL. PENATAAN CSR Bagaimanakah sebaiknya penataan TJSL? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu masalah yang dihadapi untuk mengembangkan TJSL. Pengalaman lapangan Amerta menemukan lima masalah utama, yaitu: 1) belum berkembangnya pemahaman dan komitmen tentang TJSL, 2) keterbatasan kapasitas untuk melaksanakan TJSL, 3) tidak terkomunikasikannya berbagai inisiatif dan praktik baik TJSL, 4) terjadinya praktek green washing yaitu organisasi melaksanakan kegiatan yang disebut sebagai TJSL untuk menutupi praktek buruk seperti korupsi dan perusakan lingkungan, 5) regulasi berlebihan dan tumpang tindih terkait TJSL di lapangan. Realita lapangan menunjukkan seringkali pada satu daerah terdapat beberapa masalah sekaligus yang membutuhkan sinergi penataan. Penataan yang ada dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan kelembagaan, ekonomi, maupun legal. Secara skematis dapat dirumuskan sebagai berikut.
Hal 5 dari 6 Kelembagaan Ekonomi Legal 1. belum berkembangnya pemahaman dan komitmen tentang TJSL Kerja sama antar organisasi, asosiasi, dan pemerintah untuk kembangkan kesadaran TJSL Insentif bagi organisasi yang melaksanakan TJSL dan pendidikan popular yang terkait Sosialisasi peraturan terkait TJSL yang mengatur lembaga maupun dampak 2. keterbatasan kapasitas untuk melaksanakan TJSL Kerja sama peningkatan kapasitas melalui sharing pengalaman, mekanisme, dan tool Kebijakan untuk menjadikan biaya peningkatan kapasitas sebagai biaya operasi organisasi Peraturan yang memberikan kemudahan bagi organisasi lakukan peningkatan kapasitas 3. tidak terkomunikasikannya berbagai inisiatif dan praktik baik TJSL Penetapan standar dan mekanisme pelaporan oleh asosiasi industri, organisasi pelanggan, dsb Penghargaan bagi organisasi yang mempublikasikan inisiatif dan praktik TJSL Peraturan yang memberikan insentif bagi organisasi untuk mengkomunikasikan kegiatan TJSL 4. terjadinya praktek green washing Forum-forum komunikasi & evaluasi praktik bisnis melibatkan media, akademisi, dan LSM Denda/sanksi pada perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan tanpa perhatikan kegiatan TJSL yang dilakukan Penegakan hukum atas berbagai pelanggaran yang dilakukan organisasi terhadap hutan, lingkungan, masyarakat 5. regulasi berlebihan dan tumpang tindih terkait TJSL Tim untuk menelaah berbagai regulasi dan membuat usulan Telaah untuk hindari pembebanan tambahan diluar pajak & retribusi Harmonisasi berbagai peraturan yang mengatur TJSL PENUTUP Para pemangku kepentingan khususnya pengambil kebijakan perlu menahan diri terhadap godaan menyusun UU dan peraturan. Mempertimbangkan dampak dari pengaturan TJSL, maka perlu dilaksanakan proses yang terbuka, partisipatif, dan evolutif. Melaksanakan telaah terhadap keberadaan berbagai peraturan yang terkait TJSL serta membangun komunikasi dengan organisasi, asosiasi serta pemangku kepentingan utama lainnya adalah langkah awal yang perlu dicoba. Terima kasih.
Hal 6 dari 6 AMERTA adalah jejaring para praktisi CSR yang mengembangkan metode dan praktik terbaik CSR untuk mendukung berbagai organisasi dan perusahaan mengembangkan CSR dan mewujudkan kinerja sosial yang efektif dan berkelanjutan. AMERTA mengembangkan kompetensi dalam: ? SOCIAL STUDY. Berbagai kajian dan penilaian seperti PRA (Participatory Rural Appraisal), PLA (Participatory Learning Action), Baseline Study, Studi Dampak, Social Risk Assessment, SEAGA (Socio-Economic & Gender Analysis), SLA (Sustainable Livelihood Analysis), HRIA (Human Rights Impact Assessment) adalah kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai langkah awal melaksanakan CSR. ? CSR PLANNING & PROGRAMMING. Perumusan rencana strategis dan program CSR berbasis konteks social dan model bisnis adalah langkah lanjut yang dilaksanakan untuk memastikan CSR dilaksanakan sebagai sebuah system manajemen. ? CSR PROJECT MANAGEMENT. Berbagai bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan perlu didesain untuk memiliki dampak sosial. Microfinance& small business development, community organizing& facilitation, behavior change & social marketing dan advocacy adalah bentuk-bentuk CSR di lapangan. ? INDUSTRIAL RELATION & HR. Hubungan industrial dan SDM merupakan bagian dari CSR internal perusahaan dan perlu dikelola secara sistematis dan strategis sehingga mendukung tujuan bisnis. Kantor: Jl. PuloAsem Utara A 20 Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Jakarta 13220, Indonesia Ph: 62-21-29833288 www.amerta.id

More Related Content

TELAAH KRITIS ATAS INISIATIF PENYUSUNAN RUU TJSL OLEH DPD

  • 1. Hal 1 dari 6 PERLUKAH MENATA CSR? Telaah Kritis Atas Inisiatif Penyusunan RUU TJSL Oleh DPD-RI Oleh: Perkumpulan Amerta Januari 2017
  • 2. Hal 2 dari 6 PENDAHULUAN Selama beberapa waktu terakhir DPD-RI mengambil inisiatif untuk menyusun rancangan RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Inisiatif tersebut telah menghasilkan rancangan RUU TJSL yang beredar secara terbatas. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh RUU TJSL inisiatif DPD-RI tersebut, maka kiranya rancangan yang ada menjadi subyek kajian oleh publik dan para pemangku kepentingan terkait. RUU TJSL SEBAGAI KESALAHAN KONSEPTUAL Inisiatif penyusunan RUU TJSL adalah sebuah kesalahan konseptual karena beberapa alasan: 1. Tanggung jawab sosial (Social Responsibility, SR) sejak awal dikonsepkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dan bukan oleh pemerintah. Karena itu SR berada pada private domain bukan public domain. Private domain diatur oleh mekanisme self regulating dengan mengacu pada good corporate governance. Sedangkan public domain diatur oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik dan peraturan. Pengaturan berlebihan pada private domain seperti pengelolaan TJSL (pasal 13 & 14) dan pengorganisasian pekerjaan (pasal 17 &23) oleh entitas publik adalah sebuah kesalahan, demikian pula public domain yang diatur oleh entitas private seperti pembebanan sistem informasi pada pemerintah daerah (pasal 29) dan penggunaan dana publik (pasal 38) juga adalah sebuah kesalahan. 2. Telah terdapat berbagai produk hukum yang mengatur perusahaan dan/atau organisasi sebagaimana dimaksud oleh rancangan yang disusun, termasuk juga dampak-dampaknya. Pelaksanaan dari berbagai peraturan yang ada sampai dengan saat ini belum optimal. Telaah efektivitas dan dampak dari berbagai peraturan tersebut juga belum dilaksanakan sehingga belum bisa ditentukan apakah ada lubang peraturan (regulation holes, regulation gap) yang membutuhkan peraturan baru. Berikut adalah sebagian dari berbagai peraturan yang ada.
  • 3. Hal 3 dari 6 3. Telah terdapat mekanisme yang memastikan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama terlibat dalam pembangunan. Mekanisme tersebut seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun. Mekanisme lain adalah konsultasi antara berbagai asosiasi industri dengan pemerintah. 4. Telah terdapat berbagai rujukan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang diakui secara global, beberapa diantaranya adalah ISO 26000, Guiding Principle on Business and Human Right, Equator Principle, dan sebagainya. Tanpa ada dasar yang kuat, maka penetapan standar ataupun pedoman nasional (pasal 13) menjadi lemah urgensinya. 5. Kontribusi utama dari perusahaan adalah investasi yang menghasilkan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, berkembangnya rantai pemasok dan rantai pemasaran, serta kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi. Untuk mendorong investasi perusahaan pemerintah telah menetapkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang pada prinsipnya menghilangkan berbagai hambatan investasi serta mengurangi ekonomi biaya tinggi. Isi dari rancangan RUU justru bertolak belakang dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. SESAT PIKIR DALAM RUMUSAN Rancangan RUU menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai tanggung jawab organisasi untuk menangani/mengelola dampak yang ditimbulkan. Terdapat dua hal utama dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan. Pertama, TJSL adalah tanggung jawab organisasi bukan tanggung jawab pihak diluar organisasi sehingga pengaturan TJSL semestinya dilakukan oleh organisasi bukan pihak diluar organisasi. Kedua, TJSL berkenaan dengan penanganan atau pengelolaan dampak, tentu yang dimaksudkan disini adalah dampak yang merugikan. Dalam konteks ini, dampak menjadi public domain manakala dampak merugikan kepentingan umum. Dengan demikian alasan pengaturan sesuai dengan rumusan TJSL adalah dampak yang merugikan kepentingan umum. Namun berbagai diktum Menimbang justru
  • 4. Hal 4 dari 6 tidak disebutkan persoalan dampak yang merugikan justru yang disebutkan lebih soal kaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan sistem pembangunan nasional. Juga tujuan TJSL (pasal 3) tidak menyebutkan sama sekali soal dampak. Terkait dengan dampak, seperti telah disebutkan sebelumnya telah terdapat berbagai peraturan lain yang mengatur. Tetapi keberadaan berbagai peraturan lain tersebut justru tidak dikenali oleh drat RUU TJSL. Dalam diktum Mengingat yang dicantumkan hanya UUD 1945, sama sekali tidak ada rujukan pada berbagai peraturan lain. Anehnya, dalam pertimbangan justru terdapat frasa ketidakpastian hukum. Hukum mana yang dimaksudkan tidak jelas. Lebih lanjut mengenai dampak. Bila dampak adalah alasan utama TJSL sebagaimana didefinisikan dalam rancangan RUU, mengapa kewajiban melaksanakan TJSL dalam pasal 7 justru didasarkan pada besaran aset dan jumlah karyawan? Mempergunakan nalar hukum, semestinya kewajiban pelaksanaan TJSL dikaitkan dengan besar atau luasnya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh organisasi. Organisasi pelaksana TJSL sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 rancangan RUU mencakup: perseroan, organisasi masyarakat berbadan hukum, dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Terdapat dua hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, Terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 6 yang menyatakan TJSL wajib dilaksanakan oleh: perseroan, BUMN, BUMD, CV, Firma, Yayasan, dan koperasi. Kedua, pencantuman perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Apakah yang dimaksud dengan perkumpulan yang tidak berbadan hukum? Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Bagaimana entitas tidak berbadan hukum dapat diatur oleh UU? Paparan yang disampaikan menunjukkan secara jelas rancangan RUU perlu ditolak karena justru akan menyebabkan ketidakpastian hukum, kontra produktif dengan tujuan pembangunan nasional, dan berpotensi mengurangi komitmen berbagai organisasi dan perusahaan melaksanakan TJSL. PENATAAN CSR Bagaimanakah sebaiknya penataan TJSL? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu masalah yang dihadapi untuk mengembangkan TJSL. Pengalaman lapangan Amerta menemukan lima masalah utama, yaitu: 1) belum berkembangnya pemahaman dan komitmen tentang TJSL, 2) keterbatasan kapasitas untuk melaksanakan TJSL, 3) tidak terkomunikasikannya berbagai inisiatif dan praktik baik TJSL, 4) terjadinya praktek green washing yaitu organisasi melaksanakan kegiatan yang disebut sebagai TJSL untuk menutupi praktek buruk seperti korupsi dan perusakan lingkungan, 5) regulasi berlebihan dan tumpang tindih terkait TJSL di lapangan. Realita lapangan menunjukkan seringkali pada satu daerah terdapat beberapa masalah sekaligus yang membutuhkan sinergi penataan. Penataan yang ada dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan kelembagaan, ekonomi, maupun legal. Secara skematis dapat dirumuskan sebagai berikut.
  • 5. Hal 5 dari 6 Kelembagaan Ekonomi Legal 1. belum berkembangnya pemahaman dan komitmen tentang TJSL Kerja sama antar organisasi, asosiasi, dan pemerintah untuk kembangkan kesadaran TJSL Insentif bagi organisasi yang melaksanakan TJSL dan pendidikan popular yang terkait Sosialisasi peraturan terkait TJSL yang mengatur lembaga maupun dampak 2. keterbatasan kapasitas untuk melaksanakan TJSL Kerja sama peningkatan kapasitas melalui sharing pengalaman, mekanisme, dan tool Kebijakan untuk menjadikan biaya peningkatan kapasitas sebagai biaya operasi organisasi Peraturan yang memberikan kemudahan bagi organisasi lakukan peningkatan kapasitas 3. tidak terkomunikasikannya berbagai inisiatif dan praktik baik TJSL Penetapan standar dan mekanisme pelaporan oleh asosiasi industri, organisasi pelanggan, dsb Penghargaan bagi organisasi yang mempublikasikan inisiatif dan praktik TJSL Peraturan yang memberikan insentif bagi organisasi untuk mengkomunikasikan kegiatan TJSL 4. terjadinya praktek green washing Forum-forum komunikasi & evaluasi praktik bisnis melibatkan media, akademisi, dan LSM Denda/sanksi pada perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan tanpa perhatikan kegiatan TJSL yang dilakukan Penegakan hukum atas berbagai pelanggaran yang dilakukan organisasi terhadap hutan, lingkungan, masyarakat 5. regulasi berlebihan dan tumpang tindih terkait TJSL Tim untuk menelaah berbagai regulasi dan membuat usulan Telaah untuk hindari pembebanan tambahan diluar pajak & retribusi Harmonisasi berbagai peraturan yang mengatur TJSL PENUTUP Para pemangku kepentingan khususnya pengambil kebijakan perlu menahan diri terhadap godaan menyusun UU dan peraturan. Mempertimbangkan dampak dari pengaturan TJSL, maka perlu dilaksanakan proses yang terbuka, partisipatif, dan evolutif. Melaksanakan telaah terhadap keberadaan berbagai peraturan yang terkait TJSL serta membangun komunikasi dengan organisasi, asosiasi serta pemangku kepentingan utama lainnya adalah langkah awal yang perlu dicoba. Terima kasih.
  • 6. Hal 6 dari 6 AMERTA adalah jejaring para praktisi CSR yang mengembangkan metode dan praktik terbaik CSR untuk mendukung berbagai organisasi dan perusahaan mengembangkan CSR dan mewujudkan kinerja sosial yang efektif dan berkelanjutan. AMERTA mengembangkan kompetensi dalam: ? SOCIAL STUDY. Berbagai kajian dan penilaian seperti PRA (Participatory Rural Appraisal), PLA (Participatory Learning Action), Baseline Study, Studi Dampak, Social Risk Assessment, SEAGA (Socio-Economic & Gender Analysis), SLA (Sustainable Livelihood Analysis), HRIA (Human Rights Impact Assessment) adalah kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai langkah awal melaksanakan CSR. ? CSR PLANNING & PROGRAMMING. Perumusan rencana strategis dan program CSR berbasis konteks social dan model bisnis adalah langkah lanjut yang dilaksanakan untuk memastikan CSR dilaksanakan sebagai sebuah system manajemen. ? CSR PROJECT MANAGEMENT. Berbagai bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan perlu didesain untuk memiliki dampak sosial. Microfinance& small business development, community organizing& facilitation, behavior change & social marketing dan advocacy adalah bentuk-bentuk CSR di lapangan. ? INDUSTRIAL RELATION & HR. Hubungan industrial dan SDM merupakan bagian dari CSR internal perusahaan dan perlu dikelola secara sistematis dan strategis sehingga mendukung tujuan bisnis. Kantor: Jl. PuloAsem Utara A 20 Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Jakarta 13220, Indonesia Ph: 62-21-29833288 www.amerta.id