ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

1. Sosialisasi Permenko 18 Tahun 2020.pdf

•
•
'Ade Setiawan
'Ade Setiawan

paparan lahan sawah dilindungi

1 of 13
Download to read offline
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 18 Januari 2022 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS SOSIALISASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI INDONESIA
www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI Dasar Hukum Perpres 59 Tahun 2019 a. Tujuan Peraturan Presiden (Pasal 2) 1. mempercepat penetapan Peta LSD dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; 2. mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; 3. Memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah; 4. menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan LP2B. b. Ruang Lingkup 1. Tim Terpadu pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 2. Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi 3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi 4. Pemberdayaan Lahan Sawah yang Dilindungi 5. Pembinaan dan pengawasan 6. Pelaporan dan 7. Pendanaan 2 Latar Belakang 1. Kebutuhan Pangan bagi 273 juta dengan rata-rata pertumbuhan 1,3 persen per tahun 2. Alih Fungsi Lahan sawah 100- 150 ribu ha per tahun, cetak sawah baru 60 rb per tahun 3. Ketahanan dan kedaulatan pangan nasional 4. Ancaman keberlanjutan swasembada pangan 5. Penyerapan tenaga kerja 6. Pemubaziran investasi pemerintah baik pusat maupun daerah 7. Penurunkan kualitas lingkungan hidup 8. Gangguan kemapanan struktur sosial masyarakat.
Tim Terpadu Ketua : Menko Bidang Perekonomian 3 Ketua Harian : Menteri ATR/BPN Anggota : • Menteri Pertanian • Menteri PUPR • Menteri LHK • Menteri Keuangan • Menteri Dalam Negeri • Menteri PPN/Bappenas • Kepala BIG Tim Pelaksana Ketua : Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Sekretaris : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Anggota : • Deputi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Ekon • Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Ekon • Dirjen Penataan Agraria ATR/BPN • Dirjen Tata Ruang ATR/BPN • Dirjen SDA PUPR • Dirjen PSP Kementan • Dirjen Tanaman Pangan Kementan • Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri • Dirjen Anggaran, Kemenkeu • Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu • Deputi Kemaritiman dan SDA Bappenas Tim Satuan Tugas I (Verifikasi dan Klarifikasi) Ketua : Asdep Sarpras Kemenko Ekon Wakil Ketua : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG Tim Satuan Tugas II (Pemantauan dan Evaluasi) Ketua : Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, Kementerian ATR.BPN Wakil Ketua : Direktur Perlindungan dan Perluasan Lahan, Kementerian Pertanian Peraturan Presiden No 59 tahun 2019 Tim Terpadu Tim Pelaksana Tim Satuan Tugas I Tim Satuan Tugas II Kemenko Perekonomian 224 tahun 2020
Perpres 59 Tahun 2019 Insentif LSD Pemerintah Pusat Pasal 18, 19 & 20 • DAK Pertanian • DAK Irigasi • Subsidi Pupuk • Bantuan Alsintan • Bantuan Benih • Penghargaan Petani berprestasi Tinggi Pasal 21 Perpres 59 Insentif diberikan sesuai kebijakan pemerintah Memperhatikan: Ketersediaan anggaran Masyarakat Pemda Kebijakan Insentif Pemerintah terhadap LP2B (LSD) • Percepatan Sertifikasi 4 • Bentuk Lainnya PP 12 Tahun 2012 Pemerintah memberikan insentif perlindungan LP2B kepada petani dengan jenis berupa…. Pasal 5 UU 41 Tahun 2009 Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda melalui pemberian: insentif, disinsentif….. Pasal 37
www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI 5 Peraturan Menko Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Untuk menindaklanjuti , Pasal 5 Perpres 59 Tahun 2019 tentang Tugas, Tata Kerja, dan Keanggotaan Tim Terpadu dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Verifikasi dan Klarifikasi Sinkronisasi Penetapan Peta LSD Pemantauan dan Evaluasi Mempercepat Penetapan LSD dan LP2B secara spasial dalam Perda RTRW dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah Memberdayakan Petani Menyediakan data dan informasi lahan sawah secara spasial Mendukung ketersediaan, keterjangkauan dan ketahanan pangan khususnya beras Maksud dan Tujuan Alur Proses Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) 1 2 3 4 5 Latar belakang
VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH Verifikasi LBS terhadap data Cetak Sawah Verifikasi LBS terhadap data Tata Ruang dan Pertanahan Verifikasi LBS terhadap data Irigasi Verifikasi LBS terhadap data Kawasan Hutan • Tatacara verifikasi oleh setiap K/L diatur dalam bentuk Peraturan Kementerian/Lembaga • Keterlibatan dari Pemda dapat dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri • Kegiatan Kompilasi IGT dilaksanakan di setiap Provinsi (Pemda) dengan K/L terkait. • Peta LSD digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada RTRW dan RDTR • Peta menggunakan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000 Peta LBS 2019 SK Menteri ATR/BPN Peta Usulan LSD dalam format digital geodatabase 6 LBS Terkoreksi: 1. Lahan sawah tetap menjadi lahan sawah 2. Lahan sawah menjadi lahan terbangun 3. Lahan sawah menjadi lahan non-sawah selain lahan terbangun 4. Penggunaan lahan lain menjadi lahan sawah Verifikasi LBS menggunakan citra satelit
www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI Klarifikasi dengan mekanisme FGD (Focus Group Discussion) KLARIFIKASI DATA LAHAN SAWAH Klarifikasi adalah bagian dari pelaksanaan verifikasi hingga menghasilkan data LSD indikatif hasil verifikasi dan klarifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana. Peta LBS terkoreksi dalam format digital geodatabase atau shapefile oleh masing-masing K/L. Data dan usulan/masukan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan verifikasi • Satgas 1 menyampaikan bahan klarifikasi kepada Pemda, dan Pemda memberikan tanggapan disertai berita acara • Satgas 1 melakukan Rapat Koordinasi untuk Menyusun analisis kuantitatif Peta LSD Indikatif hasil verifikasi dan klarifikasi Berita Acara Kesepakatan Klarifikasi Laporan Analisis Hasil Klarifikasi 7
Sinkronisasi Dan Pengusulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Rapat Koordinasi Tim Pelaksana • Peta LSD Indikatif dengan data analisis penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi • Berita Acara Usulan Penetapan Peta LSD • Bahan Laporan Penyepakatan Permasalahan dan Permasalahan yang belum disepakati. Rapat Koordinasi Tim Terpadu • Penyelesaian permasalahan yang belum disepakati oleh Tim Pelaksana • Usulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi • Berita Acara/Notulen Hasil Rapat Tim Terpadu. Penetapan Peta LSD oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional • Peta LSD digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan LP2B (Pasal 16 ayat 1 Perpres No.59 Tahun 2019) 8 Peta Lahan Sawah yang Dilindungi merupakan peta yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait serta pihak pemerintah daerah.
Kronologi Usulan Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi 8 Provinsi Berdasarkan Perpres 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Pasal 13) Hasil verifikasi disampaikan ke Tim Terpadu untuk selanjutnya dilaksanakan Sinkronisasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim teknis Satuan Tugas I telah melaksanakan verifikasi Lahan Baku Sawah 2019 terhadap data status pertanahan, data irigasi, data cetak sawah, dan data Kawasan Hutan serta melakukan klarifikasi ke Daerah di 8 Provinsi. Tim Pelaksana telah melaksanakan Rapat verifikasi dan klarifikasi dengan menetapkan usulan luasan Lahan Sawah yang Dilindungi yang akan diputuskan di Rapat Tim Terpadu. Rapat Tim Terpadu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekomian dengan menyepakati Usulan Lahan Sawah yang Dilindungi di 8 Provinsi. 2019 - 2021 2020 - 2021 Oktober 2021 *Tugas dan Keanggotaan Tim Terpadu diatur dalam Kepmenko No 224 Tahun 2020 dan Tata Kerja Tim diatur dalam Permenko No 18 Tahun 2020
Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi di 8 Provinsi Setelah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas pada tanggal 22 Oktober 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri Pertanian, Kepala BIG maka: Lahan Sawah yang Dilindungi di 8 Provinsi (151 Kab/Kota) seluas 3.836.944 ha. Dengan total LBS terkoreksi 3.935.684 ha. Lahan sawah yang berada di Kawasan Hutan seluas 105.390 ha menjadi catatan dan dimasukkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi. Menteri ATR/BPN menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi melalui Keputusan Menteri ATR/BPN untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Progres Usulan Lahan Sawah Yang Dilindungi di 12 Provinsi (tahap kedua) dan 13 Provinsi (tahap ketiga) • Tim Satuan Tugas I telah menyelesaikan LBS Terkoreksi dengan luas indikatif 2.745.137 ha dari total LBS 2019 2.749.573 ha. • Terdapat cetak sawah seluas 5.578 ha yang sudah ditambahkan menjadi LBS Terkoreksi. • Terdapat sawah di Kawasan Hutan seluas 151.230 ha yang akan menjadi catatan dalam penetapan usulan LSD 12 Provinsi • Selanjutnya LBS Terkoreksi akan diberikan kepada ATR/BPN untuk di overlay terhadap status pertanahan untuk menghasilkan usulan LSD 12 Provinsi. Aceh, Sumut, Jambi, Riau, Kep. Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalbar, Kalsel, Sulsel Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat • Badan Informasi Geospasial sedang menyelesaikan LBS Terkoreksi 13 Provinsi hingga akhir tahun 2021 • Tim Satuan Tugas I akan melaksanakan klarifikasi LBS Terkoreksi dan permintaan data ke OPD Daerah pada tahun 2022.
www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dilaksanakan oleh Satuan Tugas 2 Data Penetapan LSD sebagai LP2B Data dan Informasi terkait alih fungsi sawah pada area LSD Data perubahan lahan sawah existing Data harus dilengkapi foto/video, data tabular dan peta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Analisa jumlah Kab/Kota yang telah mengintegrasikan LSD ke dalam RTRW Kab/Kota secara numerik dan spasial Analisa Perbandingan Peta LSD dan Peta Lahan Sawah yang ditetapkan sebagai LP2B Analisa cara mengatasi permasalahan dalam penetapan LSD sebagai LP2B secara numerik dan spasial Analisa alih fungsi lahan yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang Dilindungi Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Pemantauan dan Evaluasi 12
TERIMA KASIH

More Related Content

1. Sosialisasi Permenko 18 Tahun 2020.pdf

  • 1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 18 Januari 2022 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS SOSIALISASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI INDONESIA
  • 2. www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI Dasar Hukum Perpres 59 Tahun 2019 a. Tujuan Peraturan Presiden (Pasal 2) 1. mempercepat penetapan Peta LSD dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; 2. mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; 3. Memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah; 4. menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan LP2B. b. Ruang Lingkup 1. Tim Terpadu pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 2. Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi 3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi 4. Pemberdayaan Lahan Sawah yang Dilindungi 5. Pembinaan dan pengawasan 6. Pelaporan dan 7. Pendanaan 2 Latar Belakang 1. Kebutuhan Pangan bagi 273 juta dengan rata-rata pertumbuhan 1,3 persen per tahun 2. Alih Fungsi Lahan sawah 100- 150 ribu ha per tahun, cetak sawah baru 60 rb per tahun 3. Ketahanan dan kedaulatan pangan nasional 4. Ancaman keberlanjutan swasembada pangan 5. Penyerapan tenaga kerja 6. Pemubaziran investasi pemerintah baik pusat maupun daerah 7. Penurunkan kualitas lingkungan hidup 8. Gangguan kemapanan struktur sosial masyarakat.
  • 3. Tim Terpadu Ketua : Menko Bidang Perekonomian 3 Ketua Harian : Menteri ATR/BPN Anggota : • Menteri Pertanian • Menteri PUPR • Menteri LHK • Menteri Keuangan • Menteri Dalam Negeri • Menteri PPN/Bappenas • Kepala BIG Tim Pelaksana Ketua : Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Sekretaris : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Anggota : • Deputi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Ekon • Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Ekon • Dirjen Penataan Agraria ATR/BPN • Dirjen Tata Ruang ATR/BPN • Dirjen SDA PUPR • Dirjen PSP Kementan • Dirjen Tanaman Pangan Kementan • Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri • Dirjen Anggaran, Kemenkeu • Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu • Deputi Kemaritiman dan SDA Bappenas Tim Satuan Tugas I (Verifikasi dan Klarifikasi) Ketua : Asdep Sarpras Kemenko Ekon Wakil Ketua : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG Tim Satuan Tugas II (Pemantauan dan Evaluasi) Ketua : Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, Kementerian ATR.BPN Wakil Ketua : Direktur Perlindungan dan Perluasan Lahan, Kementerian Pertanian Peraturan Presiden No 59 tahun 2019 Tim Terpadu Tim Pelaksana Tim Satuan Tugas I Tim Satuan Tugas II Kemenko Perekonomian 224 tahun 2020
  • 4. Perpres 59 Tahun 2019 Insentif LSD Pemerintah Pusat Pasal 18, 19 & 20 • DAK Pertanian • DAK Irigasi • Subsidi Pupuk • Bantuan Alsintan • Bantuan Benih • Penghargaan Petani berprestasi Tinggi Pasal 21 Perpres 59 Insentif diberikan sesuai kebijakan pemerintah Memperhatikan: Ketersediaan anggaran Masyarakat Pemda Kebijakan Insentif Pemerintah terhadap LP2B (LSD) • Percepatan Sertifikasi 4 • Bentuk Lainnya PP 12 Tahun 2012 Pemerintah memberikan insentif perlindungan LP2B kepada petani dengan jenis berupa…. Pasal 5 UU 41 Tahun 2009 Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda melalui pemberian: insentif, disinsentif….. Pasal 37
  • 5. www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI 5 Peraturan Menko Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Untuk menindaklanjuti , Pasal 5 Perpres 59 Tahun 2019 tentang Tugas, Tata Kerja, dan Keanggotaan Tim Terpadu dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Verifikasi dan Klarifikasi Sinkronisasi Penetapan Peta LSD Pemantauan dan Evaluasi Mempercepat Penetapan LSD dan LP2B secara spasial dalam Perda RTRW dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah Memberdayakan Petani Menyediakan data dan informasi lahan sawah secara spasial Mendukung ketersediaan, keterjangkauan dan ketahanan pangan khususnya beras Maksud dan Tujuan Alur Proses Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) 1 2 3 4 5 Latar belakang
  • 6. VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH Verifikasi LBS terhadap data Cetak Sawah Verifikasi LBS terhadap data Tata Ruang dan Pertanahan Verifikasi LBS terhadap data Irigasi Verifikasi LBS terhadap data Kawasan Hutan • Tatacara verifikasi oleh setiap K/L diatur dalam bentuk Peraturan Kementerian/Lembaga • Keterlibatan dari Pemda dapat dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri • Kegiatan Kompilasi IGT dilaksanakan di setiap Provinsi (Pemda) dengan K/L terkait. • Peta LSD digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada RTRW dan RDTR • Peta menggunakan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000 Peta LBS 2019 SK Menteri ATR/BPN Peta Usulan LSD dalam format digital geodatabase 6 LBS Terkoreksi: 1. Lahan sawah tetap menjadi lahan sawah 2. Lahan sawah menjadi lahan terbangun 3. Lahan sawah menjadi lahan non-sawah selain lahan terbangun 4. Penggunaan lahan lain menjadi lahan sawah Verifikasi LBS menggunakan citra satelit
  • 7. www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI Klarifikasi dengan mekanisme FGD (Focus Group Discussion) KLARIFIKASI DATA LAHAN SAWAH Klarifikasi adalah bagian dari pelaksanaan verifikasi hingga menghasilkan data LSD indikatif hasil verifikasi dan klarifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana. Peta LBS terkoreksi dalam format digital geodatabase atau shapefile oleh masing-masing K/L. Data dan usulan/masukan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan verifikasi • Satgas 1 menyampaikan bahan klarifikasi kepada Pemda, dan Pemda memberikan tanggapan disertai berita acara • Satgas 1 melakukan Rapat Koordinasi untuk Menyusun analisis kuantitatif Peta LSD Indikatif hasil verifikasi dan klarifikasi Berita Acara Kesepakatan Klarifikasi Laporan Analisis Hasil Klarifikasi 7
  • 8. Sinkronisasi Dan Pengusulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Rapat Koordinasi Tim Pelaksana • Peta LSD Indikatif dengan data analisis penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi • Berita Acara Usulan Penetapan Peta LSD • Bahan Laporan Penyepakatan Permasalahan dan Permasalahan yang belum disepakati. Rapat Koordinasi Tim Terpadu • Penyelesaian permasalahan yang belum disepakati oleh Tim Pelaksana • Usulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi • Berita Acara/Notulen Hasil Rapat Tim Terpadu. Penetapan Peta LSD oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional • Peta LSD digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan LP2B (Pasal 16 ayat 1 Perpres No.59 Tahun 2019) 8 Peta Lahan Sawah yang Dilindungi merupakan peta yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait serta pihak pemerintah daerah.
  • 9. Kronologi Usulan Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi 8 Provinsi Berdasarkan Perpres 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Pasal 13) Hasil verifikasi disampaikan ke Tim Terpadu untuk selanjutnya dilaksanakan Sinkronisasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim teknis Satuan Tugas I telah melaksanakan verifikasi Lahan Baku Sawah 2019 terhadap data status pertanahan, data irigasi, data cetak sawah, dan data Kawasan Hutan serta melakukan klarifikasi ke Daerah di 8 Provinsi. Tim Pelaksana telah melaksanakan Rapat verifikasi dan klarifikasi dengan menetapkan usulan luasan Lahan Sawah yang Dilindungi yang akan diputuskan di Rapat Tim Terpadu. Rapat Tim Terpadu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekomian dengan menyepakati Usulan Lahan Sawah yang Dilindungi di 8 Provinsi. 2019 - 2021 2020 - 2021 Oktober 2021 *Tugas dan Keanggotaan Tim Terpadu diatur dalam Kepmenko No 224 Tahun 2020 dan Tata Kerja Tim diatur dalam Permenko No 18 Tahun 2020
  • 10. Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi di 8 Provinsi Setelah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas pada tanggal 22 Oktober 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri Pertanian, Kepala BIG maka: Lahan Sawah yang Dilindungi di 8 Provinsi (151 Kab/Kota) seluas 3.836.944 ha. Dengan total LBS terkoreksi 3.935.684 ha. Lahan sawah yang berada di Kawasan Hutan seluas 105.390 ha menjadi catatan dan dimasukkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi. Menteri ATR/BPN menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi melalui Keputusan Menteri ATR/BPN untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • 11. Progres Usulan Lahan Sawah Yang Dilindungi di 12 Provinsi (tahap kedua) dan 13 Provinsi (tahap ketiga) • Tim Satuan Tugas I telah menyelesaikan LBS Terkoreksi dengan luas indikatif 2.745.137 ha dari total LBS 2019 2.749.573 ha. • Terdapat cetak sawah seluas 5.578 ha yang sudah ditambahkan menjadi LBS Terkoreksi. • Terdapat sawah di Kawasan Hutan seluas 151.230 ha yang akan menjadi catatan dalam penetapan usulan LSD 12 Provinsi • Selanjutnya LBS Terkoreksi akan diberikan kepada ATR/BPN untuk di overlay terhadap status pertanahan untuk menghasilkan usulan LSD 12 Provinsi. Aceh, Sumut, Jambi, Riau, Kep. Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalbar, Kalsel, Sulsel Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat • Badan Informasi Geospasial sedang menyelesaikan LBS Terkoreksi 13 Provinsi hingga akhir tahun 2021 • Tim Satuan Tugas I akan melaksanakan klarifikasi LBS Terkoreksi dan permintaan data ke OPD Daerah pada tahun 2022.
  • 12. www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI deputi2perekonomianRI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dilaksanakan oleh Satuan Tugas 2 Data Penetapan LSD sebagai LP2B Data dan Informasi terkait alih fungsi sawah pada area LSD Data perubahan lahan sawah existing Data harus dilengkapi foto/video, data tabular dan peta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Analisa jumlah Kab/Kota yang telah mengintegrasikan LSD ke dalam RTRW Kab/Kota secara numerik dan spasial Analisa Perbandingan Peta LSD dan Peta Lahan Sawah yang ditetapkan sebagai LP2B Analisa cara mengatasi permasalahan dalam penetapan LSD sebagai LP2B secara numerik dan spasial Analisa alih fungsi lahan yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang Dilindungi Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Pemantauan dan Evaluasi 12