1. perundang undangan sosial dan peksos
Download as ppt, pdf2 likes10,512 views
Perundang-undangan sosial adalah sistem peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memahami perundang-undangan karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk mematuhi hukum dan dapat berperan sebagai advokat atau perencana kebijakan sosial.
1 of 11
Downloaded 117 times
Ad
Recommended
11 penemuan hukum
11 penemuan hukummudanp.com
油
Dokumen ini membahas penemuan hukum, yang merupakan proses dimana hakim menetapkan hukum dalam kasus konkret ketika undang-undang tidak lengkap atau jelas. Penemuan hukum melibatkan interpretasi berbagai metode untuk menafsirkan peraturan hukum agar sesuai dengan situasi sosial, termasuk metode penafsiran historis, sistematik, dan argumentasi. Hakim diharuskan untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta untuk menerapkan hukum secara logis dan sesuai dengan kenyataan yang ada.RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
油
Dokumen tersebut merangkum bab-bab dari buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA. Ia membahas pengertian, ruang lingkup, dan metode pendekatan sosiologi hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam hal basis sosial hukum, hukum sebagai kontrol sosial, dan perubahan interpretasi hukum seiring perubahan masyarakat.Perlindungan hukum
Perlindungan hukumiwan Alit
油
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budayaMakalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukumSeptian Muna Barakati
油
Makalah ini membahas efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia, dengan penekanan pada inkonsistensi penegakan hukum dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Hukum sering kali tidak mencerminkan keadilan, beriringan dengan permasalahan sosial dan politik yang mengganggu penerapan hukum secara adil. Penulis menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dan perasaan keadilan sebagai faktor kunci dalam efektivitas hukum.3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaanGindha Wayka
油
Sejarah hukum perburuhan dimulai dengan sistem perbudakan, kerja rodi, dan poenale sanctie di Hindia Belanda. Peraturan mengenai perbudakan baru dihapuskan pada 1854, sedangkan kerja rodi dan poenale sanctie masih berlangsung hingga abad ke-19. Pemerintah mulai campur tangan untuk melindungi hak-hak buruh melalui undang-undang ketenagakerjaan pada abad ke-20 guna menciptakan keadilan sosialLegal drafting
Legal draftingDavid Simatupang
油
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara padaPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganImbang Jaya Trenggana
油
Modul ini membahas latar belakang ilmu perundang-undangan, perkembangannya di Indonesia dan dunia, serta perbedaan pengertian istilah-istilah terkait seperti perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan."Paradigma hukum
Paradigma hukumrudo subayatn
油
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosialUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
油
Dokumen ini menjelaskan berbagai aspek kebijakan sosial dan perencanaan sosial, termasuk definisi, sejarah, dan peran serta keterkaitannya dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula mengenai aktor dan skill yang diperlukan dalam perencanaan sosial serta pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. Beberapa konsep terkait seperti analisis problem sosial dan kritik terhadap pendekatan perencanaan juga dibahas untuk memberikan gambaran mendalam mengenai praktik perencanaan sosial.Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budayaLusius Sinurat
油
Dokumen ini menjelaskan kompleksitas sistem sosial Indonesia yang ditandai dengan keragaman budaya dan pluralitas masyarakat. Analisis dilakukan dengan dua pendekatan teoritis: struktural fungsional dan konflik dialektika, untuk memahami bagaimana masyarakat yang heterogen ini dapat terintegrasi meskipun ada potensi konflik. Karakteristik masyarakat majemuk Indonesia mencakup ketidakadanya konsensus dan dominasi politik yang mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi di dalamnya.Bab 4 civil society
Bab 4 civil societymuliajayaabadi
油
Dokumen ini menjelaskan tentang konsep civil society yang terdiri dari pemerintah, kekuatan ekonomi, dan lembaga swadaya masyarakat. Civil society dicirikan oleh kemandirian, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial, serta berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Teori tentang civil society dikembangkan oleh berbagai pemikir seperti Hegel, Marx, Gramsci, dan Tocqueville, yang masing-masing memberikan sudut pandang tentang hubungan antara civil society dan negara.Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot ParsonsTrisna Nurdiaman
油
Dokumen ini membahas teori struktural fungsional Talcott Parsons, yang meliputi biografi, asumsi pemikiran, serta kritik terhadap teorinya. Parsons menekankan pentingnya empat fungsi dalam masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latency. Namun, teorinya dianggap konservatif dan terlalu menekankan pada aspek fungsional tanpa memperhatikan disfungsionalitas.Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakatabu hanafie
油
Dokumen ini membahas berbagai definisi dan konsep partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Berbagai bentuk dan motivasi partisipasi diidentifikasi, mulai dari partisipasi vertikal hingga horizontal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat.PPT Materi Sosiologi Kelas XII Bab 4. Pemberdayaan Komunitas (Kurikulum 2013 ...
PPT Materi Sosiologi Kelas XII Bab 4. Pemberdayaan Komunitas (Kurikulum 2013 ...tian973918
油
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan dengan memampukan dan memandirikan masyarakat. Strategi pemberdayaan komunitas meliputi pendekatan kesejahteraan, pembangunan, dan pemberdayaan serta menggunakan nilai-nilai kearifan lokal untEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifMuhammad Bahrudin
油
Dokumen ini membahas evaluasi formatif dan sumatif dalam konteks program pembangunan sosial, mengenalkan definisi dan tujuan masing-masing jenis evaluasi. Evaluasi formatif berfokus pada perbaikan berkelanjutan program, sementara evaluasi sumatif menilai hasil dan dampak program setelah pelaksanaan. Kedua jenis evaluasi saling melengkapi dan penting untuk peningkatan efektivitas program.Materi Analisis sosial
Materi Analisis sosialRandi Triyudanto
油
Dokumen ini membahas dasar-dasar analisis sosial, termasuk pengertian, pentingnya, dan metodologi yang digunakan untuk memahami dinamika sosial. Peserta diajarkan untuk menggunakan berbagai model analisis dan metode dalam konteks perubahan sosial. Mencakup langkah-langkah analisis serta pendekatan yang relevan untuk menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminilitas.Teori pertukaran sosial
Teori pertukaran sosialTeddy Ayomi
油
Teori pertukaran sosial, dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley, menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi hubungan berdasarkan keuntungan dan pengorbanan. Teori ini menekankan pada interaksi sosial yang berlandaskan saling ketergantungan, di mana individu mempertimbangkan konsekuensi dari hubungan mereka. Meskipun dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat, penerapan teori ini juga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan ekspektasi balasan dalam hubungan sosial.Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasionalnatal kristiono
油
Dokumen tersebut membahas tentang tahap-tahap pemikiran dalam strategi nasional, yang meliputi: (1) telaahan lingkungan politik nasional, (2) perkiraan sasaran dan alternatif strategi, (3) perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, (4) anggaran dan pembiayaan strategi, (5) pengumpulan data dan informasi.Paradigma dalam pembangunan sosial (percentation)
Paradigma dalam pembangunan sosial (percentation)Islamic University
油
Dokumen ini membahas berbagai paradigma dalam pembangunan sosial, termasuk paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia, serta peran komunikasi dalam masing-masing paradigma. Setiap paradigma memiliki fokus dan kritik yang berbeda terkait implementasinya dan dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan dan kultur.Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.Adopsi inovasi
Adopsi inovasizainalarifin3690
油
Dokumen ini membahas pengertian inovasi dan adopsi dalam konteks penyuluhan pertanian, menjelaskan bahwa inovasi adalah pengenalan hal-hal baru yang memberikan nilai ekonomi dan sosial. Terdapat karakteristik inovasi yang mempengaruhi adopsi, seperti keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, dan observabilitas, serta tipe keputusan adopsi yang berbeda yaitu opsional, kolektif, dan otoritas. Proses adopsi terdiri dari lima tahap: tahu, minat, evaluasi, mencoba, dan adopsi, yang tidak selalu diikuti secara kaku oleh petani.Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatAlexandrya Hening
油
Makalah ini membahas strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, termasuk pendekatan komunitas, pendekatan kemandirian informasi, pendekatan tujuan khusus dan pendekatan demonstrasi. Strategi yang dibahas adalah strategi empiris-rasional, normatif-reedukatif, dan kekuasaan-paksaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi programTeori Difusi Inovasi
Teori Difusi Inovasimankoma2012
油
Dokumen tersebut merangkum teori difusi inovasi karya Everett Rogers. Teori ini menjelaskan proses penyebaran inovasi di masyarakat melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan ciri-ciri inovasi dan kategori pengadopsi. Konsep kuncinya adalah kurva difusi S-bentuk dan proses keputusan pengadopsi inovasi yang terdiri dari pengetahuan, persuasi, keputusMasyarakat beradab dan sejahtera
Masyarakat beradab dan sejahteraPuspita Yudaningrum
油
Dokumen ini membahas pengertian masyarakat beradab dan sejahtera, yang diartikan sebagai kumpulan individu yang bergaul dengan nilai kesopanan dan kebaikan budi pekerti, serta aman dari gangguan. Masyarakat ini juga dihubungkan dengan konsep masyarakat madani, yang menekankan prinsip keadilan sosial, egalitarianisme, pluralisme, supremasi hukum, dan partisipasi sosial. Karakteristik masyarakat madani mencakup ruang publik yang bebas, toleransi, dan demokratisasi.Manajemen Konflik
Manajemen KonflikUFDK
油
Konflik terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang antara dua pihak atau lebih. Ada dua jenis konflik yaitu konflik yang fungsional yang mendukung tujuan kelompok dan konflik yang disfungsional yang menghambat pencapaian tujuan. Pengelolaan konflik perlu dilakukan dengan memahami masalah, mendiagnosis, menentukan solusi, pelaksanaan solusi, dan evaluasi untuk mengelola konflik secarKebijakan Publik
Kebijakan PublikStRahmawatiAPabittei
油
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
油
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang administrasi pembangunan di negara-negara berkembang, menekankan pentingnya peningkatan sistem administrasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Dikenal adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi, dokumen ini juga menjelaskan berbagai fungsi manajemen dalam konteks pembangunan. Selain itu, terdapat analisis mengenai berbagai pendekatan teori pembangunan serta tantangan dalam mencapai keadilan sosial dalam pembangunan.Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialLukman Priasmoro
油
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program rehabilitasi, jaminan sosial, dan pemberdayaan. Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial terletak pada pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Evaluasi dan pemantauan program menjadi penting untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bersama dalam masyarakat Indonesia.UU Kesos No 11 2009
UU Kesos No 11 2009Pekerja Sosial Masyarakat
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi menciptakan kesejahteraan umum. Undang-undang ini mencakup pemulihan fungsi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial bagi individu dan masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.More Related Content
What's hot (20)
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosialUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
油
Dokumen ini menjelaskan berbagai aspek kebijakan sosial dan perencanaan sosial, termasuk definisi, sejarah, dan peran serta keterkaitannya dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula mengenai aktor dan skill yang diperlukan dalam perencanaan sosial serta pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. Beberapa konsep terkait seperti analisis problem sosial dan kritik terhadap pendekatan perencanaan juga dibahas untuk memberikan gambaran mendalam mengenai praktik perencanaan sosial.Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budayaLusius Sinurat
油
Dokumen ini menjelaskan kompleksitas sistem sosial Indonesia yang ditandai dengan keragaman budaya dan pluralitas masyarakat. Analisis dilakukan dengan dua pendekatan teoritis: struktural fungsional dan konflik dialektika, untuk memahami bagaimana masyarakat yang heterogen ini dapat terintegrasi meskipun ada potensi konflik. Karakteristik masyarakat majemuk Indonesia mencakup ketidakadanya konsensus dan dominasi politik yang mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi di dalamnya.Bab 4 civil society
Bab 4 civil societymuliajayaabadi
油
Dokumen ini menjelaskan tentang konsep civil society yang terdiri dari pemerintah, kekuatan ekonomi, dan lembaga swadaya masyarakat. Civil society dicirikan oleh kemandirian, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial, serta berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Teori tentang civil society dikembangkan oleh berbagai pemikir seperti Hegel, Marx, Gramsci, dan Tocqueville, yang masing-masing memberikan sudut pandang tentang hubungan antara civil society dan negara.Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot ParsonsTrisna Nurdiaman
油
Dokumen ini membahas teori struktural fungsional Talcott Parsons, yang meliputi biografi, asumsi pemikiran, serta kritik terhadap teorinya. Parsons menekankan pentingnya empat fungsi dalam masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latency. Namun, teorinya dianggap konservatif dan terlalu menekankan pada aspek fungsional tanpa memperhatikan disfungsionalitas.Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakatabu hanafie
油
Dokumen ini membahas berbagai definisi dan konsep partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Berbagai bentuk dan motivasi partisipasi diidentifikasi, mulai dari partisipasi vertikal hingga horizontal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat.PPT Materi Sosiologi Kelas XII Bab 4. Pemberdayaan Komunitas (Kurikulum 2013 ...
PPT Materi Sosiologi Kelas XII Bab 4. Pemberdayaan Komunitas (Kurikulum 2013 ...tian973918
油
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan dengan memampukan dan memandirikan masyarakat. Strategi pemberdayaan komunitas meliputi pendekatan kesejahteraan, pembangunan, dan pemberdayaan serta menggunakan nilai-nilai kearifan lokal untEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifMuhammad Bahrudin
油
Dokumen ini membahas evaluasi formatif dan sumatif dalam konteks program pembangunan sosial, mengenalkan definisi dan tujuan masing-masing jenis evaluasi. Evaluasi formatif berfokus pada perbaikan berkelanjutan program, sementara evaluasi sumatif menilai hasil dan dampak program setelah pelaksanaan. Kedua jenis evaluasi saling melengkapi dan penting untuk peningkatan efektivitas program.Materi Analisis sosial
Materi Analisis sosialRandi Triyudanto
油
Dokumen ini membahas dasar-dasar analisis sosial, termasuk pengertian, pentingnya, dan metodologi yang digunakan untuk memahami dinamika sosial. Peserta diajarkan untuk menggunakan berbagai model analisis dan metode dalam konteks perubahan sosial. Mencakup langkah-langkah analisis serta pendekatan yang relevan untuk menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminilitas.Teori pertukaran sosial
Teori pertukaran sosialTeddy Ayomi
油
Teori pertukaran sosial, dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley, menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi hubungan berdasarkan keuntungan dan pengorbanan. Teori ini menekankan pada interaksi sosial yang berlandaskan saling ketergantungan, di mana individu mempertimbangkan konsekuensi dari hubungan mereka. Meskipun dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat, penerapan teori ini juga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan ekspektasi balasan dalam hubungan sosial.Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasionalnatal kristiono
油
Dokumen tersebut membahas tentang tahap-tahap pemikiran dalam strategi nasional, yang meliputi: (1) telaahan lingkungan politik nasional, (2) perkiraan sasaran dan alternatif strategi, (3) perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, (4) anggaran dan pembiayaan strategi, (5) pengumpulan data dan informasi.Paradigma dalam pembangunan sosial (percentation)
Paradigma dalam pembangunan sosial (percentation)Islamic University
油
Dokumen ini membahas berbagai paradigma dalam pembangunan sosial, termasuk paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia, serta peran komunikasi dalam masing-masing paradigma. Setiap paradigma memiliki fokus dan kritik yang berbeda terkait implementasinya dan dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan dan kultur.Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.Adopsi inovasi
Adopsi inovasizainalarifin3690
油
Dokumen ini membahas pengertian inovasi dan adopsi dalam konteks penyuluhan pertanian, menjelaskan bahwa inovasi adalah pengenalan hal-hal baru yang memberikan nilai ekonomi dan sosial. Terdapat karakteristik inovasi yang mempengaruhi adopsi, seperti keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, dan observabilitas, serta tipe keputusan adopsi yang berbeda yaitu opsional, kolektif, dan otoritas. Proses adopsi terdiri dari lima tahap: tahu, minat, evaluasi, mencoba, dan adopsi, yang tidak selalu diikuti secara kaku oleh petani.Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatAlexandrya Hening
油
Makalah ini membahas strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, termasuk pendekatan komunitas, pendekatan kemandirian informasi, pendekatan tujuan khusus dan pendekatan demonstrasi. Strategi yang dibahas adalah strategi empiris-rasional, normatif-reedukatif, dan kekuasaan-paksaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi programTeori Difusi Inovasi
Teori Difusi Inovasimankoma2012
油
Dokumen tersebut merangkum teori difusi inovasi karya Everett Rogers. Teori ini menjelaskan proses penyebaran inovasi di masyarakat melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan ciri-ciri inovasi dan kategori pengadopsi. Konsep kuncinya adalah kurva difusi S-bentuk dan proses keputusan pengadopsi inovasi yang terdiri dari pengetahuan, persuasi, keputusMasyarakat beradab dan sejahtera
Masyarakat beradab dan sejahteraPuspita Yudaningrum
油
Dokumen ini membahas pengertian masyarakat beradab dan sejahtera, yang diartikan sebagai kumpulan individu yang bergaul dengan nilai kesopanan dan kebaikan budi pekerti, serta aman dari gangguan. Masyarakat ini juga dihubungkan dengan konsep masyarakat madani, yang menekankan prinsip keadilan sosial, egalitarianisme, pluralisme, supremasi hukum, dan partisipasi sosial. Karakteristik masyarakat madani mencakup ruang publik yang bebas, toleransi, dan demokratisasi.Manajemen Konflik
Manajemen KonflikUFDK
油
Konflik terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang antara dua pihak atau lebih. Ada dua jenis konflik yaitu konflik yang fungsional yang mendukung tujuan kelompok dan konflik yang disfungsional yang menghambat pencapaian tujuan. Pengelolaan konflik perlu dilakukan dengan memahami masalah, mendiagnosis, menentukan solusi, pelaksanaan solusi, dan evaluasi untuk mengelola konflik secarKebijakan Publik
Kebijakan PublikStRahmawatiAPabittei
油
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
油
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang administrasi pembangunan di negara-negara berkembang, menekankan pentingnya peningkatan sistem administrasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Dikenal adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi, dokumen ini juga menjelaskan berbagai fungsi manajemen dalam konteks pembangunan. Selain itu, terdapat analisis mengenai berbagai pendekatan teori pembangunan serta tantangan dalam mencapai keadilan sosial dalam pembangunan.Viewers also liked (7)
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialLukman Priasmoro
油
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program rehabilitasi, jaminan sosial, dan pemberdayaan. Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial terletak pada pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Evaluasi dan pemantauan program menjadi penting untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bersama dalam masyarakat Indonesia.UU Kesos No 11 2009
UU Kesos No 11 2009Pekerja Sosial Masyarakat
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi menciptakan kesejahteraan umum. Undang-undang ini mencakup pemulihan fungsi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial bagi individu dan masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.Rca
RcaHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan masalah dalam proses perencanaan. Secara khusus membahas tentang definisi masalah, kasus masalah di Indonesia seperti miskin dan bodoh, serta metode analisis akar masalah seperti root cause analysis dan fishbone diagram untuk mengidentifikasi penyebab masalah.Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Pekerja Sosial Masyarakat
油
Peraturan ini mengatur tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Indonesia. Terdapat 46 definisi yang mencakup berbagai dokumen kependudukan seperti KK, KTP, BIP, BMP, serta peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan.Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI | Indonesia MMT Program Community Network速
油
Dokumen ini membahas kemajuan dan tantangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, dengan fokus kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin. Meskipun ada peningkatan dalam pelayanan sosial dan produktivitas, masih terdapat masalah signifikan seperti cakupan layanan yang terbatas dan peran pemerintah yang dominan. Kementerian Sosial telah mengidentifikasi tujuh isu strategis yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesejahteraan sosial.Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjsdhoan Evridho
油
1. Undang-undang ini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional.
2. BPJS bertugas melakukan pendaftaran peserta, memungut iuran, mengelola dana jaminan sosial, membayar manfaat, dan memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Undang-undang ini mengatur status, fungsi, tugKepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013IdnJournal
油
Keputusan Menteri Sosial menetapkan pedoman pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera untuk menangani permasalahan sosial secara holistik dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dengan kerangka kerja pendekatan terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan."Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI | Indonesia MMT Program Community Network速
油
Ad
More from HIMA KS FISIP UNPAD (20)
Persos
PersosHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas masalah kepadatan pemukiman di Jatinangor akibat meningkatnya pendatang dan terbatasnya lahan. Hal ini menyebabkan tata letak pemukiman yang tidak teratur dan kurangnya kontrol pemerintah, serta pengetahuan masyarakat mengenai tata letak yang baik. Solusi yang diusulkan adalah implementasi kebijakan kawasan hijau terpadu untuk mengatasi permasalahan tersebut.Scenario planning
Scenario planningHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas tentang perencanaan skenario untuk masa depan Indonesia, khususnya Jawa Barat, dengan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang diharapkan dan faktor-faktor pendorong yang memengaruhi skenario. Tiga skenario utama dikemukakan, yaitu skenario terbaik, terburuk, dan tidak ada perubahan, dengan fokus pada pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses lapangan kerja. Proses perencanaan melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi kepedulian, pengembangan skenario, dan evaluasi berkala untuk memastikan validitas dan efektivitas rencana.Instrumen perencanaan
Instrumen perencanaanHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pendekatan kerangka kerja logis (LFA) sebagai instrumen perencanaan program yang membantu analisis situasi, identifikasi risiko, dan evaluasi proyek. LFA menghasilkan matriks logframe yang menggambarkan tujuan, output, dan outcome dari proyek dengan indikator dan asumsi yang jelas. Proses pembuatan LFA melibatkan analisis masalah, penyusunan tujuan, dan pemilihan strategi, serta memperlihatkan hubungan kausalitas dalam pencapaian tujuan.Relevansi stukep kessos
Relevansi stukep kessosHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas relevansi studi kependudukan dengan kesejahteraan sosial, termasuk dinamika masalah kependudukan dan kesejahteraan sosial. Ia juga menyoroti pendidikan pekerjaan sosial sebagai cara untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah tersebut. Terdapat penekanan pada pentingnya memahami sebab akibat dalam dinamika penduduk untuk menemukan solusi yang efektif.Perkawinan
PerkawinanHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka analisis sosiologis mengenai fertilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti status perkawinan, usia reproduksi perempuan, kontrasepsi, perkawinan dan perceraian di Jawa Barat. Dokumen ini juga menjelaskan ukuran-ukuran perkawinan dan perceraian serta faktor-faktor penting yang mempengaruhinya.Mortalitas
MortalitasHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas konsep mortalitas, termasuk definisi kematian, lahir mati, kematian bayi, dan kematian ibu saat melahirkan. Selain itu, dijelaskan berbagai ukuran kematian seperti angka kematian kasar dan angka kematian bayi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian dan kualitas lingkungan serta kondisi sosial ekonomi. Informasi ini penting untuk memahami dinamika populasi dan tantangan kesehatan masyarakat.Fertilitas
FertilitasHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan teori fertilitas dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Secara sosiologis, Davis dan Blake menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi fertilitas seperti hubungan seks, konsepsi, dan kehamilan. Sedangkan Freedman menekankan pengaruh norma sosial. Dari sisi ekonomi, teori Leibenstein dan Becker menjelaskan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan manfaat meDemografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas tentang demografi sebagai ilmu yang mempelajari statistik mengenai jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan yang terjadi. Studi kependudukan dianggap lebih interdisipliner dan mengaitkan variabel demografi dengan non-demografi, seperti faktor sosial dan ekonomi. Analisis ini mencakup komponen utama seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi.4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`HIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas hak-hak asasi manusia di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Ini mencakup pengertian hak asasi manusia, perlindungan hukum, pengadilan hak asasi manusia, serta kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat. Sejarah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan kemajuan dengan terbentuknya Komnas HAM dan undang-undang terkait.3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di duniaHIMA KS FISIP UNPAD
油
Perkembangan hak asasi manusia dimulai dari zaman Yunani kuno dan semakin terstruktur sejak abad ke-17, dengan pelindungan hak secara nasional muncul di berbagai negara. Di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam UUD 1945, dan secara global, pengakuan hak asasi manusia ditandai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Selama sejarah, berbagai naskah penting seperti Magna Charta dan Bill of Rights telah berkontribusi pada penetapan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal dan asasi.2. pengantar konsep ham
2. pengantar konsep hamHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas konsep hak asasi manusia (HAM), termasuk definisi, prinsip-prinsip dasarnya, serta standar internasional yang telah disepakati. HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang bersifat universal, inheren, dan tidak dapat dilanggar atau dicabut. Terakhir, dokumen ini menyebutkan beberapa hak dasar dalam HAM, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, dan diakui di hadapan hukum.1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusiaHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen tersebut membahas tentang pertimbangan filosofis hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia dan harus dilindungi. Manusia juga memiliki kewajiban terhadap sesama dan masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi deklarasi PBB tentang HAM.Menyusun out line bab ii
Menyusun out line bab iiHIMA KS FISIP UNPAD
油
Bab II dalam penelitian berisi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang membantu menjawab pertanyaan penelitian. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua bagian untuk penelitian sosial, mencakup konsep terkait serta perspektif pekerjaan sosial terhadap objek dan subjek penelitian. Langkah-langkah penyusunannya meliputi menemukan konsep, menyusun secara runtut, dan memperhatikan relevansi dalam konteks sosial yang dipelajari.Kasus skripsi
Kasus skripsiHIMA KS FISIP UNPAD
油
Penelitian ini mengkaji korelasi antara kemampuan adaptasi dan keberfungsian sosial penghuni rumah susun Sarijadi, Bandung, di tengah permasalahan pemukiman urban yang semakin kompleks. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kedua variabel tersebut dan menguji hubungannya, dengan harapan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk praktek pekerjaan sosial dan pengembangan rumah susun ke depan. Penelitian ini penting karena ketidakmampuan beradaptasi dapat menimbulkan gangguan psikis yang berdampak pada peranan sosial penghuni.Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsiHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini adalah panduan penyusunan dan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, mencakup format usulan penelitian, metode, serta bagian-bagian penting yang harus ada dalam skripsi seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Penelitian harus memiliki judul yang jelas, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta mengikuti tata cara penulisan yang ditetapkan. Selain itu, juga mencakup teknik penulisan abstrak, daftar isi, dan format tata letak yang sesuai.5 6.proses penelitian
5 6.proses penelitianHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini menjelaskan proses penelitian mulai dari pemilihan topik hingga penyusunan proposal. Penelitian harus mengukur obyek yang nyata dengan mempertimbangkan faktor managability seperti referensi teoritis dan kepentingan masalah. Selain itu, disoroti pentingnya membuat rumusan masalah dan judul penelitian yang jelas dan tersusun dengan baik.Sistematika penulisan skripsi ks
Sistematika penulisan skripsi ksHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen tersebut merangkum sistematika penulisan skripsi yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Terdiri dari bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan beserta daftar pustaka.Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012HIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini merupakan panduan untuk menyusun proposal penelitian, meliputi struktur penulisan seperti pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Proposal ini berfokus pada interaksi sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam berbagai konteks sosial. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan interaksi ODHA dengan lingkungan sosial dan mendapatkan dukungan dalam penelitian dari berbagai pihak.Perancangan program
Perancangan programHIMA KS FISIP UNPAD
油
(1) Artikel ini membahas pentingnya merancang program pelayanan sosial secara efektif dengan mempertimbangkan analisis masalah, kebutuhan masyarakat, dan pendekatan berbasis bukti. (2) Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam merancang program, seperti identifikasi program, analisis masalah, penilaian kebutuhan, strategi dan sasaran, perancangan program, dan evaluasi. (3) Program harus dirancang berdasarkan hipotesis program untPerspektif pekerjaan sosial
Perspektif pekerjaan sosialHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini membahas peraturan perundang-undangan dalam konteks pekerjaan sosial, menguraikan fungsi dasar seperti restorasi, penyediaan sumber daya, dan pencegahan masalah sosial. Ditekankan pentingnya perspektif holistik dalam menangani masalah yang saling terkait, serta unsur-unsur kebijakan yang harus ada untuk implementasi yang efektif. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak dan aspek, termasuk pemerintah dan LSM, dalam penanganan isu sosial, khususnya anak jalanan.Ad
1. perundang undangan sosial dan peksos
- 1. Pekerja Sosial dan Perundang-undangan Sosial
- 2. Perundang-undangan Suatu sistem peraturan atau norma yang diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat Bersifat mengikat yang ditandai dengan adanya penerapan sanksi bagi setiap individu atau anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut
- 3. Perundang-undangan merupakan suatu produk dari kebijakan Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu perundang- undangan
- 4. Tata Urutan Perundang-Undangan (UU No.10 tahun 2004) Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Daerah (PERDA)
- 5. Apa yang dimaksud dengan kata sosial dalam perundang-undangan sosial? a. Sosial = masyarakat? b. Sosial = charity? c. Sosial = aspek sosial?
- 6. Perundang-undangan sosial dapat didefinisikan sebagai produk dari kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Secara sederhana perundang- undangan sosial juga dapat diartikan sebagai sistem peraturan mengenai kesejahteraan sosial
- 7. Restoration of impaired social functioning - Curative aspects - Rehabilitative aspects Provision of resources - Developmental - Educational Prevention - Prevention of problem - Prevention of social ills
- 8. Kenapa pekerja sosial harus mengetahui atau harus belajar tentang perundang-undangan?
- 9. Karena pekerja sosial merupakan bagian dari warga negara Karena pekerja sosial merupakan suatu profesi yang diakui di masyarakat Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai advokat Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana sosial Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai penyusun peraturan perundang- undangan (regulator)
- 10. Pada prinsipnya, semua pekerja sosial harus : 1. Peduli terhadap pentingnya peraturan sebagai bentuk tanggung jawab profesional 2. Memahami dan mengikuti aturan hukum 3. Memahami proses penyusunan undang- undang 4. Memahami perbedaan urutan dalam tata perundang-undangan 5. Memahami dampak dari peraturan yang diterapkan (Hardy, 1997:12)
- 11. Terima Kasih