120216 digital (mujtaba hamdi)
0 likes422 views
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait migrasi siaran analog ke digital di Indonesia dan konsekuensinya, yaitu kepemilikan multipleksing yang dikonsentrasikan pada pemodal incumbent, membatasi lembaga penyiaran program, dan memperburuk ketimpangan akses antar wilayah. Dokumen ini menganjurkan perlunya memperbaiki peraturan untuk menjamin hak publik.
![Konsekuensi dari:
Permen 22/2011 (Pasal 5 [2]): MUX wajib punya IPP
Permen 22/2011 (Pasal 5 [4]): Pemilik MUX boleh
menguasai lebih dari 1 zona
Pemusatan Kepemilikan
MUX hanya diisi pemodal incumbent
Monopoli MUX dapat membatasi Lembaga
Program Siaran
Tersingkirnya pemain/penyiaran lokal
Kian terpuruknya LPP dan LPK](https://image.slidesharecdn.com/120216digitalmujtabahamdi-120216033011-phpapp01/85/120216-digital-mujtaba-hamdi-4-320.jpg)
120216 digital (mujtaba hamdi)
- 1. Mujtaba Hamdi 16 Februari 2012
- 2. Permen Kominfo No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (=Migrasi Analog ke Digital) Permen Kominfo No 23 Tahun 2011 tentang Frekuensi Digital Permen Kominfo No 5 Tahun 2012 tentang Standar DVB- T2 Kepmen Kominfo No 95 Tahun 2012 tentang Peluang Usaha Multipleksing Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, Zona 15
- 3. 15
- 4. Konsekuensi dari: Permen 22/2011 (Pasal 5 [2]): MUX wajib punya IPP Permen 22/2011 (Pasal 5 [4]): Pemilik MUX boleh menguasai lebih dari 1 zona Pemusatan Kepemilikan MUX hanya diisi pemodal incumbent Monopoli MUX dapat membatasi Lembaga Program Siaran Tersingkirnya pemain/penyiaran lokal Kian terpuruknya LPP dan LPK
- 5. LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 MUX-1 LPS-1 sd 12 MUX-2 LEMBAGA LPS-1 sd 12 LEMBAGA PENYIARAN MUX-3 LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 PENYIARAN PENYELENGGARA LPS-1 sd 12 PENYELENGGARA PENYIARAN MUX-4 dst LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 PROGRAM MULTIPLEKSING SIARAN MUX-5 TVRI TVRI LPS-1 sd 12 LPP LOKAL LPS-1 sd 12 LP KOMUNITAS LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12 LPP-1 sd 12
- 6. Keanekaragaman semu: makin banyak channel, berasal dari sumber yang sama. Pengusaha content digital tidak diatur kepemilikannya. Potensi industri content lokal dicaplok yang lebih besar (nasional) Ketimpangan akses antarwilayah makin tajam Zonasi ditetapkan berdasarkan DEM-DEKM (kecuali Kep. Riau) Basis pertimbangan adalah ceruk pasar yang gemuk, bukan hak warga. Hak warga atas informasi dan komunikasi diganti dengan warga sebagai sasaran pasar
- 7. ANALOG DIGITAL LEMBAGA PENYIARAN Penyelenggara Program LEMBAGA PENYELENGGARA Siaran PENYIARAN PENYIARAN MULTIPLEKSING (MUX) PENYIARAN LEMBAGA Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi Penyelenggara Penyedia Menara Program Penyelenggara Siaran Infrastruktur/Mux Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi Penyedia Menara Penyelenggara Infrastruktur/Mux VERTIKAL HORIZONTAL
- 8. Peluang memasukkan jaminan hak publik pada Revisi UU Penyiaran Batalkan Permen - END -