際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN
NOMOR
:
:
2002
48
TAHUN
S E R I
:
:
2002
D
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2003
WALIKOTA BANDUNG
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor
05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun
2000 - 2004;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a di atas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota
Bandung Tahun 2000 - 2004 dan sesuai dengan BAB V pada Lampiran
Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas maka pelaksanaannya harus
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota
Bandung;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas maka untuk Tahun
2003 perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (Repetada)
Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Negara);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);
http://www.bphn.go.id/
2
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun
1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
http://www.bphn.go.id/
3
19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan
Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah
Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG
TAHUN 2003.
Pasal 1
(1) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003
merupakan pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota
Bandung Tahun 2000 - 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001
tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 -
2004.
(2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG.
BAB III : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2002
BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
BAB V : PENUTUP
Pasal 2
Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat
dalam Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung
Tahun 2003 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah.
http://www.bphn.go.id/
4
Pasal 3
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003
sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003 sehingga berfungsi
sebagai acuan dari seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan
pembangunan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal
yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Bandung.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002
WALIKOTA BANDUNG
TTD.
AA TARMANA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 48
http://www.bphn.go.id/
Ad

Recommended

PDF
Renstra BPBD
Abdul Aziz
DOC
Bab 1 perda rpjmd final
Ratih Purnamasari
PPT
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
PDF
Rpjpd 228 2005 pemalang
Rizki Fitrianto
PDF
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
Kota Serang
PDF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
iniPurwokerto
PDF
Rpjp kab bdg 2005 2025
Nandang Sukmara
PDF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
Kota Serang
PDF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
iniPurwokerto
PDF
Rencana strategis DPKAD 2013
ryzky_aka_babon
PDF
Perbup rkpd 2013
Chenk Alie Patrician
PDF
Rencana Tata Ruang Wilayah
manafhsb
PDF
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Pemerintah Rembang
PDF
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
hersu12345
PDF
Permen no.21 thn 2011
Ginanjar Purnama
PDF
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Yohanes Rahmad
DOC
Permen no.37 2007(final)
rachmat k yusna
PDF
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
PDF
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
RTF
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
apotek agam farma
PDF
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
muhfidzilla
PDF
Perda 11-tahun-2014
Wawan Mardiansyah
PDF
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
Herminingrum Andana Warih
PPT
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Operator Warnet Vast Raha
PDF
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
ppbkab
PDF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
iniPurwokerto
PDF
Salinan perda apbd ta 2019
syahrunNazil1
PDF
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 CP 032 REVISI 2...
AndiCoc
PDF
Review The Gifts of Imperfection Sri Yusmustika kasim tangka.pdf
netrasenja
DOCX
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...
MuhamadSauqiAlidani

More Related Content

What's hot (19)

PDF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
iniPurwokerto
PDF
Rencana strategis DPKAD 2013
ryzky_aka_babon
PDF
Perbup rkpd 2013
Chenk Alie Patrician
PDF
Rencana Tata Ruang Wilayah
manafhsb
PDF
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Pemerintah Rembang
PDF
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
hersu12345
PDF
Permen no.21 thn 2011
Ginanjar Purnama
PDF
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Yohanes Rahmad
DOC
Permen no.37 2007(final)
rachmat k yusna
PDF
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
PDF
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
RTF
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
apotek agam farma
PDF
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
muhfidzilla
PDF
Perda 11-tahun-2014
Wawan Mardiansyah
PDF
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
Herminingrum Andana Warih
PPT
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Operator Warnet Vast Raha
PDF
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
ppbkab
PDF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
iniPurwokerto
PDF
Salinan perda apbd ta 2019
syahrunNazil1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
iniPurwokerto
Rencana strategis DPKAD 2013
ryzky_aka_babon
Perbup rkpd 2013
Chenk Alie Patrician
Rencana Tata Ruang Wilayah
manafhsb
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Pemerintah Rembang
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
hersu12345
Permen no.21 thn 2011
Ginanjar Purnama
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Yohanes Rahmad
Permen no.37 2007(final)
rachmat k yusna
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Perda Kab. Padang Pariaman No 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan B...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
apotek agam farma
Perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
muhfidzilla
Perda 11-tahun-2014
Wawan Mardiansyah
Permen perumahan rakyat 22 tahun 2008 ttg spm perumahan
Herminingrum Andana Warih
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Operator Warnet Vast Raha
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
ppbkab
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
iniPurwokerto
Salinan perda apbd ta 2019
syahrunNazil1

Recently uploaded (20)

PDF
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 CP 032 REVISI 2...
AndiCoc
PDF
Review The Gifts of Imperfection Sri Yusmustika kasim tangka.pdf
netrasenja
DOCX
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...
MuhamadSauqiAlidani
PDF
Contoh Jurnal Modul 3 PPG 2025_ Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai - Ha...
aryadus
PDF
Berkenalan Dengan Energi Materi IPAS Kelas III Semester Ganjil.pdf
z9ydinna
PDF
Modul Ajar Biologi Kelas 12 Deep Learning
Adm Guru
PDF
Modul Ajar B Inggris Kelas 7 Deep Learning
Adm Guru
PDF
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING MATEMATIKA KELAS 6 CP 032 REVISI 2025 KURIKU...
AndiCoc
PDF
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Kelas
PDF
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Deep Learning
Adm Guru
PDF
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Deep Learning
Adm Guru
PDF
Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Indonesia 20252045
Dadang Solihin
PDF
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
PDF
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Deep Learning
Adm Guru
PDF
Modul Ajar B Inggris Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
PDF
Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
PPTX
PPT PROPOSAL PjBL - KEL 2 Kewarganegaraan.pptx
HelenaManurung
PDF
5553230048_4B_TP
ajenghanas3
PDF
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 7 Deep Learning
Adm Guru
PDF
Modul Ajar IPS Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 CP 032 REVISI 2...
AndiCoc
Review The Gifts of Imperfection Sri Yusmustika kasim tangka.pdf
netrasenja
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...
MuhamadSauqiAlidani
Contoh Jurnal Modul 3 PPG 2025_ Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai - Ha...
aryadus
Berkenalan Dengan Energi Materi IPAS Kelas III Semester Ganjil.pdf
z9ydinna
Modul Ajar Biologi Kelas 12 Deep Learning
Adm Guru
Modul Ajar B Inggris Kelas 7 Deep Learning
Adm Guru
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING MATEMATIKA KELAS 6 CP 032 REVISI 2025 KURIKU...
AndiCoc
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Kelas
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Deep Learning
Adm Guru
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Deep Learning
Adm Guru
Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Indonesia 20252045
Dadang Solihin
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Deep Learning
Adm Guru
Modul Ajar B Inggris Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
PPT PROPOSAL PjBL - KEL 2 Kewarganegaraan.pptx
HelenaManurung
5553230048_4B_TP
ajenghanas3
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 7 Deep Learning
Adm Guru
Modul Ajar IPS Kelas 9 Deep Learning
Adm Guru
Ad

02pdkotabandung024

  • 1. LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR : : 2002 48 TAHUN S E R I : : 2002 D PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 24 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG TAHUN 2003 WALIKOTA BANDUNG Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan sesuai dengan BAB V pada Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas maka pelaksanaannya harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas maka untuk Tahun 2003 perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (Repetada) Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); http://www.bphn.go.id/
  • 2. 2 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001; 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung; http://www.bphn.go.id/
  • 3. 3 19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; 20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; 21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG TAHUN 2003. Pasal 1 (1) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 merupakan pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004. (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG. BAB III : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2002 BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN BAB V : PENUTUP Pasal 2 Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah. http://www.bphn.go.id/
  • 4. 4 Pasal 3 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003 sehingga berfungsi sebagai acuan dari seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan. Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Nopember 2002 WALIKOTA BANDUNG TTD. AA TARMANA Diundangkan di Bandung pada tanggal 20 Nopember 2002 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 48 http://www.bphn.go.id/