ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

02.Kebijakan Publik Ditengah Kompleksitas Perubahan

•Download as PPTX, PDF•
•
S
siskamto

Dokumen tersebut membahas tentang proses kebijakan publik yang terdiri atas empat tahap yaitu penentuan agenda, formulasi, adopsi, dan evaluasi. Tahap penentuan agenda adalah tahap yang strategis dimana masalah publik dan prioritas ditentukan, sedangkan tahap formulasi adalah proses pembahasan dan pencarian solusi masalah. Tahap ketiga adalah adopsi kebijakan untuk memberikan legitimasi, dan tahap terakhir adalah evaluasi

1 of 20
Downloaded 66 times
Oleh : SISKAMTO SW. Perubahan Kebijakan adalah Investasi masa depan bangsa Lindungi dari kezaliman dan kebathilan
Plural - Majemuk - Heterogen Gonjang - ganjing Sirep @design created by:siskamto.sw.Uninus/2010
IRONISNYA NEGERIKU MUTU SDM KORUPSI 5 A 38 D KEPEMIMPINAN KEMISKINAN 31 JUTA KEAMANAN SOSIAL REALITAS SOSIAL MORALITAS-MEROSOT TAWURAN WARGA KENAKALAN REMAJA NARKOBA - DARURAT PORNOGRAFI-DRT ANCAMAN BOM HIV / AIDS TH HUTANG NEGARA2011 2009 210 P 169,,22-186,50-201,07 169,22 186,50 201,07 HUTANG L NEG 73,60-83,78-84,7284,72 MILLYARD US$ S 73,60 83,78 SAMPAI SAAT INI HUTANG MASIH DIPERCAYA
Think big, Plan small, Act now !!! • Resiko tidak berbuat apa-apa bisa lebih besar daripada berbuat dan salah • Lebih baik berbuat, walaupun ternyata kemudian salah daripada diam seribu bahasa. Suryanto, Sinergi antara Kepemimpinan, Kebijakan dan Pendidikan, . Kompas: 24 Jan 2003
Tahapan Kebijakan publik Berdasarkan Berbagai Definisi : Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu Kehidupan bermasyarakat disusun melalui berbagai tahapan.
02.Kebijakan Publik Ditengah Kompleksitas Perubahan
Ada 4 Tahap pembuatan kebijakan publik (William Dunn) 1. Agenda setting. ï‚ž Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. memiliki ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. ï‚ž Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
Agenda Setting Sangat Menentukan Suatu Isu Publik Yang Akan Diangkat Dalam Suatu Agenda Pemerintah. Issue Kebijakan (Policy Issues) Sering Disebut Juga Sebagai Masalah Kebijakan (Policy Problem). Policy Issues Muncul Karena Telah Terjadi Silang Pendapat Di Antara Para Aktor Menurut William Dunn (1990), Isu Kebijakan Merupakan Produk Atau Fungsi Dari Adanya Perdebatan (Namun tidak semua isu bisa masuk agenda kebijakan).
Beberapa Kriteria isu yg bisa jadi agenda Setting (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) 1. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; 2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis; 3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4. Menjangkau dampak yang amat luas ; 5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
ï‚ž Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. ï‚ž Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. ï‚ž Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
LALU… APA PERBEDAANNYA ?
2. Formulasi kebijakan Masalah yang masuk agenda hrs dibahas, didefinisikan & dicari pemecahan masalah Pilih Alternatif terbaik Sama halnya dg perjuangan suatu masalah untuk masuk agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Tujuan : Memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi : oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah hrs didukung. Dukungan untuk rezim cenderung difusi melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan Secara umum : kegiatan yang menyangkut estimasi yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, tidak hanya dilakukan pada tahap akhir , Meliputi : tahap perumusan masalah, program , implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
02.Kebijakan Publik Ditengah Kompleksitas Perubahan
Bahan Renungan When wealth is lost, nothing is lost. When Health is lost, something is lost, But…………. When Character is lost, everything is lost. @design created by:Siskamto.SW.Uninus.2010
02.Kebijakan Publik Ditengah Kompleksitas Perubahan
GEMBOK KEMANDEGAN
IF YOU WANT TO CHANGE THE WORLD, FIRST YOU HAVE TO CHANGE YOUR SELF (Yourself – a Little – Act Now) James Redfille
Terima kasih INDONESIA PUSAKA

More Related Content

02.Kebijakan Publik Ditengah Kompleksitas Perubahan

  • 1. Oleh : SISKAMTO SW. Perubahan Kebijakan adalah Investasi masa depan bangsa Lindungi dari kezaliman dan kebathilan
  • 2. Plural - Majemuk - Heterogen Gonjang - ganjing Sirep @design created by:siskamto.sw.Uninus/2010
  • 3. IRONISNYA NEGERIKU MUTU SDM KORUPSI 5 A 38 D KEPEMIMPINAN KEMISKINAN 31 JUTA KEAMANAN SOSIAL REALITAS SOSIAL MORALITAS-MEROSOT TAWURAN WARGA KENAKALAN REMAJA NARKOBA - DARURAT PORNOGRAFI-DRT ANCAMAN BOM HIV / AIDS TH HUTANG NEGARA2011 2009 210 P 169,,22-186,50-201,07 169,22 186,50 201,07 HUTANG L NEG 73,60-83,78-84,7284,72 MILLYARD US$ S 73,60 83,78 SAMPAI SAAT INI HUTANG MASIH DIPERCAYA
  • 4. Think big, Plan small, Act now !!! • Resiko tidak berbuat apa-apa bisa lebih besar daripada berbuat dan salah • Lebih baik berbuat, walaupun ternyata kemudian salah daripada diam seribu bahasa. Suryanto, Sinergi antara Kepemimpinan, Kebijakan dan Pendidikan, . Kompas: 24 Jan 2003
  • 5. Tahapan Kebijakan publik Berdasarkan Berbagai Definisi : Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu Kehidupan bermasyarakat disusun melalui berbagai tahapan.
  • 7. Ada 4 Tahap pembuatan kebijakan publik (William Dunn) 1. Agenda setting. ï‚ž Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. memiliki ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. ï‚ž Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
  • 8. Agenda Setting Sangat Menentukan Suatu Isu Publik Yang Akan Diangkat Dalam Suatu Agenda Pemerintah. Issue Kebijakan (Policy Issues) Sering Disebut Juga Sebagai Masalah Kebijakan (Policy Problem). Policy Issues Muncul Karena Telah Terjadi Silang Pendapat Di Antara Para Aktor Menurut William Dunn (1990), Isu Kebijakan Merupakan Produk Atau Fungsi Dari Adanya Perdebatan (Namun tidak semua isu bisa masuk agenda kebijakan).
  • 9. Beberapa Kriteria isu yg bisa jadi agenda Setting (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) 1. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; 2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis; 3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4. Menjangkau dampak yang amat luas ; 5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
  • 10. ï‚ž Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. ï‚ž Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. ï‚ž Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
  • 12. 2. Formulasi kebijakan Masalah yang masuk agenda hrs dibahas, didefinisikan & dicari pemecahan masalah Pilih Alternatif terbaik Sama halnya dg perjuangan suatu masalah untuk masuk agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah
  • 13. 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Tujuan : Memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi : oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah hrs didukung. Dukungan untuk rezim cenderung difusi melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
  • 14. 4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan Secara umum : kegiatan yang menyangkut estimasi yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, tidak hanya dilakukan pada tahap akhir , Meliputi : tahap perumusan masalah, program , implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
  • 16. Bahan Renungan When wealth is lost, nothing is lost. When Health is lost, something is lost, But…………. When Character is lost, everything is lost. @design created by:Siskamto.SW.Uninus.2010
  • 19. IF YOU WANT TO CHANGE THE WORLD, FIRST YOU HAVE TO CHANGE YOUR SELF (Yourself – a Little – Act Now) James Redfille
  • 20. Terima kasih INDONESIA PUSAKA

Editor's Notes

  1. Terimakasih