ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013

•Download as DOCX, PDF•
•
Abi Aeera
Abi Aeera

Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013. Standar biaya tercantum dalam lampiran dan mengacu pada analisis biaya kegiatan serta mempertimbangkan faktor pengali berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi di setiap daerah.

1 of 9
Download to read offline
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : ....... TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Standar Biaya merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan standar biaya lain yang dibutuhkan di luar standar biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun 2012; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Pasal 1 (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013. (2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2 (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni yang nilai kontraknya dinyatakan dalam Rupiah. (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing kegiatan. (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Pasal 3 (1) Harga satuan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan berbeda pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dilakukan penyesuaian melalui faktor pengali koefisien kemahalan yang diolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. (2) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Dalam hal lokasi kegiatan yang jauh dari ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan daerah terpencil/terisolir, dapat diusulkan tambahan biaya transportasi dan/atau menggunakan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat. (2) Penambahan biaya transportasi dan/atau penggunaan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pasal 5 Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dengan yang ditetapkan instansi pemerintah lainnya, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah sumber data resmi yang menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Oktober 2012 MENTERI PERHUBUNGAN Ttd E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR …… Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TANGGAL : STANDAR BIAYA TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini agar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2013. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : Oktober 2012 MENTERI PERHUBUNGAN, E.E. MANGINDAAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM ....... TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN No. Proses Nama Jabatan Tanggal Paraf 1. Dikonsep Dwi Budi Sutrisno Kabag. Program 2. Disempurnakan Samuel SK. Munda Lakhar Kabag. Peraturan Trans. Laut & Udara 3. Diperiksa Boedy Santoso Lakhar Karo. Perencanaan 4. Diperiksa Umar Aris Karo. Hukum dan KSLN 5. Disetujui Leon Muhamad Sekretaris Jenderal
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN

More Related Content

10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013

  • 1. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : ....... TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Standar Biaya merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan standar biaya lain yang dibutuhkan di luar standar biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
  • 2. Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun 2012; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Pasal 1 (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013. (2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  • 3. Pasal 2 (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni yang nilai kontraknya dinyatakan dalam Rupiah. (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing kegiatan. (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Pasal 3 (1) Harga satuan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan berbeda pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dilakukan penyesuaian melalui faktor pengali koefisien kemahalan yang diolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. (2) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Dalam hal lokasi kegiatan yang jauh dari ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan daerah terpencil/terisolir, dapat diusulkan tambahan biaya transportasi dan/atau menggunakan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat. (2) Penambahan biaya transportasi dan/atau penggunaan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  • 4. Pasal 5 Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dengan yang ditetapkan instansi pemerintah lainnya, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah sumber data resmi yang menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Oktober 2012 MENTERI PERHUBUNGAN Ttd E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR …… Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001
  • 5. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TANGGAL : STANDAR BIAYA TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
  • 6. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini agar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2013. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : Oktober 2012 MENTERI PERHUBUNGAN, E.E. MANGINDAAN
  • 7. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM ....... TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
  • 8. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN No. Proses Nama Jabatan Tanggal Paraf 1. Dikonsep Dwi Budi Sutrisno Kabag. Program 2. Disempurnakan Samuel SK. Munda Lakhar Kabag. Peraturan Trans. Laut & Udara 3. Diperiksa Boedy Santoso Lakhar Karo. Perencanaan 4. Diperiksa Umar Aris Karo. Hukum dan KSLN 5. Disetujui Leon Muhamad Sekretaris Jenderal