際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

10. bas ppakp 2011

Download as PPT, PDF
KPPN Palembang
KPPN Palembang

Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan rencana keuangan, realisasi, dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memudahkan pengawasan keuangan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai klasifikasi dan jenis belanja yang tercakup dalam BAS."

1 of 60
BAGAN AKUN STANDAR DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2011 1
Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS : UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Opini BPK atas LKPP 2009 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified). Yang dikecualikan ada 3 hal dan salah satunya adalah: Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar 27,67 triliun sehingga dapat memberi informasi yang tidak tepat
Temuan SPI BPK atas LKPP TA 2010 (temuan berulang) Anggaran Belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya)
HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAINHUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN PENGAWASANPENGAWASAN PERTANGGUNG JAWABAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERENCANAAN ANGGARAN PERENCANAAN ANGGARAN SAPPSAPP DIPADIPA SPMSPM SP2DSP2D MPNMPN APBN RKA-K/LRKA-K/L SIMAK-BMNSIMAK-BMNSAKSAKSA-BUNSA-BUN Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar
Klasifikasi Akun 2011
KLASIFIKASI BAGAN AKUN STANDAR KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI Klasifikasi belanja berdasarkan struktur organisasi yg menjadi pusat pertanggungjawaban. KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh unit pemerintah. KLASIFIKASI MENURUT JENIS BELANJA (EKONOMI) Klasifikasi belanja berdasarkan manfaat ekonominya atau jenis belanja yang dikeluarkan.
KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI Fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Fungsi bersifat statis dan bukan merupakan dasar alokasi anggaran
KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI 1. Pelayanan Umum 2. Pertahanan 3. Ketertiban dan Keamanan 4. Ekonomi 5. Lingkungan hidup 6. Perumahan dan fasilitas umum 7. Kesehatan 8. Pariwisata dan budaya 9. Agama 10.Pendidikan 11.Perlindungan sosial
KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI Rincian belanja menurut Organisasi disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara / Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah
KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA) 1. Belanja Pegawai (51) 2. Belanja Barang (52) 3. Belanja Modal (53) 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang (54) 5. Belanja Subsidi (55) 6. Belanja Hibah (56) 7. Belanja Bantuan Sosial (57) 8. Belanja Lain-lain (58)
12 BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMBAGAN ARSITEKTUR PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKAN STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA Indikator kinerja fokus prioritas(outcome) Sasaran Pokok Misi/Sasaran K/L Indikator kinerja Program (outcome) Indikator kinerja Kegiatan (output) Prioritas Fokus Prioritas Tujuan Program Keg. Prioritas Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Jenis Belanja Eselon 2 Eselon 1 Organisasi
13 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS :MENURUT JENIS : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain. MENURUT JENIS :MENURUT JENIS : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain. MENURUT FUNGSI : 1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. MENURUT FUNGSI : 1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial.
Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama; Meningkatkan kualitas informasi keuangan; Memudahkan pengawasan keuangan. TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR
PERENCANAAN : RKA-KL PELAKSANAAN DIPA PERAN BAS DAN SAI DALAM SIKLUS PENGANGGARAN APBN KEUANGAN PERLENGKAPA N SAI RENCANA KEUANGAN BAS
BELANJA PEGAWAI Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor- honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.
Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk. ATK dan operasional kantor lainnya Biaya pemeliharaan Biaya perjalanan. Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat BELANJA BARANG
Hal-hal yang perlu diperhatikan :Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan. b. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Pembuat/Penguji SPM). c. Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :Hal-hal yang perlu diperhatikan : d. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal : Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-/unit); Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis, manfaat atau kapasitas; Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis. d. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).
Klasifikasi Belanja Barang Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemelihara an Belanja Perjalan an Belanja Barang BLU
Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya BELANJA MODAL
KONSEP NILAI PEROLEHAN Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: Harga beli aset tetap Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan
Belanja Barang atau Belanja Modal? Pemilihan antara Belanja Barang dan Belanja Modal dalam pengadaan awal Memenuhi Kriteria Pengakuan Aset Tetap/Aset Lainnya? Y T Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi: P/M 300.000 G/B 10.000.000 Belanja Barang sesuai peruntukannya T Belanja Modal sesuai peruntukannya Y
DEFINISI ASET TETAP 1. Dimiliki dan Berwujud; 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 4. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi
KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
NERACA Aset Lancar Kewajiban - Persediaan Aset Tetap - Tanah, Gedung, - Peralatan&Mesin dll. Ekuitas Aset Lainnya Total Aset Total Kewajiban+ Ekuitas Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial
BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI 1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; 2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDA K NILAI MINIMUM KAPITALISASI: 300.000 untuk Peralatan & Mesin 10.000.000 untuk Gedung & Bangunan YA RKA-KL dan TIDA K
Aset Tetap Lainnya Koleksi Perpustakaan/Buku Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olah Raga Hewan Ikan Tanaman dengan biaya perolehan > Rp 1 Kecuali: untuk Peralatan Olah Raga yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 > Rp 300.000,00 dan yang diperoleh dari pengalihan=Intrakomptabel -Neraca, di luar itu Ekstrakomptabel. yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002
transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (1) Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1) 1. Tujuan penggunaan a) Rehabilitasi sosial b) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2) 2. Pemberi Bantuan a) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana. b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3) 3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial". Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4) 4. Bersifat sementara atau berkelanjutan Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.
OUTPUT DEKONSENTRASI Dari Belanja Barang sesuai peruntukannya
BMN OUTPUT DEKONSENTRASI No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat Non-fisik: menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain sinkronisasi & koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimtek, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. 2. Kegiatan Penujang Dapat menghasilkan BMN berupa AT Kode akun baru 521311 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi (termasuk yang menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada Pemda). Perolehan BMN dicatat sebagai persediaan 3. Reklasifikasi Apabila 6 bulan setelah perolehan BMN pada poin 2 belum diserahkan kepada Pemda, direklasifikasi menjadi AT
OUTPUT TUGAS PEMBANTUAN Dari belanja modal Dari belanja barang: Perjalanan dsb (52xxxx) Dari belanja barang fisik lainnya TP (521411) Dari belanja barang penunjang TP (521321)
BMN TUGAS PEMBANTUAN No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat fisik: Menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah antara lain pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan, irigasi & jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset Pemerintah. Fisik: 53 sesuai peruntukan Fisik lain: Kode akun baru (521411- Belanja Fisik Lainnya Tugas Pembantuan), a.l. barang habis pakai, seperti obat2an, vaksin, pupuk, bibit tanaman untuk diserahkan kepada Pemda 2. Kegiatan Penujang Menghasilkan BMN berupa AT, Kode akun baru (521321-Belanja Penunjang Tugas Pembantuan yang menghasilkan BMN dan akan diserahkan) Tidak menghasilkan AT akun 52 sesuai peruntukkannya
PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS 40
KODEFIKASI AKUN BAS KODE URAIAN LAPORAN 1 ASET NERACA2 KEWAJIBAN 3 EKUITAS DANA 4 PENDAPATAN LRA DAN LAK KECUALI TRANSAKSI NON KAS5 BELANJA 6 TRANSFER 7 PEMBIAYAAN 8 NON ANGGARAN LAK 41
ILUSTRASI
(1) Honorarium Panitia Pengadaan Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya. Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111 Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak menghasilkan aset dikelompokkan ke dalam Belanja Honorarium Operasional satuan kerja (521115) Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker dibebankan pada akun 521115
(2) Pengadaan Sistem/Aplikasi yang dikembangkan sendiri atau kontraktual Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam bentuk Aplikasi/Program Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan. Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak menambah nilai : Belanja Peme- liharaan Lainnya (523119) atau Belanja Jasa Lainnya (522119)
(3) Pengadaan Software Menghasilkan Aset Tak Berwujud? Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.
(4) Pengadaan buku: menjadi koleksi perpus- takaan atau dibagikan/disebarluaskan ke-pada masyarakat? Tidak menjadi Aset Pemerintah Pusat Menjadi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Pusat Dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) Dikelompokkan ke dalam akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya) Koleksi PerpustakaanUntuk Dibagikan
(5) Honor Panitia Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Honor Panitia Pengadaan Buku untuk dibagikan/ disebarluaskan Dikelompokkan ke dalam Belanja Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja(521115)
(6) Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkan ke dalam 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) Di bawah nilai minimum kapitalisasi: Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam 521111 (Belanja Keperluan sehari- hari perkantoran)
(7) Perjalanan dinas (PMK No.45/PMK.05/2007): Pengertian: perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang Komponen Perjalanan dinas - uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal (transpor lokal dalam rangka perjalanan dinas); - biaya transpor pegawai (tiket PP); - biaya penginapan komponen di luar biaya perjalanan dinas : tidak dapat dibebankan pada akun 524XXX
(8) a) Paket Meeting/Sosialisasi Dalam Kota: Semua pengeluaran termasuk ATK, Penggandaan dan laporan, seminar kit, spanduk, akomodasi (hotel, ruangan, kamar), uang harian, transpor dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Non Operasional lainnya) Transpor dalam kota bukan dalam rangka perjadin sebagaimana PMK 45/2007 tidak dapat dibebankan pada 5241XX, melainkan 521219.
(9) b) Paket Meeting/Sosialisasi Luar Kota: Akun Belanja Non Operasional Lainnya (521219) untuk: -ATK; -Penggandaan dan laporan; -Seminar kit; dan Spanduk; -Uang lelah; -Akomodasi (hotel, ruangan, kamar, biaya penyelenggaraan); dan -transpor peserta lokal Akun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119) untuk: Untuk komponen perjalanan dinas panitia dan/atau peserta yang berasal dari luar kota tempat lokasi penyelenggaraan
(10) Belanja Jasa Profesi (522115) Untuk PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yang melibatkan eselon I lain atau instansi lain Untuk Non PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan bukan kontraktual
(11) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional: 5211 (Belanja Barang Operasional): Operasional kegiatan dasar yang ada di seluruh Kantor/Satker. Terdapat pada komponen input 0002. Tidak terkait langsung dengan Output tertentu 5212 (Belanja Barang Non Operasional): Terkait penyelenggaraan Tusi spesifik kegiatan kantor/satker ybs. Terkait langsung dengan pencapaian output tertentu
(12) Belanja Jasa Konsultan Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS secara Kontraktual, tidak menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya.
(13) Belanja Transpor lokal/Uang Harian: Dibebankan pada akun Belanja Operasional lainnya (521119): atau Dibebankan pada akun Belanja Non Operasional lainnya (521219):
(14) Biaya Lelang Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya: Dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1) Pengadaan Barang Habis Pakai: Dibebankan pada akun belanja operasional lainnya (521119)
(15) Belanja Jaringan Bukan dimaksudkan untuk jaringan internet, jaringan sistem aplikasi dan kabel-kabelnya Dikelompokkan dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Merupakan jaringan dalam bentuk waduk, penunjang jalan dan jembatan.
(16) Beasiswa untuk Pegawai 521219
(17) Saldo UP/Kas di Bendahara Pengeluaran-minus UP 100 jt GU 90 jt sisa 10 jt setor 25 jt Analisa BAS sdh sesuai setoran pajak (41XXXX) Setoran PNBP (42XXXX) setoran Pengembalian Belanja (5XXXX) setoran sisa UP (815XXX)
TERIMA KASIH 60

More Related Content

10. bas ppakp 2011

  • 1. BAGAN AKUN STANDAR DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2011 1
  • 2. Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS : UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
  • 3. Opini BPK atas LKPP 2009 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified). Yang dikecualikan ada 3 hal dan salah satunya adalah: Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar 27,67 triliun sehingga dapat memberi informasi yang tidak tepat
  • 4. Temuan SPI BPK atas LKPP TA 2010 (temuan berulang) Anggaran Belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya)
  • 5. HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAINHUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN PENGAWASANPENGAWASAN PERTANGGUNG JAWABAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERENCANAAN ANGGARAN PERENCANAAN ANGGARAN SAPPSAPP DIPADIPA SPMSPM SP2DSP2D MPNMPN APBN RKA-K/LRKA-K/L SIMAK-BMNSIMAK-BMNSAKSAKSA-BUNSA-BUN Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar
  • 7. KLASIFIKASI BAGAN AKUN STANDAR KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI Klasifikasi belanja berdasarkan struktur organisasi yg menjadi pusat pertanggungjawaban. KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh unit pemerintah. KLASIFIKASI MENURUT JENIS BELANJA (EKONOMI) Klasifikasi belanja berdasarkan manfaat ekonominya atau jenis belanja yang dikeluarkan.
  • 8. KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI Fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Fungsi bersifat statis dan bukan merupakan dasar alokasi anggaran
  • 9. KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI 1. Pelayanan Umum 2. Pertahanan 3. Ketertiban dan Keamanan 4. Ekonomi 5. Lingkungan hidup 6. Perumahan dan fasilitas umum 7. Kesehatan 8. Pariwisata dan budaya 9. Agama 10.Pendidikan 11.Perlindungan sosial
  • 10. KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI Rincian belanja menurut Organisasi disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara / Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah
  • 11. KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA) 1. Belanja Pegawai (51) 2. Belanja Barang (52) 3. Belanja Modal (53) 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang (54) 5. Belanja Subsidi (55) 6. Belanja Hibah (56) 7. Belanja Bantuan Sosial (57) 8. Belanja Lain-lain (58)
  • 12. 12 BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMBAGAN ARSITEKTUR PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKAN STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA Indikator kinerja fokus prioritas(outcome) Sasaran Pokok Misi/Sasaran K/L Indikator kinerja Program (outcome) Indikator kinerja Kegiatan (output) Prioritas Fokus Prioritas Tujuan Program Keg. Prioritas Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Jenis Belanja Eselon 2 Eselon 1 Organisasi
  • 13. 13 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS :MENURUT JENIS : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain. MENURUT JENIS :MENURUT JENIS : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain. MENURUT FUNGSI : 1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. MENURUT FUNGSI : 1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial.
  • 14. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama; Meningkatkan kualitas informasi keuangan; Memudahkan pengawasan keuangan. TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR
  • 15. PERENCANAAN : RKA-KL PELAKSANAAN DIPA PERAN BAS DAN SAI DALAM SIKLUS PENGANGGARAN APBN KEUANGAN PERLENGKAPA N SAI RENCANA KEUANGAN BAS
  • 16. BELANJA PEGAWAI Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa.
  • 17. Hal-hal yang perlu diperhatikan :Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor- honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.
  • 18. Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk. ATK dan operasional kantor lainnya Biaya pemeliharaan Biaya perjalanan. Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat BELANJA BARANG
  • 19. Hal-hal yang perlu diperhatikan :Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan. b. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Pembuat/Penguji SPM). c. Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.
  • 20. Hal-hal yang perlu diperhatikan :Hal-hal yang perlu diperhatikan : d. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal : Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-/unit); Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis, manfaat atau kapasitas; Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis. d. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).
  • 22. Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya BELANJA MODAL
  • 23. KONSEP NILAI PEROLEHAN Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: Harga beli aset tetap Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan
  • 24. Belanja Barang atau Belanja Modal? Pemilihan antara Belanja Barang dan Belanja Modal dalam pengadaan awal Memenuhi Kriteria Pengakuan Aset Tetap/Aset Lainnya? Y T Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi: P/M 300.000 G/B 10.000.000 Belanja Barang sesuai peruntukannya T Belanja Modal sesuai peruntukannya Y
  • 25. DEFINISI ASET TETAP 1. Dimiliki dan Berwujud; 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 4. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi
  • 26. KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
  • 27. NERACA Aset Lancar Kewajiban - Persediaan Aset Tetap - Tanah, Gedung, - Peralatan&Mesin dll. Ekuitas Aset Lainnya Total Aset Total Kewajiban+ Ekuitas Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial
  • 28. BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI 1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; 2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDA K NILAI MINIMUM KAPITALISASI: 300.000 untuk Peralatan & Mesin 10.000.000 untuk Gedung & Bangunan YA RKA-KL dan TIDA K
  • 29. Aset Tetap Lainnya Koleksi Perpustakaan/Buku Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olah Raga Hewan Ikan Tanaman dengan biaya perolehan > Rp 1 Kecuali: untuk Peralatan Olah Raga yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 > Rp 300.000,00 dan yang diperoleh dari pengalihan=Intrakomptabel -Neraca, di luar itu Ekstrakomptabel. yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002
  • 30. transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan BELANJA BANTUAN SOSIAL
  • 31. Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (1) Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  • 32. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1) 1. Tujuan penggunaan a) Rehabilitasi sosial b) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
  • 33. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2) 2. Pemberi Bantuan a) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana. b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
  • 34. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3) 3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial". Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
  • 35. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4) 4. Bersifat sementara atau berkelanjutan Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.
  • 37. BMN OUTPUT DEKONSENTRASI No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat Non-fisik: menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain sinkronisasi & koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimtek, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. 2. Kegiatan Penujang Dapat menghasilkan BMN berupa AT Kode akun baru 521311 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi (termasuk yang menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada Pemda). Perolehan BMN dicatat sebagai persediaan 3. Reklasifikasi Apabila 6 bulan setelah perolehan BMN pada poin 2 belum diserahkan kepada Pemda, direklasifikasi menjadi AT
  • 38. OUTPUT TUGAS PEMBANTUAN Dari belanja modal Dari belanja barang: Perjalanan dsb (52xxxx) Dari belanja barang fisik lainnya TP (521411) Dari belanja barang penunjang TP (521321)
  • 39. BMN TUGAS PEMBANTUAN No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat fisik: Menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah antara lain pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan, irigasi & jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset Pemerintah. Fisik: 53 sesuai peruntukan Fisik lain: Kode akun baru (521411- Belanja Fisik Lainnya Tugas Pembantuan), a.l. barang habis pakai, seperti obat2an, vaksin, pupuk, bibit tanaman untuk diserahkan kepada Pemda 2. Kegiatan Penujang Menghasilkan BMN berupa AT, Kode akun baru (521321-Belanja Penunjang Tugas Pembantuan yang menghasilkan BMN dan akan diserahkan) Tidak menghasilkan AT akun 52 sesuai peruntukkannya
  • 41. KODEFIKASI AKUN BAS KODE URAIAN LAPORAN 1 ASET NERACA2 KEWAJIBAN 3 EKUITAS DANA 4 PENDAPATAN LRA DAN LAK KECUALI TRANSAKSI NON KAS5 BELANJA 6 TRANSFER 7 PEMBIAYAAN 8 NON ANGGARAN LAK 41
  • 43. (1) Honorarium Panitia Pengadaan Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya. Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111 Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak menghasilkan aset dikelompokkan ke dalam Belanja Honorarium Operasional satuan kerja (521115) Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker dibebankan pada akun 521115
  • 44. (2) Pengadaan Sistem/Aplikasi yang dikembangkan sendiri atau kontraktual Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam bentuk Aplikasi/Program Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan. Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak menambah nilai : Belanja Peme- liharaan Lainnya (523119) atau Belanja Jasa Lainnya (522119)
  • 45. (3) Pengadaan Software Menghasilkan Aset Tak Berwujud? Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.
  • 46. (4) Pengadaan buku: menjadi koleksi perpus- takaan atau dibagikan/disebarluaskan ke-pada masyarakat? Tidak menjadi Aset Pemerintah Pusat Menjadi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Pusat Dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) Dikelompokkan ke dalam akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya) Koleksi PerpustakaanUntuk Dibagikan
  • 47. (5) Honor Panitia Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Honor Panitia Pengadaan Buku untuk dibagikan/ disebarluaskan Dikelompokkan ke dalam Belanja Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja(521115)
  • 48. (6) Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkan ke dalam 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) Di bawah nilai minimum kapitalisasi: Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam 521111 (Belanja Keperluan sehari- hari perkantoran)
  • 49. (7) Perjalanan dinas (PMK No.45/PMK.05/2007): Pengertian: perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang Komponen Perjalanan dinas - uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal (transpor lokal dalam rangka perjalanan dinas); - biaya transpor pegawai (tiket PP); - biaya penginapan komponen di luar biaya perjalanan dinas : tidak dapat dibebankan pada akun 524XXX
  • 50. (8) a) Paket Meeting/Sosialisasi Dalam Kota: Semua pengeluaran termasuk ATK, Penggandaan dan laporan, seminar kit, spanduk, akomodasi (hotel, ruangan, kamar), uang harian, transpor dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Non Operasional lainnya) Transpor dalam kota bukan dalam rangka perjadin sebagaimana PMK 45/2007 tidak dapat dibebankan pada 5241XX, melainkan 521219.
  • 51. (9) b) Paket Meeting/Sosialisasi Luar Kota: Akun Belanja Non Operasional Lainnya (521219) untuk: -ATK; -Penggandaan dan laporan; -Seminar kit; dan Spanduk; -Uang lelah; -Akomodasi (hotel, ruangan, kamar, biaya penyelenggaraan); dan -transpor peserta lokal Akun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119) untuk: Untuk komponen perjalanan dinas panitia dan/atau peserta yang berasal dari luar kota tempat lokasi penyelenggaraan
  • 52. (10) Belanja Jasa Profesi (522115) Untuk PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yang melibatkan eselon I lain atau instansi lain Untuk Non PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan bukan kontraktual
  • 53. (11) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional: 5211 (Belanja Barang Operasional): Operasional kegiatan dasar yang ada di seluruh Kantor/Satker. Terdapat pada komponen input 0002. Tidak terkait langsung dengan Output tertentu 5212 (Belanja Barang Non Operasional): Terkait penyelenggaraan Tusi spesifik kegiatan kantor/satker ybs. Terkait langsung dengan pencapaian output tertentu
  • 54. (12) Belanja Jasa Konsultan Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS secara Kontraktual, tidak menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya.
  • 55. (13) Belanja Transpor lokal/Uang Harian: Dibebankan pada akun Belanja Operasional lainnya (521119): atau Dibebankan pada akun Belanja Non Operasional lainnya (521219):
  • 56. (14) Biaya Lelang Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya: Dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1) Pengadaan Barang Habis Pakai: Dibebankan pada akun belanja operasional lainnya (521119)
  • 57. (15) Belanja Jaringan Bukan dimaksudkan untuk jaringan internet, jaringan sistem aplikasi dan kabel-kabelnya Dikelompokkan dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Merupakan jaringan dalam bentuk waduk, penunjang jalan dan jembatan.
  • 59. (17) Saldo UP/Kas di Bendahara Pengeluaran-minus UP 100 jt GU 90 jt sisa 10 jt setor 25 jt Analisa BAS sdh sesuai setoran pajak (41XXXX) Setoran PNBP (42XXXX) setoran Pengembalian Belanja (5XXXX) setoran sisa UP (815XXX)

Editor's Notes

  1. Tidak termasuk pembayaran tenaga kontrak, yg tidak ada PP,
  2. Masa manfaat &amp;gt; 1 thn, digunakan operasional, berwujud, dpt dinilai, kecuali yg rusak berat/usang