際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019

Download as PPTX, PDF
Nurul Huda
Nurul Huda

Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk tujuan, dasar hukum, kewajiban, acuan mutu, dan implementasinya melalui kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan.

1 of 26
Penyegaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Bandung, 11 s.d 15 Maret 2019
TUJUAN SESI 1. mengukur pemahaman fasda mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 2. Memberikan penyegaran kepada fasda tentang SPMP pengukuran pemahaman PMP Penyajian Hasil Evaluasi Diskusi Substansi PMP
DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun 2015 tentang SNP 3. Berbagai Peraturan Menteri Pendidikan mengenai SNP 4. Permendikbud No.28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (3) Warganegara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (5) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan pmeningkatkan pendidikan sepenjang hayat Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan pemerintah Daerah Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundah-undangan yang berlaku Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskrimininas (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusian tujuh tahun sampai lima belas tahun Bab IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEWAJIBAN PENJAMINAN MUTU (PP 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah yang kedua kali melalui PP 13 Tahun 2015 ) 5 Kewajiban Sekolah Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Fasilitasi SP, PTK yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
Permendikbud No.28 Tahun 2016 6 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 2. Acuan Mutu 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 5. Sistem Informasi Mutu Pendidikan 6. Pembagian Tugas dan Wewenang 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) 8. Sanksi
Acuan Mutu Pendidikan
PTK SARANA & PRASARANA PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KOMPETENSI LULUSAN UU no.20/2003 tentang Sisdiknas menyatakan SNP adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Standar pendidikan dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur/mengevaluasi/menilai mutu pendidikan, hasilnya sebagai acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Standar pendidikan diterapkan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Standar BUKAN untuk penyeragaman,tetapi untuk mengakomodasi keberagaman dalam koridor pendidikan bermutu. SNP adalah kriteria minimal NKRI sedikitnya mencapai SNP daerah didorong untuk melebihi SNP. 9 Satuan Pendidikan Kategori STANDAR SNP Satuan Pendidikan Kategori MANDIRI SNP Sebagai Kriteria Minimal
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
TujuanSPMP Mengatur semua proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) Mengatur sistem penjaminan mutu internal sekolah maupun eksternal diluar sekolah dalam satu kesatuan
Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (Permendikbud nomor 28 tahun 2016, Bab 1 Pasal 1)
Penjaminan Mutu Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. 13 PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS MUTU PENDIDIKAN PEMETAAN MUTU
SATUAN PENDIDIKAN EVALUASI/ AUDIT PENETAPAN STANDAR PEMETAAN MUTU PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL Pemerintah/Pemeri ntah Daerah Pemetaan Mutu Sekolah Perencanaan Peningkatan Mutu Fasilitasi Pemenuhan/P eningkatan Mutu Inspeksi Pelaksanaan Penjaminan Mutu SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Badan/Lembaga Akreditasi Audit Mutu Eksternal Penetapan Akreditasi Badan/Lembaga Standarisasi Penetapan Standar Mutu Pembuatan Strategi Peningkatan Mutu Evaluasi Pencapaian Mutu SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (Permendikbud 28/2016) 14
SEKOLAH BERMUTU Sekolah yang menyenangkan PendidIkan yang membentuk karakter dan menghasilkan pembelajar Isi Kompetensi Lulusan Proses Peniliaian PTK Pengelolaan Pembiayaan Sarana/ Prasarana Sekolah yang secara sadar, mandiri dan berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 15
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU dan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Sekolah (TPMPS) PENDIDIKANDASAR KEMDIKBUD LPMP PENDIDIKANMENENGAH PEMERINTAHDAERAH TPMPD KABUAPATEN/KOTAPROPINSI dibantu dibantu dibantu TPMPD SISTEMPENJAMINANMUTUINTERNAL TPMPS TPMPS TPMPS TPMPS Penjaminan Mutu Eksternal: BAN S/M Kementerian dibantu oleh LPMP dalam menerapkan SPME- Dikdasmen. Pemerintah Daerah dibantu TPMPD dalam menerapkan SPME-Dikdasmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Pendidikan dibantu TPMPS dalam menerapkan SPMI-Dikdasmen. SISTEMPENJAMINANMUTUEKSTERNAL terdiri atas: Kepsek PTK Komite terdiri atas: Dinas Pendidikan Pengawas Dewan Pendidikan 16
BSNPBAN S/M DITJEN DIKDASME N StandarInstrumen BAN Instrumen Diagnostik Skor Akreditasi Rapor dan Akar Permasalahan Assesor Evaluator Rekomendasi Solusi PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI INSTRUMEN ANTAR LEMBAGA PEMDA/ SEKOLAH direkomendasikan digunakan 17
INTEGRASI DATA MUTU PENDIDIKAN 18 Rapor Mutu Sistem Informasi Mutu Pendidikan (Capaian Standar Nasional Pendidikan) Hasil Akreditasi Aplikasi Pemetaan Mutu Evaluasi Oleh Pengawas Ujian Nasional Data Pokok Pendidikan Peserta Didik Rombongan Belajar Sarana Prasarana Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembelajaraan Pembiayaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kompetensi lulusan isi proses penilaian pendidik dan Tenaga kependidikan sarana prasarana pengelolaan pembiayaan No Standar/Indikator/Sub Indikator Kategori Nilai Capaian 1 Standar Kompetensi Lulusan 2.31 2 Standar Isi 3.61 3 Standar Proses 4.39 4 Standar Penilaian 3.50 5 Standar Pendidik/Tenaga Kependidikan 6.24 6 Standar Sarana dan Prasarana 4.58 7 Standar Pengelolaan 4.23 8 Standar Pembiayaan 3.01 Capaian kompetensi lulusan siswa Isi pembelajaran Proses pembelajaran Penilaian pendidikan Pengelolaan pendidikan Pembiayaan Menuju SNP Tingkat 1 Menuju SNP Tingkat 2 Menuju SNP Tingkat 3 Menuju SNP Tingkat 4 Memenuhi SNP pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id KEBUTUHAN DATA telah terpenuhi 82%
PERANGKAT SISTEM PERANGKA T SISTEM NASKAH AKADEMIK Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah PERATURAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah PETUNJUK PELAKSANAAN oleh Satuan Pendidikan oleh LPMP oleh Pemerintah Daerah PETUNJUK TEKNIS Pengumpulan Data Peta Mutu Satuan Pendidikan Pengembangan Peta Mutu Pendidikan Fasilitasi Pemerintah Daerah Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan MODUL PELATIHAN SPMI untuk Fasiltator SPMI untuk Satuan Pendidikan INSTRUMEN PEMETAAN MUTU Untuk Sekolah Dasar Untuk Sekolah Menengah Pertama Untuk Sekolah Menengah Atas Untuk Sekolah Menengah Kejuruan TEKNOLOGI INFORMASI Website PMP Aplikasi PMP Versi 2.2 PERANGKAT PEMETAAN MUTU Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu PETA MUTU Peta Mutu Satuan Pendidikan Peta Mutu Pendidikan di tiap wilayah Peta Mutu Nasional MONITORING DAN EVALUASI Monev Pelatihan Monev Pengumpulan Data Mutu Monev Pelaksanaan SPMI
Kebijakan dan Road Map PMP
21 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 1. Pemetaan mutu pendidikan 2. Pengembangan sekolah model PMP dan pengimbasan 3. Pengembangan Jejaring Mutu Pendidikan dan pengembangan kapasitas SDM daerah a) Implementasi TPMPD b) Penyiapan fasilitator PMP di daerah c) Pengembangan kapasitas dan pendampingan 4. Pembinaan peningkatan mutu pendidikan (fokus afirmasi kepada daerah dengan kinerja pendidikan rendah) Menyediakan basis data mutu Menyediakan laboratorium, contoh/teladan, tempat belajar bagi sekolah-sekolah Mendorong seluruh sekolah dan daerah melakukan PMP dan meningkatkan mutu sesuai SNP Memberikan bantuan pemerintah serta pendidikan dan pelatihan kepada daerah dan sekolah khususnya di daerah dengan kinerja rendah
Pelaksanaan PMP Penyiapan Sistem Penyiapan SDM Pengembangan Komitmen Pengembangan Sekolah Model Pembuatan Peta Mutu Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Intrastruktur Nasional Pelatihan Fasilator daerah Pelatihan Pengawas Sosialisasi & MoU Pengembangan TPMPD Dukungan Pemda Pelatihan PMP Sekolah Model Pendamping an Sekolah Model Pengumpulan data mutu Data/Rapor Mutu Seluruh Sekolah PMP dan memenuhi SNP Pengimbasan Contoh & Pusat Sumber Belajar Rekomendasi Peningkatan Mutu Pembuatan Peta Mutu Supervisi Mutu Fasilitasi Mutu Pendampingan Sekolah
Terbentuknya budaya mutu
Quality is everybodys bussiness...
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019
Terima Kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 5, Kompleks Kemendikbud Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta email pmp.dikdasmen@kemdikbud.go.id website pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id

More Related Content

1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019

  • 2. TUJUAN SESI 1. mengukur pemahaman fasda mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 2. Memberikan penyegaran kepada fasda tentang SPMP pengukuran pemahaman PMP Penyajian Hasil Evaluasi Diskusi Substansi PMP
  • 3. DASAR HUKUM 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun 2015 tentang SNP 3. Berbagai Peraturan Menteri Pendidikan mengenai SNP 4. Permendikbud No.28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
  • 4. Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (3) Warganegara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (5) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan pmeningkatkan pendidikan sepenjang hayat Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan pemerintah Daerah Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundah-undangan yang berlaku Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskrimininas (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusian tujuh tahun sampai lima belas tahun Bab IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
  • 5. KEWAJIBAN PENJAMINAN MUTU (PP 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah yang kedua kali melalui PP 13 Tahun 2015 ) 5 Kewajiban Sekolah Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Fasilitasi SP, PTK yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
  • 6. Permendikbud No.28 Tahun 2016 6 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 2. Acuan Mutu 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 5. Sistem Informasi Mutu Pendidikan 6. Pembagian Tugas dan Wewenang 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) 8. Sanksi
  • 8. PTK SARANA & PRASARANA PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KOMPETENSI LULUSAN UU no.20/2003 tentang Sisdiknas menyatakan SNP adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
  • 9. Standar pendidikan dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur/mengevaluasi/menilai mutu pendidikan, hasilnya sebagai acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Standar pendidikan diterapkan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Standar BUKAN untuk penyeragaman,tetapi untuk mengakomodasi keberagaman dalam koridor pendidikan bermutu. SNP adalah kriteria minimal NKRI sedikitnya mencapai SNP daerah didorong untuk melebihi SNP. 9 Satuan Pendidikan Kategori STANDAR SNP Satuan Pendidikan Kategori MANDIRI SNP Sebagai Kriteria Minimal
  • 11. TujuanSPMP Mengatur semua proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) Mengatur sistem penjaminan mutu internal sekolah maupun eksternal diluar sekolah dalam satu kesatuan
  • 12. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (Permendikbud nomor 28 tahun 2016, Bab 1 Pasal 1)
  • 13. Penjaminan Mutu Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. 13 PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS MUTU PENDIDIKAN PEMETAAN MUTU
  • 14. SATUAN PENDIDIKAN EVALUASI/ AUDIT PENETAPAN STANDAR PEMETAAN MUTU PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL Pemerintah/Pemeri ntah Daerah Pemetaan Mutu Sekolah Perencanaan Peningkatan Mutu Fasilitasi Pemenuhan/P eningkatan Mutu Inspeksi Pelaksanaan Penjaminan Mutu SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Badan/Lembaga Akreditasi Audit Mutu Eksternal Penetapan Akreditasi Badan/Lembaga Standarisasi Penetapan Standar Mutu Pembuatan Strategi Peningkatan Mutu Evaluasi Pencapaian Mutu SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (Permendikbud 28/2016) 14
  • 15. SEKOLAH BERMUTU Sekolah yang menyenangkan PendidIkan yang membentuk karakter dan menghasilkan pembelajar Isi Kompetensi Lulusan Proses Peniliaian PTK Pengelolaan Pembiayaan Sarana/ Prasarana Sekolah yang secara sadar, mandiri dan berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 15
  • 16. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU dan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Sekolah (TPMPS) PENDIDIKANDASAR KEMDIKBUD LPMP PENDIDIKANMENENGAH PEMERINTAHDAERAH TPMPD KABUAPATEN/KOTAPROPINSI dibantu dibantu dibantu TPMPD SISTEMPENJAMINANMUTUINTERNAL TPMPS TPMPS TPMPS TPMPS Penjaminan Mutu Eksternal: BAN S/M Kementerian dibantu oleh LPMP dalam menerapkan SPME- Dikdasmen. Pemerintah Daerah dibantu TPMPD dalam menerapkan SPME-Dikdasmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Pendidikan dibantu TPMPS dalam menerapkan SPMI-Dikdasmen. SISTEMPENJAMINANMUTUEKSTERNAL terdiri atas: Kepsek PTK Komite terdiri atas: Dinas Pendidikan Pengawas Dewan Pendidikan 16
  • 17. BSNPBAN S/M DITJEN DIKDASME N StandarInstrumen BAN Instrumen Diagnostik Skor Akreditasi Rapor dan Akar Permasalahan Assesor Evaluator Rekomendasi Solusi PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI INSTRUMEN ANTAR LEMBAGA PEMDA/ SEKOLAH direkomendasikan digunakan 17
  • 18. INTEGRASI DATA MUTU PENDIDIKAN 18 Rapor Mutu Sistem Informasi Mutu Pendidikan (Capaian Standar Nasional Pendidikan) Hasil Akreditasi Aplikasi Pemetaan Mutu Evaluasi Oleh Pengawas Ujian Nasional Data Pokok Pendidikan Peserta Didik Rombongan Belajar Sarana Prasarana Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembelajaraan Pembiayaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kompetensi lulusan isi proses penilaian pendidik dan Tenaga kependidikan sarana prasarana pengelolaan pembiayaan No Standar/Indikator/Sub Indikator Kategori Nilai Capaian 1 Standar Kompetensi Lulusan 2.31 2 Standar Isi 3.61 3 Standar Proses 4.39 4 Standar Penilaian 3.50 5 Standar Pendidik/Tenaga Kependidikan 6.24 6 Standar Sarana dan Prasarana 4.58 7 Standar Pengelolaan 4.23 8 Standar Pembiayaan 3.01 Capaian kompetensi lulusan siswa Isi pembelajaran Proses pembelajaran Penilaian pendidikan Pengelolaan pendidikan Pembiayaan Menuju SNP Tingkat 1 Menuju SNP Tingkat 2 Menuju SNP Tingkat 3 Menuju SNP Tingkat 4 Memenuhi SNP pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id KEBUTUHAN DATA telah terpenuhi 82%
  • 19. PERANGKAT SISTEM PERANGKA T SISTEM NASKAH AKADEMIK Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah PERATURAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah PETUNJUK PELAKSANAAN oleh Satuan Pendidikan oleh LPMP oleh Pemerintah Daerah PETUNJUK TEKNIS Pengumpulan Data Peta Mutu Satuan Pendidikan Pengembangan Peta Mutu Pendidikan Fasilitasi Pemerintah Daerah Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan MODUL PELATIHAN SPMI untuk Fasiltator SPMI untuk Satuan Pendidikan INSTRUMEN PEMETAAN MUTU Untuk Sekolah Dasar Untuk Sekolah Menengah Pertama Untuk Sekolah Menengah Atas Untuk Sekolah Menengah Kejuruan TEKNOLOGI INFORMASI Website PMP Aplikasi PMP Versi 2.2 PERANGKAT PEMETAAN MUTU Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu PETA MUTU Peta Mutu Satuan Pendidikan Peta Mutu Pendidikan di tiap wilayah Peta Mutu Nasional MONITORING DAN EVALUASI Monev Pelatihan Monev Pengumpulan Data Mutu Monev Pelaksanaan SPMI
  • 21. 21 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 1. Pemetaan mutu pendidikan 2. Pengembangan sekolah model PMP dan pengimbasan 3. Pengembangan Jejaring Mutu Pendidikan dan pengembangan kapasitas SDM daerah a) Implementasi TPMPD b) Penyiapan fasilitator PMP di daerah c) Pengembangan kapasitas dan pendampingan 4. Pembinaan peningkatan mutu pendidikan (fokus afirmasi kepada daerah dengan kinerja pendidikan rendah) Menyediakan basis data mutu Menyediakan laboratorium, contoh/teladan, tempat belajar bagi sekolah-sekolah Mendorong seluruh sekolah dan daerah melakukan PMP dan meningkatkan mutu sesuai SNP Memberikan bantuan pemerintah serta pendidikan dan pelatihan kepada daerah dan sekolah khususnya di daerah dengan kinerja rendah
  • 22. Pelaksanaan PMP Penyiapan Sistem Penyiapan SDM Pengembangan Komitmen Pengembangan Sekolah Model Pembuatan Peta Mutu Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Intrastruktur Nasional Pelatihan Fasilator daerah Pelatihan Pengawas Sosialisasi & MoU Pengembangan TPMPD Dukungan Pemda Pelatihan PMP Sekolah Model Pendamping an Sekolah Model Pengumpulan data mutu Data/Rapor Mutu Seluruh Sekolah PMP dan memenuhi SNP Pengimbasan Contoh & Pusat Sumber Belajar Rekomendasi Peningkatan Mutu Pembuatan Peta Mutu Supervisi Mutu Fasilitasi Mutu Pendampingan Sekolah
  • 26. Terima Kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 5, Kompleks Kemendikbud Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta email pmp.dikdasmen@kemdikbud.go.id website pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id