際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

1. Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi_10 nov 22.pptx

Download as PPTX, PDF
F
fauziahfarullah

manajemen bencana

1 of 20
Download to read offline
1 Jajat Suarjat, S.Pd., M.Si(Han). MANAJEMEN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WIDYAISWARA PUSDIKLAT PB BNPB
2 VISI Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana MISI Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien; Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana; Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance. STRUKTUR ORGANISASI BNPB
3 DASAR HUKUM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional
4 SIKLUS MANAJEMEN BENCANA Pencegahan & Mitigasi Kesiapsiagaa n Tanggap darurat Rehabilitasi & Rekonstruks i Siaga Darurat Transisi Darurat-Pemulihan DARURAT PRA BENCANA Build back better, safer and sustainable PASCABENCANA Rencana Kontinjensi Rencana Operasi Rencana RR Pascabencana (R3P)
5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggaraka n fungsi: Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekontruksi Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
6 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kasubdit Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Kasubdit Perencanaan Pendanaan Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Fasilitas Umum Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Fasilitas Sosial Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Fasilitas Perumahan Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Sosial Kasubdit Pemulihan dan peningkatan Produktivitas Sumberdaya Alam
7 DASAR HUKUM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Peraturan BNPB Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Peraturan BNPB Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah RR Pascabencana Perban BNPB Nomor 04 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 224 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
8 REHABILITASI Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana REKONSTRUKSI Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitanya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana SASARAN UTAMA SASARAN UTAMA UU 24 / 2007 & PP 21 / 2008 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
9 REHABILITASI Perbaikan lingkungan daerah pascabencana Perbaikan prasarana dan sarana umum Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Pemulihan sosial psikologis Pelayanan kesehatan Rekonsiliasi dan resolusi konflik Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya Pemulihan fungsi pelayanan publik Pemulihan keamanan dan ketertiban Pemulihan fungsi pemerintahan 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
10 REKONSTRUKSI Pembangunan kembali prasarana dan sarana Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik & tahan bencana 1 2 3 4 Partisipasi & peran serta Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Peningkatan fungsi pelayanan publik Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat 5 6 7 8
11 Kerangka Logis Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebijakan Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi PB Pemulihan dan Peningkatan Fisik Perencanaan Rehabrekon Pemulihan dan Peningkatan Sosek dan SDA E-Proposal Jitupasna dan R3P Usulan ke DJA/DJPK SPPH-DIPA-DPA Pemulihan Fisik, Sosial-Ekonomi, Sumber Daya Alam (kinerja terukur dalam Indeks Pemulihan Paska Bencana) Kebijakan Umum Penanggulangan Bencana (RIPB, RPJMN, RESNTRA) Monev dan Pengendalian Monev dan Pengendalian ALOKASI HIBAH
12 Proses Bisnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi R3P/ Jitupasna (dari Dit PRR) Penilaian Kesiapan Pelaksanaan (readiness) Monitoring Evaluasi (rekomendasi) Revisi RKA/standar/ waktu Pendampingan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemulihan Selesai Rekomendasi Keberlanjutan (sustainability strategy) Penyusunan Laporan Pemulihan Review oleh Direktorat PPF siap pelaksanaan proses pelaksanaan rekomendasi revisi peningkatan kesiapan hasil revisi proses sesuai rencana masukan masukan perencanaan analisis dasar penugasan proses sesuai rencana Siklus Penyelenggaraan RR Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Sosek dan SDA Direktorat Perencanaan RR konsolidasi laporan masukan Referensi Standar, Teknis dan Administratif Antara lain : Harga satuan; Standar : produk, jasa, proses, sistem, personil; Waktu proses; Waktu penyelesaian; Kepatuhan dan akuntabilitas; RKA Peta Proses Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Siklus Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
13 MEKANISME HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Output (Hasil) Outcome (Manfaat) Impact (Pencapaian Tujuan ) Kerusakan Kerugian Gangguan Akses Gangguan Fungsi Peningkatan Risiko Pembanguna n Penggantian Penyediaan Bantuan Pemulihan Fungsi Pengurangan Risiko INPUT JITUPASNA Rencana RR* Alokasi sumberday a & dana Pelaksana n & Pelaporan Monev PROSES Kebutuhan: Akibat: ekonomi dan fiskal sosial- budaya, politik pembanguna n manusia kualitas lingkungan Dampak: Build Back Better Safer and Sustainable Verifika si Indeks Pemulihan Pasca bencana (Ina-PDRI) Usulan Pemda 1. Permukiman 2. Infrastruktur 3. Ekonomi 4. Sosial 5. Lintas Sektor Sektor : * Sumber Pendanaan: APBD, APBN (K/L, Hibah RR, Dana Desa, DAK), Dunia Usaha, dll Pembangunan Berkelanjutan HITUN G CEPAT
14 SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 1. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dalam pasal 4 ayat menyatakan bahwa: (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. APBN; b. APBD; dan/atau c. masyarakat. 2. Pendekatan prinsip PENTAHELIX PEMERINTAH LEMBAGA USAHA MASYARAKAT MEDIA AKADEMISI
15 SITUASI DAN DAMPAK BENCANA MASIF Gempa Gempabumi, tsunami, likuifaksi Sulteng 2016 2018 Bumi NTB Tsunami Selat Sunda Banjir bandang Sentani Banjir bandang SulSel Bansor Bengkulu Gempa Bumi HalSel Banjir bandang Sultra Gempa Bumi Maluku Longsor Banjarne gara Bansor Garut, Sumedang Gempa Bumi Erupsi Sinabung Karo Aceh Banjir Bandang Bima Kerusakan 4,7 T Kerugian 816 M 2015 Kerusakan Kerusakan 4,4 T Kerugian 1,8 T 2017 2019 Kerusakan 24,4M Kerugian 5 M Kebutuhan 6,4 M Kebutuhan 7,7 T Kerusakan 1,5 T Kerugian 1 T Kebutuhan 1,69 T Siklon Cempaka Pacitan Banjir Bandang Sumbawa 31,8 T Kerugian 11,1 T Kebutuhan 48,5 T Kebutuhan 5,47 T Total Kebutuhan 63,4 T . Total Kerusakan 42,5 T Kerugian 14,8 T BENCANA MASIF 2015 - 2019 Lempeng Pasifik Lempeng Eurasia Lempeng Indo-Australia
16 CONTOH SEBARAN SEKTOR TERTENTU HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (TA.2021) 8.8 M Provinsi Aceh : Kota Lhokseumawe 8.8M Provinsi Sumut : Kab. Simalungun 3.1M Kota Tebing Tinggi 10M Kab. Padang Lawas Utara 11.7M Kab. Labuhanbatu 2.8M Provinsi Sumsel : Kab. Oku Timur 13.2 M Kab. Banyuasin 21.8 M Provinsi Bengkulu : Kab. Kaur 8 M Kab. Bengkulu Utara 6.9M Kab. Bengkulu Selatan 5.4 M Provinsi Jawa Barat : Kab. Bogor 23.3 M Provinsi Sumbar : Kab. Pesisir Selatan 6.2 M Kab. Agam 12.7 M Kab. Dharmasraya 24 M Kab. Solok Selatan 21.7 M Provinsi KalTeng : Kab. Lamandau 22 M Provinsi NTB : Kab. Lombok Tengah 4.3 M Provinsi Sulteng : Kab. Tojo Una-Una 22.1 M Provinsi SulSel : Kab. Jeneponto 18.9 M Kab. Gowa 24 M Kab. Kepulauan Selayar 7.3 M Kab. Bulukumba 13.6 M Kab. Sinjai 21.8 M Kota Palopo 5.1 M Kab. Takalar 3.7 M Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 6.4 M Provinsi SulTra : Kab. Konawe Selatan 8.7 M Kab. Wakatobi 18.2 M Provinsi SulBar : Kab. Majene 13.6 M Provinsi Maluku : Kab. Buru Selatan 12 M Prov. MalUt: Kab. Halmahera Utara 5.4 M Prov. Papua Barat: Kab. Teluk Bintuni 23.4 M Provinsi Jawa Tengah: Kab. Batang 2.3 M Provinsi Jawa Timur: Kab. Trenggalek 19 M Kab. Madiun 22 M Provinsi NTT : Kab. Belu 20.3 M 27.6 M 64.7 M 22 M 20.4 M 35 M 23.3 M 2.3 M 41.1 M 21.1 M 13.6 M 5.4 M 20.3 M 12 M 4.3 M 23.4 M 101.2 M 27 M Rp471.668.622.000,- (36 Daerah)
17 No. Hibah RR DSP 1 Dasar Hukum Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2019 dan PMK 224/2017 beserta perubahannya Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 dan SK Kepala BNPB No.27 A Tahun 2021 2 Sistem Penganggaran Disalurkan ke DPA Daerah (mekanisme APBD) Disalurkan ke Rekening DSP BPBD (Mekanisme APBN) 3 Batas Waktu Pemanfaatan 12 bulan sejak tanggal penyaluran (bisa diperpanjang maksimal 2 kali) Sesuai masa transisi darurat ke pemulihan daerah 4 Sistem Pelaporan Periodik triwulan dan laporan akhir Periodik bulanan berupa laporan progress fisik dan LPJ serta laporan akhir 5 Usulan Diajukan melalui e proposal di Kedeputian RR kemudian reviu APIP dan pembahasan dengan DJPK Diajukan ke Ka BNPB dilanjutkan dengan reviu APIP, dan diusulkan melalui Kedeputian Penanganan Darurat untuk dibahas bersama DJA PERBEDAAN KEGIATAN MELALUI HIBAH RR DAN DSP
18 TANTANGAN PEMULIHAN FISIK DAN EKONOMI PASCABENCANA Validitas dan realibilitas data Kapasitas SDM yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Komitmen pendanaan sesuai R3P Kesulitan pendanaan aset milik swasta Kesulitan lahan relokasi, baik untuk perumahan maupun fasilitas sosial Pembangunan kembali pada zona rawan bencana Adaptasi perubahan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak bencana yang direlokasi
01 02 03 Pengembangan Pre Disaster Recovery Planning Pelibatan Dunia Usaha dalam penyediaan rumah instan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KL terkait administrasi kependudukan, inventarisasi kerusakan berbasis aplikasi 04 Pengembangan jitupasna berbasis perkotaan Rencana Kedepan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 05 Pemanfaatan sumber dana Pooling Fund 06 Asuransi aset
20 Terima Kasih BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta 13120 Telp/Fax: 021-21281200; SMS 0812-9559 0090; Pusdalops: 0812-123 7575 Website: http://www.bnpb.go.id

More Related Content

1. Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi_10 nov 22.pptx

  • 1. 1 Jajat Suarjat, S.Pd., M.Si(Han). MANAJEMEN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WIDYAISWARA PUSDIKLAT PB BNPB
  • 2. 2 VISI Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana MISI Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien; Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana; Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance. STRUKTUR ORGANISASI BNPB
  • 3. 3 DASAR HUKUM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional
  • 4. 4 SIKLUS MANAJEMEN BENCANA Pencegahan & Mitigasi Kesiapsiagaa n Tanggap darurat Rehabilitasi & Rekonstruks i Siaga Darurat Transisi Darurat-Pemulihan DARURAT PRA BENCANA Build back better, safer and sustainable PASCABENCANA Rencana Kontinjensi Rencana Operasi Rencana RR Pascabencana (R3P)
  • 5. 5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggaraka n fungsi: Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekontruksi Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
  • 6. 6 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kasubdit Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Kasubdit Perencanaan Pendanaan Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Fasilitas Umum Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Fasilitas Sosial Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Fasilitas Perumahan Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Sosial Kasubdit Pemulihan dan peningkatan Produktivitas Sumberdaya Alam
  • 7. 7 DASAR HUKUM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Peraturan BNPB Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Peraturan BNPB Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah RR Pascabencana Perban BNPB Nomor 04 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 224 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
  • 8. 8 REHABILITASI Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana REKONSTRUKSI Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitanya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana SASARAN UTAMA SASARAN UTAMA UU 24 / 2007 & PP 21 / 2008 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
  • 9. 9 REHABILITASI Perbaikan lingkungan daerah pascabencana Perbaikan prasarana dan sarana umum Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Pemulihan sosial psikologis Pelayanan kesehatan Rekonsiliasi dan resolusi konflik Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya Pemulihan fungsi pelayanan publik Pemulihan keamanan dan ketertiban Pemulihan fungsi pemerintahan 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
  • 10. 10 REKONSTRUKSI Pembangunan kembali prasarana dan sarana Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik & tahan bencana 1 2 3 4 Partisipasi & peran serta Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Peningkatan fungsi pelayanan publik Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat 5 6 7 8
  • 11. 11 Kerangka Logis Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebijakan Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi PB Pemulihan dan Peningkatan Fisik Perencanaan Rehabrekon Pemulihan dan Peningkatan Sosek dan SDA E-Proposal Jitupasna dan R3P Usulan ke DJA/DJPK SPPH-DIPA-DPA Pemulihan Fisik, Sosial-Ekonomi, Sumber Daya Alam (kinerja terukur dalam Indeks Pemulihan Paska Bencana) Kebijakan Umum Penanggulangan Bencana (RIPB, RPJMN, RESNTRA) Monev dan Pengendalian Monev dan Pengendalian ALOKASI HIBAH
  • 12. 12 Proses Bisnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi R3P/ Jitupasna (dari Dit PRR) Penilaian Kesiapan Pelaksanaan (readiness) Monitoring Evaluasi (rekomendasi) Revisi RKA/standar/ waktu Pendampingan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemulihan Selesai Rekomendasi Keberlanjutan (sustainability strategy) Penyusunan Laporan Pemulihan Review oleh Direktorat PPF siap pelaksanaan proses pelaksanaan rekomendasi revisi peningkatan kesiapan hasil revisi proses sesuai rencana masukan masukan perencanaan analisis dasar penugasan proses sesuai rencana Siklus Penyelenggaraan RR Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Sosek dan SDA Direktorat Perencanaan RR konsolidasi laporan masukan Referensi Standar, Teknis dan Administratif Antara lain : Harga satuan; Standar : produk, jasa, proses, sistem, personil; Waktu proses; Waktu penyelesaian; Kepatuhan dan akuntabilitas; RKA Peta Proses Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Siklus Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  • 13. 13 MEKANISME HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Output (Hasil) Outcome (Manfaat) Impact (Pencapaian Tujuan ) Kerusakan Kerugian Gangguan Akses Gangguan Fungsi Peningkatan Risiko Pembanguna n Penggantian Penyediaan Bantuan Pemulihan Fungsi Pengurangan Risiko INPUT JITUPASNA Rencana RR* Alokasi sumberday a & dana Pelaksana n & Pelaporan Monev PROSES Kebutuhan: Akibat: ekonomi dan fiskal sosial- budaya, politik pembanguna n manusia kualitas lingkungan Dampak: Build Back Better Safer and Sustainable Verifika si Indeks Pemulihan Pasca bencana (Ina-PDRI) Usulan Pemda 1. Permukiman 2. Infrastruktur 3. Ekonomi 4. Sosial 5. Lintas Sektor Sektor : * Sumber Pendanaan: APBD, APBN (K/L, Hibah RR, Dana Desa, DAK), Dunia Usaha, dll Pembangunan Berkelanjutan HITUN G CEPAT
  • 14. 14 SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 1. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dalam pasal 4 ayat menyatakan bahwa: (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. APBN; b. APBD; dan/atau c. masyarakat. 2. Pendekatan prinsip PENTAHELIX PEMERINTAH LEMBAGA USAHA MASYARAKAT MEDIA AKADEMISI
  • 15. 15 SITUASI DAN DAMPAK BENCANA MASIF Gempa Gempabumi, tsunami, likuifaksi Sulteng 2016 2018 Bumi NTB Tsunami Selat Sunda Banjir bandang Sentani Banjir bandang SulSel Bansor Bengkulu Gempa Bumi HalSel Banjir bandang Sultra Gempa Bumi Maluku Longsor Banjarne gara Bansor Garut, Sumedang Gempa Bumi Erupsi Sinabung Karo Aceh Banjir Bandang Bima Kerusakan 4,7 T Kerugian 816 M 2015 Kerusakan Kerusakan 4,4 T Kerugian 1,8 T 2017 2019 Kerusakan 24,4M Kerugian 5 M Kebutuhan 6,4 M Kebutuhan 7,7 T Kerusakan 1,5 T Kerugian 1 T Kebutuhan 1,69 T Siklon Cempaka Pacitan Banjir Bandang Sumbawa 31,8 T Kerugian 11,1 T Kebutuhan 48,5 T Kebutuhan 5,47 T Total Kebutuhan 63,4 T . Total Kerusakan 42,5 T Kerugian 14,8 T BENCANA MASIF 2015 - 2019 Lempeng Pasifik Lempeng Eurasia Lempeng Indo-Australia
  • 16. 16 CONTOH SEBARAN SEKTOR TERTENTU HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (TA.2021) 8.8 M Provinsi Aceh : Kota Lhokseumawe 8.8M Provinsi Sumut : Kab. Simalungun 3.1M Kota Tebing Tinggi 10M Kab. Padang Lawas Utara 11.7M Kab. Labuhanbatu 2.8M Provinsi Sumsel : Kab. Oku Timur 13.2 M Kab. Banyuasin 21.8 M Provinsi Bengkulu : Kab. Kaur 8 M Kab. Bengkulu Utara 6.9M Kab. Bengkulu Selatan 5.4 M Provinsi Jawa Barat : Kab. Bogor 23.3 M Provinsi Sumbar : Kab. Pesisir Selatan 6.2 M Kab. Agam 12.7 M Kab. Dharmasraya 24 M Kab. Solok Selatan 21.7 M Provinsi KalTeng : Kab. Lamandau 22 M Provinsi NTB : Kab. Lombok Tengah 4.3 M Provinsi Sulteng : Kab. Tojo Una-Una 22.1 M Provinsi SulSel : Kab. Jeneponto 18.9 M Kab. Gowa 24 M Kab. Kepulauan Selayar 7.3 M Kab. Bulukumba 13.6 M Kab. Sinjai 21.8 M Kota Palopo 5.1 M Kab. Takalar 3.7 M Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 6.4 M Provinsi SulTra : Kab. Konawe Selatan 8.7 M Kab. Wakatobi 18.2 M Provinsi SulBar : Kab. Majene 13.6 M Provinsi Maluku : Kab. Buru Selatan 12 M Prov. MalUt: Kab. Halmahera Utara 5.4 M Prov. Papua Barat: Kab. Teluk Bintuni 23.4 M Provinsi Jawa Tengah: Kab. Batang 2.3 M Provinsi Jawa Timur: Kab. Trenggalek 19 M Kab. Madiun 22 M Provinsi NTT : Kab. Belu 20.3 M 27.6 M 64.7 M 22 M 20.4 M 35 M 23.3 M 2.3 M 41.1 M 21.1 M 13.6 M 5.4 M 20.3 M 12 M 4.3 M 23.4 M 101.2 M 27 M Rp471.668.622.000,- (36 Daerah)
  • 17. 17 No. Hibah RR DSP 1 Dasar Hukum Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2019 dan PMK 224/2017 beserta perubahannya Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 dan SK Kepala BNPB No.27 A Tahun 2021 2 Sistem Penganggaran Disalurkan ke DPA Daerah (mekanisme APBD) Disalurkan ke Rekening DSP BPBD (Mekanisme APBN) 3 Batas Waktu Pemanfaatan 12 bulan sejak tanggal penyaluran (bisa diperpanjang maksimal 2 kali) Sesuai masa transisi darurat ke pemulihan daerah 4 Sistem Pelaporan Periodik triwulan dan laporan akhir Periodik bulanan berupa laporan progress fisik dan LPJ serta laporan akhir 5 Usulan Diajukan melalui e proposal di Kedeputian RR kemudian reviu APIP dan pembahasan dengan DJPK Diajukan ke Ka BNPB dilanjutkan dengan reviu APIP, dan diusulkan melalui Kedeputian Penanganan Darurat untuk dibahas bersama DJA PERBEDAAN KEGIATAN MELALUI HIBAH RR DAN DSP
  • 18. 18 TANTANGAN PEMULIHAN FISIK DAN EKONOMI PASCABENCANA Validitas dan realibilitas data Kapasitas SDM yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Komitmen pendanaan sesuai R3P Kesulitan pendanaan aset milik swasta Kesulitan lahan relokasi, baik untuk perumahan maupun fasilitas sosial Pembangunan kembali pada zona rawan bencana Adaptasi perubahan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak bencana yang direlokasi
  • 19. 01 02 03 Pengembangan Pre Disaster Recovery Planning Pelibatan Dunia Usaha dalam penyediaan rumah instan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KL terkait administrasi kependudukan, inventarisasi kerusakan berbasis aplikasi 04 Pengembangan jitupasna berbasis perkotaan Rencana Kedepan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 05 Pemanfaatan sumber dana Pooling Fund 06 Asuransi aset
  • 20. 20 Terima Kasih BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta 13120 Telp/Fax: 021-21281200; SMS 0812-9559 0090; Pusdalops: 0812-123 7575 Website: http://www.bnpb.go.id