�ݺ�ߣ

KETENTUAN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor: …………………………….
Tentang
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PADASEKOLAH, MADRASAH, DAN PONDOK
PESANTREN
DI LINGKUNGANPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH
Bismillahirrahmanirrahim
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan PusatMuhammadiyah,
Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya pendayagunaan danpengembangan Potensi
Sumber Daya Manusia di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah dipandang perlu menyempurnakan acuan aturan
kepegawaian di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah;
2. Bahwa acuan dimaksud sekaligus memberikan kepastian hukum bagi
pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah;
3. Bahwa adanya kepastian hukum tersebut akan memberikan jaminan
terhadap ketenangan kerja serta perkembangan karir dan kesejahteraan
pegawai di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.
Mengingat : 1. AD dan ART Muhammadiyah.
2. Kepribadian Muhammadiyah.
3. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
5. Undang undang No 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (tambahan OK)
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
7. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

8. Peraturan Menpan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan fungsional guru
dan Angka kreditnya.
9. Permendikbud No 28 Tahun 2014 tentang pemberian kesetaraan jabatan
dan pangkat bagi guru Non PNS.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat
Muhammadiyah No………Tahun……Tentang...(PP MUH)
Memperhatikan : 1. Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke 47 di Makassar bidang Pendidikan
2. Keputusan Rakernas Pendidikan Muhammadiyah tahun 2016 di Yogyakarta.
3. Keputusan Rapat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan
Pusat Muhammadiyah : tanggal ……………...
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan MenengahPimpinan Pusat
Muhammadiyah tentang KepegawaianSekolah, Madrasah, dan Pondok
Pesantren di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Pengertian
Dalamketentuan ini, yang dimaksud dengan:
(1) Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik amal usaha muhammadiyah
di bidang pendidikan;
(2) Majelis Dikdasmenadalah Unsur pembantu pimpinan persyarikatan muhammadiyah tingkat
Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat yang menyelenggarakan sekolah, madrasah, dan/atau pondok
pesantren yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut Majelis Penyelenggara;
(3) Kepala Sekolah adalah Pelaksana satuan pendidikan yang diangkat oleh persyarikatan
Muhammadiyah;
(4) Pegawai Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah adalah seseorang yang telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan diangkat oleh
persyarikatan;
(5) Guru/Ustadz adalah pendidik professional yang berkepribadian Muhammadiyah dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah;
(6) Pengawas adalah Pendidik berkepribadian Muhammadiyah yang mempunyai kompetensi
supervisi sekolah dan diangkat oleh Pimpinan Persyarikatan dengan tugas memberikan
bimbingan dan arahan untuk peningkatan kualitas sekolah/madrasah/pesantren.
(7) Guru Tetap Persyarikatan (GTP) adalah Guru Muhammadiyah yang diangkat oleh Persyarikatan;
(8) Guru Kontrak Persyarikatan (GKP) adalah guru yang mempunyai memiliki keahlian tertentu dan
dikontrak dalam jangka waktu tertentu oleh Majelis Penyelenggara satuan pendidikan;
(9) Guru Tidak TetapPersyarikatan (GTTP) adalah guru yang diangkat oleh Majelis Penyelenggara
satuan pendidikan.
(10) Guru dipekerjakan/diperbantukan (DPK/DPB) adalah guru yang diangkat oleh pemerintah yang
diperkerjakan/diperbantukan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
(11) Tenaga Kependidikan adalah Pegawai berkepribadian Muhammadiyah yang mempunyai tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam kegiatan penunjang dan pendukungkependidikan di
satuan pendidikan;
(12) Tenaga Kependidikan Kontrak adalah Tenaga Kependidikan yang mempunyai keahlian tertentu
dan dikontrak dalam jangka waktu tertentu oleh Majelis Penyelenggara satuan pendidikan;
(13) Nomor Induk Pegawai Muhammadiyah (NIPM) adalah nomor pegawai yang dikeluarkan oleh
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah/Pusat Muhammadiyah;
(14) Inpassing kepangkatan adalah penyesuaian kepangkatan sehubungan masa kerja sebagai
pegawai tetap Persyarikatan dan ijazah yang dimiliki;
(15) Pengembangantenaga pendidikan dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan dua jalur
yaitu jalur pendidikan dan jalur pelatihan.
BAB II
Jenis dan Kedudukan Pegawai
Pasal 2
Jenis Pegawai
(1) Pegawai terdiri dari:
a. Guru/Ustadz;
b. Pengawas;
c. Tenaga Kependidikan;
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Tenaga Administrasi;
b. Pustakawan;
c. Laboran;
d. Teknisi;

e. Petugas Keamanan;
f. Petugas Kebersihan;
g. Pesuruh;
h. Pengemudi;
i. Tukang Kebun.
(3) Guru yang terdiri dari:
a. Guru Tetap Persyarikatan (GTP);
b. Guru Tidak Tetap Persyarikatan (GTTP);
c. Guru Kontrak Persyarikatan (GKP).
d. Guru Dipekerjakan/Diperbantukan (DPK/DPB)
Pasal 3
Kedudukan Pegawai
(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pegawaiPersyarikatan yang
dikaryakan di Sekolah, Madrasah, dan Pondok Pesantren di lingkungan Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah Muhammadiyah;
(2) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap pegawai wajib
menjalankan tugas secara profesional, jujur, adil, amanah dan bermartabat.
BAB III
Penerimaan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Pemberhentian Pegawai
Pasal 4
Penerimaan dan Pengangkatan Pegawai
(1) Penerimaan pegawai untuk pendidikan dasar dilakukan oleh Tim Penerimaan Pegawai yang
dibentuk Majelis Pendidikan Dasardan Menengah Pimpinan Cabang dan atau Daerah
Muhammadiyah;
(2) Penerimaan pegawai untuk pendidikan menengah dilakukan oleh Tim Penerimaan Pegawai yang
dibentuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah dan atau Wilayah
Muhammadiyah;
(3) Tim Penerimaan pegawai pendidikan dasar terdiri atas unsur Sekolah, Majelis Dikdasmen Cabang
dan atau Daerah Muhammadiyah;
(4) Tim penerimaan pegawai pendidikan menengah terdiri atas unsur Sekolah, Majelis Dikdasmen
Daerah dan atau Wilayah Muhammadiyah;
(5) Tim Penerimaan Pegawai melakukan seleksi terhadap pelamar berdasarkan persyaratan yang
sudah ditentukan;

(6) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka ;
(7) Proses seleksi pegawai dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
a. Seleksi administrasi;
b. Tes kompetensi;
c. Psikotes;
d. Tes keislaman dan kemuhammadiyahan;
e. Tes wawancara;
f. Micro Teaching (Guru/Ustadz).
(8) Tim Penerimaan Pegawai untuk pendidikan dasar melaporkan hasil seleksi secara tertulis kepada
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang dan atau Daerah Muhammadiyah;
(9) Tim Penerimaan Pegawai untuk pendidikan menengah melaporkan hasil seleksi secara tertulis
kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah dan atau Wilayah
Muhammadiyah;
(10) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang dan atau Daerah Muhammadiyah
mengumumkan pegawai untuk pendidikan dasar yang diterima berdasarkan hasil seleksi Tim
Penerimaan Pegawai;
(11) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah dan atau Wilayah Muhammadiyah
mengumumkan pegawai untuk pendidikan menengah yang diterima berdasarkan hasil seleksi Tim
Penerimaan Pegawai;
(12) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang dan atau Daerah Muhammadiyah
menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dilampiri dengan pakta integritas bermaterai cukup
yang ditandatangani calon pegawai diketahui Kepala Sekolah dan di sahkan oleh Ketua Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pendidikan dasar;
(13) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah dan atau Wilayah Muhammadiyah
menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dilampiri dengan pakta integritas bermaterai cukup
yang ditandatangani calon pegawai diketahui Kepala Sekolah dan di sahkan oleh Ketua Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pendidikan menengah;
(14) Calon yang diterima mendapatkan status sebagai Calon Pegawai Tidak Tetap diwajibkan mengikuti
masa uji coba selama 6 (enam) bulan;
(15) Selama masa uji coba, calon pegawai dipersyaratkan untuk memiliki nilai Daftar Penilaian Kinerja
Pegawai (DPKP) paling rendah 80 (delapan puluh) dalam skala 100 (seratus);
(16) Ketentuan calon Pengawas :
a. Pendidik yang dapat mendaftar calon pengawas adalah pegawai pendidik yang memiliki
jabatan akademik minimal guru muda, diutamakan pernah menjadi kepala sekolah/madrasah,
dan berumur maksimal 55 (lima puluh lima) tahun. Untuk guru harus berpengalaman
mengajar selama 8 (delapan) tahun, untuk kepala sekolah harus berpengalaman menjadi
kepala skeolah selama 4 (tahun) dan mengajar selama 4 (empat) tahun;
b. Pengangkatan pengawas untuk pendidikan dasar dilakukan oleh Pimpinan Daerah
Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah
Muhammadiyah;

c. Pengangkatan pengawas untuk pendidikan menengah dilakukan oleh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah;
d. Pengangkatan pengawas untuk pendidikan khusus (Madrasah Diniyah) dilakukan oleh
Pimpinan Cabang Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Cabang Muhammadiyah;
e. Rasio jumlah pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah/madrasah setiap daerah,
dengan perbandingan 1 (satu) pengawas : 25 (dua puluh lima) sekolah/madrasah;
f. Sebelum calon GTTP dan PNP mendapatkan status tetap, diwajibkan mengikuti pelatihan
tentang pengetahuan sekolah dan kemuhamadiyaan pada sekolah yang akan menerimanya.
Pasal 5
Persyaratan Penerimaan Pegawai
(1) Tingkat Pendidikan :
a. Pengawas : paling rendah berijazah S 1 atau sederajat
b. Guru/Ustadz : paling rendah berijazah S 1 atau sederajat
c. Teknisi : paling rendah berijazah D 3 atau sederajat
d. Laboran : paling rendah berijazah D 3 atau sederajat
e. Pustakawan : paling rendah berijazah D 3 atau sederajat
f. Pegawai administratif : paling rendah berijazah D 3 atau sederajat
g. Petugas Keamanan : paling rendah berijazah SMA atau sederajat
h. Pengemudi : paling rendah berijazah SMA atau sederajat
i. Pesuruh : paling rendah berijazah SMP atau sederajat
j. Tukang kebun : paling rendah berijazah SMP atau sederajat
k. Petugas Kebersihan : paling rendah berijazah SMP atau sederajat
(2) Kepribadian :
a. Berkepribadian Muhammadiyah;
b. Berakhlaq mulia;
c. Jujur dan bertanggungjawab;
d. Memiliki komitmen dan aktif di Persyarikatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pimpinan Persyarikatan;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Tidak pernah terlibat miras, narkoba, tindak pidana, dan perdata;
(3) Administratif:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun
c. Mengajukan surat lamaran;
d. Foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi;

e. Riwayat hidup;
f. Foto copy KTP yang masih berlaku;
g. Foto diri ukuran 4x6;
h. Surat keterangan sehat dari dokter;
i. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari Kepolisian.
Pasal 6
Guru Negeri Yang Dipekerjakan/Diperbantukan (DPK/DPB)
(1) Guru negeri yang dipekerjakan/diperbantukan (DPK/DPB) di sekolah, madrasah, dan pondok
pesantren Muhammadiyah oleh pemerintah harus mendapat persetujuan pimpinan/kepala
sekolah, madrasah, atau pondok pesantren dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
(2) Guru DPK/DPBdi satuan pendidikan Muhammadiyah bertanggungjawab kepada kepala
sekolah/madrasah/pondok pesantren.
Pasal 7
Pengangkatan Pegawai Tetap Persyarikatan
Pengangkatan pegawai tetap Persyarikatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pegawai yang memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun di Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren
Muhammadiyah dapat diusulkan menjadi pegawai tetap Persyarikatan oleh pimpinan/kepala
sekolah/madrasah/pondok pesantren;
(2) Pegawai yang diusulkan adalah yang memiliki nilai rata-rata DPKP minimal 80 (delapan puluh)
dalam 2 tahun terakhir;
(3) Kepala sekolah/madrasah/pondok pesantren pada satuan pendidikan mengusulkan pegawai tidak
tetap Persyarikatan tingkat pendidikan dasar kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah melalui
Majelis Penyelenggara untuk menerbitkan surat keputusan sebagai pegawai tetap Persyarikatan;
(4) Kepala sekolah/madrasah/pondok pesantren pada satuan pendidikan mengusulkan pegawai tidak
tetap Persyarikatan tingkat pendidikan menengah kepada Pimpinan WilayahMuhammadiyah
setempat melalui Majelis Penyelenggara untuk menerbitkan surat keputusan sebagai pegawai
tetap Persyarikatan;
(5) Pimpinan Daerah Muhammadiyah menerbitkan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap
persyarikatan dengan menyantumkan NOMOR INDUK PEGAWAI MUHAMMADIYAH (NIPM) untuk
jenjang pendidikan dasar;
(6) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah menerbitkan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap
persyarikatan dengan menyantumkan NOMOR INDUK PEGAWAI MUHAMMADIYAH (NIPM) untuk
jenjang pendidikan menengah;

Pasal 8
Mutasi Pengangkatan Pegawai
(1) Mutasi dariTenaga kependidikan menjadi GTP dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Telah menjadi Tenaga kependidikan tetap Persyarikatan minimal 5 (lima) tahun berturut-turut;
b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
penyelenggara melalui kepala sekolah/madrasah/pondok pesantren;
c. Lulus psikotes dan micro teaching oleh tim yang ditunjuk Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Pimpinan daerah Muhammadiyah;
d. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
(2) Mutasi GTP menjadi Tenaga Kependidikan :
Guru GTP dapat dimutasi menjadi tenaga kependidikan apabila tidak mampu menjalankan tugas
dan tanggungjawabnya menjadi GTP berdasarkan DPKP atau atas permintaan guru yang
bersangkutan.
(3) Kenaikan Pangkat GTP
a. Kenaikan Pangkat GTP ditetapkan per April dan Oktober;
b. Kenaikan pangkat GTP diusulkan oleh kepala sekolah kepada Majelis Dikdasmen Daerah untuk
golongan III/a sampai IV/a;
c. Kenaikan pangkat GTP diusulkan oleh kepala sekolah kepada Majelis Dikdasmen Wilayah untuk
golongan IV/b sampai IV/e;
d. Pengajuan usulan kenaikan pangkat minimal 6(enam) bulan sebelum penetapan pangkat baru;
e. Berkas usulan kenaikan pangkat terdiri dari : a) surat permohonan, b) SK terakhir, c) Daftar
Penilaian Kinerja Pegawai (DPKP) Selama 2(dua) tahun terakhir, d) Penilaian angka kredit (PAK)
beserta portofolio;
f. Kenaikan pangkat GTP dilaksanakan paling cepat4 (empat) tahun sekaliberdasarkan angka
kredit.
g. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilakukan mengikuti jenjang pendidikan S2/S3 yang
diselesaikan oleh GTP dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan progam studi yang
serumpun dengan mata pelajaran yang diampu.
(4) Mutasi GTP dari satu sekolah/madrasah/pondok pesantren ke sekolah/madrasah/ pondok
pesantren lain berdasarkan kebutuhan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kewenangan untuk mutasi GTP jenjang pendidikan dasar dalam satuDaerah dilakukan oleh
Majelis Pendidikan Dasar dan menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
b. Kewenangan untuk mutasi GTP jenjang menengah antar Daerah dilakukan oleh Majelis
Pendidikan Dasar dan MenengahPimpinan Wilayah Muhammadiyah.

c. Kewenangan untuk mutasi GTP jenjang dasar dan menengah antar wilayah dilakukan oleh
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah
(5) GTP yang meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas mendapatkan mutasi pangkat
kehormatan 1 (satu) tingkat dari pangkat terakhir.
(6) GTP yang memasuki usia purna tugas mendapat kenaikan pangkat kehormatan 1 (satu) tingkat
dari pangkat terakhir bila:
a. Telah menduduki pangkatterakhir minimal 4 (empat) tahun;
b. Rata-rata nilai DPKP minimal 80 (delapan puluh) berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
(7) Kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Tenaga Kependidikan diberi kenaikan pangkat oleh Persyarikatan sebagai penghargaan atas
pengabdian dan jasa-jasanya;
b. Kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan ditetapkan per April dan Oktober;
c. Kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan diusulkan oleh kepala sekolah/madrasah/pondok
pesantren minimal 6 bulan sebelum masa penetapan dan dilampiri DPKP selama 2 (dua) tahun
terakhir;
d. Kenaikan pangkat reguler Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun
sekali;
e. Kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan berdasarkan penyesuaian ijazah dapat dilakukan
melalui tes kinerja;
f. Tenaga Kependidikan dapat melampaui pangkat terakhir karena pengabdian yang luar biasa
pada pengembangan sekolah/madrasah/pondok pesantren di lingkungan pendidikan dasar
dan menengah Muhammadiyah dengan ketentuan sebagai berikut:
I. Usia minimal 54 (lima puluh empat) tahun;
II. Masa kerja minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
III. Telah menduduki pangkat terakhir minimal 4 (empat) tahun.
g. Tenaga Kependidikan yang meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas mendapatkan
kenaikan pangkat kehormatan 1 (satu) tingkat dari pangkat terakhir;
h. Tenaga Kependidikan yang memasuki usia purna tugas mendapat kenaikan pangkat
kehormatan 1 (satu) tingkat dari pangkat terakhir bila:
i. Telah menduduki pangkat terakhir minimal 4 (empat) tahun;
ii. PKP minimal 80 (delapan puluh) berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
Pasal 9
Pemberhentian Pegawai
(1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, apabila:
a. Atas permintaan sendiri;
b. Mencapai masa pengabdian purna tugas;
c. Adanya perampingan organisasi;

d. Berhalangan tetap tidak mampu menjalankan tugas;
e. Meninggal dunia;
(2) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
a. Melanggar sumpah-janji/pakta integritas pegawai;
b. Melakukan tindakan asusila;
c. Mengkonsumsi miras dan atau narkoba;
d. Melakukan tindak pidana, dan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;
e. Melakukan aktivitas yang mendiskreditkan dan atau mencemarkan nama baik persyarikatan;
f. Melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya aset berharga dan atau strategis milik
persyarikatan.
g. Melakukan pelanggaran beratdisiplin pegawai;
(3) Pegawai yang mengajukan pengunduran diri harus mendapat persetujuan kepala
sekolah/madrasah/pondok pesantren untuk diajukan kepada Pimpinan Persyarikatan minimal 6
(enam) bulan sebelum pengunduran diri;
(4) Pimpinan Persyarikatan dapat menerbitkan surat keterangan pengalaman kerja bagi pegawai
yang mengundurkan diri;
(5) Pegawai Persyarikatan yang diberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atas
permintaan sendiri dinyatakan putus segala hak dan kewajiban sebagai pegawai;
(6) Pegawai Persyarikatan yang mendapat fasilitas dari Persyarikatan Muhammadiyah, kemudian
diberhentikan atau meminta berhenti sendiri, wajib mengembalikan fasilitas tersebut;
Pasal 10
Masa Purna Tugas
(1) Guru Tetap Persyarikatan (GTP)/Pengawas memasuki masa purna tugas pada usia 60 (enam
puluh) tahun;
(2) Tenaga kependidikan tetap Persyarikatan memasuki masa purna tugas pada usia 58 (lima puluh
delapan) tahun.
(3) Penetapan masa purna tugas Pegawai Tetap Persyarikatan dilakukan oleh Pimpinan
Muhammadiyah berdasarkan usulan pimpinan/kepala sekolah/madrasah/pondok
pesantrenmelalui Majelis Penyelenggara;
(4) Pegawai tetap Persyarikatan yang memiliki masa kerja minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau
berusia minimal 50 (lima puluh) tahun dapat mengajukan purna tugas dengan alasan yang dapat
diterima oleh Pimpinan Persyarikatan.

BAB IV
Kepangkatan Pegawai Persyarikatan
Pasal 11
Golongan, Ruang, Pangkat, dan Jabatan Pegawai Tetap Persyarikatan
Penetapan Golongan/Ruang Pegawai Tetap Persyarikatan adalah sebagai berikut :
Pendidikan
Golongan Awal Golongan tertinggi
Guru/Pengawas
Tenaga
kependidikan Guru/Pengawas
Tenaga
Kependidikan
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
Diploma III
S1
S2
S3
-
-
III/a
III/b
III/c
I/c
II/a
II/c
III/a
-
-
-
-
IV/c
IV/c
IV/e
II/d
III/a
III/c
IV/a
-
-
Golongan/Ruang, Pangkat dan Jabatan akademik Guru Tetap Persyarikan (GTP) adalah sebagai
berikut:
No Golongan/Ruang Pangkat Jabatan Fungsional
1 III/a Penata Muda
Guru Pertama2 III/b Penata Muda Tingkat I
3 III/c Penata
Guru Muda4 III/d Penata Tingkat I
5 IV/a Pembina
Guru Madya6 IV/b Pembina Tingkat I
7 IV/c Pembina Utama Muda
8 IV/d Pembina Utama Madya
Guru Utama9 IV/e Pembina Utama

Pasal 12
Kepangkatan Pegawai Kependidikan Persyarikatan
Golongan, Ruang, dan Pangkat Pegawai Kependidikan Persyarikatan adalah sebagai berikut :
No Golongan/Ruang Pangkat
1 I/b Juru Muda Tingkat I
2 I/c Juru
3 I/d Juru Tingkat I
4 II/a Pengatur Muda
5 II/b Pengatur Muda Tingkat I
6 II/c Pengatur
7 II/d Pengatur Tingkat I
8 III/a Penata Muda
9 III/b Penata Muda Tingkat I
10 III/c Penata
11 III/d Penata Tingkat I
12 IV/a Pembina
13 IV/b Pembina Tingkat I
14 IV/c Pembina Utama Muda
15 IV/d Pembina Utama Madya
16 IV/e Pembina Utama
BAB V
Pengembangan Profesi Pegawai
Pasal 13
Pembinaan Pegawai
(1) Jenis pembinaan pegawai Muhammadiyah adalah :
a. Pembinaan Al Islamdan Kemuhammadiyahan
b. Pembinaan Kompetensi pegawai
c. Peningkatan kualifikasi akademik pegawai
(2) Pembinaan pegawai dilakukan oleh
a. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
b. Pengawas
c. Kepala Sekolah

Pasal 14
Penilaian Pegawai
(1) Penilaian pegawai menggunakan Instrumen DPKP yang berisi:
(2) Penilaian pegawai dilakukan setiap tahun pelajaran dan dilaporkan secara berjenjang;
(3) Penilaian tenaga kependidikan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan;
(4) Penilaian guru dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas;
(5) Penilaian kepala sekolah dilakukan oleh Majelis penyelenggara;
(6) Penilaian Bendahara dan KTU satuan pendidikan dilakukan oleh Kepala satuan pendidikan/Majelis
penyelenggara;
(7) Hasil penilaian pegawai dijadikan sebagai dasar untuk pembinaan dan pertimbangan kenaikan
pangkat;
Pasal 15
Inpassing Kepangkatan
(1) PenentuaninpassingkepangkatanpegawaitetapPersyarikatan didasarkan pada kelipatan masa kerja
4 (empat) tahunan;
(2) Kepangkatan guru DPK/DPB mengikuti kepangkatan Pegawai Negeri;
(3) Kepangkatan awal guru yang tersertifikasi mengikuti kepangkatan yang ditetapkan pemerintah,
selanjutnya mengikuti Pasal 9 ayat (7) butir (d).
(4) Inpassing adalah penyesuaian kepangkatan pegawai :
a. Pegawai Tidak Tetap dengan masa kerja tertentu pada satuan pendidikan Muhammadiyah yang
diangkat menjadi Pegawai Tetap Persyarikatan dengan golongan sesuai kualifikasi dan masa
kerjanya diakui 50%;
b. Pegawai Tetap Persyarikatan yang belum mempunyai pangkat dan golongan dilakukan
inpassing sesuai kualifikasi dan masa kerjanya;
BAB VI
DAFTAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (DPKP)
Pasal 16
Unsur Penilaian Kinerja Pegawai
(1) Kesetiaan terhadap Negara;
(2) Komitmen terhadap Persyarikatan Muhammadiyah;
(3) Tanggung jawab dan kejujuran;
(4) Keteladanan terhadap lingkungan terutama terhadap siswa;
(5) Prestasi kerja;

(6) Kerja sama;
(7) Inovasi dan Kreativitas;
(8) Kepemimpinan.
BAB VII
Kewajiban dan Hak Pegawai Persyarikatan
Pasal 17
Kewajiban Guru
(1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta
mengevaluasi pembelajaran;
(2) Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
(3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras,
kondisi fisik tertentu, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
(4) Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persyarikatan, peraturan perundang-undangan, hukum, dan
kode etik pegawai persyarikatan;
(5) GTP/DPK/DPB wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dan wajib bekerja
di sekolah selama 50 (lima puluh) jam pelajaran per minggu;
(6) GTP/DPK/DPB yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah/pondok
pesantren wajib mengajar minimal 6 (enam) jam dan maksimal 8 (delapan) jam pelajaran dan
wajib bekerja di sekolah selama 52 (lima puluh dua) jam pelajaran per minggu;
(7) GTP/DPK/DPB yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah/pondok
pesantren wajib mengajar minimal 12 (dua belas) jam pelajaran dan maksimal 16 (enam belas)
jam pelajaran dan wajib bekerja di sekolah/madrasah/pondok pesantren selama 50 (lima puluh)
jam pelajaran perminggu;
(8) GTP/DPK/DPB yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala program studi, kepala
perpustakaan dan kepala laboratorium wajib mengajar 12 (dua belas) jam pelajaran dan maksimal
24 (dua puluh empat) jam pelajaran dan wajib bekerja di sekolah/madrasah/pondok pesantren
selama 50 (lima puluh) jam pelajaran per minggu;
(9) GTTP yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat struktural tugas dan kewajibannya
ditentukan oleh satuan pendidikan;
(10)Satu jam pelajaran sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit untuk jenjang SD/MI, 40 (empat puluh)
menit untuk jenjang SMP/MTs, dan 45 (empat puluh lima) menit untuk jenjangSMA/MA/SMK.

Pasal 18
Hak Guru
(1) Dalammelaksanakan tugas, guru berhak:
a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan;
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
f. Memberikan penilaian, menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik;
g. Memperoleh rasa aman;
h. Memperoleh jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan;
i. Menjadi anggota Forum Guru Muhammadiyah (FGM);
j. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
k. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
l. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2) Penghasilan sesuai kemampuan satuan pendidikan meliputi gaji pokok, tunjangan dan insentif;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan guru diatur dalam ketentuan standar Penggajian
dan Honorarium Pegawai Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah dan atau
Wilayah Muhammadiyah setempat;
Pasal 19
Kewajiban Pengawas
(1) Dalam melaksanakan tugas, pengawas berkewajiban:
a. Melakukan supervisi, evaluasi, dan pembinaan guna peningkatan kinerja
sekolah/madrasah/pondok pesantren;
b. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persyarikatan, peraturan perundang-undangan, hukum,
dan kode etik pegawai persyarikatan;
(2) Pengawas bertugas memberikan pembinaan di bidang;
a. ISMUBARISTIK
b. Manajemen
c. Akademik
(3) Memberikan laporan setiap semester kepada Majelis Penyelenggara.
Pasal 20

Hak Pengawas
(1) Dalam melaksanakan tugas, pengawas berhak:
a. Memperoleh penghasilan;
b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian sesuai dengan kaidah pendidikan
Muhammadiyah;
d. Memperoleh rasa aman, jaminan keselamatan kerja dan kesehatan;
e. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
(2) Penghasilan disesuaikan dengan kemampuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang
mengangkat, meliputi gaji pokok,tunjangan dan insentif;
Pasal 21
Kewajiban Tenaga Kependidikan
(1) Dalammelaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan berkewajiban:
a. Bekerja di sekolah selama 50 (lima puluh) jam pelajaran per minggu;
b. Satu jam pelajaran sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit untuk jenjang SD/MI, 40 (empat
puluh) menit untuk jenjang SMP/MTs, dan 45 (empat puluh lima) menit untuk jenjang
SMA/MA/SMK;
c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,
ras, kondisi fisik tertentu, dan status sosial ekonomi;
d. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persyarikatan, peraturan perundang-undangan, hukum,
dan kode etik pegawai persyarikatan;
Pasal 22
Hak Tenaga Kependidikan
1) Dalammelaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan berhak:
a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan.
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
d. Memperoleh rasa aman, jaminan keselamatan kerja dan kesehatan;
e. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi di bidangnya.
2) Penghasilan Tenaga Kependidikan meliputi gaji pokok, tunjangan dan insentif;
Pasal 23

Hak Cuti Pegawai Persyarikatan
(1) Hak cuti dalam tanggungan persyarikatan:
a. Melahirkan anak pertama dan kedua,
b. Ibadah Haji/Umroh
c. Menikah/menikahkan anak
d. Petugas pembimbing haji
(2) Cuti di luar tanggungan persyarikatan terdiri dari;
a. Melahirkan anak ke 3 (tiga) dan seterusnya
b. Haji dan Umroh yang ke 2 (dua) dan seterusnya
c. Pegawai yang mengikuti tugas suami/istri
(3) Lama waktu cuti :
a. Melahirkan maksimal 3 (tiga) bulan;
b. Haji maksimal 50 (lima puluh) hari;
c. Umroh maksimal 12 (dua belas) hari;
d. Menikahkan anak selama 2 (dua) hari;
e. Menikah selama 6 (enam) hari;
(4) Hak cuti sebagai petugas pembimbing Haji diberikan berdasarkan surat tugas pembimbing haji
Muhammadiyah/Pemerintah;
(5) Izin cuti disetujui oleh kepala satuan pendidikan dengan tanpa mengurangi tugas pokok pegawai.
Pasal 24
Hak Jaminan Sosial Pegawai Persyarikatan
(1) Pegawai Persyarikatan berhak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan yang terdiri dari:
a. Tunjangan kesehatan;
b. Tunjangan purna tugas.
c. Santunan kecelakaan dalam hubungan kerja;
d. Santunan Nikah;
e. Santunan Haji;
f. Santunan kematian;
(2) Besarnya jaminan sosial dan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan.
BAB VIII
Penghargaan Bagi Pegawai

Pasal 25
Penghargaan Guru dan Pengawas
(1) Guru dan pengawas yang berprestasi akan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan
satuan pendidikan dan atau Majelis Penyelenggara;
(2) Penghargaan diberikan kepada guru dan pengawasberdedikasi atas dasar:
a. Masa kerja selama 20 (dua puluh) tahun dengan nilai DPKP tidak pernah turun selama 2 (dua)
tahun berturut-turut.
b. Masa kerja selama 30 tahun dengan nilai DPKP tidak pernah turun selama 2 (dua) tahun
berturut-turut.
(3) Penghargaan guru dan pengawas yang mempunyai prestasi khusus di bidang akademik dan non-
akademik, diatur dengan ketentuan:
a. Untuk prestasi nasional, penghargaan diberikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
b. Untuk prestasi internasional, penghargaan diberikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
(4) Pengusulan penghargaan guru dan pengawas dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.
Pasal 26
Penghargaan Tenaga Kependidikan
(1) Tenaga Kependidikan yang berprestasi akan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan
satuan pendidikan dan atau Majelis Penyelenggara;
(2) Tenaga Kepedidikan Persyarikatan diberi penghargaan atas dasar:
a. Masa kerja selama 20 (dua puluh)tahun dengan nilai DPKP tidak pernah turun selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;
b. Masa kerja selama 30 (tiga puluh) tahun dengan nilai DPKP tidak pernah turun selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;
(3) Penghargaan tenaga kependidikan yang mempunyai prestasi khusus diatur dengan ketentuan:
a. Untuk prestasi nasional, penghargaan diberikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
b. Untuk prestasi internasional, penghargaan diberikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
(4) Pengusulan penghargaan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan.
Pasal 27
Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Pegawai

(1) Bentuk pelanggaran ringan, meliputi:
a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa izin;
b. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa izin tertulis;
c. Terlambat memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
e. Tidak berpakaian seragam;
f. Tidur pada jam kerja;
g. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja.
(2) Bentuk pelanggaran sedang, meliputi:
a. 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) bulan datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa ijin;
b. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis;
c. Memanipulasi dan memalsukan dokumen;
d. Membocorkan sesuatu yang bersifat rahasia persyarikatan.
(3) Bentuk pelanggaran berat, meliputi:
a. Memberikan keterangan palsu yang merugikan satuan pendidikan dan persyarikatan;
b. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik satuan pendidikan dan
persyarikatan;
c. Menganiaya siswa dan pegawai lain;
d. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan olehsatuan pendidikan dan atau persyarikatan;
e. Melakukan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya.
(4) Tingkat sanksi pegawai terdiri dari:
a. Hukuman pelanggaran ringan;
b. Hukuman pelanggaran sedang;
c. Hukuman pelanggaran berat.
Pasal 28
Penerapan Sanksi Pegawai
(1) Tahapan penerapan hukuman pelanggaran ringan adalah:
a. Teguran lisan diberikanoleh kepala Satuan Pendidikan dan atau pendidikan Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah Muhammadiyah untuk pelanggaran ringan yang pertama kali dilakukan;
b. Teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan 1 (SP-1) diberikan oleh kepala Satuan
Pendidikan dan atau Majelis Pendidikan Dasardan Menengah Muhammadiyah apabila
pelanggaran yang sama masih dilakukan;
c. Kepala satuan pendidikan dan atau Majelis Pendidikan dasardan Menengah Muhammadiyah
memberikanSP-2 kepada pegawai yang telah mendapatkan SP-1 dan melakukan pelanggaran
lagi;
d. Pimpinan Persyarikatan memberikan SP-3 sebagai pernyataan pemutusan hubungan kerja bagi
pegawai yang telah mendapatkan SP-2 dan melakukan pelanggaran lagi.
(2) Tahapan penerapan hukuman pelanggaran sedang:
a. Pegawai yang melakukan pelanggaran sedang akan diberikan SP-1 dan SP-2;

b. Apabila terjadi pelanggaran lagi, maka pimpinan Persyarikatan memberikan SP-3 sebagai
tindakan pemutusan hubungan kerja.
(3) Tahapan penerapan hukuman pelanggaran berat:
a. Ketetapan tindakan pelanggaran berat diputuskan dengan surat peringatan yang dikeluarkan
oleh Pimpinan Persyarikatan setelah mendapat usulan dari Majelis Penyelenggara;
b. Surat peringatan untuk pelanggaran berat adalah SP-3 yang dikeluarkan eleh pimpinan
Persyarikatan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja.
(5) Pegawai yang mendapat SP-1, SP-2 dan SP-3 harus menandatangani kolom tanda terima yang
disiapkan.
(6) Pegawai yang mendapat SP-2 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Bagi Pegawai tetap Persyarikatan diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat;
b. Bagi guru DPK/DPB berupa pencabutan tunjangan yang diberikan persyarikatan selama 1 (satu)
tahun.
(7) Pegawai yang mendapat SP-3 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Bagi PTP diberhentikan;
b. Bagi guru DPK/DPB dikembalikan kepada instansi induknya.
(8) Pegawai yang terdaftar sebagai anggota salah satu partai politik (parpol) harus mengundurkan
diri.
(9) Pegawai yang mendaftar sebagai CPNS harus mengundurkan diri.
BAB IX
PERSELISIHAN KEPEGAWAIAN
Pasal 29
(1) Penyelesaian perselisihan di bidang kepegawaian diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
di tingkat satuan pendidikan;
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) tidak tercapai, pihak yang
berselisih dapat mengajukan penyelesaian melalui majelis penyelenggara dan atau persyarikatan;
(3) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dan (2), hak dan
kewajiban pegawai yang bersangkutan tetap dilaksanakan.
BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30
(1) Bagi pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah yang secara Geografis dan Sosiologis belum
dapat menerapkan beberapa pasal dari ketentuan inidapat mengambil kebijakankhusus yang
tidak bertentangan dengan Ketentuan Persyarikatan.
(2) Kebijakan khusus yang dibuat dilaporkan kepada Majelis Pendidikan dasar dan menengah
Pimpinan Pusat.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
(1) Peraturan kepegawaian ini bersifat mengikat dan jika ditemukan kesalahan akan segera
diperbaiki.
(2) Pegawaiyangbelummemenuhipersyaratansebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini diberi
batas waktu untuk menyesuaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari
ditetapkannya Ketentuan ini.
BAB XII
KODE ETIK PEGAWAI PERSYARIKATAN
Pasal 32
(1) Berkepribadian Muhammadiyah;
(2) Menaati peraturan yang berlaku di Persyarikatan dan kedinasan;
(3) Menjaga nama baik persyarikatan;
(4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan persyarikatan;
(5) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
(6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
(7) Menaati jam kerja;
(8) Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
(9) Melaporkan kepada atasan, apabila ada hal yang merugikan persyarikatan;
(10)Menggunakan aset Persyarikatan secara bertanggung jawab;
(11)Memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing;
(12)Bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahan;
(13)Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

(14)Menjadi dan memberi contoh kepada bawahan;
(15)Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi;
(16)Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
(17)Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
(18)Berpakaian rapi dan sopan, serta bersikap dan bertingkah laku santun;
(19)Menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan satuan pendidikan.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 33
(1) Ketentuan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Nomor. 007/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tentang Pedoman Pokok
Kepegawaian di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
(2) Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan
akandibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di :Jakarta
Pada tanggal :………………………. 1437 H
…..……..………….. 2016 M

�ݺ�ߣ

1 draft-ketentuan-kepegawaian-ketenagaan

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Recently uploaded (13)

1 draft-ketentuan-kepegawaian-ketenagaan