Studi kelayakan bisnis bab 2
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•1,517 views
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis, termasuk jenis badan hukum perusahaan, izin-izin yang dibutuhkan, dan dokumen pendukung lainnya seperti NPWP dan surat tanda daftar perusahaan.
Studi kelayakan bisnis bab 2
- 2. 1. Studi Kelayakan Bisnis, Teknik menganalisis kelayakan rencana bisnis secara komprehensif, Husein Umar. 2. Studi Kelayakan Proyek, Suad Husnan dan Suwarsono 3. Studi Kelayakan Bisnis, Jumingan 4. Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Revisi, Kasmir dan Jakfar SUMBER BACAAN
- 3. Sesudah mempelajari Bab ini, diharapkan mampu untuk :  Menjelaskan pengertian aspek Hukum  Menjelaskan nilai penting Aspek Hukum bagi perusahaan  Menjelaskan Jenis Badan Hukum perusahaan  Menjelaskan jenis ijin usaha  Menjelaskan dokumen yang perlu di teliti  Menguraikan penelitian lapangan yang harus dilakukan
- 4. Menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku diantaranya : • Izin lokasi • Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT/CV atau berbentuk badan hukum lainnya. • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) • Surat tanda daftar perusahaan • Surat izin tempat usaha dari pemda setempat • Surat tanda rekanan dari pemda setempat • SIUP setempat
- 5. PERUSAHAAN 1. Menghasilkan barang dan jasa. 2. Alat badan usaha yang dapat berupa bengkel, pabrik, toko, pengkantoran, dan sebagainya. 3. Alat badan usaha untuk mencari keuntungan. BADAN USAHA 1. Menghasilkan keuntungan atau sebaliknya mendatangkan kerugian. 2. Merupakan kesatuan organisasi berupa Fa, CV, dan PT 3. Kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan.
- 8. COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP / CV Adalah : persekutuan yang terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sebagai pengelola perusahaan Sekutu pasif sebagai penanam modal
- 13. Yayasan (Inggris : foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004 Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- 14. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)
- 15. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai degan bidangnya.
- 18. BADAN HUKUN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN NPWP SURAT IJIN USAHA IZIN DOMISILI IMB BUKTI DIRI IZIN-IZIN LAINNYA