ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Kebijakan kerjasama pemerintah badan usaha [kpbu]

•
•
Dr. Riant Nugroho
Dr. Riant Nugroho

1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan kerjasama pemerintah dengan bisnis dalam pengembangan infrastruktur publik. 2. Beberapa syarat PPP yang berhasil diantaranya adalah infrastruktur diperlukan publik, pemerintah tidak cakap, tidak perlu subsidi, ada badan regulator yang independen, dan tata kelola yang baik. 3. Kendala utama PPP adalah gagasan, metode, kebijakan, tata kelola, konteks, dan

1 of 27
Downloaded 12 times
12/12/2015 1 KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH BISNIS DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUBLIK KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH BISNIS DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUBLIK Dr. Riant Nugroho Pengajar Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi,  Universitas Indonesia; Direktur Institute for Policy Reform ©riantnugrohoipr2015 Disampaikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Jakarta, 4 Desember 2015 RND Syarat PPP yang berhasil 1. Infrastruktur diperlukan publik (hal 11 ‐16: RCA, SD) 2. Pemerintah tidak cakap [bukan vendor driven policy] (hal 19‐ 20) 3. Tidak perlu subsidi [termasuk PSO] 4. Ada Badan Regulator yang independen (affordability &  quality) 5. Tata kelola yang baik [kalau konsesi habis, yang  dikembalikan; tidak diasetkan waktu go public] RND
12/12/2015 2 Kendala PPP 1. Gagasan yang salah [tol di negara kepulauan] 2. Metode yang salah [child with hammer] 3. Kebijakan yang salah [sudah paket, vendor driven policy] 4. Tata kelola yang salah [regulatory captured] 5. Konteks yang salah [NJOP, BPK, Kejagung, KPK…] 6. Sistem pendanaan yang berjangka panjang [bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan, apa negara mau talangi kalau investasi loss] 7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat …. RND RND
12/12/2015 3 I DIRAHMATI II DIMARAHI III DISESALI IV DIBUANG… Right time Wrong time Right idea Wrong idea RND I ….. II a. Berkaitan dengan national security b. Memerlukan subsidi APBN di masa sekarang dan ke depan III ….. IV ….. Dapat di‐KPBU‐kan Tidak dapat di‐KPBU‐kan Infrastruktur vital/strategis Infrastruktur tidak vital/  tidak strategis RND
12/12/2015 4 Public Private Partnership • PPP is another privatization (Sanjoyo &  Nugroho, Reinventing Badan Usaha Milik Daerah 2006) • PPP is involvement of any not‐government  institutions to do government’s job  (Yescombe, Public Private Partnership:  Principles of Policy and Finance 2007:1) RND
12/12/2015 5 PPP adalah kerjasama pemerintah dengan aktor non  negara, yaitu 1. Swasta nasional 2. Swasta luar negeri 3. Koperasi (?) 4. LSM (?) 5. BUMN/D yang sudah go public : karena terdapat aktor bukan negara di dalam organisasi tersebut, sehingga keuangannya bukan murni lagi keuangan negara, sehingga setiap fasilitas yang diberikan, khususnya memberkan fasilitas keuangan dari negara, berarti memberikan fasilitas kepada sejumlah orang/aktor non‐negara tertentu dan dengan tidak memberikan kepada warga masyarakat non‐ pemilik organisasi tersebut RND Public Private Partnership  1. the sale of public assets: including the de‐nationalization of public  corporations and the sale of publicly owned land and buildings.  2. charging, it refers to the privatization of the financial costs of a  service which is still provided by the public sector 3. contracting out, it refers to the privatization of the production of a  service by means of substituting private contractors for ‘in‐house’  provision, although the service continues to be financed by the  public sector 4. liberalization, it referred to as deregulation. This involves the  relaxation or removal of statutory monopoly provisions, which  have prevented private sector firms entering public sector markets  (Braddon and Foster, Privatization: Social Science Themes and  Perspectives, 1999: 3‐4) RND
12/12/2015 6 “darling” • PPP is the “darling” of many parties: Government, business,  and international financial organizations.  • They have come to a single pot of justification: a PPP is thus  an alternative to provide government service without using  funding from tax (Yescombe, 2007: 3). RND Aktor Pendorong Public Private Partnership MasyarakatMasyarakat PemerintahPemerintah Lembaga Keuangan Global Lembaga Keuangan Global Pelaku bisnis Pelaku bisnis RND
12/12/2015 7 Masyarakat 1. Memerlukan pelayanan umum yang berbasiskan infrastruktur publik 2. Pelayanan meningkat secara jenis/ragam, kuantitas, dan kualitas 3. Masyarakat menjadikan keberhasilan tersebut sebagai kriteria keberhasilan suatu pemerintahan RND Pemerintah 1. Semakin sulit meningkatkan pendapatan dari pajak dan pendapatan negara lain, termasuk hutang 2. Semakin perlu membangun infrastruktur publik untuk: a. Membuktikan bahwa sudah bekerja dengan baik –sehingga pantas memperoleh hadiah b. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara instan –bubble  economic RND
12/12/2015 8 Pelaku bisnis 1. BUMN : mempercepat prestasi usaha 2. Swasta nasional : kue bisnis yang aman 3. Swasta asing : peluang bisnis di negara lain yang aman RND Lembaga keuangan dunia 1. Pinjaman yang aman 2. Pengembalian yang aman RND
12/12/2015 9 Plus ilmuwan ekonomi dan pembangunan 1. Eksperimen gagasan baru 2. Mudah dieksekusi, pasti diterima, karena sebangun dengan empat kepentingan di atas RND Kegagalan Kebijakan RND 1. Tidak dapat dirumuskan [process failure] 2. Tidak dapat diputuskan [decision failure] 3. Tidak dapat ditetapkan [legal failure] 4. Berhasil ditetapkan kemudian dikoreksi [quality  failure] 5. Berhasil ditetapkan kemudian dicabut dan diganti [content failure] 6. Berhasil ditetapkan tetapi dibatalkan [tidak perlu diganti] [product failure] 1. Tidak dapat dilaksanakan [management failure] 2. Dapat dilaksanakan tetapi mahal [administrative  failure] 3. Dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi hasilnya tidak sesuai disain [design failure] 4. Dapat dilaksanakan dengan baik, hasilnya sesuai disain,  tapi tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan [theory failure] 5. Pelaksanaan diambil alih orang lain [derailed failure] 1. Tidak dapat dikendalikan [management failure] 2. Dapat dikendalikan tetapi mahal [administrative  failure] 3. Dapat dikendalikan dengan baik, tetapi hasilnya tidak sesuai disain [design failure] 4. Dapat dikendalikan dengan baik, hasilnya sesuai disain,  tapi tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan [theory failure] 5. Pengendalikan diambil alih orang lain [derailed failure] Gagal Perumusan Gagal Pelaksanaan Gagal Pengendalian Riant Nugroho, 2013, Public Policy, Jakarta: Elex, Gramedia)
12/12/2015 10 Policy failure 1. The policy is formulated successfully, but the policy is unable to be  implemented. It named as management failure, since policy then  undermanage or unable‐to‐manage.  2. The policy is formulated successfully, but the implementation is costly. It  named as administrative failure. 3. The policy is formulated successfully, the implementation is successful,  but the result is not as the design. It named as design failure  4. The policy is formulated successfully, the implementation is as successful  as the design, but it was fit to the policy wisdom of the hoped result. It  named as theory failure (Patton & Savicky, 1993: 365). 5. The policy is formulated successfully, but in the implementation it is  taken over by another political and/or administration interest, hence  creates a totally different result. It named as derailed policy. RND Kegagalan terbanyak dari PPP management  failure administrative  failure design failure  theory failure  derailed policy Hampir tidak pernah Kadang terjadi Sangat sering terjadi Paling Sering terjadi Kadang terjadi  Proyek Umbulan  Sampah kota  PPP PAM Jakarta  Busway  Sampah kota  PPP PAM Jakarta  Busway  Jalan tol dalam kota  Sampah kota  [swastanisasi pelayanan publik] RND
12/12/2015 11 Perbandingan karakter kebijakan Isu kebijakan PPP KPBU Privatisasi Aset negara Dikerjasamakan dengan pelaku non  negara Dikerjasamakan dengan badan usaha, khususnya swasta Kepemilikan diserahkan/dijual kepada swasta Pengendalian Negara masih mengendalikan secara langsung atau tidak langsung Negara relatif tidak mengendalikan, jika ada maksimal tidak langsung Negara tidak mengendalikan sama sekali, kecuali regulasi umum Perlindungan kepentingan publik Sedang Rendah Sangat rendah Subsidi Negara Tidak ada pada saat awal, tetapi dimungkin pada saat berjalan Tidak ada Pelayanan publik Kualitas menengah,  harga menengah Relatif berkualitas harga tinggi Berkualitas harga sangat tinggi RND Bagaimana “membenarkan” KKPB? 1. Temukan akar masalah secara teknis 2. Temukan masalah sampai filosofinya 3. Temuan perbandingan kebijakan RND
12/12/2015 12 RND RND
12/12/2015 13 RND + 20% kartu  perdana  diregistrasi  dengan baik 100% kartu  perdana tidak  diregistrasi  dengan baik Analisis RCA tentang Kegagalan kebijakan  registrasi kartu perdana (SIM Card Perdana) RND
12/12/2015 14 5 Why method 1. Mengapa gagal ? Karena Operator,  Distributor, dan  konsumen tidak patuh sepenuh 2. Mengapa mereka sampai tidak patuh sepenuh? Karena  Kominfo tidak dapat memaksa mereka untuk patuh sepenuh 3. Mengapa Kominfo tidak dapat memaksa? Karena Kominfo  tidak punya instrumen (termasuk mekanisme) pengendali  kepatuhan (compliance) yang  efektif? 4. Mengapa tidak ada? Karena hanya berupa sebuah  Keputusan Menteri yang tidak mengikat para pihak serta ada  sanksi jika tidak dilaksanakan, dan tidak ada sub‐organisasi  Kominfo yang secara khusus ditugaskan memastikan  pengendalian berjalan efektif RCA untuk Menkominfo RND RCA dengan “5 Why Method” untuk Kemkominfo/BRTI Mengapa  Karena Tindakan solusi Mengapa gagal ?  Karena Operator,  Distributor, dan  konsumen tidak patuh sepenuh Mengapa sampai  mereka tidak  patuh sepenuh?  Karena Kominfo tidak dapat memaksa  mereka untuk patuh sepenuh Mengapa Kominfo  tidak dapat  memaksa?  Karena Kominfo tidak punya instrumen  (termasuk mekanisme) pengendali  kepatuhan (compliance) yang  efektif? Mengapa tidak  ada?  (1) karena hanya berupa sebuah Kepmen  (dan SE) yang tidak mengikat para pihak,  dan tanpa sanksi jika tidak dilaksanakan;  (2) dan tidak ada sub‐organisasi yang  secara khusus ditugaskan memastikan  pengendalian berjalan efektif 1. Buat Kepmen baru  yang lebih efektif 2. Buat Tim Khusus  Adhoc Pengen‐ dalian registrasi  kartu perdana RND
12/12/2015 15 PPP ? Publik Pemerintah Swasta Bank Dunia Because/  Why 1 Because/  Why 2 Because/  Why 3 Because/  Why 4 Because/  Why 4 RND Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 5W Kompleks : Mengapa pasien RS “kabur”… Dokter galak Perawat judes Kamar inap kotor Makanan buruk Biaya mahal ….. …. ……. ….. … ….. …. ……. ….. … ….. …. ……. ….. … ….. …. ……. ….. … Aksi ….. …. ……. ….. … RND
12/12/2015 16 5‐WHY ANALYSIS TEMPLATE
12/12/2015 17 RND Bagaimana “membenarkan” KKPB? 1. Temukan akar masalah secara teknis 2. Temukan masalah sampai filosofinya 3. Temuan perbandingan kebijakan secara manajemen dan finansial RND
12/12/2015 18 Kebutuhan infrastruktur publik Kebutuhan nyata/riil PUDRIP Dipenuhi publik sendiri Dipenuhi pemerintah Dipenuhi pasar “mengapa?” “mengapa?” “mengapa?” Kebutuhan yang  dikreasikan pemerintah GODRIP Dipenuhi pemerintah Dipenuhi publik sendiri Dipenuhi pasar via  pemerintah Dipenuhi pasar langsung “mengapa?” “mengapa?” “mengapa?” “mengapa?” Kebutuhan yang  dihela pasar VEDRIP Dipenuhi pasar via  pemerintah Dipenuhi pasar langsung “mengapa?” “mengapa?” Pengendalian kebijakan… RND
12/12/2015 19 Bagaimana “membenarkan” KKPB? 1. Temukan akar masalah secara teknis 2. Temukan masalah sampai filosofinya 3. Temuan perbandingan kebijakan secara manajemen dan finansial RND Metode komparasi • Apakah dikelola negara atau swasta ? • Di PPP kan atau tidak? • Di KKPB kan atau tidak ? RND
12/12/2015 20 Cost comparative method : biaya dan manajemen Isu KKPB Pemerintah Swasta 1 thn 5 thn 10 thn 20 thn 1 thn 5 thn 10 thn 20 thn Pembangunan  Infrastruktur Pengelolaan Infrastruktur Pengembangan Infrastruktur Pembangunan dan pengelolaan Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan RND Cost comparative method : biaya dan manajemen Isu KKPB Negara Swasta Simpulan Pembangunan  Infrastruktur Rp 900 Rp 700 Swasta Pengelolaan Infrastruktur Rp 500 Rp 400 Swasta Pengembangan Infrastruktur Rp 600 Rp 550 Swasta Pembangunan dan pengelolaan Rp 1.400 Rp 1.100 Swasta Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Rp 2.000 Rp 1.650 Swasta RND
12/12/2015 21 Catatan 1. Masukkan risiko di masa depan 2. Masukkan kemungkinan subsidi yang muncul di masa depan 3. Masukkan kemungkinan terjadi kondisi d mana “pemerintah diatur swasta” RND Bagaimana caranya? Jenis Kebijakan Publik secara generik 1. Kebijakan formal 2. Konvensi. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama. 3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik 4. Perilaku pejabat publik RND
12/12/2015 22 1. Kebijakan Formal Jenis Muatan Implementasi Ketertiban : membatasi dan melarang Pembangunan :  Antisipasi dan Inovasi Kekhususan : alokasi aset dan kekuasaan negara kepada non negara Hukum [Pidana, Perdata,  Agama, Khusus] Undang‐Undang [UU, Perda] Regulasi [Keputusan Eksekutif] Administrative enactment/  enforcement [insentif &  disinsentif] Law enactment/  enforcement [peradilan] Regulative/administrative  enactment/ enforcement  [insentif & disinsentif] RND 1.3. Regulasi 1. Aset negara yang dikelola oleh lembaga bisnis 2. Infrastruktur publik atau utilitas 3. Monopoli alami RND 1. Enerji (listrik, bahan bakar baku) 2. Telekomunikasi (frekuensi,  konten, penyadapan, dan satelit) 3. Media Komunikasi (media massa,  internet) 4. Penyiaran (broadcast dan konten) 5. Air (air minum/bersih dan air  limbah) 6. Transportasi (pelabuhan,  bandara, transportasi udara,  transportasi laut, transportasi darat publik/massal, jalan tol) 7. (Pangan)
12/12/2015 23 RND RND
12/12/2015 24 APBN BUMN Konstruksi Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN BUMN Pengelola Ekonomi biaya rendah Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Yang ditanggung hanya OPEX saja, tidak ada CAPEX RND APBN PMN BUMN Persero Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN Pelayanan mahal dan naik secara eksesif Ekonomi biaya tinggi Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Menjadi CAPEX BUMN Rakyat mendapatkan “satu kali sengatan” RND
12/12/2015 25 APBN PMN BUMN Persero Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN Pelayanan mahal dan naik secara eksesif Ekonomi biaya tinggi Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Menjadi CAPEX BUMN Rakyat mendapatkan “dua kali sengatan” BUMN Go Public  (swasta ikut menikmati PMN) RND APBN PMN BUMN Persero Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN Pelayanan mahal dan naik secara eksesif Ekonomi biaya tinggi Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Menjadi CAPEX BUMN Rakyat mendapatkan “tiga kali sengatan” BUMN Go Public  (swasta ikut menikmati PMN) RND BUMN Go Public lagi [right  issue] dengan memasukkan infrastruktur publik sebagai kekayaannya
12/12/2015 26 BUMN yang profit making  [persero], apalagi sudah go public,  artinya sudah menggunakan manajemen profesional. Kalau perlu uang gunakan CARA  MANAJEMEN [Aksi Korporasi] dan bukan CARA POLITIK [Aksi Politik]  dengan cara PMN RND Catatan … "Negara modern yang berhasil menyejahterakan rakyat adalah negara yang dikelola oleh pikiran dengan produknya berupa nalar atau logika dan ilmu pengetahuan dengan produknya adalah teori.  Menafikan teori, mengandalkan logika belaka, akan menjadikan negara itu menjadi hiruk pikuk semata.  Karena nalar atau logika tidak pernah dapat diverivikasi,  apakah itu murni ataukah ia titipan kepentingan. Jangan remehkan teori dan mendewakan nalar, tetapi padukan keduanya, karena itu berarti memuliakan Tuhan Sang  Pencipta pikiran dan ilmu pengetahuan. Sebuah panggilan kepada setiap PEMIMPIN BANGSA, mulai dari Presiden,  Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati". RND
12/12/2015 27 KOMERSIALISASI INTELEKTUAL atau KOMERSIALISASI AKADEMIKAL terjadi ketika teori dibuat kaum pandai hanya untuk MEMBENARKAN NALAR KEKUASAAN semata,  dan bukan untuk memperbaiki atau mengoreksi nalar kekuasaan tersebut (Riant Nugroho, 2 Desember 2015) RND Kebijakan publik adalah masalah kepentingan… RND

More Related Content

Kebijakan kerjasama pemerintah badan usaha [kpbu]

  • 1. 12/12/2015 1 KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH BISNIS DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUBLIK KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH BISNIS DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUBLIK Dr. Riant Nugroho Pengajar Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi,  Universitas Indonesia; Direktur Institute for Policy Reform ©riantnugrohoipr2015 Disampaikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Jakarta, 4 Desember 2015 RND Syarat PPP yang berhasil 1. Infrastruktur diperlukan publik (hal 11 ‐16: RCA, SD) 2. Pemerintah tidak cakap [bukan vendor driven policy] (hal 19‐ 20) 3. Tidak perlu subsidi [termasuk PSO] 4. Ada Badan Regulator yang independen (affordability &  quality) 5. Tata kelola yang baik [kalau konsesi habis, yang  dikembalikan; tidak diasetkan waktu go public] RND
  • 2. 12/12/2015 2 Kendala PPP 1. Gagasan yang salah [tol di negara kepulauan] 2. Metode yang salah [child with hammer] 3. Kebijakan yang salah [sudah paket, vendor driven policy] 4. Tata kelola yang salah [regulatory captured] 5. Konteks yang salah [NJOP, BPK, Kejagung, KPK…] 6. Sistem pendanaan yang berjangka panjang [bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan, apa negara mau talangi kalau investasi loss] 7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat …. RND RND
  • 3. 12/12/2015 3 I DIRAHMATI II DIMARAHI III DISESALI IV DIBUANG… Right time Wrong time Right idea Wrong idea RND I ….. II a. Berkaitan dengan national security b. Memerlukan subsidi APBN di masa sekarang dan ke depan III ….. IV ….. Dapat di‐KPBU‐kan Tidak dapat di‐KPBU‐kan Infrastruktur vital/strategis Infrastruktur tidak vital/  tidak strategis RND
  • 4. 12/12/2015 4 Public Private Partnership • PPP is another privatization (Sanjoyo &  Nugroho, Reinventing Badan Usaha Milik Daerah 2006) • PPP is involvement of any not‐government  institutions to do government’s job  (Yescombe, Public Private Partnership:  Principles of Policy and Finance 2007:1) RND
  • 5. 12/12/2015 5 PPP adalah kerjasama pemerintah dengan aktor non  negara, yaitu 1. Swasta nasional 2. Swasta luar negeri 3. Koperasi (?) 4. LSM (?) 5. BUMN/D yang sudah go public : karena terdapat aktor bukan negara di dalam organisasi tersebut, sehingga keuangannya bukan murni lagi keuangan negara, sehingga setiap fasilitas yang diberikan, khususnya memberkan fasilitas keuangan dari negara, berarti memberikan fasilitas kepada sejumlah orang/aktor non‐negara tertentu dan dengan tidak memberikan kepada warga masyarakat non‐ pemilik organisasi tersebut RND Public Private Partnership  1. the sale of public assets: including the de‐nationalization of public  corporations and the sale of publicly owned land and buildings.  2. charging, it refers to the privatization of the financial costs of a  service which is still provided by the public sector 3. contracting out, it refers to the privatization of the production of a  service by means of substituting private contractors for ‘in‐house’  provision, although the service continues to be financed by the  public sector 4. liberalization, it referred to as deregulation. This involves the  relaxation or removal of statutory monopoly provisions, which  have prevented private sector firms entering public sector markets  (Braddon and Foster, Privatization: Social Science Themes and  Perspectives, 1999: 3‐4) RND
  • 7. 12/12/2015 7 Masyarakat 1. Memerlukan pelayanan umum yang berbasiskan infrastruktur publik 2. Pelayanan meningkat secara jenis/ragam, kuantitas, dan kualitas 3. Masyarakat menjadikan keberhasilan tersebut sebagai kriteria keberhasilan suatu pemerintahan RND Pemerintah 1. Semakin sulit meningkatkan pendapatan dari pajak dan pendapatan negara lain, termasuk hutang 2. Semakin perlu membangun infrastruktur publik untuk: a. Membuktikan bahwa sudah bekerja dengan baik –sehingga pantas memperoleh hadiah b. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara instan –bubble  economic RND
  • 8. 12/12/2015 8 Pelaku bisnis 1. BUMN : mempercepat prestasi usaha 2. Swasta nasional : kue bisnis yang aman 3. Swasta asing : peluang bisnis di negara lain yang aman RND Lembaga keuangan dunia 1. Pinjaman yang aman 2. Pengembalian yang aman RND
  • 9. 12/12/2015 9 Plus ilmuwan ekonomi dan pembangunan 1. Eksperimen gagasan baru 2. Mudah dieksekusi, pasti diterima, karena sebangun dengan empat kepentingan di atas RND Kegagalan Kebijakan RND 1. Tidak dapat dirumuskan [process failure] 2. Tidak dapat diputuskan [decision failure] 3. Tidak dapat ditetapkan [legal failure] 4. Berhasil ditetapkan kemudian dikoreksi [quality  failure] 5. Berhasil ditetapkan kemudian dicabut dan diganti [content failure] 6. Berhasil ditetapkan tetapi dibatalkan [tidak perlu diganti] [product failure] 1. Tidak dapat dilaksanakan [management failure] 2. Dapat dilaksanakan tetapi mahal [administrative  failure] 3. Dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi hasilnya tidak sesuai disain [design failure] 4. Dapat dilaksanakan dengan baik, hasilnya sesuai disain,  tapi tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan [theory failure] 5. Pelaksanaan diambil alih orang lain [derailed failure] 1. Tidak dapat dikendalikan [management failure] 2. Dapat dikendalikan tetapi mahal [administrative  failure] 3. Dapat dikendalikan dengan baik, tetapi hasilnya tidak sesuai disain [design failure] 4. Dapat dikendalikan dengan baik, hasilnya sesuai disain,  tapi tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan [theory failure] 5. Pengendalikan diambil alih orang lain [derailed failure] Gagal Perumusan Gagal Pelaksanaan Gagal Pengendalian Riant Nugroho, 2013, Public Policy, Jakarta: Elex, Gramedia)
  • 10. 12/12/2015 10 Policy failure 1. The policy is formulated successfully, but the policy is unable to be  implemented. It named as management failure, since policy then  undermanage or unable‐to‐manage.  2. The policy is formulated successfully, but the implementation is costly. It  named as administrative failure. 3. The policy is formulated successfully, the implementation is successful,  but the result is not as the design. It named as design failure  4. The policy is formulated successfully, the implementation is as successful  as the design, but it was fit to the policy wisdom of the hoped result. It  named as theory failure (Patton & Savicky, 1993: 365). 5. The policy is formulated successfully, but in the implementation it is  taken over by another political and/or administration interest, hence  creates a totally different result. It named as derailed policy. RND Kegagalan terbanyak dari PPP management  failure administrative  failure design failure  theory failure  derailed policy Hampir tidak pernah Kadang terjadi Sangat sering terjadi Paling Sering terjadi Kadang terjadi  Proyek Umbulan  Sampah kota  PPP PAM Jakarta  Busway  Sampah kota  PPP PAM Jakarta  Busway  Jalan tol dalam kota  Sampah kota  [swastanisasi pelayanan publik] RND
  • 11. 12/12/2015 11 Perbandingan karakter kebijakan Isu kebijakan PPP KPBU Privatisasi Aset negara Dikerjasamakan dengan pelaku non  negara Dikerjasamakan dengan badan usaha, khususnya swasta Kepemilikan diserahkan/dijual kepada swasta Pengendalian Negara masih mengendalikan secara langsung atau tidak langsung Negara relatif tidak mengendalikan, jika ada maksimal tidak langsung Negara tidak mengendalikan sama sekali, kecuali regulasi umum Perlindungan kepentingan publik Sedang Rendah Sangat rendah Subsidi Negara Tidak ada pada saat awal, tetapi dimungkin pada saat berjalan Tidak ada Pelayanan publik Kualitas menengah,  harga menengah Relatif berkualitas harga tinggi Berkualitas harga sangat tinggi RND Bagaimana “membenarkan” KKPB? 1. Temukan akar masalah secara teknis 2. Temukan masalah sampai filosofinya 3. Temuan perbandingan kebijakan RND
  • 14. 12/12/2015 14 5 Why method 1. Mengapa gagal ? Karena Operator,  Distributor, dan  konsumen tidak patuh sepenuh 2. Mengapa mereka sampai tidak patuh sepenuh? Karena  Kominfo tidak dapat memaksa mereka untuk patuh sepenuh 3. Mengapa Kominfo tidak dapat memaksa? Karena Kominfo  tidak punya instrumen (termasuk mekanisme) pengendali  kepatuhan (compliance) yang  efektif? 4. Mengapa tidak ada? Karena hanya berupa sebuah  Keputusan Menteri yang tidak mengikat para pihak serta ada  sanksi jika tidak dilaksanakan, dan tidak ada sub‐organisasi  Kominfo yang secara khusus ditugaskan memastikan  pengendalian berjalan efektif RCA untuk Menkominfo RND RCA dengan “5 Why Method” untuk Kemkominfo/BRTI Mengapa  Karena Tindakan solusi Mengapa gagal ?  Karena Operator,  Distributor, dan  konsumen tidak patuh sepenuh Mengapa sampai  mereka tidak  patuh sepenuh?  Karena Kominfo tidak dapat memaksa  mereka untuk patuh sepenuh Mengapa Kominfo  tidak dapat  memaksa?  Karena Kominfo tidak punya instrumen  (termasuk mekanisme) pengendali  kepatuhan (compliance) yang  efektif? Mengapa tidak  ada?  (1) karena hanya berupa sebuah Kepmen  (dan SE) yang tidak mengikat para pihak,  dan tanpa sanksi jika tidak dilaksanakan;  (2) dan tidak ada sub‐organisasi yang  secara khusus ditugaskan memastikan  pengendalian berjalan efektif 1. Buat Kepmen baru  yang lebih efektif 2. Buat Tim Khusus  Adhoc Pengen‐ dalian registrasi  kartu perdana RND
  • 15. 12/12/2015 15 PPP ? Publik Pemerintah Swasta Bank Dunia Because/  Why 1 Because/  Why 2 Because/  Why 3 Because/  Why 4 Because/  Why 4 RND Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 5W Kompleks : Mengapa pasien RS “kabur”… Dokter galak Perawat judes Kamar inap kotor Makanan buruk Biaya mahal ….. …. ……. ….. … ….. …. ……. ….. … ….. …. ……. ….. … ….. …. ……. ….. … Aksi ….. …. ……. ….. … RND
  • 17. 12/12/2015 17 RND Bagaimana “membenarkan” KKPB? 1. Temukan akar masalah secara teknis 2. Temukan masalah sampai filosofinya 3. Temuan perbandingan kebijakan secara manajemen dan finansial RND
  • 18. 12/12/2015 18 Kebutuhan infrastruktur publik Kebutuhan nyata/riil PUDRIP Dipenuhi publik sendiri Dipenuhi pemerintah Dipenuhi pasar “mengapa?” “mengapa?” “mengapa?” Kebutuhan yang  dikreasikan pemerintah GODRIP Dipenuhi pemerintah Dipenuhi publik sendiri Dipenuhi pasar via  pemerintah Dipenuhi pasar langsung “mengapa?” “mengapa?” “mengapa?” “mengapa?” Kebutuhan yang  dihela pasar VEDRIP Dipenuhi pasar via  pemerintah Dipenuhi pasar langsung “mengapa?” “mengapa?” Pengendalian kebijakan… RND
  • 19. 12/12/2015 19 Bagaimana “membenarkan” KKPB? 1. Temukan akar masalah secara teknis 2. Temukan masalah sampai filosofinya 3. Temuan perbandingan kebijakan secara manajemen dan finansial RND Metode komparasi • Apakah dikelola negara atau swasta ? • Di PPP kan atau tidak? • Di KKPB kan atau tidak ? RND
  • 20. 12/12/2015 20 Cost comparative method : biaya dan manajemen Isu KKPB Pemerintah Swasta 1 thn 5 thn 10 thn 20 thn 1 thn 5 thn 10 thn 20 thn Pembangunan  Infrastruktur Pengelolaan Infrastruktur Pengembangan Infrastruktur Pembangunan dan pengelolaan Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan RND Cost comparative method : biaya dan manajemen Isu KKPB Negara Swasta Simpulan Pembangunan  Infrastruktur Rp 900 Rp 700 Swasta Pengelolaan Infrastruktur Rp 500 Rp 400 Swasta Pengembangan Infrastruktur Rp 600 Rp 550 Swasta Pembangunan dan pengelolaan Rp 1.400 Rp 1.100 Swasta Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Rp 2.000 Rp 1.650 Swasta RND
  • 21. 12/12/2015 21 Catatan 1. Masukkan risiko di masa depan 2. Masukkan kemungkinan subsidi yang muncul di masa depan 3. Masukkan kemungkinan terjadi kondisi d mana “pemerintah diatur swasta” RND Bagaimana caranya? Jenis Kebijakan Publik secara generik 1. Kebijakan formal 2. Konvensi. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama. 3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik 4. Perilaku pejabat publik RND
  • 22. 12/12/2015 22 1. Kebijakan Formal Jenis Muatan Implementasi Ketertiban : membatasi dan melarang Pembangunan :  Antisipasi dan Inovasi Kekhususan : alokasi aset dan kekuasaan negara kepada non negara Hukum [Pidana, Perdata,  Agama, Khusus] Undang‐Undang [UU, Perda] Regulasi [Keputusan Eksekutif] Administrative enactment/  enforcement [insentif &  disinsentif] Law enactment/  enforcement [peradilan] Regulative/administrative  enactment/ enforcement  [insentif & disinsentif] RND 1.3. Regulasi 1. Aset negara yang dikelola oleh lembaga bisnis 2. Infrastruktur publik atau utilitas 3. Monopoli alami RND 1. Enerji (listrik, bahan bakar baku) 2. Telekomunikasi (frekuensi,  konten, penyadapan, dan satelit) 3. Media Komunikasi (media massa,  internet) 4. Penyiaran (broadcast dan konten) 5. Air (air minum/bersih dan air  limbah) 6. Transportasi (pelabuhan,  bandara, transportasi udara,  transportasi laut, transportasi darat publik/massal, jalan tol) 7. (Pangan)
  • 24. 12/12/2015 24 APBN BUMN Konstruksi Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN BUMN Pengelola Ekonomi biaya rendah Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Yang ditanggung hanya OPEX saja, tidak ada CAPEX RND APBN PMN BUMN Persero Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN Pelayanan mahal dan naik secara eksesif Ekonomi biaya tinggi Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Menjadi CAPEX BUMN Rakyat mendapatkan “satu kali sengatan” RND
  • 25. 12/12/2015 25 APBN PMN BUMN Persero Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN Pelayanan mahal dan naik secara eksesif Ekonomi biaya tinggi Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Menjadi CAPEX BUMN Rakyat mendapatkan “dua kali sengatan” BUMN Go Public  (swasta ikut menikmati PMN) RND APBN PMN BUMN Persero Infrastruktur Fisik Publik milik BUMN Pelayanan mahal dan naik secara eksesif Ekonomi biaya tinggi Uang rakyat :  Pajak dan “naming rights” Menjadi CAPEX BUMN Rakyat mendapatkan “tiga kali sengatan” BUMN Go Public  (swasta ikut menikmati PMN) RND BUMN Go Public lagi [right  issue] dengan memasukkan infrastruktur publik sebagai kekayaannya
  • 26. 12/12/2015 26 BUMN yang profit making  [persero], apalagi sudah go public,  artinya sudah menggunakan manajemen profesional. Kalau perlu uang gunakan CARA  MANAJEMEN [Aksi Korporasi] dan bukan CARA POLITIK [Aksi Politik]  dengan cara PMN RND Catatan … "Negara modern yang berhasil menyejahterakan rakyat adalah negara yang dikelola oleh pikiran dengan produknya berupa nalar atau logika dan ilmu pengetahuan dengan produknya adalah teori.  Menafikan teori, mengandalkan logika belaka, akan menjadikan negara itu menjadi hiruk pikuk semata.  Karena nalar atau logika tidak pernah dapat diverivikasi,  apakah itu murni ataukah ia titipan kepentingan. Jangan remehkan teori dan mendewakan nalar, tetapi padukan keduanya, karena itu berarti memuliakan Tuhan Sang  Pencipta pikiran dan ilmu pengetahuan. Sebuah panggilan kepada setiap PEMIMPIN BANGSA, mulai dari Presiden,  Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati". RND
  • 27. 12/12/2015 27 KOMERSIALISASI INTELEKTUAL atau KOMERSIALISASI AKADEMIKAL terjadi ketika teori dibuat kaum pandai hanya untuk MEMBENARKAN NALAR KEKUASAAN semata,  dan bukan untuk memperbaiki atau mengoreksi nalar kekuasaan tersebut (Riant Nugroho, 2 Desember 2015) RND Kebijakan publik adalah masalah kepentingan… RND