際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Masalah Perencanaan : Kontra pemindahan Ibu kota

Download as PPTX, PDF
Susantri Susantri
Susantri Susantri

kontra pemindahan ibu kota

1 of 24
Downloaded 42 times
KELOMPOK KONTRA
LATAR BELAKANG Wacana untuk memindahkan ibu kota negara telah berulangkali muncul, yakni ketika timbul kejadian kritis akibat faktor sosial, ekonomi politik, lingkungan dan bencana. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral bagi Pemimpin negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kondisi aman, nyaman, kondusif dari ibu kota negara merupakan bagian penting dalam memikirkan dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan agar negara dan bangsa maju sejajar dengan negara maju lainnya, serta rakyatnya cerdas, sejahtera secara berkeadilan.
Ibukota sebagai pusat ekonomi utama dari suatu wilayah sering menjadi titik pusat dari kekuatan politk, dan menjadi suatu ibu kota melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota secara alamiah mempunyai daya tarik politik dan kepewaian yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis, peneliti kebijakan publik. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau pusat intelektual.
RUMUSAN MASALAH 1. Apa saja syarat dari suatu ibukota negara? 2. Masalah apa saja yang menjadi pemicu keluarnya beberapa pendapat untuk memindahkan ibukota ? 3. Bagaimana penyelesaian yang dapat diambil? Setuju atau tidak ibukota dipindahkan dari jakarta?
MAKSUD DAN TUJUAN Dari beberpa rumusan masalah, maksud dan tujuannya yaitu : 1. Mengetahui syarat dari sebuah ibukota negara 2. Mengetahui Masalah yang jadi pemicu keluarnya beberapa pendapat untuk memindahkan ibukota. 3. Mencari penyelesaian yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini dalam hal setuju atau tidak jika ibukota dipindahkan dari jakarta.
LANDASAN TEORI A. Prinsipprinsip Perencanaan 1. Keberlanjutan Prinsip menyeluruh yang mengatur Perencanaan Kota adalah pembangunan berkelanjutan. Ini bukan hak eksklusif dari perencanaan. Kontribusi khusus yang Perencanaan Kota membuat adalah fokus praktis pada mengintegrasikan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan pemukiman.
2. Perencanaan Terpadu Terletak di sebuah kerangka kelembagaan yang menguntungkan, perencanaan dan tindakan terintegrasi dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dengan menambahkan nilai melalui kebijakan yang mendukung, bukan melemahkan, satu sama lain. 3. Terintegrasi dengan Anggaran Dalam rangka untuk memastikan integrasi yang disebutkan di atas, rencana perlu mekanisme yang menjamin hubungan yang efektif dengan proses anggaran swasta dan publik.
4. Perencanaan dengan Mitra Ini adalah tentang perencanaan dengan semua sektor masyarakat dengan saham di tempat - tidak hanya pemerintah, tetapi juga organisasi sektor swasta, lembaga sukarela dan masyarakat sipil. Perencanaan Kota memupuk kerjasama sukarela antara semua aktor tersebut. 5. Subsidiaritas Prinsip subsidiaritas harus diutamakan dalam menentukan mana peran dan tanggung jawab yang bersarang di Perencanaan Kota. Pemerintah nasional memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan mendorong (dan internasional) jaringan infrastruktur nasional yang akan memandu pola pembangunan.
6. Permintaan Pasar Perencanaan Kota memahami permintaan pasar, khususnya di pasar tanah dan properti, dan menyadari dinamika dan potensi sektor informal. Ini responsif, tetapi tidak reaktif. 7. Akses ke Lahan Sebuah persediaan lahan di lokasi yang aman dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan semua sektor masyarakat, merupakan hal mendasar untuk mencapai pemukiman efisien dan adil. Equitable sistem kepemilikan lahan dan pengelolaan lahan harus mendukung Perencanaan Kota.
8. Alat yang Tepat Pengendalian pembangunan harus strategis, terjangkau dan efektif, peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin sambil melestarikan sumber daya penting ekologis, daripada berusaha untuk mikro- mengelola lahan menggunakan perubahan dan pembangunan skala kecil. 9. Pro-miskin dan Inklusif Perencanaan Kota adalah inklusif dan pro-poor. Ia mengakui keragaman dan mempromosikan kesetaraan. Rencana dapat dan harus didorong oleh tujuan dan prioritas seperti yang diungkapkan oleh semua kelompok di kota.
10. Variasi Budaya Budaya pemerintahan dan sumber daya yang dapat diinvestasikan dalam pemerintahan bervariasi antara negara yang berbeda. Interpretasi prinsip- prinsip Perencanaan Kota pasti akan dipengaruhi oleh perbedaan tersebut. Perencanaan New Urban memungkinkan untuk berbagai hasil menurut prioritas budaya dan preferensi
B. Pendekatan Sistem Dalam Perencanaan Pendekatan perencanaan yang semula sering digunakan adalah pendekatan Fucnctional dan Formalist yang cenderung deterministic. Dengan pendekatan tersebut, kota dan daerah direncanakan oleh perencana dan penentu kebijakan dengan prosedur klasik : Survey-Analisi Rencana, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Patrick Geddes. Hasilnya berupa Master Plan yang merupakan cetak biru produk akhir rencana jangka panjang, yang dinilai ideal menurut kaca mata perencanaannya.
Kenyataan menunjukkan bahwa antara rencana yang disusun dengan realitas kehidupan di dunia nyata, terdapat kesenjangan kesenjangan yang lebar. Terlebih lagi, aspirasi masyarakat sering tidak tertampung atau terwadahi dengan baik. Akibatnya, banyak sekali rencana-rencana kota dan daerah yang tetap bagus sebagai suatu rencana, tetapi tidak bias dilaksanakan di lapangan. Melalui pendekatan sistem, yang menekankan pada pemahaman dengan kompleksitas kehidupan manusia dan aneka ragam konflik yang menyangkut lokasi dan perolehan lahan, dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, perencanaan tata ruang kota dan daerah menjadi lebih realistis, lebih kenyal dan lebih tanggap terhadap perubahan.
C. Teori Pengembangan Kota A. Teori Konsentris 1. Teori ini dikemukakan oleh E.W. Burgess. Menurutnya, suatu kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua bagian-bagiannya. secara berurutan, tata ruang kota yang ada pada suatu kota yang mengikuti suatu pola konsentris adalah a. Daerah pusat atau kawasan pusat bisnis b. Daerah peralihan c. Daerah pabrik dan perumahan pekerja d. Daerah perumahan yang lebih baik kondisinya e. Daerah penglaju.
B. Teori Sektor Teori ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Dinyatakan bahwa perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di dalam suatu kota, berangsur-angsur menghasilkan kembali karakter yang dipunyai oleh sektor-sektor yang sama terlebih dahulu. 1. pertumbuhan vertikat, yaitu daerah ini dihuni oleh struktur keluarga tunggal dan semakin lama akan didiami oleh struktur keluarga ganda. 2. Pertumbuhan memampat, yaitu apabila wilayah suatu kota masih cukup tersedia ruang-ruang kosong untuk bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya. 3. Pertumbuh mendatar ke arah luar yaitu biasanyaterjadi karena adanya kekurangan ruang bagi tempat tinggal dan kegiatan lainnya.
C. Teori Pertumbuhan Kota Menurut Spiro Kostof, kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk sendangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu. Elemen-elemen pemebentuk kota organik, oleh kostol dianologikan secara biologis seperti organ tubuh manusia, yaitu: 1. Square, open space sebagai paru-paru 2. Center, pusat kota sebagai jantung yang memompa darah (traffic). 3. Jaringan jalan sebagai saluran arteri darah dalam tubuh. 4. Kegiatan ekonomi kota sebagai sel yang berfikir. 5. Bank, pelabuhan, kawasan industri sebagai jaringan khusus dalam tubuh. 6. Unsur kapital sabagai energi yang mengalir ke seluruh sistem perkotaan.
D. Teori Pertumbuhan Kota Perubahan suatu kawasan dan sebagian kota dipengaruhi letak geografis suatu kota. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan akibat pertumbuhan daerah dikota tersebut, apabila terletak di daerah pantau yang landai, pada jaringan transportasi dan jaringan hubungan antar kota, maka kota cepat tumbuh sehingga beberapa elemen kawasan kota akan cepat berubah.
E. Teori Desain Spasial Kota Menurut Tracik (1986) dalam suatu lingkungan permukiman ada rangkaian antara figure ground, linkage dan palce. Figure ground menekankan adanya public civics space atau open space pada kota sebagai figure. Melalui figure ground plan dapat diketahui antara lain pola atau tipologi, konfigurasi solid void yang merupakan elemtal kawasan atau pattern kawasan penelitian, kualitas ruang luar sangat dipengaruhi oleh figure bangunan-bangunan yang melingkupinya, dimana tampak bangunan merupakan dinding ruang luar, oleh karena itu tata letak, bentuk dan fasade sistem bangunan harus berada dalam sistem ruang luar yang membentuknya.
D. Kajian Pengembangan Wilayah Perkotaan Kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktifitas masyarakat suatu wilayah perkotaan dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial (keruangan) lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut.
E. Kriteria Suatu Ibukota Terkait dengan hal tersebut dalam menentukan ibukota sebagai pusat pemerintahan harus dilakukan suatu penilaian yang objektif yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Kriteria-kriteria yang perlu mendapat penilaian dalam menentukan calon ibukota tersebut antara lain adalah: 1. aspek tata ruang, 2. aksesibilitas, 3. keadaan fisik, 4. kependudukan 5. ketersediaan fasilitas.
TIDAK SETUJU JIKA IBUKOTA DIPINDAHKAN !!! Saat ini, Jakarta bersama dengan kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang telah menjadi sebuah kawasan megapolitan Jabodetabek. Hampir semua markas utama perusahaan besar nasional maupun multi-nasional berlokasi di Jakarta. Jakarta telah memposisikan dirinya sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kota memang merupakan aglomerasi ekonomi, tempat segala fungsi ekonomi terkumpul. Semakin besar kota, semakin banyak pula variasi ekonomi yang ada di dalamnya. Kota tidak hanya menyandang 1 fungsi saja
Banyak wacana yang menyatakan ibukota negara indonesia sebaiknya dipindahkan dari jakarta. Hal ini diakibatkan karena masalah- masalah yang ada di Jakarta. Seperti, kemacetan, kepadatan penduduk dan beberapa masalah lainnya. Namun, pemindahan ibukota bukanlah solusi dari semua masalah tersebut. Ini hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dari ketiga opsi wacana pemindahan ibu kota negara (upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta serta keinginan untuk memindahkan ibu kota), perlu tambahan satu opsi lagi, yaitu pembagian fungsi kegiatan ekonomi ke lokasi lainnya. Yang dipindahkan bukan ibu kota negara tapi mewujudkan kota-kota lain yang dapat dijadikan alternatif pusat kegiatan ekonomi. Diperlukan upaya lebih serius lagi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah lain. Lebih setuju dengan yang dilakukan oleh China. China tidak melakukan tindakan pemindahan ibu kota negaranya dari Beijing, namun mulai mengembangkan kota bisnis selain Beijing seperti Shenzen, Ghuanzou, dan Shanghai. Sehingga, pada akhirnya beban Beijing semakin berkurang sebagai pusat ekonomi dan bisa fokus sebagai pusat pemerintahan. Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama.
Pada akhirnya, Pemindahan ibu kota tidak seharusnya dilakukan jika untuk upaya menanggulangi kemacetan dan penumpukan fungsi di Jakarta, karena pemindahan ibu kota saja tidak akan berdampak signifikan pada pemecahan masalah lalu lintas. Itu hanya akan memindahkan suatu masalah (ibukota) dari satu kota ke kota lain.

More Related Content

Masalah Perencanaan : Kontra pemindahan Ibu kota

  • 2. LATAR BELAKANG Wacana untuk memindahkan ibu kota negara telah berulangkali muncul, yakni ketika timbul kejadian kritis akibat faktor sosial, ekonomi politik, lingkungan dan bencana. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral bagi Pemimpin negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kondisi aman, nyaman, kondusif dari ibu kota negara merupakan bagian penting dalam memikirkan dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan agar negara dan bangsa maju sejajar dengan negara maju lainnya, serta rakyatnya cerdas, sejahtera secara berkeadilan.
  • 3. Ibukota sebagai pusat ekonomi utama dari suatu wilayah sering menjadi titik pusat dari kekuatan politk, dan menjadi suatu ibu kota melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota secara alamiah mempunyai daya tarik politik dan kepewaian yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis, peneliti kebijakan publik. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau pusat intelektual.
  • 4. RUMUSAN MASALAH 1. Apa saja syarat dari suatu ibukota negara? 2. Masalah apa saja yang menjadi pemicu keluarnya beberapa pendapat untuk memindahkan ibukota ? 3. Bagaimana penyelesaian yang dapat diambil? Setuju atau tidak ibukota dipindahkan dari jakarta?
  • 5. MAKSUD DAN TUJUAN Dari beberpa rumusan masalah, maksud dan tujuannya yaitu : 1. Mengetahui syarat dari sebuah ibukota negara 2. Mengetahui Masalah yang jadi pemicu keluarnya beberapa pendapat untuk memindahkan ibukota. 3. Mencari penyelesaian yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini dalam hal setuju atau tidak jika ibukota dipindahkan dari jakarta.
  • 6. LANDASAN TEORI A. Prinsipprinsip Perencanaan 1. Keberlanjutan Prinsip menyeluruh yang mengatur Perencanaan Kota adalah pembangunan berkelanjutan. Ini bukan hak eksklusif dari perencanaan. Kontribusi khusus yang Perencanaan Kota membuat adalah fokus praktis pada mengintegrasikan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan pemukiman.
  • 7. 2. Perencanaan Terpadu Terletak di sebuah kerangka kelembagaan yang menguntungkan, perencanaan dan tindakan terintegrasi dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dengan menambahkan nilai melalui kebijakan yang mendukung, bukan melemahkan, satu sama lain. 3. Terintegrasi dengan Anggaran Dalam rangka untuk memastikan integrasi yang disebutkan di atas, rencana perlu mekanisme yang menjamin hubungan yang efektif dengan proses anggaran swasta dan publik.
  • 8. 4. Perencanaan dengan Mitra Ini adalah tentang perencanaan dengan semua sektor masyarakat dengan saham di tempat - tidak hanya pemerintah, tetapi juga organisasi sektor swasta, lembaga sukarela dan masyarakat sipil. Perencanaan Kota memupuk kerjasama sukarela antara semua aktor tersebut. 5. Subsidiaritas Prinsip subsidiaritas harus diutamakan dalam menentukan mana peran dan tanggung jawab yang bersarang di Perencanaan Kota. Pemerintah nasional memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan mendorong (dan internasional) jaringan infrastruktur nasional yang akan memandu pola pembangunan.
  • 9. 6. Permintaan Pasar Perencanaan Kota memahami permintaan pasar, khususnya di pasar tanah dan properti, dan menyadari dinamika dan potensi sektor informal. Ini responsif, tetapi tidak reaktif. 7. Akses ke Lahan Sebuah persediaan lahan di lokasi yang aman dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan semua sektor masyarakat, merupakan hal mendasar untuk mencapai pemukiman efisien dan adil. Equitable sistem kepemilikan lahan dan pengelolaan lahan harus mendukung Perencanaan Kota.
  • 10. 8. Alat yang Tepat Pengendalian pembangunan harus strategis, terjangkau dan efektif, peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin sambil melestarikan sumber daya penting ekologis, daripada berusaha untuk mikro- mengelola lahan menggunakan perubahan dan pembangunan skala kecil. 9. Pro-miskin dan Inklusif Perencanaan Kota adalah inklusif dan pro-poor. Ia mengakui keragaman dan mempromosikan kesetaraan. Rencana dapat dan harus didorong oleh tujuan dan prioritas seperti yang diungkapkan oleh semua kelompok di kota.
  • 11. 10. Variasi Budaya Budaya pemerintahan dan sumber daya yang dapat diinvestasikan dalam pemerintahan bervariasi antara negara yang berbeda. Interpretasi prinsip- prinsip Perencanaan Kota pasti akan dipengaruhi oleh perbedaan tersebut. Perencanaan New Urban memungkinkan untuk berbagai hasil menurut prioritas budaya dan preferensi
  • 12. B. Pendekatan Sistem Dalam Perencanaan Pendekatan perencanaan yang semula sering digunakan adalah pendekatan Fucnctional dan Formalist yang cenderung deterministic. Dengan pendekatan tersebut, kota dan daerah direncanakan oleh perencana dan penentu kebijakan dengan prosedur klasik : Survey-Analisi Rencana, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Patrick Geddes. Hasilnya berupa Master Plan yang merupakan cetak biru produk akhir rencana jangka panjang, yang dinilai ideal menurut kaca mata perencanaannya.
  • 13. Kenyataan menunjukkan bahwa antara rencana yang disusun dengan realitas kehidupan di dunia nyata, terdapat kesenjangan kesenjangan yang lebar. Terlebih lagi, aspirasi masyarakat sering tidak tertampung atau terwadahi dengan baik. Akibatnya, banyak sekali rencana-rencana kota dan daerah yang tetap bagus sebagai suatu rencana, tetapi tidak bias dilaksanakan di lapangan. Melalui pendekatan sistem, yang menekankan pada pemahaman dengan kompleksitas kehidupan manusia dan aneka ragam konflik yang menyangkut lokasi dan perolehan lahan, dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, perencanaan tata ruang kota dan daerah menjadi lebih realistis, lebih kenyal dan lebih tanggap terhadap perubahan.
  • 14. C. Teori Pengembangan Kota A. Teori Konsentris 1. Teori ini dikemukakan oleh E.W. Burgess. Menurutnya, suatu kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua bagian-bagiannya. secara berurutan, tata ruang kota yang ada pada suatu kota yang mengikuti suatu pola konsentris adalah a. Daerah pusat atau kawasan pusat bisnis b. Daerah peralihan c. Daerah pabrik dan perumahan pekerja d. Daerah perumahan yang lebih baik kondisinya e. Daerah penglaju.
  • 15. B. Teori Sektor Teori ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Dinyatakan bahwa perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di dalam suatu kota, berangsur-angsur menghasilkan kembali karakter yang dipunyai oleh sektor-sektor yang sama terlebih dahulu. 1. pertumbuhan vertikat, yaitu daerah ini dihuni oleh struktur keluarga tunggal dan semakin lama akan didiami oleh struktur keluarga ganda. 2. Pertumbuhan memampat, yaitu apabila wilayah suatu kota masih cukup tersedia ruang-ruang kosong untuk bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya. 3. Pertumbuh mendatar ke arah luar yaitu biasanyaterjadi karena adanya kekurangan ruang bagi tempat tinggal dan kegiatan lainnya.
  • 16. C. Teori Pertumbuhan Kota Menurut Spiro Kostof, kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk sendangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu. Elemen-elemen pemebentuk kota organik, oleh kostol dianologikan secara biologis seperti organ tubuh manusia, yaitu: 1. Square, open space sebagai paru-paru 2. Center, pusat kota sebagai jantung yang memompa darah (traffic). 3. Jaringan jalan sebagai saluran arteri darah dalam tubuh. 4. Kegiatan ekonomi kota sebagai sel yang berfikir. 5. Bank, pelabuhan, kawasan industri sebagai jaringan khusus dalam tubuh. 6. Unsur kapital sabagai energi yang mengalir ke seluruh sistem perkotaan.
  • 17. D. Teori Pertumbuhan Kota Perubahan suatu kawasan dan sebagian kota dipengaruhi letak geografis suatu kota. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan akibat pertumbuhan daerah dikota tersebut, apabila terletak di daerah pantau yang landai, pada jaringan transportasi dan jaringan hubungan antar kota, maka kota cepat tumbuh sehingga beberapa elemen kawasan kota akan cepat berubah.
  • 18. E. Teori Desain Spasial Kota Menurut Tracik (1986) dalam suatu lingkungan permukiman ada rangkaian antara figure ground, linkage dan palce. Figure ground menekankan adanya public civics space atau open space pada kota sebagai figure. Melalui figure ground plan dapat diketahui antara lain pola atau tipologi, konfigurasi solid void yang merupakan elemtal kawasan atau pattern kawasan penelitian, kualitas ruang luar sangat dipengaruhi oleh figure bangunan-bangunan yang melingkupinya, dimana tampak bangunan merupakan dinding ruang luar, oleh karena itu tata letak, bentuk dan fasade sistem bangunan harus berada dalam sistem ruang luar yang membentuknya.
  • 19. D. Kajian Pengembangan Wilayah Perkotaan Kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktifitas masyarakat suatu wilayah perkotaan dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial (keruangan) lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut.
  • 20. E. Kriteria Suatu Ibukota Terkait dengan hal tersebut dalam menentukan ibukota sebagai pusat pemerintahan harus dilakukan suatu penilaian yang objektif yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Kriteria-kriteria yang perlu mendapat penilaian dalam menentukan calon ibukota tersebut antara lain adalah: 1. aspek tata ruang, 2. aksesibilitas, 3. keadaan fisik, 4. kependudukan 5. ketersediaan fasilitas.
  • 21. TIDAK SETUJU JIKA IBUKOTA DIPINDAHKAN !!! Saat ini, Jakarta bersama dengan kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang telah menjadi sebuah kawasan megapolitan Jabodetabek. Hampir semua markas utama perusahaan besar nasional maupun multi-nasional berlokasi di Jakarta. Jakarta telah memposisikan dirinya sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kota memang merupakan aglomerasi ekonomi, tempat segala fungsi ekonomi terkumpul. Semakin besar kota, semakin banyak pula variasi ekonomi yang ada di dalamnya. Kota tidak hanya menyandang 1 fungsi saja
  • 22. Banyak wacana yang menyatakan ibukota negara indonesia sebaiknya dipindahkan dari jakarta. Hal ini diakibatkan karena masalah- masalah yang ada di Jakarta. Seperti, kemacetan, kepadatan penduduk dan beberapa masalah lainnya. Namun, pemindahan ibukota bukanlah solusi dari semua masalah tersebut. Ini hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain.
  • 23. Dari ketiga opsi wacana pemindahan ibu kota negara (upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta serta keinginan untuk memindahkan ibu kota), perlu tambahan satu opsi lagi, yaitu pembagian fungsi kegiatan ekonomi ke lokasi lainnya. Yang dipindahkan bukan ibu kota negara tapi mewujudkan kota-kota lain yang dapat dijadikan alternatif pusat kegiatan ekonomi. Diperlukan upaya lebih serius lagi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah lain. Lebih setuju dengan yang dilakukan oleh China. China tidak melakukan tindakan pemindahan ibu kota negaranya dari Beijing, namun mulai mengembangkan kota bisnis selain Beijing seperti Shenzen, Ghuanzou, dan Shanghai. Sehingga, pada akhirnya beban Beijing semakin berkurang sebagai pusat ekonomi dan bisa fokus sebagai pusat pemerintahan. Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama.
  • 24. Pada akhirnya, Pemindahan ibu kota tidak seharusnya dilakukan jika untuk upaya menanggulangi kemacetan dan penumpukan fungsi di Jakarta, karena pemindahan ibu kota saja tidak akan berdampak signifikan pada pemecahan masalah lalu lintas. Itu hanya akan memindahkan suatu masalah (ibukota) dari satu kota ke kota lain.