#1 BOS-BOP.2.pptx bos bop 2022 bop 2022
- 1. Dana BOS Jakarta, Januari 2022 Dana BOP PAUD & Pendidikan KESETARAAN
- 2. Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah
- 3. 3 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN SKEMA PENDANAAN DAERAH Mendanai kebutuhan khusus daerah (dukungan belanja modal) Mendanai kebutuhan non- reguler Pengaturan Khusus Pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah (seluruh urusan) Mendanai kebutuhan belanja operasional Reward DBH Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin. DAU Equalization grant (block grant) berbasis formula fiscal gap + Alokasi Dasar (berbasis Gaji PNSD) DAU 2019 bersifat final (meningkatkan kepastian pendanaan APBD) DAK Fisik Penugasan Dukungan pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu DAK Fisik Afirmasi Dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi DAK Fisik Reguler Dukungan pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketersediaan sarana dan prasarana DAK Non Fisik Dukungan pendanaan khusus untuk belanja operasional berbasis unit cost Hibah Dukungan pendanaan khusus untuk daerah yang bersifat temporer dan dilakukan dengan perikatan perjanjian Dana Insentif Daerah Insentif kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja baik Dana Otsus & Dana Keistimewaan DIY Dukungan pendanaan khusus untuk daerah tertentu yg diatur dg UU khusus Dana Otsus 1.Papua: UU No. 21 Tahun 2001 2.Papua Barat: UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008 3.Aceh: UU No. 11 Tahun 2006 Dana Keistimewaan DIY UU No. 13 Tahun 2012 Pinjaman Percepatan pembangunan daerah khususnya bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi 1. BOS 2. BOP PAUD 3. BOP Pendidikan Kesetaraan 4. Tunjangan Profesi Guru PNSD 5. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 6. Tunjangan Khusus Guru PNSD 7. BOK & BOKB 8. dll. Kriteria Utama: 1.Opini BPK atas LKPD 2.Penetapan Perda APBD yang tepat waktu 3.Penggunaan e- government 4.Ketersediaan Pelayanan Satu Pintu Dana Desa Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- 4. 4 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DEFINISI 1. PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. 2. Persesjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3. Persesjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor .. Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. LANDASAN HUKUM Dana BOS TA 2022
- 5. Dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menegah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Perhitungan Alokasi: Jumlah satuan pendidikan berkinerja terbaik dikalikan dengan biaya satuan per jenjang pendidikan. Untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh perserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Perhitungan Alokasi: Jumlah Peserta Didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik. Dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Perhitungan Alokasi: Jumlah satuan pendidikan pada daerah kriteria khusus dikalikan dengan biaya satuan per jenjang pendidikan. JENIS DAN ALOKASI DANA BOS 1 BOS REGULER 2 BOS KINERJA 3 BOS AFIRMASI Pasal 2 dan 12 PMK-119/2021 1. Dana BOS Provinsi untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus baik negeri maupun swasta. 2. Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta.
- 6. 6 6 Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BOS (1)
- 7. 7 7 LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BOS (2) Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud
- 8. 8 8 TUJUAN: a. Dana BOS disalurkan ke RKUD Provinsi b. Disalurkan oleh KPPN Jakarta II 2019 2020 & 2021 PERIODISITAS PENYALURAN POLA PENYALURAN Paling Cepat Januari Paling Cepat April Paling Cepat Juli Paling Cepat Oktober Tw I 20% Tw II 40% Tw III 20% Tw IV 20% PENYALURAN : 3 TAHAP Paling Cepat Januari Paling Cepat April Paling Cepat September Tahap I 30% Tahap II 40% Tahap III 30% RKUN -> RKUD -> REK. SEKOLAH MEKANISME TRANSFER RKUN -> REK. SEKOLAH Mendukung Konsep Merdeka Belajar (besaran dana 70% di Semester I) Mempercepat Penyaluran (tanpa harus menunggu sekolah lain dalam wilayah yang sama) Meningkatkan Akurasi (karena rekomendasi penyaluran menggunakan data yang di-input langsung oleh sekolah melalui Aplikasi Dana BOS) Menjaga Akuntabilitas (tetap ditatausahakan dalam APBD) a. Dana BOS langsung ke Rekening Sekolah b. Disalurkan oleh 34 KPPN Provinsi a. Rekap laporan penyaluran, penggunaan dan SP2D b. Laporan disampaikan Pemda ke Kemenkeu (DJPK) SYARAT: SYARAT PENYALURAN SYARAT: a. Laporan Penggunaan Dana BOS b. Laporan disampaikan sekolah ke Kemendikbud PIHAK-PIHAK TERKAIT PENYALURAN DANA BOS DJPK Penyusunan Alokasi dan Kebijakan Pengelolaan Dana BOS KEMENKEU DJPb Pelaksanaan Penyaluran KEMENDIKBUD Indikasi Kebutuhan Dana BOS, Kebijakan Penggunaan dan Pelaporan KEMENDAGRI Kebijakan Penatausahaan Dana BOS, Penetapan rekening sekolah PEMDA (Dinas Pendidikan) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah, Pencatatan, Validasi Rekening Sekolah, Penyelesaian Retur Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi penyaluran dilaksanakan sekaligus (satu kali penyaluran) PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BOS TA 2020 & 2021
- 9. 9 9 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK DANA BOS TA 2022 2021 2022 KPA PENYALURAN 173 KPPN 34 KPPN ALOKASI Per Provinsi / Kabupaten /Kota Per Provinsi DASAR HUKUM PMK 119/PMK.07/2021 PMK 9/PMK.07/2020 & PMK 197/PMK.07/2020 PENYELESAIAN RETUR KPPN TERPUSAT REKENING REKENING TERSTANDARISASI DITETAPKAN KEPALA DAERAH MAKS 1X PERUBAHAN REKENING PER TAHUN TIDAK ADA STANDAR TIDAK ADA CUTOFF PERIODE PERUBAHAN
- 10. 10 10 BOS SD SDLB SMP SMPLB SMA SMALB SLB SMK PAUD TAMAN KANAK- KANAK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK SATUAN PAUD SEJENIS KESETARAAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PENERIMA BOS & BOP
- 11. 11 11 PEMBAGIAN KEWENANGAN & ALOKASI DANA BOS PROVINSI satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus baik negeri maupun swasta (SMA, SMK, SLB) KABUPATEN/KOTA satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta (SD, SMP) DANA BOP PROVINSI Tidak ada alokasi BOP PAUD di Provinsi kecuali untuk DKI Jakarta KABUPATEN/KOTA Sesuai Lokasi Kelompok Bermain
- 12. 12 12 Pembukaan rekening satuan pendidikan pada satuan pendidikan penerima Dana BOS diselenggarakan oleh Pemda (Pasal 3) Rekening satuan pendidikan yang dibuka pemerintah daerah harus memenuhi kriteria berikut (Pasal 4): a. Atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik; b. Nama rekening disertai dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN); dan c. Dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RGTS) yang ditetapkan oleh Pemda; Penetapan rekening satuan pendidikan (Pasal 5): a. Rekening satuan pendidikan harus diverifikasi dan validasi oleh Pemda sesuai dengan kewenanganannya; b. Pemda menetapkan rekening satuan pendidikan dalam bentuk surat keputusan; c. Surat keputusan harus memuat data informasi paling sedikit terdiri atas: 1. NPSN; 2. Nama satuan pendidikan; 3. Nama bank; 4. Nama cabang bank; 5. Nama rekening satuan pendidikan; PEMBUKAAN & PENETAPAN REKENING SATUAN PENDIDIKAN Persesjen Kemendibud Ristek Nomor 19 TAHUN 2021
- 13. 13 13 MEKANISME PENYALURAN DANA BOS Laporan Penggunaan Dana BOS 1. Verifikasi 2. Rekomendasi 2 4 5 1. TAGGING 2. REKOMENDASI 6 7 Verifikasi Ditolak Diterima DJPK KEMENDIKBUD SEKOLAH Verifikasi Ditolak Diterima DIT. PA REKOMENDASI KPA Penyaluran SPP SPM Kuasa BUN SP2D 1. Sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS kepada Kemendikbud Ristek. 2. Kemendikbud melakukan verifikasi sekolah yang akan menerima penyaluran Dana BOS dan selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi penyaluran kepada DJPK 3. DJPK melakukan verifikasi atas permintaan penyaluran dari Kemendikbud. 4. DJPK melakukan tagging rekomendasi dan dan penyaluran pada aplikasi OMSPAN serta menerbitkan ND rekomendasi kepada Dit. PA. 5. Dit. PA melakukan verifikasi dan menyampaikan ND Rekomendasi penyaluran Dana BOS kepada KPA Penyaluran. 6. Berdasarkan rekomendasi angka 4, KPA Penyaluran menerbitkan SPP/SPM. 7. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterbitkan KPA Penyaluran. Dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Sekolah secara langsung RKUN ke Rekening Sekolah 1 3 BOS REGULER 1. Tahap I paling lambat 30 JuniI 2. Tahap II paling lambat 31 Agustus 3. Tahap III paling lambat 30 November BOS AFIRMASI & KINERJA paling lambat 31 Agustus TA Berjalan PENYALURAN DANA BOS REGULER (Pasal 21) a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi prov/kab/kota; b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi prov/kab/kota; c. Tahap III paling cepat bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi prov/kab/kota. PENYALURAN DANA BOS AFIRMASI & KINERJA (Pasal 23) Penyaluran Dana BOS Kinerja dan/atau Dana BOS Afirmasi dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan April
- 14. 1 Sekolah yang mengalami penggabungan, penutupan, atau tidak bersedia menerima Dana BOS, mengembalikan Dana BOS yang telah diterima ke RKUD 2 3 4 MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BOS SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH MERGER TUTUP x SEKOLAH MENOLAK INSPEKTORAT Surat Pernyataa n BUD KPA PENYALURAN KODE BILLING BPN Dalam rangka pembuatan billing setoran Dana BOS, Bendahara Umum Daerah berkoordinasi dengan KPPN 5 BUD menyampaikan BPN ke KPPN paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian Dana BOS ke kas negara 6 KPPN melakukan perekaman bukti penerimaan negara pada aplikasi OM SPAN KAS NEGARA 1 2 Pengembalian Dana BOS dari RKUD ke kas negara dilakukan oleh BUD setelah dilakukan verfikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah Pengembalian Dana BOS karena sekolah tidak bersedia menerima Dana BOS dilengkapi dengan surat pernyataan tidak bersedia menerima Dana BOS yang ditandantangani oleh kepala sekolah atau ketua yayasan 3 5 Sekolah/BUD melakukan penyetoran 6 PERHATIAN !!! Jasa Giro tidak disetorkan / tidak dikembalikan ke KN LK 7 KPPN melakukan Pengungkapan secara memadai setoran Dana BOS ke kas negara pada laporan keuangan 7 RKUD 4
- 15. Dana BOP PAUD & PENDIDIKAN KESETARAAN
- 16. 16 16 Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasioanal nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia Dini. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket a, paket b, dan paket c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DEFINISI 1. KMK 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan. 2. Persesjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3. Persesjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor .. Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. LANDASAN HUKUM Dana BOP PAUD & Pendidikan Kesetaraan TA 2022
- 17. 17 17 Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BOP PAUD & PENDIDIKAN KESETARAAN
- 18. 18 18 a. Penyaluran dari RKUD NEGERI : RKUD ！ Dinas Pendidikan SWASTA : RKUD ！ Rekening Lembaga b.Disalurkan oleh KPPN Jakarta II 2021 2022 PENYALURAN : 2 TAHAP Paling Cepat Februari Paling Cepat Juli Tahap I 50% Tahap II 50% PENYALURAN : 2 TAHAP Paling Cepat Februari Paling Cepat Juli Tahap I 50% Tahap II 50% RKUN -> RKUD RKUN -> REK. LEMBAGA a. Dari RKUD langsung ke Rekening Lembaga baik untuk Negeri maupun Swasta b.Disalurkan oleh 173 KPPN Provinsi a. Rekap laporan penyaluran, penggunaan dan SP2D b.Laporan disampaikan Pemda ke Kemenkeu (DJPK) SYARAT: SYARAT: a. Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD & Pendidikan Kesetaraan b.Laporan disampaikan ke Kemendikbud MEKANISME TRANSFER POLA PENYALURAN SYARAT PENYALURAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BOP PAUD & PENDIDIKAN KESETARAAN
- 19. 19 19 MEKANISME PENYALURAN DANA BOP PAUD & PENDIDIKAN KESETARAAN Laporan Penggunaan 1. Verifikasi 2. Rekomendasi 2 4 5 1. TAGGING 2. REKOMENDASI 6 7 Verifikasi Ditolak Diterima DJPK KEMENDIKBUD PAUD Verifikasi Ditolak Diterima DIT. PA REKOMENDASI KPA Penyaluran SPP SPM Kuasa BUN SP2D 1. Sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS kepada Kemendikbud Ristek. 2. Kemendikbud melakukan verifikasi sekolah yang akan menerima penyaluran Dana BOS dan selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi penyaluran kepada DJPK 3. DJPK melakukan verifikasi atas permintaan penyaluran dari Kemendikbud. 4. DJPK melakukan tagging rekomendasi dan dan penyaluran pada aplikasi OMSPAN serta menerbitkan ND rekomendasi kepada Dit. PA. 5. Dit. PA melakukan verifikasi dan menyampaikan ND Rekomendasi penyaluran Dana BOS kepada KPA Penyaluran. 6. Berdasarkan rekomendasi angka 4, KPA Penyaluran menerbitkan SPP/SPM. 7. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterbitkan KPA Penyaluran. Dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Sekolah secara langsung RKUN ke Rekening Lembaga 1 3 1. Tahap I paling lambat 30 Juni 2. Tahap II paling lambat 30 November
- 20. 1 Lembaga BOP yang mengalami penggabungan, penutupan, atau tidak bersedia menerima Dana BOP, mengembalikan Dana BOP yang telah diterima ke RKUD 2 3 4 MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BOP PAUD SEKOLAH SEKOLAH PAUD MERGER TUTUP x SEKOLAH MENOLAK INSPEKTORAT Surat Pernyataa n BUD KPA PENYALURAN KODE BILLING BPN Dalam rangka pembuatan billing setoran Dana BOP, Bendahara Umum Daerah berkoordinasi dengan KPPN 5 BUD menyampaikan BPN ke KPPN paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian Dana BOP ke kas negara 6 KPPN melakukan perekaman bukti penerimaan negara pada aplikasi OM SPAN KAS NEGARA 1 2 Pengembalian Dana BOP dari RKUD ke kas negara dilakukan oleh BUD setelah dilakukan verfikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah Pengembalian Dana BOP karena sekolah tidak bersedia menerima Dana BOP dilengkapi dengan surat pernyataan tidak bersedia menerima Dana BOP yang ditandantangani oleh kepala sekolah atau ketua yayasan 3 5 BUD melakukan penyetoran 6 PERHATIAN !!! Jasa Giro tidak disetorkan / tidak dikembalikan ke KN LK 7 KPPN melakukan Pengungkapan secara memadai setoran Dana BOP ke kas negara pada laporan keuangan 7 RKUD 4
- 21. 21 21 LESSON LEARNED 2020 & 2021 Jumlah retur Dana BOS pada TA 2020 dan 2021 sangat banyak. DATA RETUR TA 2020 TA 2021 JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI Retur Awal 3.965 227.491.480.000 2.060 112.371.432.000 Sudah Proses 3.965 227.491.480.000 2.032 111.444.391.000 Sisa Retur - - 28 927.041.000 Sebelum penyaluran Tahap I, KPPN agar melakukan kerjasama/koordinasi dengan BANK untuk melakukan validasi nama dan nomor rekening sekolah/lembaga PAUD & Kesetaraan
- 22. TERIMA KASIH www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI Direktorat Jenderal Perbendaharaan - DJPb Kemenkeu RI @DJPbKemenkeu_RI