1. keynote kk OK.pptx untuk bahan ajar sudah cukup bagus
Download as PPTX, PDF
0 likes14 views
1. keynote kk OK.pptx untuk bahan ajar sudah cukup bagus
1. keynote kk OK.pptx untuk bahan ajar sudah cukup bagus
- 1. Persiapan pelaksanaan anggaran 2020 & Pemberian penghargaan kepada satuan kerja berkinerja pelaksanaan anggaran terbaik 2019 1 Pacitan, 22 Januari 2020 Keynote Speak Kepala KPPN Pacitan
- 2. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN 2019 Satuan kerja lingkup KPPN Pacitan 2 Pacitan, 22 Januari 2020
- 3. JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 0 20 40 60 80 100 Realisasi Belanja Per Jenis Belanja TA 2019 PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL TRANSFER REALISASI Realisasi Anggaran 96,96%, pola realisasi cukup baik, pencairan belanja bantuan sosial pencairan didominasi pada bulan Desember.
- 4. Kepatuhan pengguna layanan TA 2019 rata-rata sangat baik, beberapa yang perlu mendapat perhatian di TA 2020 diantaranya : Kepatuhan Revisi halaman 3 DIPA turun dari tahun sebelumnya, Penyampaian Data Kontrak di awal tahun, dan Pengisian capaian output khususnya output strategis TA 2020 Ketepatan Penyampaian Data Kontrak Ketepatan Penyampaian Tagihan Ketepatan Penyampaian LPJ Revisi Hal 3 Revolving UP 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Kepatuhan Pengguna Layanan 2018 2019
- 5. Implementasi uang persediaan dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sd Desember 2019, 13 dari 22 satker telah menggunakan KKP. Namun tercatat baru 4 Satuan Kerja yang sudah bertransaksi. Kendala : Kewajiban Bendahara Sebagai Wajib Pungut Pajak, Charge Oleh Merchant, dan Respon Call Center Bank masih kurang proaktif terhadap permasalahan pengguna, serta ketersediaan EDC di penyedia barang jasa. Kejari BPS PN Pacitan Kem enag PA Pacitan Rutan Pacitan AKN Pacitan M TsN 1 Pertanahan KPPN Pacitan M AN Pacitan Polres Pacitan KPU - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 Transaksi KKP Tahun Anggaran 2019 Limit KKP Jumlah Transaksi
- 6. PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2020 6 Pacitan, 22 Januari 2020 KPPN Pacitan
- 12. Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2020 : 1) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan anggaran, meliputi : a) Ppercepatan pelaksanaan Program, b) Percepatan proses pengadaan barang dan Jasa. c) Percepatan dan peningkatan ketepatan penyaluran Dana bantuan Sosial d) dan meningkatkan kualitas belanja. 2) Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan anggaran berdasar penilaian IKPA. Pada tahun ini, indikator penilaian IKPA menjadi 13, dg ditambah Konfirmasi Capaian Output. a) untuk meningkatan kepatuhan pengisian dan kualitas data Capaian Output pada Satker. b) Memastikan Capaian Output terkonfirmasi by system dan oleh KPPN pada saat proses rekonsiliasi laporan keuangan melalui Aplikasi e-Rekon&LK Implementasi Penganggaran berbasis Kinerja 3) Meningkatkan Kualitas Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran melalui Reviu belanja, pemantauan dan evaluasi kinerja dan pembinaan & pengendalian
- 13. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) 13 Sejalan dengan Fokus Belanja Pemerintah yang ke-4, Birokrasi yang Efisien, Melayani, dan Bebas Korupsi
- 14. PERJALANAN MENUJU PROSES PEMBANGUNAN 14 REFORMASI BIROKASI 2004 PENERAPAN SOP PERCONTOHAN Juli 2007 PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP WBK/WBBM 2016 PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI & PROGRAM AKSELERASI ZI Februari 2019 PENETAPAN UNIT KERJA YANG MENGIKUTI PENILAIAN NASIONAL PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK 2020
- 15. DASAR HUKUM 15 DASAR HUKUM PERMENPAN 1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; 4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ; 6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025; 9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PERMENPAN tentang ZI Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilah Bebas dari Korupsi Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBBM di Lingkungan K/L dan Pemda Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah diubah diubah
- 16. DEFINISI 16 ZONA INTEGRITAS predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- 17. WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI 17 Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik
- 18. SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM 18 SYARAT WBK WBBM TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Opini BPK WTP Opini BPK WTP selama minimal 2 tahun berturut- turut Nilai AKIP minimal CC TINGKAT UNIT KERJA Setingkat Es. I s.d Es. III Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik Mengelola sumber daya yang cukup besar Telah sebelumnya mendapat predikat WBK
- 19. PROSES PEMBANGUNAN 19 PENCANANGAN ZI Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas PEMBANGUNAN ZI Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM PENGUSULAN Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) TPI melaporkan kepada pimpinan instansi Pengusulan ke Kemen PAN RB Reviu TPN Reviu oleh Tim Penilai Nasional Penetapan WBK/WBBM MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
- 20. FOKUS PEMBANGUNAN 20 H A S I L P E N G U N G K I T P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MANAJEMEN PERUBAHAN (5%) PENATAAN TATALAKSANA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%) PENATAAN MANAJEMEN SDM PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) Presentase penyelesaian TLHP Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
- 21. Manajemen Perubahan 21 untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja. Target: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja; b.Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- 22. Penataan Tatalaksana 22 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan c. Meningkatnya kinerja.
- 23. Penataan Sistem Manajemen SDM 23 untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Target: a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b.meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c. meningkatnya disiplin SDM aparatur; d.meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan e.meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.
- 24. Penguatan Akuntabilitas 24 untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target: a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b.meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
- 25. Penguatan Pengawasan 25 untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target: a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; b.meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan d.menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
- 26. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 26 untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target: a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau); b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- 27. PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN 27 Unit Kerja Percontohan Penilaian TPI Pemenuhan Indikator Hasil Pemenuhan Indikator Proses Reviu TPN MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MWBK MWBBM
- 28. TERIMA KASIH 28