190622_Materi Non Teknis_Modul Pendata 2022.pptx
- 1. Monitoring Lanjutan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (APBS) sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2022 MODUL PELATIHAN PENDATA
- 2. 2 Penjelasan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pendata dan Pelatihan Verifikator/Admin
- 3. ALUR PELATIHAN MoT ToT Fasilitator Lapangan Pelatihan Pendata (Hybrid) Pelatihan Admin/ Verifikator (on line) TPP Kabupaten Staf DPMD
- 4. Khusus Fasilitator Pendataan Daerah (tidak perlu disampaikan ke Pendata) Pelatihan Pendata SIPBM ATS Pelatihan bagi Pendata SIPBM ATS dilakukan secara hybrid/blended learning dalam waktu yang bersamaan, dimana pendata dikumpulkan di tempat pelatihan yang sama dan didampingi oleh fasilitator daerah yang sudah mendapatkan ToT, sementara proses pembelajaran tetap difasilitasi oleh pelatih dari pusat. Pelatihan akan mengedepankan lebih banyak praktek/simulasi sehingga pendata betul-betul terampil dalam melakukan pendataan. Fungsi utama fasilitator daerah adalah mendampingi dan mensupervisi peserta pelatihan khususnya pada saat praktek sehingga peserta betul-betul mendengarkan dan mengikuti instruksi pelatih. Fasilitator daerah akan mendampingi peserta yang mengalami kesulitan. Fasilitator daerah bersama dengan PD dan Kades juga bertugas mendampingi proses pendataan.
- 5. Biaya-biaya yang Dicover dari Pusat PELATIHAN PENDATA Honor Nara Sumber Daerah (1 orang) Bertugas untuk memberikan arahan dan membuka acara pelatihan Pendata Honor Moderator/panitia (1 orang) Bertugas untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai selesai Honor Fasilitator Daerah (2 orang) Penggantian Transpor Lokal untuk Narsum, Moderator,Fasilitator dan peserta/pendata Konsumsi untuk Narsum, Moderator, Fasilitator dan Peserta/Pendata Sewa Ruangan (minimal kapasitas 20 orang, ada jaringan internet) PENDATAAN Honor Pendata, 500rb/Desa Insentif Pendampingan (Kades dan PD) PELATIHAN VERIFIKATOR/ADMIN (on line) Penggantian Kuota Catatan: Besaran biaya sesuai dengan proposal yang sudah disetujui UNICEF dan mengacu kepada ketentuan yang ada di UNICEF
- 6. Pendahuluan PEMBUKAAN, Alur Pelatihan, Metode Pelatihan , Jenis dan Sumber Pembiayaan (10) Panduan Monitoring ATS dan ABPS (45) Pengenalan Aplikasi dan Fungsinya, Jenis dan Tingkatan Pengguna, Alur Pendataan, Pengenalan Form Pendataan (15) Persiapan Pendataan Pemasangan aplikasi pada perangkat dan Login ke dalam aplikasi versi android dan web (Teori dan Praktek 30) Pengenalan Menu Pendataan (15) Praktek Pendataan Input Data (Teori dan Praktek 60) Sinkronisasi Data (15) Memperbaharui Data, Memperbaiki atau Menambah Data, Menghapus data, Mencari Data (15) Laporan Hasil Pendataan (15) Tips dan Trik Pendalaman Materi (15) Evaluasi RKTL (15) Post Test (20) PENUTUPAN MODUL PENDATA
- 7. Pendata memahami tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan monitoring ATS dan ABPS. Pendata memahami mengapa perlu dilakukan monitoring terhadap ATS dan ABPS melalui pendataan SIPBM. Pendata memahami apa itu SIPBM dan seperti apa metode pendataan SIPBM. TUJUAN PB. 1. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Monitoring ATS dan ABPS
- 8. Tujuan dan Manfaat yang Diperoleh 1 2 Kegiatan Monitoring ATS dan ABPS sebagai Dampak Covid-19 melalui Pendataan SIPBM ini bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah karena terdampak pandemi Covid-19; 2. Mendorong terjadinya penanganan ATS dan ABPS baik di level Desa maupun di level Kabupaten; dan 3. Mendorong adanya replikasi pelaksanaan monitoring di Desa atau Kabupaten lain selain lokus yang diintervensi. Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan peran desa, peran pemerintah daerah dan pendamping Desa dalam penanganan masalah khususnya di bidang pendidikan sesuai kewenangannya; 2. Mendorong terjadinya kemandirian desa dalam pengelolaan data/Sistem Informasi Desa yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan desa maupun daerah sehingga lebih berkualitas, efektif dan efisien; 3. Mendorong pencapaian tujuan ke-4 SDGs Desa (Pendidikan Desa Berkualitas) dan pencapaian indikator Desa Peduli Pendidikan; dan 4. Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di bidang pendidikan.
- 9. Ruang Lingkup Kegiatan dan Sumber Pembiayaan 1 2 Kegiatan Monitoring ATS dan ABPS sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM meliputi beberapa sub kegiatan sebagai berikut: a. Modifikasi instrumen pendataan dan aplikasi SIPBM Digital ATS b. Penyempurnaan Panduan Pelaksanaan dan Modul Pelatihan c. Sosialisasi d. Peningkatan Kapasitas Fasilitator Daerah, Pendata, dan Verifikator e. Pelaksanaan Pendataan f. Pelaporan Hasil Pendataan g. Diseminasi Hasil Pendataan h. Tindak Lanjut Hasil Pendataan Sumber Pembiayaan 1. Sumber biaya untuk kegiatan yang meliputi pengembangan instrumen dan aplikasi SIPBM ATS/Digital, penyusunan panduan pelaksanaan dan modul pelatihan, sosialisasi, pelatihan pelaku SIPBM di masa pandemi Covid-19, serta pelaksanaan pendataan berasal dari dana hibah UNICEF. 2. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah Desa dapat mengalokasikan dukungan pembiayaan APBD dan/atau APBDesa atau mengupayakan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- 10. Mengapa perlu dilakukan monitoring ATS dan ABPS? Jumlah anak tidak sekolah di Indonesia diperkirakan sekitar 4,1 juta (Susenas, 2020) angka yang terus meningkat karena dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 khususnya pada rumah tangga miskin Pemantauan nasional baru-baru ini yang dilakukan oleh UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa terhadap 123.235 anak (718 tahun) di lebih dari 112.000 keluarga miskin di 33 dari 34 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat penambahan satu persen (1.243) anak putus sekolah sejak Maret 2020. Kondisi saat ini Desa Peduli Pendidikan adalah Desa Peduli Pendidikan merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan SDGs Desa Ke-4 yaitu Pendidikan Desa Berkualitas Beberapa indikator Desa Sehat Sejahtera seperti peningkatan APK dan angka rata-rata lama sekolah dapat dicapai salah satunya dengan penanganan ATS dan ABPS Agar penanganan ATS dan ABPS lebih tepat, maka diperlukan data by name by address dari ATS dan ABPS serta kondisinya yang diperoleh dari hasil monitoring ini. Monitoring ATS dan ABPS dan Desa Peduli Pendidikan
- 11. Pendata memahami metode pendataan yang digunakan. Pendata memahami sasaran/objek pendataan. Pendata memahami jenis data yang dikumpulkan. Pendata memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan monitoring ATS dan ABPS TUJUAN PB. 2. Pelaksanaan Monitoring ATS dan ABPS
- 12. 01 02 03 04 Sasaran/Objek Pendataan Metode Pendataan . 05 Pendataan SIPBM menyasar keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 atau keluarga yang rentan terdampak Covid 19, yang di dalamnya terdapat anak usia sekolah (usia 4 18 tahun). Data yang dapat dijadikan rujukan utama untuk mengidentifikasi keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 adalah Keluarga Penerima Manfaat BLT DD, DTKS, penerima PKH atau data penerima manfaat dari bantuan pemerintah lainnya di masa pandemi Covid-19 Pendataan dengan pendekatan SIPBM merupakan tool yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui adanya kemungkinkan munculnya ATS dan ABPS sebagai dampak pandemi Covid-19. Pendataan SIPBM ATS dilakukan dengan metode sensus tapi bersifat terbatas dengan mendatangi responden door to door. Pendataan dilakukan oleh setidaknya 2 orang pendata yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa, dapat berasal dari anggota TP PKK, Karang Taruna, RT atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya. 02 Data Kepala Keluarga; Data Fasilitas Pendidikan; Data Penerimaan Bantuan Data Pengeluaran; Data Anggota Keluarga;Data Sumber Penerangan dan fasilitas belajar Jenis Data yang Dikumpulkan Waktu dan Durasi Pendataan Pendataan untuk Kegiatan Monitoring ATS dan ABPS sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM secara nasional mulai Juni sampai dengan Juli 2022 Pendata bisa lebih dari 2 orang, namun tidak ada alokasi tambahan dari pusat untuk insentifnya Sasaran adalah keluarga, bukan rumah tangga. Dalam 1 rumah tangga bisa terdiri dari beberapa kepala keluarga. Semua keluarga di rumah tangga tersebut harus didata terpisah per Kepala Keluarga Catatan:
- 13. 13 ADD A FOOTER 13 Mengapa SIPBM? (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) SIPBM menghasilkan data mikro yang mampu menyajikan data by name by address sehingga dapat melengkapi hasil pengumpulan data lainnya yang juga menggunakan metode partisipatory rural appraisal sehingga memudahkan untuk menentukan sasaran dari sebuah program atau kegiatan SIPBM dapat menggambarkan kondisi riil yang ada di masyarakat terkait sejumlah isu karena pengumpul data dekat dengan sumber data sehingga lebih memahami kondisi sumber data
- 14. Prosedur Monitoring Tugas dan Tanggung Jawab Dinas PMD Kabupaten a. Menetapkan nama desa yang menjadi lokasi kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM; b. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM; c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayah kabupatennya; d. Melakukan pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data oleh pendata di wilayah desa sampai pada tahap penyajian laporan hasil pendataan; e. Menunjuk pejabat atau staf Dinas PMD sebagai Admin Kabupaten yang bertugas membuat dan mengelola akun Admin Desa serta membantu mengatasi permasalahan teknis pada saat proses pendataan. f. Menyampaikan dokumen laporan hasil pendataan ATS dan ABPS di kabupaten kepada Bupati. g. Memanfaatkan data hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM, diantaranya: Bersama Bappeda dan Dinas Pendidikan, menyosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan monitoring ATS dan ABPS di kabupaten bersama dengan OPD lain. Bersama Dinas Pendidikan, memfasilitasi penanganan ATS dan ABPS untuk jenjang pendidikan dasar. Bersama OPD terkait lainnya, merumuskan kebijakan program/kegiatan berdasarkan hasil kegiatan monitoring ATS dan ABPS sesuai pembagian urusan pemerintahan kabupaten.
- 15. Prosedur Monitoring Pemerintah Desa a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa; b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka menyepakati dan menetapkan daftar responden yang akan disensus; c. Melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data oleh pendata di wilayah desa sampai pada tahap penyajian laporan hasil pendataan. d. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dengan SIPBM, diantaranya: Sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan monitoring ATS dan APBS di desa. Penanganan ATS dan APBS sesuai kewenangan desa. Merumuskan kebijakan program/kegiatan berdasarkan hasil kegiatan monitoring ATS dan APBS sesuai kewenangan desa. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Desa/Perangkat Desa yang Ditunjuk untuk Mewakili a. Mengikuti pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM; b. Berperan sebagai Admin Desa dan Verifikator; c. Membuat dan mengelola Akun Pendata; d. Melakukan verifikasi terhadap hasil pendataan; e. Melakukan pengawasan dan pendampingan proses pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan dan pada saat pengumpulan data oleh petugas pendata; f. Menyusun laporan hasil pendataan dan melaporkan ke pemerintah kabupaten junto Dinas PMD yang menangani SIPBM.
- 16. Prosedur Monitoring Tenaga Pendamping Profesional Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Pendamping Desa a. Membantu pemerintah daerah/desa sesuai dengan jenjangnya dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan; b. Membantu pemerintah daerah/desa sesuai jenjangnya dalam melakukan pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data oleh pendata di wilayah desa sampai pada tahap penyajian laporan, sosialisasi serta tindak lanjut hasil pendataan; c. Khusus untuk TPP Kabupaten yang ditetapkan sebagai fasilitator lapangan untuk pelatihan dan pendampingan pendataan diharapkan mengikut Pelatihan/ToT yang diselenggarakan dalam rangka Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan SIPBM; Tugas dan Tanggung Jawab
- 17. Prosedur Monitoring Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pendataan a. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring ATS dan ABPS Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dengan SIPBM; b. Melakukan pendataan dengan mendatangi dan mewawancarai responden yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa; c. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pendataan dan melakukan pemeriksaan atas hasil pendataan yang diperoleh sebelum dilakukan sinkronisasi; d. Menjalin kerja sama yang baik dengan pendata lainnya, pengawas dan responden.
- 18. Pelaksanaan Pendataan Persiapan Pelaksanaan Paska Pendataan Desa 1.Pemerintah desa menetapkan 2 orang tim pendata SIPBM atau lebih yang dapat berasal dari anggota TP PKK, Karang Taruna, RT/RW serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya. 2.Pemerintah desa bersama tim pendata SIPBM didampingi oleh Pendamping Desa, mengumpulkan dokumen atau sumber data tentang daftar rumah tangga terdampak Covid-19 dan daftar keluarga penerima manfaat program penanggulangan dampak Covid-19 yang bersumberkan Dana Desa (BLT DD), DTKS, PKH, maupun bantuan sosial lainnya. 3.Pemerintah desa didampingi Pendamping Desa menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan musyawarah desa untuk mereview atau mengkaji sumber-sumber data yang sudah dimiliki oleh desa terkait dengan informasi keluarga terdampak Covid-19, sehingga didapatkan saringan informasi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah (14 18 tahun). 4.Saringan data tentang daftar keluarga yang memiliki anggota keluarga anak usia sekolah (4 18 tahun) kemudian akan menjadi daftar responden yang nantinya akan menjadi unit sasaran sensus atau kegiatan pendataan digital SIPBM ATS dan jumlahnya harus diinput ke dalam website SIPBM ATS pada menu Monitoring dan Evaluasi. 1.Sekretaris Desa yang berperan sebagai admin desa membuatkan akun untuk petugas pendataan. 2.Tim pendata SIPBM yang telah dilatih menggunakan aplikasi SIPBM berbasis android melakukan pendataan dengan sasaran daftar keluarga yang sudah ditetapkan dalam musyawarah desa, memeriksa ulang tentang kebenaran hasil pendataannya baru kemudian melakukan sinkronisasi/upload hasil pendataannya (tata cara ada dalam Manual Penggunaan Aplikasi terlampir). 3.Tim pendata SIPBM harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yaitu memakai masker, baju lengan panjang, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitaizer serta jaga jarak (minimal 1 meter) dengan responden. 4.Tim pendata SIPBM yang sudah mendapat pelatihan dapat juga melatihkan pengetahuan dan keterampilannya kepada yang lainnya bila diperlukan penambahan anggota tim. 1.Sekretaris Desa sebagai verifikator melakukan verfikasi terhadap hasil pendataan untuk memperoleh data yang valid dan akurat (tata cara ada dalam Manual Penggunaan Aplikasi terlampir). 2.Sekretaris Desa sebagai Admin desa melakukan pengolahan terhadap data yang sudah diverifikasi sehingga menjadi sebuah laporan yang langsung dapat dimanfaatkan (tata cara ada dalam Manual Penggunaan Aplikasi terlampir).
- 19. Diseminasi Hasil Pendataan dan Tindak Lanjut Diseminasi Hasil Pendataan Tindak Lanjut Hasil Pendataan FGD Rekonfirmasi Data Pra Musdes (Rembuk Warga)/Pengkajian Keadaan Desa Dilakukan dalam rangka memeriksa kembali status pendidikan anak dan remaja yang sebelumnya teridentifikasi tidak bersekolah (ATS) atau berisiko putus sekolah (ABPS) melalui pendataan SIPBM dalam rangka monitoring ATS dan ABPS sebagai dampak pandemi COVID-19. Rekonfirmasi data dilakukan untuk memastikan bentuk bantuan atau dukungan bagi penanganan ATS dan ABPS khususnya oleh pemerintah desa dan stakeholder terkait lainnya sehingga ATS dan ABPS yang teridentifikasi dapat kembali bersekolah atau mendapatkan layanan pendidikan yang optimal yang meminimalkan atau bahkan meniadakan faktor risiko yang dapat menyebabkan mereka putus sekolah. Hasil rekonfirmasi data beserta tindak lanjut yang diidentifikasi pada proses FGD dibawa dan disampaikan dalam suatu forum/rembuk warga (atau nama lainnya) pra musyawarah desa perencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh BPD untuk merumuskan program/kegiatan penanganan ATS/ABPS yang sesuai dengan kondisi anak. Rumusan program/kegiatan kemudian dibawa ke forum musyawarah desa perencanaan pembangunan untuk dibahas apakah akan dimasukan ke dalam dokumen perencanaan T.A. 2023. Dalam kondisi tertentu dan diperlukan penanganan segera, maka forum pra musdes/rembuk warga (atau nama lainnya) dapat merumuskan alternatif solusi lainnya untuk menindaklanjuti hasil rekonfirmasi data, diantaranya: Camat/Kepala Desa memfasilitasi rapat koordinasi dengan kepala sekolah, guru/pengelola PKBM yang akan dituju oleh anak untuk memastikan kesiapan untuk menerima anak. Kepala Desa membuat surat permohonan kepada Bupati (tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda) untuk dapat memfasilitasi anak-anak masuk ke sekolah/lembaga PKBM (terlampir contoh surat Kepala Desa). Memfasilitasi pembiayaan dari pihak ke-3, dll. Kepala Desa mengorganisir kampanye Gerakan Kembali Bersekolah untuk mendorong dukungan semua pihak bagi keberlanjutan pendidikan anak.
- 20. PENTING DIINGAT! 1. Usia 4 18 tahun yang dimaksud adalah yang tidak bersatus sebagai Kepala Keluarga 2. Usia 4 18 Tahun dihitung berdasarkan hari ulang tahun saat didata (pada saat hari dia didata sudah berulang tahun yang ke-4 dan belum berulang tahun yang ke 19) 3. Seseorang dikategorikan sebagai PENDUDUK suatu wilayah apabila: Telah tercatat sebagai penduduk di wilayah tersebut (dibuktikan dengan kartu tanda penduduk); Telah enam bulan atau lebih dan/atau telah berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap di wilayah tersebut dan telah melapor secara resmi ke pemerintah setempat (RT/RW dan atau kepala dusun/dukuh/lingkungan atau sebutan lainnya) dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili. 4. Pendataan SIPBM berbasis KELUARGA bukan INDIVIDU atau RUMAH TANGGA. Dalam satu keluarga seluruh anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) mesti didata. Boleh jadi dalam SATU RUMAH TANGGA terdapat beberapa keluarga, tapi tidak mungkin dalam satu keluarga lebih dari satu rumah tangga; 5. RESPONDEN atau sumber data dalam sistem pendataan ini adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang mampu bertanggungjawab terhadap kebenaran informasi yang diberikan; 6. KELUARGA adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Secara implisit dalam batasan ini yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum menikah. Apabila ada anak yang sudah menikah dan tinggal bersama suami/isteri atau anak anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain atau keluarga baru). 7. Selain itu terdapat juga Keluarga khusus, yaitu satuan individu/seseorang yang tidak diikat dalam hubungan keluarga, hidup dan makan serta menetap dalam satu rumah (misalnya seseorang atau janda/duda sebagai keluarga sendiri, atau dengan anak yatim piatu dll.) 8. KEPALA KELUARGA adalah laki laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda/duda yang mengepalai suatu keluarga. Suatu keluarga dapat terdiri dari: Bapak/Ayah, dan ibu (bapak sebagai kepala keluarga); atau Bapak/Ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang belum menikah (bapak sebagai kepala keluarga); atau Bapak/ayah, anak dan dan anggota keluarga lainnya yang belum menikah (bapak sebagai kepala keluarga); atau Ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang belum menikah (ibu sebagai kepala keluarga); atau Kakak dan adik (dalam kasus yatim-piatu dimana kakak sebagai kepala keluarga); atau Kepala panti/asrama dan penghuni panti/asrama (kepala panti/asrama sebagai kepala keluarga
- 21. TERIMA KASIH